Pasca deklarasi di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) terus mendapatkan kritikan sejumlah pihak. Sebab hadirnya KAMI dituding tidak memiliki urgensi penting disaat semua pihak, terutama Pemerintah sedang berfokus pada penanganan pandemi Covid-19. Tidak sedikit yang skeptis terhadap KAMI, dan menilai munculnya koalisi ini hanya akan memperkeruh situasi politik Nasional melalui narasi-narasi yang nantinya disampaikan tokoh-tokoh yang tergabung.

Hal itu pun menjadi perhatian Ketua Koordinator Eks 212, Razman Nasution. Advokat ini kekecewaannya terhadap KAMI yang dimotori oleh sejumlah tokoh-tokoh Nasional, terlebih deklarasinya dilakukan disaat pandemi Covid-19. “Seharusnya seluruh elemen masyarakat membantu Pemerintah, bukan malah mengkritik di saat Pemerintah sedang bekerja ekstra untuk melawan wabah Covid-19”, ujar Razman.

Lanjut Razman meminta KAMI untuk tidak memaksakan diri untuk tampil di ruang publik, jika hanya untuk kepentingan politik. Ia menyarankan kepada KAMI untuk menunggu pesta demokrasi di tahun 2024 jika hanya ingin merebut kekuasaa, daripada menciptakan kegaduhan saja. “Gerakan KAMI ini juga sangat terlihat hanya mencari sensasi politik semata. Jika memang merasa tidak puas pada Pemerintah, lebih baik menunggu di tahun 2024”, lanjut Razman.

Ditempat terpisah, Pengamat Politik, Haris Hijrah Wicaksana, menyebut gerakan deklarasi KAMI itu, hanya untuk mendapatkan perhatian pemerintah agar para tokoh bisa kembali berkoalisi di bawah naungan pemerintah Jokowi. Sebab, di antaranya ada tokoh yang pernah menjabat pemerintahan Jokowi, seperti Rizal Ramli, Said Didu dan Gatot Nurmantyo.

“KAMI muncul hanya untuk mendapatkan perhatian Pemerintah saja agar tokoh-tokoh yang tergabung itu dapat kembali berkoalisi dibawah Pemerintahan Presiden Joko Widodo”, ujar Haris.

Ia pun mengatakan, deklarasi KAMI yang menuntut delapan maklumat di antaranya penyelamatan Pancasila, penanggulangan pandemi COVID-19, resesi ekonomi dan penegakan supremasi hukum itu tidak mendasar. “Delapan maklumat yang dibacakan saat deklarasi pun sangat tidak jelas arahnya, sebab Pemerintah tengah mengupayakan penanganan resesi ekonomi maupun pandemi COVID-19,” ucapnya. Untuk itu, Haris meminta tokoh-tokoh KAMI untuk lebih mengedepankan narasi membangun dan konkret ketimbang hadir hanya untuk menciptakan kegaduhan.

Respon PDIP pun juga ditunggu oleh masyarakat, mengingat partai berlambang moncong banteng ini merupakan partai pengusung Presiden Joko Widodo. Politikus Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Wanto Sugito, menyebut deklarasi KAMI merupakan manuver politik yang mengatasnamakan rakyat. Kredibilitas KAMI sudah tergerus dengan sendirinya oleh karakter para pengusungnya yang lebih mengedepankan manuver politik. –

Zuhri Alamsysh (pemerhati Sosial dan Politik)

Oleh : Rebecca Marian )*

Otonomi khusus di wilayah Papua akan berakhir tahun 2021 dan akan diperpanjang lagi. Semua rakyat Papua mendukung otsus jilid 2 karena terbukti mensejahterakan seluruh masyarakat di sana. Sudah banyak anak yang mendapat pendidikan layak dan rakyat Papua sangat terbantu dengan infrastruktur yang dibangun pemerintah.

Otsus adalah keistimewaan yang diberikan kepada wilayah Papua sehingga mereka bisa mengatur daerahnya, dan pejabatnya juga warga asli sana. Pemerintah lokal di Papua mendapat gerojokan dana untuk membangun bumi cendrawasih. Otsus yang akan diperpanjang untuk 20 tahun mendatang sangat didukung oleh warga asli Papua karena menguntungkan.

Wilayah yang penduduknya bahagia karena mendapat fasilitas dari otsus adalah Distrik Demta dan Kampung Kamdera, Jayapura. Mereka bisa mengakses listrik seharian penuh. Ada PLTA Orya Genyem yang jadi sumber daya listrik. Produktivitas warga jadi meningkat karena malam hari terang, bisa aman berjualan, dan anak-anak mengerjakan PR dengan tenang.

Infrastruktur dibangun dengan gencar di Papua sejak ada otonomi khusus. Kantor imigrasi di perbatasan direnovasi agar layak, bersih, dan tidak lagi kumuh seperti dulu. Kehidupan di wilayah Papua  juga makin makmur karena harga BBM turun drastis jadi hanya 10.000 rupiah per liter, dari yang sebelumnya mencapai 100.000, sejak ada kebijakan BBM 1 harga.

Ferdinando Solossa, ketua DPRD Kabupaten Maybarat menyatakan bahwa otsus sangat bermanfaat bagi Papua. Ada 4 program prioritas, yakni aspek kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dana yang diberi juga meningkat, bahkan di pemerintahan Presiden Jokowi mencapai trilyunan rupiah (sebelumnya hanya milyaran).

Ferdinando melanjutkan bahwa sebaiknya pada program otonomi khusus tidak hanya ada pemberian dana, namun juga pemberian kewenangan. Sehingga pemerintah daerah Papua bisa memaksimalkan penggunaannya dan anggaran itu bisa dibuat jadi fasilitas yang bermanfaat bagi masyarkat di bumi cendrawasih. Pejabat daerah tahu apa yang dibutuhkan rakyatnya.

Tak hanya untuk membangun  gedung, dana otsus juga dialokasikan pada bidang pendidikan. Pemerintah lokal mengatur 30% anggaran otsus agar sarana dan prasarana sekolah diatur dengan layak. Ada pula pemerataan fasilitas di sekolah, di seluruh wilayah Papua. Jadi, anak-anak di bumi cendrawasih dijamin mendapat pendidikan yang layak, untuk masa depan mereka.

Pembangunan pada masa otsus bukan hanya sebatas fisik gedungnya. Billy Mambrasar, staf khusus Presiden Joko Widodo, menyebutkan bahwa otsus adalah pembangunan jiwa raga. Jadi kemajuan di bidang edukasi juga penting karena merupakan investasi pembangunan manusia. Otonomi khusus adalah proses menuju kemajuan di Papua agar terjadi pemerataan.

Tak heran banyak warga Papua yang menyetujui otonomi khusus. Mahasiswa Papua yang merantau ke Jawa ikut mendukung otsus, karena membuat daerah asal mereka makin maju. Bahkan Papua ditunjuk jadi wilayah yang menyelenggarakan PON tahun depan. Pemilihan ini karena bumi cendrawasih dianggap punya infrastruktur yang baik, yang merupakan hasil otsus.

Pemberian dana otsus yang nominalnya sangat besar juga wajib disalurkan untuk kesejahteraan masyarakat Papua. Dalam pembangunan di sana menggunakan anggaran otsus, maka bisa saja ada kesalahan dan hal ini bisa dievaluasi. Masyarakat juga boleh memberi masukan agar program-program dalam pembangunan saat otsus berjalan dengan baik.

Sayangnya ada golongan masyarakat yang kurang paham dan menganggap tahun 2021 nanti otsus akan berakhir. Pemerintah daerah gencar memberi sosialisasi tentang otsus jilid 2. Mereka jadi mengerti dan mendukung otonomi khusus, karena akan membuat daerah Papua maju.

Otsus di Papua akan dilanjutkan karena program ini terbukti membuat wilayah tersebut maju, baik di dalam infrastruktur, pendidikan, maupun pemberdayaan ekonomi. Masyarakat di bumi cendrawasih jadi bisa menikmati jalan yang mulus dan menghemat waktu perjalanan. Anak-anak juga dijamin mendapat pendidikan yang layak.

)* Penulis adalah mahasiswi Papua tinggal di Jakarta