KAMI Hadir Hanya Akan Ciptakan Kegaduhan Politik

Pasca deklarasi di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) terus mendapatkan kritikan sejumlah pihak. Sebab hadirnya KAMI dituding tidak memiliki urgensi penting disaat semua pihak, terutama Pemerintah sedang berfokus pada penanganan pandemi Covid-19. Tidak sedikit yang skeptis terhadap KAMI, dan menilai munculnya koalisi ini hanya akan memperkeruh situasi politik Nasional melalui narasi-narasi yang nantinya disampaikan tokoh-tokoh yang tergabung.

Hal itu pun menjadi perhatian Ketua Koordinator Eks 212, Razman Nasution. Advokat ini kekecewaannya terhadap KAMI yang dimotori oleh sejumlah tokoh-tokoh Nasional, terlebih deklarasinya dilakukan disaat pandemi Covid-19. “Seharusnya seluruh elemen masyarakat membantu Pemerintah, bukan malah mengkritik di saat Pemerintah sedang bekerja ekstra untuk melawan wabah Covid-19”, ujar Razman.

Lanjut Razman meminta KAMI untuk tidak memaksakan diri untuk tampil di ruang publik, jika hanya untuk kepentingan politik. Ia menyarankan kepada KAMI untuk menunggu pesta demokrasi di tahun 2024 jika hanya ingin merebut kekuasaa, daripada menciptakan kegaduhan saja. “Gerakan KAMI ini juga sangat terlihat hanya mencari sensasi politik semata. Jika memang merasa tidak puas pada Pemerintah, lebih baik menunggu di tahun 2024”, lanjut Razman.

Ditempat terpisah, Pengamat Politik, Haris Hijrah Wicaksana, menyebut gerakan deklarasi KAMI itu, hanya untuk mendapatkan perhatian pemerintah agar para tokoh bisa kembali berkoalisi di bawah naungan pemerintah Jokowi. Sebab, di antaranya ada tokoh yang pernah menjabat pemerintahan Jokowi, seperti Rizal Ramli, Said Didu dan Gatot Nurmantyo.

“KAMI muncul hanya untuk mendapatkan perhatian Pemerintah saja agar tokoh-tokoh yang tergabung itu dapat kembali berkoalisi dibawah Pemerintahan Presiden Joko Widodo”, ujar Haris.

Ia pun mengatakan, deklarasi KAMI yang menuntut delapan maklumat di antaranya penyelamatan Pancasila, penanggulangan pandemi COVID-19, resesi ekonomi dan penegakan supremasi hukum itu tidak mendasar. “Delapan maklumat yang dibacakan saat deklarasi pun sangat tidak jelas arahnya, sebab Pemerintah tengah mengupayakan penanganan resesi ekonomi maupun pandemi COVID-19,” ucapnya. Untuk itu, Haris meminta tokoh-tokoh KAMI untuk lebih mengedepankan narasi membangun dan konkret ketimbang hadir hanya untuk menciptakan kegaduhan.

Respon PDIP pun juga ditunggu oleh masyarakat, mengingat partai berlambang moncong banteng ini merupakan partai pengusung Presiden Joko Widodo. Politikus Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Wanto Sugito, menyebut deklarasi KAMI merupakan manuver politik yang mengatasnamakan rakyat. Kredibilitas KAMI sudah tergerus dengan sendirinya oleh karakter para pengusungnya yang lebih mengedepankan manuver politik. –

Zuhri Alamsysh (pemerhati Sosial dan Politik)

Tinggalkan Balasan