Oleh : Anandito Ganesha )*

Ketika masyarakat ingin pandemi covid-19 segera berakhir, kenyataannya mereka makin melonggarkan disiplin dalam memenuhi protokol kesehatan. Hal ini yang membuat munculnya klaster corona baru. Seharusnya masyarakat masih harus mematuhi protokol kesehatan dan pakai masker, agar tidak tertular keganasan virus covid-19.

Protokol kesehatan selalu disosialisasikan oleh tim satgas penanganan covid-19 melalui TV, SMS, maupun media sosial. Sebenarnya masyarakat juga sudah paham ketika membaca himbauan itu. Namun sayangnya masih ada sebagian pihak yang mulai lalai dan malas memakai masker. Mulai banyak yang menyelenggarakan acara tanpa mematuhi aturan jaga jarak.

Kelalaian ini mengkhawatirkan karena bisa memunculkan orang tanpa gejala. Saat menghadiri acara, mereka baik-baik saja. Namun setelah berhari-hari, merasa sesak nafas lalu dirawat di RS. Ketika dites swab, ternyata positif corona dan sayangnya tidak tertolong lalu meninggal dunia. Kecerobohan ini yang membuat jumlah pasien corona di Indonesia meningkat.

Sebuah acara bisa diselenggarakan namun harus mematuhi protokol kesehatan. Dokter Hermawan Saputra mengingatkan masyarakat untuk berdisiplin dalam mematuhi protokol kesehatan. Seperti yang kita ketahui, protokol ini terdiri dari pakai masker ketika di luar rumah, rajin cuci tangan pakai sabun antiseptik atau pakai hand sanitizer, dan selalu jaga jarak minimal 1 meter.

Kedisiplinan dalam mematuhi protokol kesehatan harus terus dilakukan. Tak hanya di sebuah acara, namun juga di tempat lain seperti sekolah. Di wilayah yang berzona hijau dan kuning, sudah mulai ada simulasi pembukaan sekolah. Pembelajaran tatap muka yang dilakukan harus sesuai standar protokol dan tidak boleh ada kecurangan sama sekali.

Kecurangan yang dimaksud adalah ketika suatu zona masih zona jingga, bahkan merah, namun sekolah sudah dibuka kembali. Untuk mengelabui petugas, maka murid memakai baju bebas, bukan seragam. Hal ini berbahaya karena bisa membuat klaster covid-19 baru. Apalagi murid di sekolah suka bergerombol dan dikhawatirkan saling menularkan corona.

Jika memang di zona hijau atau kuning sebuah sekolah dibuka lagi, maka dicoba dulu dengan pembelajaran tatap muka seminggu sekali. Dengan syarat yang dibuka adalah SMU terlebih dahulu, baru SMP dan SD. Dimulai dari yang muridnya berusia tertua, karena anak kecil relatif mudah tertular corona. Pembukaan ini sebaiknya lapor dulu ke tim satgas covid-19.

Pembelajaran tatap muka dilakukan seminggu sekali agar murid bisa masuk sekolah dengan bergiliran. Jadi mereka hanya ada dalam kelompok kecil, sehingga bisa duduk agak berjauhan. Murid juga diingatkan agar tidak mengobrol atau bermain berdekatan, untuk mematuhi physical distancing. Mereka juga wajib pakai masker dan bawah hand sanitizer  sendiri.

Tempat yang juga rawan jadi klaster corona baru adalah kafe, rumah makan, dan warung. Seharusnya pengelola membatasi jumlah pengunjung, maksimal 50% pembeli yang masuk. Jika jumlahnya kelebihan maka mereka dianjurkan untuk take away saja. Penularan corona di tempat makan rawan karena saat menyantap hidangan, semua orang melepas masker.

Jka pengelola rumah makan masih bandel dan memperbolehkan pengunjung memenuhi tempatnya, maka mereka bisa kena semprit Satpol PP. Izin bisnis itu bisa dicabut sementara dan manajernya harus membayar denda. Karena ia terbukti melanggar protokol kesehatan. Rumah makan itu ditutup sementara dan harus disemprot disinfektan agar higienis kembali.

Mematuhi protokol kesehatan sebenarnya tidak terlalu sulit dan harga masker juga cukup murah. Namun sayangnya banyak yang malas pakai masker dan melanggar protokol lain, seperti physical distancing. Tetaplah tertib dalam berdisiplin menaati protokol kesehatan dan bawa hand sanitizer saat bepergian. Protokol ini dibuat demi kesehatan Anda sendiri.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Strategis Indonesia (LSISI)

Oleh : Made Raditya )*

Kehadiran KAMI yang ingin menyelamatkan Indonesia malah dicibir karena melakukan deklarasi di ruang publik dan dihadiri ratusan orang. Saat deklarasi, mereka membacakan 8 tuntutan untuk pemerintah yang sayangnya lebih terdengar sebagai provokasi. Pengaruh buruk ini bisa menghalangi langkah pemerintah untuk atasi pandemi corona.

Koalisi aksi menyelamatkan Indonesia (KAMI) adalah kumpulan dari tokoh nasional seperti Rocky Gerung dkk. Setelah dideklarasikan 18 agustus lalu, banyak yang mencemooh karena menganggap acara mereka menyalahi aturan. KAMI memaki pemerintah yang dibilang salah dalam menangani pandemi covid-19, kenyataanya mereka juga melanggar protokol kesehatan.

Deklarasi KAMI dihadiri ratusan orang dan tidak mematuhi aturan jaga jarak. Bahkan ada anggota yang sengaja melepas masker. Keadaan ini berbahaya karena bisa terjadi penularan corona. Kuman di sebrang lautan tampak, gajah di mata tak tampak. Mereka sibuk menyalahkan pemerintah tapi sekaligus melanggar standar keamanan untuk tangani corona.

Masyarakat yang menontont deklarasi atau membaca beritanya juga bisa terpengaruh, lalu berpikir tidak apa-apa untuk membuat acara yang mengundang keramaian. Karena mencontoh kelakuan anggota KAMI yang ceroboh. Padahal kita tahu bahwa sekarang virus covid-19 bisa menular di udara yang pengap, jadi acara keramaian amat berbahaya untuk kesehatan.

Saat deklarasi juga hanya diisi pembacaan tuntutan yang penuh provokasi, karena tidak sesuai kenyataan. Menurut ketua Fraksi DPR Cucun Syamsurijal, boleh saja seseorang menyatakan pendapat. Apalagi kita hidup di negara demokrasi. Namun jangan buat sesuatu yang mengarah ke provokasi apalagi hoax. Harus ada checking and balances pada koalisi.

Politikus Sufmi Dasco Ahmad mengingatkan anggota KAMI agar tidak keterlaluan dalam menyatakan pendapatnya. Memang hak ini dijamin UUD 1945. Namun sesuatu yang berlebihan tentu tidak baik. Seharusnya sebagai tokoh senior, mereka lebih bisa mengerem omongan.

Salah satu poin dalam tuntutan KAMI berisi desakan kepada pemerintah untuk menanggulangi pandemi covid-19 dengan serius. Serta membantu rakyat miskin yang terdampak corona secara langsung. Masyarakat bisa terprovokasi lalu menganggap pemerintah tak serius dalam menangani corona. Semua program dari pemerintah jadi diabaikan.

Hal ini malah memusingkan karena pemerintah sudah bersusah payah membuat aturan seperti sosialisasi protokol kesehatan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan. Namun masyarakat cuek dan berpikir buat apa menuruti pemerintah? Semua karena provokasi KAMI. Keadaan ini berbahaya karena bisa meningkatkan jumlah orang tanpa gejala.

Masyarakat diminta untuk berpikir jernih dan jangan mudah kena provokasi anggota KAMI. Jika mereka ingin selamatkan korban corona, mengapa tidak membuat aksi donasi tersendiri? Buat apa menunggu bantuan dari pemerintah? Presiden Joko Widodo sudah menunjukkan motto kerja dan kerja, serta terjun langsung membantu masyarakat.

Tuntutan KAMI hanya jadi provokasi dan fitnah belaka. Kenyataannya, sudah banyak sekali bantuan seperti paket bansos, BLT, kartu pra kerja, dan program lain untuk atasi pandemi covid-19. Nasib dokter dan nakes lain juga diperhatikan, karena mereka mendapat intensif khusus. Merek juga mendapat penginapan yang layak agar tak takut menulari keluarga di rumah.

KAMI hanya bisa menuduh tanpa ada bukti nyata, jadi jangan terprovokasi oleh omongannya. Adanya 8 tuntutan KAMI angaplah hanya angin lalu atau guyonan belaka. Jangan terlalu serius saat membacanya, karena yang dituduhkan hanya berdasarkan dugaan.  Presiden sudah stay cool dalam menghadapi KAMI dan masyarakat jangan terbakar oleh pengaruhnya.

Kedelapan tuntutan KAMI malah berselimut kebencian dan ada aroma dendam, karena mereka tak dipilih lagi jadi pejabat. Apalagi ketika dalam tuntutan mereka menuduh pemerintah gagal tangani pandemi covid-19, tapi kenyataannya deklarasi KAMI bisa menimbulkan klaster corona baru. Masyarakat diminta tetap tenang dan jangan mau diajak mereka.

)* Penulis aktif dalam Lingkar Pers dan Mahasiswa Jakarta

Oleh : Rebecca Marian )*

Pemerintah pusat memberi isyarat bahwa akan memperpanjang Otonomi Khusus Papua Jilid II. Masyarakat pun mendukung keberlanjutan Otsus Papua karena dianggap telah menyejahterakan masyarakat Papua.

Sebagian orang mengatakan bahwa Otonomis Khusus (Otsus) Papua gagal. Namun hal ini dibantah oleh tokoh adat atau Ondoafi Kampung Yoka, Kota Jayapura Titus Mebri. Dirinya mengklaim bahwa implementasi UU Nomor 21 tahun 2001 terkait otsus Papua tidak sepenuhnya gagal.

              Ia mengatakan, banyak bukti nyata kalau otsus berhasil merubah kesejahteraan masyarakat secara perlahan.

              Apalagi dengan adanya otsus Papua, pembangunan di tanah Papua begitu pesat, adanya pemekaran daerah hingga mempersingkat rentang kendali pemerintahan dan membuat orang-orang Papua yang ada di kampung-kampung bisa mengenyam pendidikan baik dari pendidikan dasar hingga ke perguruan tinggi.

              Termasuk pula dalam ranah pelayanan kesehatan, dengan hadirnya sejumlah petugas kesehatan di kampung-kampung dan banyak anak-anak Papua yang kini menjadi tenaga medis seperti Perawat hingga Dokter.

              Titus juga menghimbau agar semua pihak dapat saling bergandengan tangan guna mendukung keberlanjutan ostus yang belakangan ini disebut sebagai otsus Papua jilid II.

              Mengingat bahwasanya selama ini, otsus telah membawa perubahan banyak bagi Papua. Jika tidak ada otsus dan hanya berharap pada APBD serta APBN, maka Papua akan banyak tertinggal dengan daerah lain di Indonesia.

              Meski demikian, Titus juga menyarankan agar ada evaluasi terkait dengan kekurangan dan kelebihan, sehingga nantinya keberlanjutan otsus bisa lebih maksimal dan bisa membuat orang Papua semakin maju dan tidak termarjinalkan.

              Dukungan terhadap otsus Papua jilid II juga datang dari Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, pihaknya telah meminta dukungan semua pihak untuk mendukung otsus Papua, dimana dalam waktu dekat akan dibahas pemerintah pusat  bersama Pemprov Papua Barat dan Papu.

              Gubernur juga menagaskan, ada dua hal yang perlu dilakukan dalam hal Otsus Jilid II selain pendanaan. Pertama, pemberian kewenangan lebih besar pada Pemprov di Tanah Papua dalam hal seperti SDM dan SDA dan kedua, pelibatan kementerian lembaga (K/L) lain.

              Menanggapi adanya suara yang mengatakan bahwa otsus Papua gagal, Dominggus mengatakan bahwa sebagai pelaku di kalangan birokrasi pemerintahan, dirinya mengatakan bahwa selama ini otsus di Papu berhasil.

              Di sektor pendidikan misalny, ada banyak orang asli Papua (OAP) yang menempuh pendidikan baik di dalam dan luar negeri. Lalu pembangunan infrastruktur yang menyambungkan berbagai daerah, termasuk daerah terpencil dan pesisir yang terus dilakukan.

              Dominggus mengatakan, bahwa kesan kegagalan otsus tersebut muncul lantaran kekurangan pemerinta dalam mengekspos ke masyarakat tentang penggunaan dana otsus.

              Misalnya, jalan ini dibangun dengan dana otsus, puskesmas ini dengan dana otsus, beasiswa ini dengan dana otsus dan sekolah ini dibangun dengan dana otsus.

              Dari sini kita sudah mengetahui bahwa otsus Papua ini diperuntukkan bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat di Papua, khususnya masyarakat asli Papua. Oleh karena itu otsus Papua Jilid II merupakan hal yang sangat penting demi mempercepat pembangunan di wilayah paling timur Indonesia tersebut.

              Pada kesempatan berbeda, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan bahwa seluruh kementerian dan lembaga di tingkat pusat telah menyiapkan skema khusus untuk memajukan dan mempercepat pembangunan Papua.

              Tito juga menuturkan, otonomi khusus di papua masih sangat diperlukan. Ia mengklaim pemerintah menaruh perhatian kepada kemajuan pembangunan di Bumi Cenderawasih.

              Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo telah memerintahkan jajarannya untuk mengevaluasi kembali efektivitas penyaluran dana otsus untuk Papua dan Papua Barat. Karena, dana yang selama ini digelontorkan oleh pemerintah untuk kedua wilayah tersebut cukup besar.

              Jumlah dana otsus yang digelontorkan pemerintah untuk Papua dan Papua Barat mencapai Rp 94,24 triliun sejak 2002 sampai 2020. Dana tersebut berasal dari APBN setiap tahunnya.

              Pemerintah juga telah menetapkan dana otsus Papua dalam RAPBN 2021 sebesar Rp 7,8 triliun. Angka ini naik dari APBN Perubahan 2020 yakni Rp 7,6 triliun.

              Dana ini diarahkan untuk mendanai infrastruktur dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, erta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan.

              Otsus Papua memang sudah sepantasnya diberikan kepada Papua, hal ini semata demi percepatan pembangunan agar Papua tidak menjadi wilayah yang termarjinalkan.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Sejumlah elemen masyarakat kembali mengkritisi hadirnya Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang diinisiasi oleh sejumlah tokoh nasional. Terlebih kini fokus Pemerintah dan masyarakat lebih diarahkan dalam percepatan penanganan Covid-19 serta mengembalikan pemulihan ekonomi yang sempat jatuh akibat pandemi.

Pendiri Partai Amanat Nasional (PAN), Abdillah Toha, bahkan menyebut tujuan terbentuknya koalisi ini hanya untuk kepentingan politik semata. Bahkan Toha, menegaskan bahwa tokoh-tokoh yang tergabung didalam KAMI tidak lebih daripada barisan sakit hati karena tidak sedikit yang dulu malah bergabung dengan Presiden Joko Widodo.

“KAMI ini kan jelas mengarah pada gerakan politik bukan moral. Hal itu dapat dibuktikan aktor-aktor yang terlibat dalam pembentukan KAMI. Banyak tokoh yang merupakan barisan sakit hati politik. Masyarakat pun sudah tahu itu”, ujar Abdillah Toha. Ia malah mengaku kecewa, bahwa tokoh-tokoh yang sepatutnya menjadi contoh bagi masyarakat, malah mementingkan ego untuk mendapatkan kekuasaan saja.

Hal senada juga diungkapkan Majlis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Karanganyar, Jawa Tengah, Disa Ageng Aliven. Dirinya menilai kemunculan KAMI ditengah pandemi ini hanya memanaskan suhu politik saja. Langkah para tokoh KAMI mendeklarasikan kelompoknya sangat kontraproduktif saat Pemerintah berupaya mengatasi dampak pandemi.

“Pendirian dan gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) merupakan langkah yang kurang tepat saat kondisi bangsa Indonesia tengah berjuang melepaskan diri dari wabah Covid-19. Pada situasi pandemi seperti ini mestinya semua pihak lebih mengutamakan kebersamaan ketimbang kepentingan kelompok”, tegas Disa.

Politisi Golkar, Sarmuji, pun ikut memberikan komentar terkait hadirnya KAMI yang dinilai berusaha mengembalikan marwah bangsa. Ia mengatakan tuntutan yang dilontarkan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) kepada Pemerintah tidak tepat. KAMI terkesan menutup mata terhadap kinerja Pemerintah yang sudah baik selama ini, terlebih bagi masyarakat bawah. Untuk itu penting bagi KAMI untuk membuka pikiran dan hati untuk mengakui kerja Pemerintah.

“Apa yang dilakukan Pemerintah sudah semua memenuhi tuntutan KAMI, bahkan melampaui. Pemerintah bahkan sudah mengintegrasikan antara penanganan kesehatan dengan pemulihan ekonomi agar keduanya tidak saling meniadakan bahkan menjadi langkah yang saling melengkapi. KAMI juga terkesan menutup mata terhadap semua yang sudah dilakukan oleh Pemerintah untuk menyelamatkan UMKM, Pedagang kecil, buruh dan petani,” kata Sarmuji dalam keterangannya.

Penolakan atas aktivitas KAMI diprediksi akan semakin masif, walaupun diketahui para deklarator KAMI berusaha untuk memperluas jaringannya. Hal itu karena gerakan ini sarat kepentingan politik, dan kontraproduktif terhadap fokus semua pihak yang lebih mengutamakan penanggulangan pandemi Covid-19. (DR)

Fahmi (Pemerhati masalah Sosial dan Politik)