Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) terus menuai sejumlah kritikan dari berbagai pihak. Sebab, didalam pembacaan maklumat, KAMI terkesan menyudutkan posisi Pemerintah, terutama dalam hal penanganan Covid-19. Deklarator KAMI, Din Syamsudin, dalam pembacaan maklumat, menyebutkan Pemerintah wajib bersungguh-sungguh mengatasi Covid-19 yang tengah diderita masyarakat. Pemerintah tidak boleh membiarkan rakyat menyelamatkan diri sendiri, sehingga menimbulkan banyak korban. Selain itu, Din Syamsudin meminta Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk penanganan Covid-19.

“Pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang memadai, termasuk untuk membantu langsung rakyat miskin yang terdampak secara ekonomi.”, begitu bunyi maklumat yang dibacakan di Gedung Proklamasi, Jakarta Pusat.

Din Syamsudin, mewakili KAMI menilai upaya yang dilakukan Pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 beserta dampaknya kurang maksimal. Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Komite Eksekutif KAMI Ahmad Yani. Ia mengatakan bahwa Pemerintah tidak sanggup mengatasi persoalan ekonomi dampak pandemi, sehingga menyebabkan tingginya jumlah masyarakat miskin.

“Pemerintah tidak sanggup mengatasi dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19. Hingga kini akibat Pemerintah gagal hadapi Covid-19, jumlah masyarakat miskin terus bertambah”, ujar Ahmad Yani.

Ahmad Yani, selaku Ketua Komite Eksekutif KAMI pun menepis tudingan hadirnya kelompok ini untuk kepentingan politik. Ahmad Yani mengaku, pihaknya berkumpul dan mendeklarasikan diri dalam KAMI karena memiliki pandangan yang sama. Yakni kondisi Indonesia saat ini sedang dalam situasi yang berbahaya. Menurutnya, ada kekhawatiran kalau umur negara ini tidak sampai hingga 2024.
Merespon tudingan KAMI, Politikus Golkar Ace Hasan Syadzily menyayangkan manuver politik, orang-orang yang tergabung di Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Menurut dia, seharusnya elite politik bisa menahan diri untuk tidak menggelar acara yang melanggar protokol kesehatan. Urusan deklarasi bisa dilaksanakan ketika pandemi Covid-19 mulai mereda di Indonesia.

Lanjut Ace Hasan, dirinya menilai perjuangan yang digaungkan KAMI tidak solutif. Diksi “menyelamatkan” yang disuarakan oleh KAMI pun tidak jelas dan berdasar. “Sebagai sebuah gerakan penyelamatan, pertanyaannya, apanya yang perlu diselamatkan? Sejauh ini, pemerintahan Jokowi ini merupakan produk dari mekanisme demokrasi yang telah sejalan dengan konstitusi kita dan hasil dari pemerintahan rakyat Indonesia”, ujar Ace Hasan. –

(Ade Wahab Pemerhati masalah Sosial dan Politik)

Oleh : Burhanudin Putra )*

Pandemi Covid-19 telah berdampak tidak hanya pada sektor kesehatan namun juga perekonomian, termasuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Publik pun meyakini bahwa Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi salah satu solusi untuk menyelamatkan keberlangsungan UMKM di masa krisis akibat wabah penyakit menular.

Pemerintah tengah membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja untuk menjadi produk hukum yang sah berupa UU. RUU Cipta Kerja dikenal juga sebagai Omnibus Law karena aturan ini cakupannya sangat luas hingga dapat merevisi banyak undang-undang dalam waktu singkat.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, Omnibus Law dibuat pemerintah untuk menyederhanakan berbagai perizinan dan syarat investasi agar mudah masuk. Dengan cara begitu, lapangan pekerjaan akan tercipta.

            Dirinya juga mengatakan bahwa selama ini Negara Indonesia masih kalah saing dengan negara tetangga seperti Vietnam, Malaysia dan Singapura dalam hal investasi. Padahal Indonesia merupakan negara yang besar.

            Selain mempermudah proses investasi, Omnibus Law juga diharapkan dapat menjadi angin segar bagi pelaku UMKM.

            Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, menekankan pentingnya pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja.

            RUU tersebut dinilai mampu menggenjot kinerja pelaku usaha, tidak terkecuali usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

            Menurutnya, RUU Omnibus Law sudah memfasilitasi para pelaku UMKM, khususnya pada tahap pengesahan perizinan. Melalui regulasi sapu jagat tersebut, pemerintah juga telah berupaya dalam meminimalkan persyaratan yang diperlukan oleh pelaku UMKM untuk mendapatkan izin usahanya.

            Bahlil menginginkan agar UU Omnibus Law dapat mempermudah izin UMKM hanya dengan selembar saja.

            Dengan penyerapan tenaga kerja hingga 120 juta orang, UMKM disebut memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional.

            Selain mempermudah proses perizinan, Bahlil juga mendorong agar produk UMKM dapat ditingkatkan konsumsinya. Bahkan, guna meningkatkan kualitas, para pelaku usaha besar diwajibkan untuk menggandeng UMKM.

            Ia juga menegaskan, bahwa UMKM dengan industri besar sama pentingnya, apalagi di tengah pelemahan ekonomi yang terjadi saat ini, UMKM diproyeksikan mampu menggenjot kinerja realisasi investasi nasional.

            UMKM mempunyai potensi dan peran strategis dalam perekonomian nasional, terbukti UMKM dapat bertahan dan menggerakkan roda perekonomian dalam menghadapi krisis ekonomi, maupun untuk jangka panjang di masa depan.

            Kemenkop/UKM mencatat jumlah pelaku UMKM di Indonesia mencapai sekitar 64 juta unit usaha. Untuk itu, pemberdayaan dan perlindungan UMKM menjadi hal yang penting dibahas dalam RUU Cipta Kerja. Apalagi UMKM merupakan suatu solusi untuk menghadapi bonus demografi di masa depan.

            Ketua Komite tetap Bidang Ekspor Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Handito Joewono juga mengatakan bahwa Omnibus Law juga perlu menyasar Usaha Mikro Kecil Menengah.

            Handito menuturkan, banyak peraturan yang memang menghambat, khususnyauntuk para pelaku UMKM. Beberapa waktu lalu, ada kasus produk UMKM di salah satu daerah yang nyaris gagal ekspor. Sebab tidak mengantongi surat izin sebagaimana persyaratan undang-undang yang berlaku.

            Pada kesempatan berbeda, Muhammad Firdaus selaku Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB mengatakan. Usaha Mikro perlu diberikan kemudahan administrasi perpajakan. Kegiatan usaha mikro dan kecil dapat dijadikan jaminan kredit program. Ada kemudahan pengurusan HAKI, impor bahan baku dan fasilitasi ekspor.

            Tak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah, ia menyatakan bahwa Omnibus Law juga dapat memberikan kemudahan permodalan bagi pelaku UMKM di Indonesia.

            Lanjutnya, secara spesifik RUU Cipta Kerja secara otomatis akan mempermudah permodalan UMKM. Dia mengatakan modal adalah  kendala yang dihadapi UMKM saat ini.

            Dirinya juga menambahkan UMKM adalah garda terdepan perekonomian bangsa. Dia mencatat 90 persen orang bekerja di sektor UMKM. Jika pelaku UMKM meudah mendapatkan permodalan hingga urusan perizinan, tentu bisa dibayangkan akan ada berapa banyak angkatan kerja yang terserap sehingga hal ini akan mendatangkan lowongan kerja pekerjan baru.

            Melalui Omnibus Law, pemerintah pusat juga memberikan kemudahan perizinan berusaha bagi UMK, yaitu dengan berperan aktif dalam melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi UMK. Pendaftaran UMK dilakukan dengan pemberian nomor induk berusaha (NIB) melalui Perizinan Berusaha secara elektronik.

            Selama Pandemi Covid-19, UMKM mengalami dampak yang luar biasa, terutamanya dalam hal produksi hingga distribusi, sehingga tidak sedikit UMKM yang terkendala masalah keuangan sampai terpaksa merumahkan karyawannya. Oleh karena itu Omnibus Law tentu bisa menjadi angin segar bagi UMKM untuk bangkit di masa Pandemi.

)* Penulis aktif dalam Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Putu Prawira )*

Bencana Covid-19 telah menghantam tidak saja sector Kesehatan namun juga ekonomi masyarakat. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi ekonomi diantaranya penyaluaran bantuan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Penyaluran Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (Banpres PUM) yang dimulai pada tanggal 17 Agustus 2020 lalu akan dilakukan penyaluran secara masif. Pekan depan ditargetkan 9,1 juta pelaku usaha mikro dan kecil akan menerima bantuan berupa modal tunai senilai Rp 2,4 juta.

Pekan depan pemerintah juga akan membagikan modal kerja darurat alias bantuan presiden (banpres) produktif. Totalnya Rp 2,4 juta kepada 9,1 juta pedagang, pengusaha kecil dan mikro.

                Presiden Jokowi mengatakan pedagang atau pengusaha kecil yang hadir di Istana Negara itu mewakili 9,1 juta pedagang / pengusaha mikro dan kecil yang pada pekan depan akan menerima bantuan serupa.

                Jokowi mengatakan, hal ini mengawali terlebih dahulu sebelum pembukaan besarnya di minggu depan untuk 9,1 juta pengusaha kecil di seluruh Tanah Air. Akan ditransfer semuanya.

                Presiden memahami kondisi para pedagang kecil saat ini juga kesulitan lantara pandemi covid-19. Bukan hanya pelaku usaha kecil, pengusaha besar dan menengah juga merasakan dampaknya. Kepala Negara menyebut kondisi ekonomi sulit itu juga dirasakan negara-negara lain di dunia.

                Dalam masa pandemi covid-19, kita telah merasakan masa sulit baik usaha kecil maupun usaha besar. Oleh karenanya kita harus bekerja lebih keras lagi agar roda perekobomian bisa kembali ke situasi normal sebelum pandemi covid-19.

                Rully Indrawan selaku sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM mengatakan, sampai dengan kemarin, bantuan ini sudah tersalurkan kepada 1 juta pelaku usaha.

                Kementerian Koperasi dan UKM bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersinergi, untuk memastikan penerima bantuan Banpres Produktif Usaha Mikro tepat sasaran. Sebanyak 12 juta pelaku UMKM ditargetkan akan mendapatkan bantuan tersebut hingga September 2020.

                Menurut Teten, kerja sama tersebut merupakan kunci sukses agar Banpres PUM tepat sasaran. Untuk itu, pihaknya akan bersinergi dengan BPKP dalam melakukan cleansing data penerima usaha mikro.

                Kerja sama kedua belah pihak juga akan terus diupayakan agar setiap bantuan dari pemerintah bagi para pelaku UMKM dapat terserap dengan baik dan tepat sasaran.

                Sementara itu, Muhammad Yususf Ateh selaku Kepala BPKP mengatakan, cleansingg data akan dilakukan agar persyaratan penerima Banpres PUM terpenuhi. Menurut Ateh, kriteria yang harus dipenuhi diantaranya adalah belum pernah menerima pinjaman dari perbankan dan pelaku usaha mikro.

                Ateh menjelaskan, pihaknya juga akan melakukan pengecekan data dengan sistem informasi kerdit program (SIKP) di Kementerian Keuangan, hingga ke tingkat daerah untuk memastikan penerima Banpres PUM bersih. Ia menegaskan, kerjasama tersebut untuk integrasi data agar tepat sasaran.

                Pada kesempatan berbeda,  Josua Pardede selaku Kepala Ekonom Permata Bank menilai, program Banpres PUM dapat meningkatkan kapasitas produksi dari para pelaku usaha kecil dan mikro yang jumlahnya sangat besar jika dibandingkan dengan usaha menengah dan besar.

                Sehingga nantinya mereka dapat bertahan, serta dapat mempertahankan karyawan atau pegawainya, atau mempertahankan hidup mereka jika mereka memiliki pegawai.

                Menurutnya, bantuan tersebut dapat menekan tingkat pengangguran sehingga nantinya berimbas pada pembatasan potensi penurunan daya beli masyarakat. Meski demikian, modal kerja dari pemerintah juga perlu didukung oleh sektor swasta.

                Alokasi untuk 12 juta usaha mikro dan kecil tersebut memang belum dapat menjangkau seluruh unit usaha mikro dan kecil yang tersebar di pelosok – pelosok daerah di Indonesia.

                Selain bantuan modal kerja, pemerintah juga akan menyalurkan bantuan bagi para pekerja yang upahnya dibawah Rp 5.000.000 per bulan. Insentif bantuan sebesar Rp 2,4 juta untuk 4 bulan atau Rp 600 ribu per bulan.

                Untuk segera bangkit dari keterpurukan ekonomi, pemerintah perlu segera bergerak cepat dalam mengucurkan dana stimulus yang telah dianggarkan untuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Tercatat sebanyak 85,42% dari pelaku UMKM hanya mampu bertahan selama satu tahun di tengah pelemahan ekonomi akibat pandemi virus corona.

Karpet merah memang layak diberikan kepada para pelaku UMKM, apalagi sektor tersebut selama ini telah menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Sektor itu pula yang terbukti “tahan banting” saat menghadapi krisis ekonomi pada tahun 1998 dan 2008.

)* Penulis aktif dalam Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini