Rilis

Suaratimur – Persatuan Wartawan Infonesia (PWI) DKI Jakarta, melalui Forum PWI Jaya akan menyelenggarakan diskusi yang mengambil tema, “Peran Jurnalisme Membangun Optimisme Masyarakat Di Era Adaptasi Kebiasaan Baru”.

Diskusi ini akan digelar secara virtual, 27 Agustus 2020 mendatang, pukul 13.00 s.d. 15.00 WIB.

Adapun materi yang akan dibahas mengenai pandemi Covid-19 yang dirasakan masyarakat dunia, tentunya dengan wabah ini berdampak cukup besar terhadap ekonomi rakyat, juga terhadap media dalam menyebarkan informasi.

Namun dengan adaptasi Kebiasaan Baru menjadi bagian dari kehidupan yang harus dijalani. Begitu pula bidang jurnalistik.

Tentu peran media disini adalah untuk membantu masyarakat lebih mengenal dan mempermudah masyarakat dalam mempersiapkan keperluan di era adaptasi kebiasaan baru. Bagitu pula peran media tidak hanya mengabarkan, namun juga menyangkal informasi yang salah alias hoaks.

Apalagi media memiliki peranan penting dan strategis dalam mengikuti perkembangan informasi yang dapat diandalkan dan melakukan verifikasi fakta dan data dari informasi yang berkembang terkait pemberitaan Covid-19, agar dapat dijadikan sebagai sumber terpercaya oleh masyarakat menuju era adaptasi kebiasaan baru yang berdampak munculnya sikap disiplin dan produktif di tengah masyarakat..

Dalam diskusi ini juga akan menghadirkan peserta kalangan wartawan, mahasiswa komunikasi, dan masyarakat umum. Dengan narasumber, antara lain Dr. Agus Sudibyo (Anggota Dewan Pers), Drs. Irmanto (Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Jaya), Budi Nugraha (Kandidat Doktor Komunikasi Universitas Sahid, Jakarta), serta dipanduku oleh Moderator: Firdaus Baderi (Pemimpin Redaksi Harian Ekonomi Neraca).

Oleh : Siti Zubaidah )*


KAMI yang merupakan kumpulan tokoh sepuh seperti Din Syamsudin dan Rocky Gerung melakukan deklarasi 18 Agustus lalu. Mereka beralasan bahwa KAMI dibentuk untuk menyelamatkan Indonesia, tapi sudah jelas ada motif politik di baliknya. Para tokoh senior mencoba cari panggung demi menaikkan popularitas di mata masyarakat.
Saat deklarasi KAMI, sekitar 200 orang berkumpul untuk mendengarkan maklumat dan 8 tuntutan terhadap pemerintah. Menurut mereka, Indonesia dalam kondsi kritis, sehingga perlu diselamatkan. Peran MPR sebagai pengawas pemerintah juga kurang. Maka KAMI menuntut agar pemerintah lebih memperhatikan nasib rakyat Indonesia yang (menurut mereka) tersakiti.
Aksi para tokoh KAMI ini sangat disayangkan karena sarat aroma politis. Apakah ada gunanya mengadakan deklarasi? Meskipun mengelak bahwa KAMI tidak punya tujuan politis, namun modus menaikkan elektabilitas sudah tercium. Butuh 4 tahun menuju pemilihan presiden selanjutnya dan mereka ingin lebih populer dengan cara membuat deklarasi besa-besaran.
Modus untuk mencari perhatian publik malah membuat mereka ditertawakan. Karena masyarakat merasa KAMI hanya seperti anak-anak yang haus perhatian. Juga mengeluarkan maklumat tanpa melihat fakta yang ada di lapangan. Mereka lupa bahwa masyarakat sudah melek politik dan tahu bahwa deklarasi ini hanya aksi agar mereka diberitakan oleh wartawan.
Karyono Wibowo, seorang pengamat politik, menyatakan bahwa KAMI hanya memperlihatkan tokoh nasional dan gerakannya terlalu elit. Serta belum membumi dan mengakar. Dalam artian gerakan ini bisa menguap sia-sia karena tokoh KAMI hanya bisa bercuap dan memperlihatkan sisa popularitasnya, tanpa ada usaha menyelamatkan Indonesia.
Dalam salah satu tuntutan KAMI, mereka menuntut MPR dan lembaga negara lagi untuk melaksanakan fungsi dan kewenangannya untuk menyelamatkan rakyat Indonesia. Tuntutan ini sangat kontras dengan kinerja MPR. Selama ini para anggota MPR sudah melakukan tugasnya dengan cukup baik dan mau mendengarkan masukan dari masyarakat.
Buat apa menuntut MPR untuk menyelamatkan rakyat? Apakah mereka mendesak MPR dibubarkan? Jika dilihat dari tuntutan ini sudah jelas ada muatan politis dan butir tuntutan ini menjelaskan kebencian terhadap MPR dan lembaga negara lain. KAMI bisa menghasut masyarakat untuk ikut membenci MPR dan sangat berbahaya karena memecah persatuan Indonesia.
Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing menyatakan tuntutan KAMI mengawang dan abstrak. Mereka tak punya kekuatan untuk menagih 8 tuntutan itu. Apa status mereka sehingga menuntut ini itu? Tuntutan yang bermacam-macam malah memperlihatkan kebencian terhadap pemerintah, karena mereka kecewa saat jagoannya kalah di pilpres 2019.
Memang mereka dulu pernah jadi pejabat. Namun sebagai tokoh masyarakat yang pernah dihormati publik, hendaknya pakai cara santun. Jika ingin beri masukan ke MPR misalnya, bisa dengan bincang-bincang secara personal, ke salah satu anggota. Jangan malah membuat deklarasi yang tidak jelas karena hanya berkoar tanpa ada fakta yang menguatkan.
Masyarakat justru menganggap KAMI sebagai pahlawan kesiangan yang hanya bisa menjual pepesan kosong tanpa memberi bukti nyata. Deklarasi yang mengundang banyak mantan pejabat dan anak pejabat sangat tercium aroma politisnya. Barisan sakit hati bersatu dan ingin membuat kumpulan untuk bersama-sama mencari perhatian masyarakat.
Setelah ada deklarasi lalu apa lagi? Mau demo? Tingkah para anggota KAMI sangat memusingkan karena hanya bisa mencari kesalahan pemerintah. Namun mereka lupa bahwa negara ini sudah sangat maju ketika dipimpin oleh Presiden Jokowi. Pembangunan ada dari ujung barat sampai timur Indonesia.
Aksi KAMI sangat memalukan karena sarat akan muatan politis. Sudah terbaca modus mereka untuk pura-pura ingin menyelamatkan Indonesia dan mencari perhatian demi pilpres 2024. Merek hanya bisa menuntut pemerintah, pdahal tidak pernah membantu dan terjun langsung ke masyarakat.


)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh : Rahmat Hidayat )*


RUU Omnibus Law Cipta Kerja diprotes oleh sebagian pekerja. Mereka mengancam akan mengadakan demo besar-besaran di 25 provinsi. Namun rencana ini batal karena sudah ada kesepakatan antara serikat pekerja dengan DPR dalam perumusan isi RUU. Jadi para buruh tidak perlu ikut demo dan terpengaruh provokator, karena bisa berujung kericuhan.
Rencana pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja masih belum dilaksanakan, karena masih ada gelombang protes dari para pekerja yang tergabung dalam serikat buruh. Ketua KSPI Said Iqbal, menyatakan bahwa para buruh terus menekan untuk mengeluarkan klaster ketenagakerjaan dari RUU Omnibus Law. Bila pemerintah ingin lekas mengesahkan RUU jadi UU.
Setelah berunding selama 2 hari, mulai tanggal 20 hingga 21 agustus 2020, akhirnya kesepakatan antara perwakilan serikat buruh dengan anggota DPR. Ada 4 poin kesepahaman, yakni klaster ketenagakerjaan di dlam RUU Omnibus Law. Klaster ini berisi tentang aturan Pemutusan Hubungan Kerja, jaminan sosial pekerja, perjanjian durasi masa kerja kontrak, nominal minimal pesangon, upah minimum yang disepakati, dan lain-lain.
Selain itu, federasi buruh dan DPR sepakat untuk mengembalikan sanksi pidana ketenagakerjaan sesuai dengan UU ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2013. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa tenaga kerja diberdayakan secara optimal dan manusiawi. Serta ada pemerataan kesempatan kerja. Jadi para pegawai tidak boleh bekerja lebih dari 40 jam seminggu.
Ada penyesuaian dalam poin kedua ini. Jika ada industri 4.0 dan belum tercantum dalam UU nomor 13 tersebut, akan ada aturan tambahan. Poin ketiga adalah RUU Cipta Kerja terbuka terhadap masukan publik. DPR tidak boleh diam-diam meresmikan UU tersebut tanpa ada masukan terlebih dahulu. Poin terakhir berisi materi yang disampaikan oleh serikat buruh.
Dari keempat poin ini sudah jelas bahwa beberapa pasal dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja akan disesuaikan dengan keadaan. Para pegawai tidak usah takut akan dirugikan oleh RUU Omnibus Law Cipta Kerja, karena isinya sudah disesuaikan dengan permintaan serikat buruh. Pun aslinya, RUU ini memiliki tujuan baik, yakni memakmurkan para pegawai dan pengusaha.
Jangan ada lagi yang memanas-manasi pegawai lain dan tetap ngotot melaksanakan demo tanggal 25 agustus. Karena demo ini bisa disusupi oleh provokator dan berujung pada kekacauan di kota. Sudah banyak contoh ketika ada massa yang mengamuk lalu nekat membakar ban dan merembet ke barang lain. Jaga diri Anda jangan sampai luka gara-gara demo.
Unjuk rasa yang diadakan di masa pandemi covid-19 juga berbahaya. Karena massa berdiri berdempetan dan dikhawatirkan akan membentuk klaster corona baru. Mereka bisa melepas masker karena merasa pengap dan droplet dari orang tanpa gejala akan tersembur. Menyampaikan aspirasi boleh saja, namun jangan sampai malah dihinggapi virus covid-19.
Sebagai warga negara yang baik, kita harus update berita dan tahu jika sudah ada kesepakatan antara federasi buruh dengan anggota DPR. Demo untuk memprotes RUU Omnibus Law akan sia-sia, karena pengunjuk rasa hanya merasa haus dan kepanasan. Namun tak tahu bahwa sudah ada perjanjian antara perserikatan buruh dengan DPR RI.
Hendaknya RUU Omnibus Law juga terus didukung oleh para pegawai dan golongan lain. karena RUU ini bisa meluruskan birokrasi sehingga tidak lagi berbelit-belit. Juga dimaksudkan agar kesejahteraan pegawai makin naik, dengan pemberian bonus tahunan dan fasilitas lain.
Jangan mau jika diajak untuk berdemo menentang RUU Omnibus Law, karena DPR RI dan federasi buruh sudah sepakat tentang RUU ini. Ada perubahan d dalam beberapa pasal yang disetujui oleh DPR dan mereka menerima masukan dari para perwakilan serikat buruh dengan senang hati. Demo saat pandemi malah dikhawatirkan jadi ajang penularan corona.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI)

Oleh : Abner Wanggai )*


Otonomi khusus di Papua akan diperpanjang tahun 2021. Masyarakat Papua sangat mendukung otsus jilid 2, karena program khusus dari pemerintah ini terbukti memakmurkan rakyat di bumi cendrawasih. Sudah banyak pembangunan di Papua berkat adanya otonomi khusus.
Otsus adalah program yang dimulai sejak 2001 dan berlaku selama 20 tahun. Program ini mendapat payung hukum dari UU nomor 21 tahun 2001 dan diubah jadi perpu no. 1 tahun 2008. Seluruh rakyat Papua senang dengan adanya otsus karena mendapatkan bantuan berupa uang dari pemerintah pusat. Selain itu ada jaminan penghormatan HAM di Papua.
Akan ada otsus jilid 2 di Papua mulai tahun 2021. Perpanjangan otsus ini sangat didukung oleh rakyat Papua. Karena mereka menikmati infrastruktur yang dibangun dari dana otsus. pemerintah pusat mengucurkan uang sampai trilyunan rupiah demi kesejahteraan rakyat di bumi cendrawasih. Jadi, tidak ada ketimpangan pembangunan antara Jawa dan Papua.
Dalam otsus Papua, tidak hanya uang yang diberikan, namun juga ada kewenangan khusus yang diberikan kepada rakyat Papua. Di antaranya, seluruh pemimpin (walikota, gubernur, dll) harus dijabat oleh warga asli Papua. Jadi warga di sana bisa memimpin daerahnya sendiri karena sudah tahu bagaimana karakter masyarakatnya dan juga budayanya.
Bani Tabuni, Kepala Suku Pegunungan Tengah Papua, menyatakan bahwa otsus adalah solusi kesejahteraan masyarakat sebagai bentuk hadirnya negara. Dalam artian, pemerintah berusaha membuat masyarakat Papua sejahtera dan mengecap kehidupan yang maju, dengan membangun bumi cendrawasih. Papua bukan lagi provinsi yang terpinggirkan.
Semua rakyat Papua menyambut baik otonomi khusus jilid 2 karena sudah ada bukti nyata saat ada program otsus jilid 1. Banyak Rumah Sakit dan Puskesmas yang dibangun di Papua. Jadi masyarakat tidak perlu pergi jauh untuk berobat. Petugas kesehatan juga diterjunkan langsung ke masyarakat untuk memberi obat dan melakukan pemeriksaan.
Infrastruktur juga dibangun di Provinsi Papua dan Papua Barat. Ada jalan Trans Papua yang membentang sepanjang 4.330 KM dari Sorong ke Merauke. Masyarakat sangat menikmati fasilitas jalan ini, karena bisa menghemat waktu dan tenaga. Mereka tak perlu lagi melintasi hutan belantara ketika bepergian. Bahkan diklaim kualitas jalannya hampir sama dengan di Eropa.
Pembangunan infrastruktur lain juga dilakukan di Papua, dengan adanya 3 Pelabuhan baru di Raja Ampat, yakni di Waigeo Utara, Kofiau, dan dermaga wisata Kota Waisai. Pelabuhan ini bisa mendukung pariwisata di Raja Ampat, karena jadi tempat traveling internasional. Wisatawan juga bisa ke sana melalui Bandara Internasional Sentani yang sudah sangat modern.
Masyarakat juga mendukung otsus jilid 2 karena ada kemudahan akses pendidikan di Papua. Banyak sekolah dibangun dengan fasilitas dan pengajar yang cukup. Murid-murid juga diberi beasiswa, bahkan bisa kuliah di luar negeri. Jadi tidak ada lagi anak yang putus sekolah atau bahkan buta huruf karena tidak mengenyam pendidikan sama sekali.
Ketua DPD PMT Provinsi Papua Ali Kabiay menyatakan bahwa otsus perlu diperpanjang karena pembangunan di segala bidang di wilayah Papua masih diperlukan. Terutama untuk pembangunan SDM, kesehatan, dan ekonomi, kesejahteraan, dan lainnya. Otsus adalah program yang bagus, jadi tidak boleh dihentikan begitu saja.
Dengan perpanjangan otsus maka diharap bisa memberantas masalah kesehatan di Papua seperti penyakit malaria dan mencegah penularan corona. Pembangunan infrastruktur di Papua yang belum tuntas akan diselesaikan. Jadi tidak ada proyek yang mangkrak.
Masyarakat sangat mendukung otsus jilid 2 karena di otsus 1 sudah banyak kemajuan di bumi cendrawasih. Sekarang sudah ada jalan trans Papua, Rumah Sakit, Puskesmas, dan infrastruktur lain untuk kemajuan Papua. Otsus jilid 2 akan membawa lagi kemajuan di Papua.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Oleh : Indah Rahmawati )*


Pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru tentu wajib dibarengi dengan dibuatnya peraturan atau sanksi tegas untuk masyarakat. Sanksi tersebut sebagai upaya dalam menjaga kesadaran masyarakat terkait pencegahan penyebaran pandemi Covid-19. Apalagi di beberapa daerah masih menunjukkan peningkatan jumlah pasien covid.
Selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kita tahu bahwa perputaran roda perekonomian terhambat, terlebih nilai tukar rupiah melemah. Bahkan dari sisi industri expor juga mengalami penurunan hingga 0,4 persen karena kurangnya pasokan bahan baku di sejumlah industri.
Setelah PSBB dilonggarkan, geliat perekonomian mulai bermunculan, pusat perbelanjaan juga mulai menjalankan aktifitasnya seperti biasa, kantor pelayanan seperti Bank juga telah melayani nasabah tentunya dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan.
Namun, tetap saja pelanggaran terhadap protokol kesehatan masih saja kerap ditemui, seperti masih adanya masyarakat yang tidak menggunakan masker dengan benar dan tidak menerapkan physical distance ketika berada ditempat umum.
Kini masyarakat, pelaku usaha, hingga pengelola dan penyelenggara di fasilitas umum yang tak menerapkan protokol kesehatan secara ketat kini terancam sanksi yang tegas. Sanksi ini tentu bertujuan pada pemberian efek jera pada para pelaku.
Muhajir Effendi selaku Meno PMK pernah mengatakan, bahwa penerapan sanksi merupakan upaya untuk memperkuat aturan protokol kesehatan.
Pasalnya, Presiden Joko Widodo baru saja menandatangani instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.
Dalam inpres tersebut, Presiden Jokowi menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah agar menyusun dan menetapkan aturan pencegahan covid-19
Aturan tersebut meliputi kewajiban dalam mematuhi protokol kesehatan, baik bagi individu maupun perlindungan kesehatan bagi masyarakat. Jokowi juga menyebutkan bauwa ia akan mengeluarkan instruksi presiden yang bisa dijadikan payung hukum bagi tiap tiap gubernur untuk membuat peraturan.
Kewajiban mematuhi protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian covid-19. Secara rinci, kewajiban perlindungan kesehatan bagi individu meliputi penggunaan alat pelindung diri berupa masker saat keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya.
Sedangkan, perlindungan kesehatan masyarakat meliputi sosialisasi, edukasi dan penggunaan media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai penegahan dan pengendalian covid-19, penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar.
Selanjutnya, upaya penapisan dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang beraktifitas, upaya pengaturan jaga jarak, pembersihan dan disinfeksi lingkungan secra berkala.
Serta, penegakkan disiplin pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya covid-19. Serta fasilitasi dalam deteksi dini dan penanganan khusus untuk mengantisipasi penyebaran covid-19.
Ada juga sanksi tegas yang akan ditetapkan oleh kepala daerah ini berlaku di seluruh tempat maupun fasilitas umum, meliputi pelabuhanm bandara, pasar, restoran, terminal, tempat pariwisatan hingga pekerja di faskes.
Sanksi yang diatur di dalam inpres meliputi teguran secara lisan atau secara tertulis, kerja sosial, denda administratif atau penghentian atau penutupan sementara penyelenggara usaha.
Sementara itu, penerapan sanksi tegas di Kabupaten Sidoarjo bagi para pelanggar protokol kesehatan akan dimulai pada 24 Agustus mendatang sesuai Inpres No 6/2020.
Sebelum penerapan sanks tegas tersebut petugas gabungan yang terdiri dari TNI, Polri serta Satpol PP telah melakukan patroli ke sejumlah tempat kerumunan massa. Para petugas berpatroli ke sejumlah cafe, warung kopi, warung makanan, rental game, pusat belanja dan tempat hiburan.
Kegiatan yang dilakukan oleh petugas gabungan di beberapa tempat terebut, sempat mengejutkan pengelola dan pengunjung. Ironisnya ada beberapa dari mereka yang kurang mematuhi protokol kesehatan.
Kombes Sumardji selaku Kapolresta Sidoarjo, memberikan himbauan kepada pengelola kafe dan warkop agar menyediakan tampat cuci tangan atau cairan hand sanitizer. Selain itu pihak pengelola juga hanya boleh melayani pengunjung dengan jumlah 50 persen dari kapasitas daya tampung. Pengelola juga harus menjaga kebersihan lokasi dan karyawan tertib mengenakan masker.
Penambahan kasus yang terjadi hampir setiap hari, merupakan bukti bahwa kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan masih rendah. Sehingga pemberian sanksi terhadap para pelanggar tentu harus diberikan secara tegas.

)* Penulis aktif dalam Gerakan Mahasiswa (Gema) Jakarta