Oleh : Saby Kosay )*

Otonomi khusus di Papua akan diperpanjang tahun depan. Perpanjangan otsus disambut sangat baik oleh masyarakat asli Papua, baik yang ada di sana maupun di pulau lain. Mereka merasa otsus jilid 1 membawa kemajuan bagi Papua. Oleh sebab itu otsus wajib dilanjutkan, walau harus ada beberapa revisi untuk menyempurnakan program ini.

Papua adalah daerah timur di Indonesia yang sudah cukup maju, berkat adanya bandara internasional, pelabuhan modern, serta infrastruktur lain. Image Papua sebagai kawasan yang penuh hutan belantara dan tidak ada modernitas langsung sirna. Karena di sana fasilitasnya sudah cukup lengkap dan tidak kalah jika dibandingkan dengan Jawa atau Sumatra.

Kemajuan yang ada di bumi cendrawasih berkat ada program khusus dari pemerintah yakni otonomi khusus. Otsus yang dimulai sejak 2001 lalu sukses besar, dan tahun depan akan dilanjutkan lagi. Karena masa berlakunya selama 20 tahun. Dalam pelaksanaan otsus jilid 1, milyaran uang digelontorkan pemerintah untuk membangun Papua agar masyarakatnya makmur.

Otsus jilid 2 dinanti masyarakat Papua karena bisa memajukan daerah mereka dan melanjutkan sebagian pembangunan infrastruktur. Jangan sampai program ini berhenti begitu saja. Jika berhenti maka akan sayang, karena bagaikan proyek yang mangkrak. Otonomi khusus harus dilanjutkan, agar tak ada ketimpangan kemajuan antara barat dan timur Indonesia.

John Kandam, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama menyatakan bahwa masyarakat senang bila otsus dilanjutkan dengan mekanisme yang menyentuh masyarakat secara umum. Dalam artian, tak ada yang namanya penolakan otsus jilid 2. Jika ada yang menolak maka patut dipertanyakan, karena berkat otsus sudah banyak fasilitas yang dibangun di Papua.

Keberhasilan otonomi khusus jilid 1 sudah terlihat dengan adanya jalan Trans Papua yang mempermudah transportasi masyarakat di bumi cendrawasih. Juga ada bandara internasional Sentani, pelabuhan modern di Raja Ampat, dan banyak infrastruktur lain. Pendidikan anak Papua juga dijamin oleh beasiswa dan fasilitas sekolah yang memadai.

Jika ada yang masih kurang puas, maka mereka bisa memberi masukan agar otsus jlid 2 berjalan dengan lebih baik. Tentu dengan cara yang sesuai prosedur, yakni melalui anggota DPRD Papua. John Banua Rouw, Ketua DPRD Papua menyatakan siap membawa aspirasi yang disepakati oleh masyarakat tentang revisi otonomi khusus dan dibawa ke Jakarta.

Revisi otonomi khusus bisa berupa nominal pemberian dana otsus yang ditambah. Karena pembangunan infrastruktur dan fasilitas lain sangat butuh cash yang lebih banyak. Nilai uangnya tentu beda jauh dengan tahun sebelumnya, dan harga semen serta material lain juga merambat naik.

Selain itu, otsus jilid 2 juga diharap tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur. Namun juga peningkatan SDM di Papua. Jika masyarakat di sana diperbolehkan jadi pejabat lokal di daerahnya sendiri, maka calon pemimpin harus disiapkan sejak dini. Gedung SD, SMP, dan SMA bagus dan harus memiliki pengajar yang kompeten. Serta dibayar dengan gaji layak.

Mahasiswa asli Papua yang rata-rata dikuliahkan di Jawa juga wajib kembali ke tanah kelahiran. Tak hanya untuk membangun karir, tapi juga menyiarkan ilmu yang telah dipelajari selama ini. Jadi tak ada lagi ketimpangan kecerdasan di Papua, karena ada transfer pengalaman dan pengetahuan dari mereka.

Masyarakat menanti otonomi khusus jilid 2 karena bisa memajukan wilayah Papua. Tak hanya dari segi infrastruktur, tapi juga ada pembangunan SDM. Jadi rakyat Papua bisa makin cerdas dan bisa membangun daerahnya sendiri. Serta membawa Papua menuju modernitas.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Oleh : Ahmad Pahlevi )*

Semua Pemerintahan di seluruh dunia saat ini tengah berjuang untuk mengendalikan laju penularan Covid-19. Masyarakat pun mengapresiasi upaya Pemerintah Indonesia yang saat ini telah optimal dalam menangani Covid-19.

6 bulan sudah Pandemi Covid-19 melanda negara-negara di seluruh dunia tak terkecuali Indonesia. Dampak dari pandemi ini juga merubah perilaku kesehatan dan berpengaruh besar terhadap berbagai sektor ekonomi banyak negara. Beberapa negara tak terkecuali Indonesia juga telah berupaya keras dalam menangani multi dampak dari virus yang berasal dari China tersebut.

Marwan Jafar mengatakan bahwa dirinya mengapresiasi upaya mutakhir dan intensif pemerintah oleh Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) yang dikomandani Ketua Pelaksanaan Menteri BUMN Erick Thohir terkait ketersediaan vaksin seperti  dari Sinovac, China serta akses dan kerjasama teknologi kesehatan dengan Uni Emirat Arab (UEA) buat pengembangan produk-produk vaksin, termasuk vaksin Covid-19 maupun produk farmasi, layanan kesehatan, riset dan uji klinis, serta pemasaran dan distribusi.

            Marwan juga mengingatkan kembali, rencana pembelihan puluhan juta unit vaksin dari Sinovac pada waktunya mesti tetap mengutamakan keamanan bagi puluhan juta pengguna di Tanah Air, walaupun di negara asal produsen diinfokan telah melalui uji tahap ketiga dan aman untuk digunakan.

            Memasukkan vaksin ke tubuh manusia, tentu harus dipastikan tidak akan terjadi efek negatif terhadap kesehatan sekecil apapun. Itulah sebabnya pihaknya sangat mengapresiasi kesukarelaan seperti sosok Pangdam Kapolda dan Gubernur yang mendaftar dan siap untuk disuntik vaksin dari virus yang telah dimatikan.

            Marwan yang merupakan eks Menteri Desa PDTT memaparkan, bahwa nantinya perlu diusulkan agar penggunaan vaksin penangkal Covid-19 harus digratiskan untuk seluruh masyarakat. Pada tahap awal boleh jadi penyuntikan vaksin dapat diprioritaskan untuk para pekerja pabrik, karyawan rumah sakit dan perkantoran, para pekerja di berbagai moda transportasi udara, darat, laut, komunitas pasar, mall, serta karywan perhotelan dan restoran.

            Pihaknya juga sangat berharap upaya penggunaan vaksin diharapkan dapat berkontribusi besar atau signigikan memutus rantai penyebaran virus corona dan menggairahkan perekonomian bangsa.

            Dirinya juga mengapresiasi agar kerja sama pemerintah dengan pihak Unit Emirate Arab termasuk kerjasama dengan G42 atau perusahaan artificial inteligence yang bermarkas di Abu Dhabi tersebut yang melibatkan dua perusahaan BUMN di Indonesia, yaitu Kimia Farma dan Indofarma akan memberi manfaat besar bagi pengembangan ekosistem Industri kesehatan di Indonesia serta peningkatan kapasitas serta pengembangan produksi vaksin, farmasi. Selain itu, dapat pula menjalin kerjasama yang luas di bidang manajemen atau layanan kesehatan, termasuk pula pengembangan riset, distribusi dan pemasaran produksi farmasi atau industri kesehatan di level domestik, kawasan dan global.

            Sebelumnya, Survei dari Charta Politika Indonesia menyatakan bahwa Mayoritas Publik merasa puas terkait penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah pusat.

            Survei tersebut mengatakan, ada 63,4 % gabungan cukup puas dan sangat puas terhadap pemerintah pusat dalam menangani pandemi Covid-19.

            Survei ini dilakukan dengan metode wawancara telepon dengan metode simple random sampling kepada 2.000 responden yang tersebar di seluruh Indonesia, pada 6-12 Juli 2020. Angka margin of error survei 2,19% pada tingkat kepercayaan 95%.

            Sementara itu, survei yang dilakukan oleh CEO Magazine yang menganalisis 80 negara di dunia, menunjukkan bahwa skor di Indonesia berada diurutan terbaik keempat setelah Singapura, Inggris dan Polandia dalam penanganan Covid-19.

            Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, Presiden sangat serius dalam upaya penanganan Covid-19 dengan memberikan lima arahan terkait adaptasi kebiasaan baru. Arahan itu berupa pentingnya menerapkan prakondisi yang ketat. Ke dua, kebijakan yang diterbitkan diputuskan dengan analisa yang cermat. Ke Tiga, presiden juga mengingatkan pentingnya persiapan secara matang mengenai pembukaan berbagai sektor secara bertahap.

            Arahan ke empat adalah memperkuat koordinasi dan konsolidasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga tingkat RT, Ke lima, Presiden meminta agar dilakukan evaluasi secara rutin. Arahan tersebut bertujuan agar masyarkat dapat produktif dan aman dari penularan Covid-19.

            Pemerintah telah serius dalam menandangi pandemi covid-19 secara terukur. Bahkan, kekhawatiran terjadi gelombang kedua Covid-19 sudah dipikirkan dengan matang. Hasilnya pun sudah mulai terasa dengan adanya bantuan dari pemerintah terhadap masyarkat yang membutuhkan. Meski demikian, kita tetap harus waspada setidaknya sampai vaksin ditemukan.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Jakarta