Oleh : Saby Kosay )*

Otonomi khusus adalah keistimewaan yang diberikan kepada rakyat Papua. Mereka mendapat dana khusus untuk membangun infrastruktur, beasiswa, dll. Tujuannya agar Papua jadi wilayah yang maju. Serta tidak ada ketimpangan pembangunan antara Papua dengan pulau lainnya.

Masyarakat Papua menanti tahun 2021 karena akan ada otonomi khusus jilid 2. Pada otsus jilid 1 yang dimulai 2001 lalu, sudah banyak menghasilkan kemajuan di bumi cendrawasih. Misalnya Jalan Trans Papua, Bandara Internasional Sentani, dll. Presiden Joko Widodo bahkan mencoba Jalan Trans Papua dengan sepeda motornya untuk mengetes ketahanan jalannya.

Dalam otonomi khusus, tak hanya uang yang diberikan pemerintah untuk membangun berbagai fasilitas di Papua. Namun juga ada kebijakan lain, seperti dibentuknya MRP (majelis rakyat Papua) yang akan melindungi hak warga asli Papua dan mengatur kerukunan hidup beragama. Gubernur di Papua dan Papua Barat juga harus dijabat oleh putra asli Papua.

Otsus jilid 2 sangat disetujui masyarakat karena akan membawa Papua jadi lebih maju. Yanto Eluay, tokoh adat Papua menyatakan bahwa semua masyarakat Papua mendukung seluruh keputusan pemerintah dalam rangka mensejahterakan wilayahnya. Dalam artian, pemerintah tak pilih kasih dan ingin memeratakan pembangunan di wilayah barat dan timur Indonesia.

Dukungan dari masyarakat Papua sangat penting, karena bisa melancarkan proyek yang dibuat oleh pemerintah saat otsus. Mereka turut menjaga kedamaian di wilayah Papua dan mau melaksanakan program yang dibuat pemerintah daerah. Masyarakat mau jika disuntik vaksin dan berobat ke Puskesmas saat sakit. Mereka yakin bahwa semua program otsus bertujuan baik.

Pendeta Edison Korwa juga mendukung perpanjangan otonomi khusus. Menurutnya, dana otonomi khusus sangat membantu masyarakat Papua. Juga digunakan untuk membangun rumah ibadah di wilayah sana. Jadi, pemerintah tak hanya membangun infrastruktur melalui dana otsus, tapi juga mendukung kehidupan beragama dari masyarakat Papua.

Namun, lanjut Edison, pengelolaan dana otonomi khusus harus diperketat. Tujuannya agar tidak ada kesempatan untuk dikorupsi oleh para oknum. Juga agar uang itu benar-benar digunakan untuk kesejahteraan rakyat Papua. Jadi diharap ada transparansi dana otsus jilid 2, digunakan untuk proyek apa saja dan jangan sampai ada penyimpangan sekecil apapun.

Pemerintah daerah juga wajib amanah dalam menjalankan program otsus dan mengelola dananya dengan profesional. Pemerintah pusat juga siap mendampingi mereka dalam mengatur program-program otsus, agar bisa berjalan dengan lancar. Kolaborasi ini menghasilkan proyek yang hasilnya jauh lebih baik.

Program-program dalam otsus jilid 2 juga diharap tak hanya membangun infrastruktur, namun juga peningkatan kualitas SDM. Jika sudah ada beasiswa untuk putra asli Papua, maka program ini wajib dilanjutkan. Juga diharap ada program khusus untuk meningkatkan keterampilan mereka, agar bisa membuka usaha sendiri.

Sosialisasi otsus jilid 2 juga wajib dilakukan, agar masyarakat Papua paham bahwa program otonomi khusus yang sebelumnya tak hanya berlaku selama 20 tahun. Selain itu, dalam sosialisasi juga dijelaskan bahwa perpanjangan otsus dilakukan, agar pembangunan di wilayah Papua dilanjutkan dan tidak ada proyek infrastruktur yang mangkrak karena masalah pendanaan.

Penjelasan tentang otonomi khusus jilid 2 sangat penting karena masyarakat jadi paham apa saja kegunaan otsus. Mereka tahu bahwa seluruh pembangunan fisik di Papua adalah hasil dari dana otsus. Ketika ada berita tentang perpanjangan dana otsus, mereka jadi tahu bahwa program ini amat berguna bagi seluruh masyarakat Papua.

Masyarakat Papua mendukung otonomi khusus jilid 2 karena bisa membantu meningkatkan kesejahteraan mereka. suah ada berbagai fasilitas bangunan yang dibuat dengan dana otsus yang lalu. Di otsus yang selanjutnya, diharap lebih banyak program untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Papua.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Oleh : Saby Kosay )*

Para tokoh nasional seperti Din Syamsudin membentuk Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia karena merasa negeri ini perlu diselamatkan. Dalam deklarasinya, KAMI membacakan 8 tuntutan. Masyarakat malah menertawakannya, karena ujaran kebencian yang disiarkan dalam deklarasi, menunjukkan sakit hati saat calonnya kalah dalam Pilpres 2019.

Koalisi aksi menyelamatkan Indonesia adalah kumpulan dari para tokoh sepuh yang memiliki nama di Indonesia. Ada Din Syamsudin, Said Didu, Gatot Nurmantyo, Rocky Gerung, dan lain-lain. Mereka bersatu dengan alasan ingin mengkritik pemerintah yang dianggap selalu menyengsarakan rakyat. Deklarasi KAMI diadakan di Tugu Pancasila agustus lalu dan dihadiri banyak orang.

Alih-alih mendapat perhatian publik, keberadaan KAMI malah dinilai hanya cari muka. Karena hanya bisa berkoar-koar menjelaskan kesalahan pemerintah. Padahal mereka bilang bahwa tujuannya adalah menyelamatkan Indonesia yang dianggap sebagai kapal karam. Namun malah melenceng jauh dan menganggap pemerintahan yang sekarang kurang bijaksana, dan sebagainya.

Dalam pembacaan 8 tuntutan juga dilakukan hingga 2 kali. Menurut Rocky Gerung, hal ini agar benar-benar didengarkan oleh pemerintah. Isi tuntutan itu juga tidak jauh dari ujaran kebencian yang tak berdasar fakta. Dari sini kita bisa melihat kemarahan mereka karena merasa tidak dianggap. Bagaimana bisa menyelamatkan Indonesia jika kerjanya hanya marah?

Saat deklarasi sudah terlihat mereka hanya mengekspresikan rasa kecewa terhadap pemerintah. Mengapa harus pemerintah yang diserang? Karena calon presiden yang didukung saat Pilpres 2019 lalu gagal total. Mereka jadi menjelekkan pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan menuntut berbagai hal dengan alasan Indonesia butuh diselamatkan.

Sudah jelas kalau KAMI adalah barisan sakit hati, karena prediksinya gagal total. Jika calon idola mereka menang, maka akan berharap kecipratan jabatan. Setidaknya salah satu dari mereka bisa jadi menteri, gubernur, atau pejabat lain. Namun ketika calonnya kalah, harapan hanya jadi angan-angan kosong. Mereka gigit jari dan akhirnya berbalik memusuhi pemerintah.

Politisi Abdul Kadir Karding menyatakan bahwa deklarasi KAMI bisa diartikan sebagai kumpulan orang yang kalah dalam pemilihan presiden. Jika dilihat dari nama-nama anggota KAMI, maka mereka dulu memang pendukung calon yang kalah. Jadi gerakan KAMI adalah lanjutan atas kekecewaan mereka karena jagonya gagal total.

Padalah jika dilihat dari segi umur dan pengalaman, para anggota KAMI sudah dalam kategori senior. Namun tak bisa menempatkan diri dan menerima kekalahan dengan legowo. Saat idolanya kalah, bukannya mengucapkan selamat kepada rival, malah bersatu untuk menjelekkan. Bagaimana bangsa ini bisa maju jika para tokoh tak dapat mencontohkan sikap ksatria?

Jika mereka berniat ingin menyelamatkan Indonesia, maka tak usah saling menyalahkan. Karena kita hanya butuh solusi, bukan pelemparan hate speech dan omong kosong. Apakah mereka tidak ingat pepatah ‘tong kosong nyaring bunyinya’? Seribu omongan saat deklarasi bisa disorot media tapi nihil simpati, karena hanya bisa jual kata-kata dan tuduhan tak berdasar.

Aksi menyelamatkan Indonesia tak hanya dilakukan dengan deklarasi. Namun dengan kerja dan kerja, seperti yang dicontohkan oleh Presiden Jokowi. Mereka bisa berdeklarasi lalu mendirikan perusahaan join venture, dan bisa menyerap banyak tenaga kerja serta otomatis mengurangi pengangguran. Langkah seperti ini yang dibutuhkan oleh rakyat, bukan hanya pidato.

Gerakan KAMI dinilai hanya mencari muka dan perkumpulan dari orang yang sakit hati karena jagoannya kalah dalam pemilihan presiden 2019. Mereka jadi membenci pemerintah dan sibuk menyalahkan, dan tuduhan itu tidak berdasarkan kenyataan. Masyarakat sudah hafal modus mereka dan mengabaikan KAMI, karena hanya ingin cari panggung.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta