oleh on

Gerakan Papua Muda Inspiratif, bersama dengan Menteri Pertanian RI meluncurkan Program Gerakan Petani Milenial di Manokwari, Provinsi Papua Barat, dengan dihadiri oleh Gubernur Provinsi Papua Barat serja Jajaran SKPD Provinsi, Staf Khusus Presiden RI Billy Mambrasar, Kementerian PPN/Bappenas (Aruminingsih, MSc), Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI (Dr. Ir. Suwandi, M.Si ), Bupati Manokwari (Hermus Indou), serta Anggota DPD RI (Yance Samonsabra), bertempat di acara Hotel Swisbel, Manokwari, dihadiri kurang lebih 220 masyarakat umum secara Virtual (20/05/2021).

“Kita akan terus berkordinasi dengan Kementerian Pertanian RI, untuk melakukan pelatihan, pengolahan lahan, permodalan, dan pemberian teknologi kepada anak-anak muda asli Papua yang tergabung dalam Gerakan Petani Milenial ini, untuk secara berkelanjutan, mereka dapat bertahan dan meningkat kemampuan, serta kesejahteraannya di sektor ini”, Terang Simon Tabuni, Kordinator Gerakan Papua Muda Inspiratif Wilayah Papua Barat, yang juga adalah pelaku usaha di sektor Pertanian.

Saat ini, Simon Tabuni dan Papua Muda Inspiratif, melalui Komunitas Anggi Mart, telah menggerakan 523 Petani Milenial Papua di Papua Barat, dan juga telah melakukan pemberdayaan terhadap Mama-mama Papua, di Provinsi Papua Barat.

Acara peluncuran yang dikolaborasikan oleh Komunitas Papua Muda Inspiratif dan Pemerintah Provinsi Papua Barat ini, merupakan perwujudan komitment Presiden Joko Widodo mendorong ketahanan Pangan Indonesia, melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas dari Pemuda dan Pemudi Indonesia. Peluncuran ini mendapat sambutan antusias Pemuda dan Pemudi Asli Papua, dan sejak diluncurkan oleh gubernur, sebuah link pendaftaran disebar secara daring, dan tercatat kurang lebih 1023 orang yang mendaftarkan dirinya, untuk menjadi Petani Milenial, hanya dalam beberapa jam saja.

“Presiden Joko Widodo berkomitmen mendorong percepatan pembangunan berbasis kesejahteraan OAP di Tanah Papua, dan program-program seperti Petani Milenial ini merupakan perwujudan pelaksanaan komitmen tersebut”, Tutur Billy Mambrasar, yang selama ini aktif membantu tim teknis percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat bersama Desk Papua Bappenas.

Menteri Pertanian RI, Yasin Limpo, turut hadir secara virtual, memberikan sambutan pembukaan, dan menyatakan Komitmen Kementerian Pertanian, untuk mendorong peluncuran program ini di Provinsi Papua Barat. Seperti dalam pemberitaan sebelumnya, beberapa bulan yang lalu, Menteri Pertanian dan Stafsus Billy Mambrasar membuat komitmen kerja bersama, untuk mendorong lahirnya 100,000 Petani Milenial di Seluruh Indonesia, termasuk di Papua dan Papua Barat, untuk mendukung program ketahanan pangan nasional sesuai visi Presiden Joko Widodo.

Hadir pula memberikan Paparan, Kordinator Desk Papua Kementerian Bappenas RI, Aruminingsih MSc, yang menyampaikan bahwa Program Petani Milenial ini merupakan bagian dari 8 rencana aksi percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat, sebagai wujud konkrit dari Inpres No.9 Tahun 2020, tentang percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat.

Seperti ditunjukkan oleh data Badan Pusat Statistik, sektor pertanian masih menjadi sektor penyerap tenaga kerja terbanyak, yakni mencapai hampir 24% dari kurang lebih 400ribu angkatan kerja di Provinsi ini. Oleh sebab itu Gubernur Provinsi Papua Barat menyambut positif peluncuran program ini dan menyatakan Pemerintah Provinsi mendukung Penuh program ini, dan berharap adanya sinergitas dengan Pemerintah Pusat, dalam mendorong pelaksanannya kedepannya.

Beliau berharap agar lebih banyak lagi pemuda dan pemudi asli Papua yang terjun ke sektor ini dibandingkan berharap menjadi PNS. Untuk itu, sektor ini menjadi tumpuan penyerapan tenaga kerja di salah satu Provinsi Paling timur di Indonesia ini.

Peluncuran Program Gerakan Petani Milenial di Manokwari, Provinsi Papua Barat

Ditjen Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian RI, Dr. Ir. Suwandi Msi, yang juga hadir dalam acara ini secara virtual, mendorong program-program pengembangan Tanaman Pangan, untuk dikerjakan oleh Petani Milenial Provinsi Papua Barat. Salah satunya adalah dengan mendorong korporatisasi Petani-petani, dalam bentuk badan usaha, yang akan dikelola oleh anak-anak asli Papua, dan juga anak-anak Indonesia, yang bertempat tinggal di Provinsi Papua Barat.

Adapun anak-anak muda di Provinsi Papua Barat, yang telah bergabung dalam program Petani Milenial Nasional ini akan memperoleh pelatihan, akses kepada fasilitas pertanian yang disediakan oleh Pemerintah maupun swasta. Hal itu disampaikan oleh Kepala Pusat Pendidikan Pertanian, Dr.Idha Widi Arsanti,SP,MP, yang memaparkan beberapa program-program yang akan diberikan kepada para Petani Milenial ini.-

oleh on

Tsunami covid-19 gelombang kedua yang menyerang India menjadi sebuah peringatan bagi seluruh negara di dunia. Terlebih ditemukannya varian virus yang muncul di India dengan nama B.1.617.
Varian ini merupakan ‘mutan ganda’ karena adanya dua mutasi utama sejak terjadi lonjakan virus. Menurut laboratorium, varian virus ini sedikit lebih mudah menular dan antibody manusia sulit menangkal virus tersebut.

Varian Covid-19 lainnya juga muncul mutasi dari Inggris dan Afrika Selatan. Ketiga varian ini sudah masuk ke Indonesia.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyatakan saat ini sudah ada 16 kasus Covid-19 di Indonesia yang disebabkan penularan mutasi baru dari Inggris, India, dan Afrika Selatan. Hal ini menjadi tantangan baru bagi pemerintah yang saat ini terus berupaya memutus penularan virus Covid-19.

Selain mutasi virus, tantangan pemerintah lainnya adalah arus balik dari pemudik Lebaran dan kerumunan tempat wisata seperti yang terjadi di Ancol pada hari kedua hari raya Idul Fitri 1442 H.

Meski pemerintah fokus dengan program vaksinasi Covid-19 yang saat ini juga sudah diizinkan Vaksinasi Gotong Royong, disiplin protokol kesehatan masih perlu disosialisasikan ke masyarakat.

Talk Show Interaktif yang digelar Dapur Remaja pada frekuensi 107.8 FM akan mengupas bagaimana mengantisipasi gelombang kedua Covid-19 dengan program vaksinasi dan disiplin protokol kesehatan.

Talk Show akan menghadirkan Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Dr.dr Tri Yunis Miko Wahyono dan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Depok, Rusdi Nurdiansyah.

Talk Show berlangsung pada Jumat (21/5/2021) pukul 16.00 – 17.00 WIB. Acara dikemas menarik dan santai. Talk Show ini juga bisa disaksikan pada streaming http://www.dapurremaja.net/radio 107.8 FM. Kontak yang bisa dihubungi terkait Talk Show ini adalah 0895-0825-1237. ()

oleh on

Ketua KPK Firli Bahuri dan pimpinan lain mendapat serangan balik atas kontroversi penonaktifan 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat (TMS) menjadi aparatur sipil negara (ASN). Firli dituntut untuk melepaskan jabatan sebagai ketua. Dia bersama pimpinan yang lain juga dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK atas tuduhan pelanggaran etik.

Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyatakan sudah seharusnya Firli menanggalkan jabatannya sebagai ketua. Dia menyebut Firli sebaiknya turun menjadi wakil ketua. ”Biar ketuanya diganti pimpinan (KPK) yang lain, Pak Firli jadi wakil ketua saja,” kata Boyamin.

Desakan untuk Firli agar mundur dari Ketua KPK juga mencuat dari Busyro Muqoddas. Mantan pimpinan KPK Busyro Muqoddas meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberhentikan Ketua KPK Firli Bahuri imbas dari polemik tes wawasan kebangsaan (TWK). Busyro berdoa agar Jokowi segera mengambil keputusan cepat.

“Tergantung Presiden, kalau Presiden hendak memberhentikan itu (Firli) bagus sekali, kita doakan,” ujar Busyro. Namun di sisi lain, Busyro Muqoddas diketahui memiliki kedekatan dengan Keluarga Cendana yaitu pernah menjadi bagian dari tim penasihat hukum Bambang Trihatmodjo. Gugatan Bambang Trihatmojo ini ditujukan kepada Menkeu terkait pencekalannya ke luar negeri.

Saat dimintai konfirmasi, Busyro menegaskan kasus yang menjerat kliennya Bambang Trihatmodjo bukan kasus korupsi. Busyro membela mati-matian Bambang Trihatmodjo pada September 2020 terkait piutang negara pada SEA Games 1997.

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zainur Rohman menyebut keputusan Busyro menjadi pengacara keluarga Cendana merupakan pilihan Busyro. Namun, menurutnya tidak elok mantan pimpinan lembaga antirasuah menjadi pengacara kasus korupsi.

“Tidak elok bagi eks pimpinan KPK jika menjadi kuasa hukum kasus korupsi, jika kasus korupsi itu jika pembelaannya bukan dimaksudkan untuk membongkar kasus korupsi tersebut,” terang Zainur.

Zainur pun tak menampik selama ini keluarga Cendana kerap dikaitkan dengan isu korupsi. Meski begitu, dia mengingatkan tugas sebagai pengacara keluarga Cendana itu bakal berdampak pada citra Busyro.

oleh on

Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) telah mempercepat penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat yang kurang mampu. Tujuan dari kebijakan mempercepat Bansos bulan Mei 2021 adalah untuk menggenjot daya beli dan konsumsi masyarakat saat Lebaran.

“Kami mempercepat penyaluran bantuan sosial untuk PKH, BPNT, BLT Dana Desa. Kita minta untuk segera dijalankan yang bulan ini (April) dan bulan depan (Mei) agar segera diterima masyarakat,” ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil.

Sementara itu Menteri Sosial, Tri Rismaharini, mengatakan bahwa Kemensos terus memperbarui data penerima bantuan sosial. Data New DTKS tersebut dapat diakses oleh publik melalui aplikasi berbasis web di http://cekbansos.kemensos.go.id/. Melalui laman ini data penerima bantuan sosial yang telah disalurkan maupun yang masih dalam proses dapat diakses oleh siapa saja.

“Melalui aplikasi ini, publik dapat memantau penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Sosial Tunai) dengan menyebutkan nama dan desa/kelurahan tempat tinggalnya,” ujar Risma.

Ditempat terpisah, Analis Taiwan Indonesia Trade Association (TITA), Tulus J. Maha, mengatakan bahwa guna mengantisipasi permasalahan korupsi, penyaluran dana bansos sebaiknya pemerintah membuka pintu kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini guna menumbuhkan “trust” kepada masyarakat, sehingga penyaluran dana bansos menjadi transparan dan akuntabel.

“Pemerintah sebaiknya membuka pintu kerjasama dengan KPK guna mengantisipasi permasalahan korupsi pada penyaluran dana bansos. Jika hal tersebut dilakukan, maka trust masyarakat akan kembali dan kebijakan bansos menjadi transparan dan akuntabel.”, ujar Tulus.

oleh on

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempunyai program vaksinasi gotong royong guna mengatasi pandemi covid-19. Program ini dimulai setelah perayaan Idul Fitri, tepatnya pada 17 Mei 2021.

Pengadaan vaksin Covid-19 untuk vaksinasi gotong royong tersebut dibebankan kepada perusahaan swasta, kemudian diberikan secara gratis kepada karyawan atau buruh serta keluarganya.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa pemerintah telah menetapkan biaya vaksinasi gotong royong yang diperuntukkan bagi perusahaan.

“Sudah ditetapkan harga vaksin Rp 375.000 per dosis dan penyuntikan Rp 125.000, sehingga totalnya Rp 500.000,” ujar Airlangga.

Dirinya menambahkan bahwa pada saat ini sudah tersedia 500.000 dosis vaksin Sinopharm yang nantinya digunakan untuk vaksinasi gotong royong. Jumlah tersebut baru sebagian kecil lantaran pemerintah telah menyepakati kerja sama pengadaan vaksin Sinopharm sebanyak 7,5 juta dosis.

Selain vaksin Sinopharm, pemerintah juga menyiapkan 5 juta dosis vaksin Covid-19 yang dikembangkan perusahaan CanSino Biologics, China, untuk mencukupi kebutuhan vaksinasi gotong royong.

Sementara itu Kepala BPOM, Penny K Lukito, mengatakan bahwa berdasarkan hasil dari uji klinik yang dilakukan di Uni Emirat Arab, ditemukan bahwa vaksin Sinopharm memiliki efikasi 78 persen. Sedangkan kejadian ikutan pasca-imunisasi (KIPI) yang ditimbulkan dari vaksin Sinopharm bersifat ringan, seperti bengkak, kulit kemerahan, sakit kepala, diare, nyeri otot, atau batuk.

oleh on

Presiden Jokowi pada Senin (17/5/2021) dalam pernyataan persnya meminta pimpinan KPK agar Novel Baswedan dan 74 pegawai lain yang tak lulus TWK tak dipecat. Solusinya, menurut Presiden Jokowi, mereka bisa diberikan pendidikan kedinasan.

“Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan. Selin itu perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individual maupun organisasi,” kata Presioden Jokowi.

Presiden Jokowi juga mengulas pertimbangan Mahkamah Konstitusi terkait alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara yang setuju alih status tidak boleh merugikan pegawai KPK.

“Saya sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang KPK yang menyatakan bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN,”.

Merespon hal itu, Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron mengatakan KPK akan mengikuti arahan Presiden Jokowi. Ghufron mengatakan 75 pegawai yang tidak lolos tes karena tidak memenuhi syarat, akan digunakan sebagai proses pemetaan untuk diadakan pembinaan.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo belum menyebutkan tindakan apa yang akan dilakukan instansinya kepada 75 pegawai KPK yang gagal dalam tes wawasan kebangsaan tersebut. Namun, ia akan menindaklanjuti permintaan Presiden Jokowi dan akan berkoordinasi dengan BKN dan KPK.

“Harus koordinasi dulu dengan kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Ketua KPK (Firli Bahuri),” kata Tjahjo. (*)

oleh on

Pada setiap tanggal 29 November menjadi hari bersejarah bagi Palestina. Pertama, 74 tahun yang lalu, tepatnya 29 November 1947 PBB menyetujui mengakhiri Mandat Britania Raya untuk Palestina. Dengan Resolusi PBB 181 yang didukung 33 negara, 13 negara menolak, dan 10 lainnya netral, wilayah tanah Palestina dipecah-belah 55% untuk Yahudi dan 55% untuk Palestina. Inilah yang menjadi cikal bakal Zionis mendeklarasikan berdirinya Israel di tanah Palestina.

Kedua, 9 tahun yang lalu, pada 29 November 2012, untuk pertama kalinya Palestina diakui sebagai sebuah negara, meski belum mendapatkan status keanggotaan penuh di PBB. Pada sidang Majelis Umum PBB, Palestina kembali memperjuangkan kemerdekaannya. Kali ini Palestina menang telak dengan didukung 138 negara –41 negara abstain, dan hanya 9 negara yang menentang.

Dukungan internasional terhadap kemerdekaan Palestina semakin menguat. Ini perlu dirawat agar menjadi modal besar bagi kemerdekaan Palestina. Kondisi internal Palestina juga menunjukkan perkembangan yang menggembirakan dengan ditandatanganinya Rekonsiliasi Hamas dan Fatah. Hal ini tentu menggenapi salah satu syarat utama menuju kemerdekaan, yaitu soliditas internal.

Untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina dan terwujudnya perdamaian di Timur Tengah, Indonesia kita harapkan terus memainkan peran strategisnya, karena jantung diplomasi Indonesia di luar negeri adalah kemerdekaan Palestina. Beberapa peran yang bisa dilakukan Indonesia; pertama, mendorong OKI untuk menindaklanjuti Deklarasi Jakarta yang dihasilkan dari KTT Luar Biasa OKI tahun 2016 lalu di Jakarta, Indonesia dapat mendorong agar dibentuk komite khusus untuk memastikan 23 poin Deklarasi Jakarta dapat diimplementasikan secara terukur berdasarkan prioritas.

Kedua, salah satu poin Deklarasi Jakarta adalah mendorong para pemimpin OKI untuk memobilisasi upaya lebih luas dukungan atas Palestina dan al-Quds di forum-forum internasional. Indonesia dapat mengarahkan dukungan ini kepada upaya peningkatan status Palestina menjadi negara anggota penuh PBB. Posisi Palestina sebagaimana hasil Sidang Umum PBB tahun 2012 adalah peningkatan status Palestina sebagai negara pemantau non anggota dari status sebelumnya sebagai entitas pemantau yang diwakili PLO. Dengan posisi Palestina yang sejajar dengan negara-negara anggota penuh PBB diharapkan menguatkan posisi tawar Palestina dalam proses perundingan yang dilakukan.

Ketiga, Pemerintah Indonesia menyatakan solidaritasnya kepada Palestina dalam KTT OKI di Jeddah, Arab Saudi, dengan menolak proposal perdamaian Timur Tengah Donald Trump, pada 3 Februari 2020 yang lalu.

Keempat, Indonesia juga perlu mendorong agar rekonsiliasi Hamas dan Fatah ditindaklanjuti melalui forum OKI ini. Dukungan OKI sangat penting dilakukan mengingat kesepakatan rekonsiliasi rentan untuk gagal di tengah jalan. Apalagi sangat dimungkinkan Israel berupaya menggagalkan rekonsiliasi ini untuk memperlemah Palestina.

Kelima, Indonesia juga perlu menularkan pengalaman berharganya dalam mewujudkan kemerdekaan secara penuh. Perjuangan bangsa Indonesia memperebutkan kemerdekaannya dilakukan dengan perjuangan senjata sekaligus dengan perjuangan diplomasi melalui forum internasional. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, Belanda belum mau mengakuinya. Sehingga Belanda terus melancarkan serangan dengan Agresi Militer I dan II pada rentang waktu 1947-1949. Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang diwakili oleh Jenderal Soedirman dan 12 prajuritnya melakukan strategi perang gerilya. Inilah yang memperkuat diplomasi Republik Indonesia di forum PBB yang mendesak Belanda sehingga membuat Belanda menyerah dan mengakui kemerdekaan Indonesia secara penuh.

Komitmen Indonesia untuk terus berjuang mewujudkan kemerdekaan Palestina ini harus terus dijaga dengan keempat hal tersebut. Hal ini dapat kita capai dengan semangat, kesungguhan dan tekad yang membaja. Jangan kasih kendor! Merdeka! (*)

oleh on

Oleh : Aldia Putra )*

Pengalihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi berita heboh, karena takut akan upaya ‘melumpuhkan’ KPK. Padahal pemerintah sudah menjamin bahwa perubahan ini tidak akan menjadikan KPK berkurang kegalakannya, karena mereka masih boleh bekerja secara objektif. Justru saat semua pegawai jadi ASN, profesionalisme akan meningkat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga yang berdiri pada tahun 2003. Kelahiran KPK terbentuk dari semangat untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sudah menggurita sejak zaman orde baru. Sehingga diharap pada pemerintahan presiden-presiden selanjutnya, tidak ada celah bagi koruptor di negeri ini.

Setelah berdiri selam hampir 20 tahun, ada perubahan pada status pegawai KPK. Mereka akan dialihkan jadi pegawai negeri dan rencananya akan diangkat pada 1 juni 2021. Lebih dari 1.000 pekerja KPK akan jadi ASN dan mereka tentu bahagia karena akan mendapatkan uang pensiun, kelak saat purna tugas.

Akan tetapi, perubahan status ini menjadi gunjingan di tengah masyarakat, karena ada tes wawasan kebangsaan sebagai seleksi, dan 75 pegawai KPK tidak memenuhi syarat. Padahal mereka tidak otomatis dikeluarkan, bahkan Presiden Jokowi berpesan agar mereka tidak dipecat. Dalam artian, yang tak lolos tak pernah dipaksa untuk berhenti bekerja atau harus mengajukan pensiun dini.

Presiden Jokowi berpesan bahwa KPK harus memiliki SDM terbaik dan berkomitmen tinggi. Oleh karena itu, alih status pegawi KPK jadi ASN seharusnya jadi upaya agar pemberantasan korupsi lebih sistematis. Dalam artian, jika KPK jadi pegawai negeri maka akan masuk ke dalam sistem yang lebih rapi dan akhirnya kinerjanya meningkat secara drastis.

Presiden menambahkan, tes wawasan kebangsaan dijadikan masukan agar memperbaiki KPK secara individu maupun secara institusi. Jika ada yang tidak lolos maka perlu diadakan perbaikan melalui kedinasan dengan materi wawasan kebangsaan. Dalam artian, materi ini akan membuat para pegawai KPK lebih mencintai negaranya dan menambah integritas mereka.

Ketika Presiden Jokowi sudah menjamin, maka masyarakat bisa tenang. Karena isu bahwa tes wawasan kebangsaan akan menyingkirkan pegawai tertentu, salah besar. Jika tidak ada yang dipecat atau dipaksa pensiun dini, maka pegawai KPK akan tetap solid dan kompak dalam memberantas korupsi.

Peningkatan profesionalisme sangat diperlukan, agar KPK disegarkan kembali dan menjadi lembaga yang lebih gahar dalam memberantas korupsi. Karena hidup ini perlu dinamika, bukan? Perubahan ini diharap akan membuat KPK makin moncer kinerjanya dan tak ragu untuk menyelidiki tiap kasus korupsi, baik besar maupun kecil.

Jika semua pegawai KPK dijadikan aparatur sipil negara, bukan berarti mereka harus ABS alias ‘asal bapak senang’ seperti pada zaman orde baru. Penyebabnya karena pemerintah mempersilahkan tiap pegawai KPK untuk bersikap kritis seperti biasanya dan tak usah malu-malu dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bahkan ketika KKN dilakukan di lembaga pemerintahan, mereka masih boleh untuk membongkar kasusnya.

Pemerintahan Presiden Jokowi berusaha agar semua sendi kehidupan berjalan dengan lancar, tanpa korupsi. Karena penggerogotan oleh tikus-tikus berdasi akan membuat negara bocor dari dalam dan menghancurkannya secara perlahan. Tidak ada ampun bagi koruptor maupun mereka yang melakukan kolusi dan nepotisme, karena kejujuran adalah nomor satu.

Ketika pegawai KPK dialihkan statusnya jadi aparatur sipil negara, maka mereka akan lebih sistematis dalam bekerja. Mereka juga akan mendapat uang pensiun dan mendapatkan banyak fasilitas yang maksimal. Perubahan ini tidak akan membuat mereka terbuai, tetapi justru menjadikan KPK lebih profesional dalam mengendus tiap kasus korupsi. )* Penulis adalah kontributor Pertiwi Insitute

oleh on

Oleh : Zakaria )*

Setelah lebaran, dikhawatirkan terbentuk klaster corona baru, yakni klaster mudik, klaster wisata, dan klaster keluarga. Mudik sudah dilarang tetapi masih ada yang bandel dan mencari jalan tikus untuk pulang kampung. Kita wajib waspada karena pergerakan manusia saat mudik berefek negatif dan membuat melonjaknya kasus corona baru.

Ada kabar baik pasca lebaran yakni prediksi pemudik berkurang, dari yang diperkirakan mencapai 30 juta orang, tetapi ternyata yang nekat pulang kampung hanya 1,5 juta orang. Namun angka ini tentu juga mengkhawatirkan, karena dari hasil tes rapid secara acak di perbatasan, ada setidaknya 4.000 pemudik yang positif corona.

Jika mereka dibiarkan untuk lolos dan pulang kampung, maka akan terjadi lonjakan pasien corona. Akan tetapi, pemudik yang ketahuan positif corona langsung disuruh untuk mondok di RS atau melakukan karantina di tempat yang disediakan. Namun kita tidak bisa tenang karena ada potensi lain untuk menaikkan angka pasien corona.

Hal ini terbukti dari data yang ditunjukkan oleh Tim Satgas Covid-19 wilayah DKI Jakarta. Di ibu kota, terhitung ada 3.458 kasus corona baru, per tanggal 13 mei 2021. Lonjakan ini terjadi karena banyak yang nekat pulang kampung, karena rata-rata mereka adalah pendatang dari daerah lain. Mereka entah tertular virus di mana, yang jelas mengkhawatirkan karena jika tidak ketahuan akan menularkannya ke orang lain.

Siklus ini seperti lingkaran setan ketika pemudik datang ke kampungnya lalu menularkan corona ke keluarganya, atau mendapatkan virus dari sana lalu menyebarkan virus covid-19 ke tempat kerjanya. Jika terus begini, sampai kapan kita harus melewati masa pandemi yang menyesakkan dada?

Untuk mencegah penularan virus maka Kementrian Perhubungan akan melakukan lebih banyak rapid test di perbatasan. Yang wajib adalah antara Bali dan Jawa, serta Jawa dan Sumatra. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Pengetesan ini sangat penting agar mencegah penyebaran corona ke kampung maupun ke kota. Selain itu, di wilayah DKI Jakarta, masyarakat yang mau kembali harus menunjukkan surat bebas corona. Aturan ini sudah diberlakukan sejak H+1 lebaran, agar Jakarta tak lagi menjadi wilayah dengan zona merah.

Selain dari klaster mudik, naiknya jumlah pasien corona juga dari klaster keluarga. Karena jika tidak mudik tetapi bersilaturahmi secara langsung tetapi tidak menaati protokol kesehatan, akan sama saja bohong. Karena saat ini kita bisa mencurigai tiap orang karena mereka berpotensi jadi OTG. Jadi lebaran sebaiknya di rumah saja dan ucapan selamat idul fitri dikirim via HP saja.

Klaster wisata juga wajib diwaspadai. Sejumlah tempat rekreasi seperti Kebun Binatang Ragunan, TMII, dan Ancol, langsung dipadati pengunjung. Memang mereka ingin melepas lelah karena stress tidak bisa mudik. Namun jangan sampai lalai dan akhirnya membuat klaster baru. Karena pengunjung main air dan tidak menjaga jarak, serta malas pakai masker.

Perlu ada tindakan tegas dari tim satgas covid-19 untuk menertibkan mereka, agar tetap mematuhi protokol kesehatan saat berwisata. Meski pihak pengelola sudah mengatur agar maksimal pengunjung 50%, tetapi orang-orang yang masuk harus memakai masker dan jangan dilepas walau hanya 5 menit. Mereka juga wajib mencuci tangan dan menjaga jarak.

Aneh sekali ketika banyak orang yang tidak mau kena corona tetapi mereka melanggar peraturan, padahal sudah dilarang untuk mudik dan mendatangi atau membuat open house. Jangan sampai pula ada klaster wisata dan kita semua harus menaati protokol kesehatan. Semua aturan ini dibuat untuk kebaikan masyarakat sendiri, sehingga wajib ditaati agar tidak ada yang kena corona. )* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

oleh on

Oleh : Zakaria )*

Penderitaan rakyat Palestina akibat kekejian Israel membuat pemerintah Indonesia segera membantu mereka. Dukungan Indonesia sangat berarti, karena kenyataannya Palestina sedang butuh banyak dana dan yang paling penting adalah support dari negara lain. Sehingga diharap DK PBB akan segera bertindak.

Palestina kembali berduka ketika Israel menyerang dengan membabi-buta. Mereka langsung dikecam karena tidak sopan, setelah menembaki kompleks Masjidil Aqsa. Padahal saat itu bulan Ramadhan dan pada malam hari tentu ada salat tarawih berjamaah. Sementara masyarakat melawan hanya dengan lemparan batu dan tidak seimbang dengan tentara Israel yang menggunakan senjata modern.

Kekejian Israel jelas melanggar hak asasi dan mereka juga ingin mengusir rakyat Palestina dari wilayah sengketa. Bahkan mereka ingin menghapus peta Palestina dari world map. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia bersikap tegas untuk men-support Palestina.

Presiden Joko Widodo langsung menanggapi pasca Palestina mendapat serangan. Beliau menegaskan bahwa Indonesia akan mendukung Palestina dan mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa agar bersikap cepat dalam menangani konflik ini. Karena hanya PBB yang berwenang dalam kasus ini, dan tidak boleh ada campur tangan dari pihak lain.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan bahwa Indonesia akan terus berkomitmen dalam menciptakan perdamaian di wilayah Palestina. Selain itu, akan ada bantuan berupa pengamat independen yang akan bersikap netral dalam mengamati pemilu di sana.

Retno melanjutkan, bantuan paling penting adalah finansial dan pemerintah sudah menyiapkan setidaknya 2,3 juta USD untuk dikirim ke Palestina. Bantuan ini disambut dengan baik oleh Menteri Luar Negeri Palestina. Mereka tentu butuh dana besar untuk logistik penduduk dan biaya renovasi bangunan yang hancur terkena serangan roket Israel.

Selain dari pemerintah, rakyat Indonesia juga kompak untuk mengumpulkan dana bagi Palestina. Penggalangan bantuan ini dikoordinir oleh lembaga zakat dan amal, serta salah seorang ustad yang juga hafiz. Bahkan sang ustad mengklaim bahwa ia mengumpulkan uang hingga milyaran dan siap dikirim, untuk membantu rakyat Palestina yang kesulitan finansial.

Mengapa Palestina begitu mempercayai Indonesia? Pertama, mereka menganggap kita saudara karena dahulu Palestina yang pertama-tama mengakui kemerdekaan kita. Kedua, rakyat Palestina dan Indonesia mayoritas memiliki keyakinan yang sama, sehingga dianggap saudara seiman.

Terlebih, Indonesia adalah salah satu anggota DK PBB sehingga dianggap memiliki peran penting untuk mengata konflik antara Israel dan Palestina. Sehingga jika Presiden Joko Widodo yang mendesak Sekretaris Jendral PBB Antonio Guterres, ia akan menurut dan segera mendamaikan situasi panas di perbatasan Israel dan Palestina.

Jika konflik ini tidak segera ditangani oleh PBB, maka ditakutkan akan memicu perang antar negara. Hal ini akan sangat berbahaya karena akan merembet ke mana-mana, di mana dunia akan menjadi 2 kubu. Yakni yang memihak Israel dan kubu sebaliknya yang pro Palestina. Dikhawatirkan akan terjadi perang dunia ketiga jika kemelut ini terus berlanjut.

Semoga PBB segera tanggap dan menurunkan aparat untuk menjaga perbatasan Palestina dan Israel, agar tidak ada lagi yang menyerang masyarakat di sana. Karena jika mereka melihat pasukan PBB akan takut, sungkan, dan membatalkan muntahan pelor atau serangan roket. Karena PBB dianggap memiliki wewenang dan pangkat yang lebih tinggi.

Pemerintah Indonesia selalu bersama rakyat Palestina hingga mereka bisa merdeka dari jajahan Israel. Dukungan ini sangat berpengaruh karena akan membuat PBB dan dunia internasional memihak Palestina, serta mengecam kekejaman Israel. Warga Palestina akan bisa hidup damai ketika tidak ada lagi tentara Israel yang memasuki wilayah perbatasan dan menyerang seenaknya. )* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor