Oleh : Hananta )*

Meski organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) telah dibubarkan, namun pola dan gerakannya masih sama, bahkan di beberapa aksi unjuk rasa, bendera HTI masih berkibar, sehingga kita patut waspada dan jangan sampai lengah.

Pasca pembubaran HTI, pengikutnya diduga masih menyebarkan pengaruhya ke masyarakat. Pola gerakan manuvernya berupa gerakan-gerakan yang berupaya mencoba-coba menggantikan ideologi pancasila dengan khilafah islamiyah.

            Sebelumnya, Wakil Sekretaris Komisi Pengkajian dan Penelitian Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ali M Abdillah mengatakan, individu penyebar ideologi khilafah harus ditindak tegas agar ideologi itu tidak tumbuh dan berkembang di masyarakat.

            Menurut Ali, secara kelembagaan ormas HTI memang sudah dibubarkan, namun rupanya pembubaran tersebut tidak menghentikan mereka untuk menyebarkan ideologinya dan melakukan perekrutan anggota secara senyap.

            Dirinya mengaku mendapat laporan bahwa aktivis HTI masih mempengaruhi masyarakat, majalah HTI “Kaffah” juga masih beredar. Bahkan HTI juga sempat membuat manuver saat memperingati tahun baru 1 Muharram 1441 hijriah.

            Eks-HTI, menurut Ali, juga terus menyebarkan narasi untuk mempengaruhi dan meraih simpati masyarakat, serta menyerang pihak-pihak yang menentangnya. Misalnya, orang yang mempermasalahkan bendera hitam bertuliskan kalimat tauhid, yang notabene bendera HTI, dituduh anti-Islam.

            Ali menilai, meski kepala HTI telah dipenggal, namun kakinya masih kesana kemari. Ia juga merasa miris dengan pergerakan penyebaran ideologi khilafah ini. Meski wadahnya sudah ditutup, gerakan mereka sama sekali tidak berkurang. Pengajian terus bergerak, tiap jamaah wajib merekrut anggota baru.

            Pada kesempatan berbeda, Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin menyatakan bahwa masyarakat Indonesia yang beragama Islam tidak boleh membawa paham khilafah ke dalam kehidupan kebangsaan kita. Sebab hal tersebut melanggar kesepakatan yang ada dalam wujud Pancasila, UUD 1945 dan NKRI.

            Dirinya juga menekankan bahwa khilafah ditolak di Indonesia karena menyalahi kesepakatan, bukan karena ia tak islami. Oleh  karena itu, seorang muslim Indonesia haruslah menjadi Muslim yang nasionalis sekaligus agamis. Kalau ada yang mendikotomikannya, dipastikan dia belum memahami konteks keagamaan dan kebangsaannya.

            Sementara itu, (plt) Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr.Phil. Sahiron Syamsudin. Ia mengatakan bahwa di Indonesia, ada kelompok orang yang ingin sekali menendang Pancasila dan menggantinya dengan ideologi yang mereka bawa dari palestina tersebut.

            Dirinya menyebut bahwa apa yang dipirkan oleh kelompok pro khilafah islamiyah tidak serta merta menjadi pemahaman yang diikuti oleh para umat Islam di Indonesia, sekalipun kedok yang dibawa mereka adalah label agama Islam.

            Ditempat berbeda, Wakil MWC NU Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan Kiai Muhammad Zuhdi memberikan pesan khusus kepada jamaah NU agar jangan sampai lengah terhadap kelompok yang ingin mengganti ideologi NKRI.

            Dalam tausiah singkatnya, Kiai Zuhdi menekankan agar kita selalu waspada baik terhadap paham komunisa ataupun pengusung Khilafah misalnya eks HTI, yang meskipun sudah dibubarkan oleh PTUN, namun mereka masih eksis dalam membuat gerakan-geraka yang ingin mengganti pancasila.

            Ia juga menyebutkan bahwa gerakan eks HTI dalam melakukan aktifitas propagandanya sering kali menyeret label Ahlussunnah Wal Jamaah (Aswaja) dan menyeret label Nahdlatul Ulama (NU). Sayangnya, label-label tersebut hanya sebatas kedok semata.

            Apalagi gerakan mereka sebagaian sudah masuk ke lingkungan lembaga negara. Seharusnya mereka bisa diantisipasi dengan baik oleh negara agar mereka tidak berkembang biak dan menjadi batu sandungan tersendiri bagi eksistensi NKRI di masa mendatang.

            Sementara itu Tenaga Ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika (kominfo) Lathifa Marina Al Anshory mengatakan bahwa kelompok pendukung sistem dan ideologi negara khilafah islamiyah saat ini tengah memasifkan diri untuk menggandeng para influencer yang memiliki banyak subscriber di

            Lathifa mendapatkan informasi bahwa tokoh-tokoh yang cenderung mendukung khilafah dan setuju didirikannya khilafah, mereke mendekati anak muda dan influencer. Dirinya menilai bahwa pendekatan ini merupakan bagian dari strategi untuk memasifkan narasi dan sosok tokoh-tokoh mereka di media sosial dan berbagai platform lainnya.

            Pengusung khilafah cenderung membenturkan agama dengan budaya yang ada di nusantara. Padahal seseorang bisa tetap beragama dengan baik meski dirinya masih memegang kearifan budaya nusantara. Jangan sampai kearifan lokal yang ada, dirusak oleh ideologi yang sudah tertolak oleh NKRI seperti paham khilafah.

)*Penulis adalah warganet, aktif dalam takmir musholla di Jakarta

Oleh : Zakaria )*

Corona yang belum juga minggat dari Indonesia membuat pemerintah bertindak agresif dalam memberantasnya. Selain kembali mengalakkan protokol kesehatan, pemerintah juga rajin menggelar rapid test massal. Juga mendukung penelitian vaksin Covid-19. Semua ini demi rakyat Indonesia agar mereka segera bebas Corona.

Tim satgas penangan Covid-19 mencatat pertumbuhan pasien Corona yang akhir-akhir ini naik, bahkan pernah mencapai 2.000 orang per hari. Kombinasi obat Covid-19 sudah ditemukan tapi vaksin belum beredar. Hal ini membuat pemerintah bertindak lebih agresif untuk menanganinya, jika dibandingkan dengan langkah di awal pandemi, agar keadaan ini cepat berlalu.

Salah satu tindakan pemerintah adalah membuka kembali jalur transportasi udara dan darat, namun semua penumpang harus melakukan tes rapid sebagai syarat sebelum naik kereta api atau pesawat. Rapid test juga bisa dilakukan dengan lab yang bekerja sama dengan maskapai penerbangan. Jumlah penumpang dibatasi, jadi masih memenuhi aturan jaga jarak.

Rapid test massal juga gencar dilakukan di banyak kota. Terutama di keramaian seperti pasar induk dan jalan raya. Tiap orang yang lewat wajib melakukan rapid test dan menunggu hasilnya. Jika terbukti positif maka ia langsung dibawa ke Rumah Sakit untuk melakukan perawatan lebih lanjut. Jangan marah jika positif, daripada tiba-tiba meninggal karena Corona.

Pemerintah juga menggratiskan biaya perawatan pasien Corona yang ditanggung via BPJS. Jadi masyarakat yang kena serangan virus Covid-19 tidak usah takut ketika harus dirawat di RS, karena tidak harus keluar uang banyak. Dengan isolasi di ruang khusus dan perawatan intensif selama minimal 2 minggu, banyak pasien yang sembuh dan bisa beraktivitas kembali.

Agar vaksin Corona segera bisa diresmikan, maka pemerintah menyokong penelitiannya. Tim yang terdiri dari ilmuwan, akademisi kampus, dan peneliti asing berusaha keras membuat vaksin Covid-19. Saat butuh relawan vaksin, maka Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil langsung mau dan memberi contoh, bahwa jadi relawan berarti menyelamatkan orang lain.

Langkah yang diambil pemerintah sejalan dengan permintaan WHO untuk lebih agresif dalam menangani Corona. Menurut Dr. Poonam Khetrapal Singh, regional director WHO, situasi berkembang pesat. Kita harus meningkatkan segala usaha untuk cegah virus Covid-19. Karena pandemi akibat Corona ini sudah jadi kasus internasional, bukan hanya terjadi di Indonesia.

Pemerintah juga terus mensosialisasikan protokol kesehatan seperti jaga jarak, rajin cuci tangan, dan terutama wajib pakai masker. Karena sekarang mulai banyak orang yang mengabaikan pemakaian masker dan mengira pandemi ini sudah selesai. Padahal jumlah pasien makin bertambah akibat ketidak dispilinan masyarakat dalam menaati potokol kesehatan.

Masker sangat penting untuk dipakai karena Corona bisa menular lewat udara yang kotor. Dokter Reisa Broto Asmoro menyatakan bahwa efektivitas pemakaian masker hanya bisa terjadi ketika di 1 lingkungan minimal 70% orang yang memakainya. Jadi jangan lupa pakai masker sebelum keluar rumah, jangan hanya pakai faceshield. Pastikan juga maskernya bersih.

Untuk mengatasi masyarakat yang bandel maka pemerintah daerah DKI Jakarta dan Jawa Barat, dan daerah lain memberi hukuman sosial bagi mereka yang tak memakai masker. Mereka juga boleh memilih hukuman lain berupa denda 150.000-250.000 rupiah. Hukuman dan denda ini untuk efek jera, agar masyarakat makin disiplin menaati protokol kesehatan.

Tri Rismaharini, wali kota Surabaya, juga turun langsung dalam razia masker. Ia berkeliling hingga ke perkampungan sambil membawa toa, lalu mengingatkan masyarakat yang bergerombol agar menjaga jarak. Juga bertanya mengapa ada yang tidak pakai masker. Langkah Risma ini dipuji karena efektif dalam mengingatkan masyarakat agar pakai masker.

Pemerintah melakukan berbagai hal agar Indonesia bisa segera bebas Corona. Di antaranya wajib melakukan rapid test sebelum naik KA atau pesawat terbang. Pemeriksaan rapid test secara massal juga sering dilakukan. Sering ada razia masker dan pelanggar langsung diberi denda atau hukuman sosial.

)* Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI)