Langkah Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menyuarakan ancaman adanya neo komunisme dan PKI gaya baru memunculkan berbagai sentimen negatif. Mereka yang menolak langkah itu umumnya merasa bahwa isu itu hanya “gorengan politik” KAMI untuk mendapatkan simpati masyarakat. Isu tersebut dinilai tidak jelas dan hanya untuk ciptakan kegaduhan politik saja.

Politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, mengatakan sebaiknya KAMI lebih mengedepankan program jelas ketimbang mempergunakan isu PKI yang hanya akan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. “Saya sarankan agar KAMI merubah cara-caranya berpolitik. Kalau mau jadi presiden sebaiknya jualan program yang jelas, bukan jualan PKI yang nyata-nyata sudah mati dan tak akan bangkit,” ujar Ferdinand.

Berbagai pengamat politik pun tidak kelewatan untuk mengomentari langkah KAMI itu. Pengamat Politik, Karyono Wibowo, mengatakan langkah petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) mempergunakan isu PKI hanya untuk menimbulkan kegaduhan dan sentimen negatif masyarakat terhadap pemerintahan Joko Widodo. Bahkan, kata Karyono, wajar saja jika masyarakat melihat strategi KAMI memiliki relevansi dengan kepentingan politik praktis 2024.

“Wajar juga jika dikatakan manuver KAMI memiliki relevansi dengan kepentingan Gatot di pilpres 2024 karena gelagatnya menunjukkan hasrat yang kuat untuk maju dalam kontestasi pilpres,” kata Karyono.

Meski demikian, Karyono menyebut narasi yang dibangun untuk mendapatkan panggung politik tidak salah. Hanya saja, Karyono menilai isu komunis atau PKI sudah kehilangan momentumnya karena kondisinya telah berubah, sehingga tidak sesederhana itu dalam mengkapitalisasi isu tersebut untuk kepentingan politik kontemporer.

Ditempat terpisah, Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, mengatakan langkah KAMI menyuarakan isu PKI dan komunis dapat menguntungkan posisi mereka. Selain untuk menarik perhatian publik, juga dapat mendapatkan suara politik masyarakat dengan cara yang relatif murah. Namun penggunaan isu ini dapat menimbulkan kegaduhan di masyarakat karena khawatir dugaan munculnya PKI gaya baru.

“Naikkan isu PKI maka akan terkumpul perhatian dengan seketika. Apakah suara ini besar? Saya kira tidak. Mungkin tidak sampai 15% dari rakyat Indonesia. Tapi bagi mereka yang memang membutuhkan perhatian dan suara, angka 15% itu cukup menggiurkan. Apalagi didapatkan dengan cara yang relatif mudah dan meriah,” tegas Ray. Maka dari itu, langkah dan strategi yang digunakan KAMI yang menciptakan kegaduhan di masyarakat tidak akan lepas dari adanya tudingan kepentingan politik didepannya.

Jelang peringatan peristiwa gerakan 30 september, selalu ada isu kebangkitan PKI di Indonesia. Salah satu pihak yang menuduh adalah KAMI. Mereka memprovokasi rakyat agar tak lagi mendukung pemerintah, karena disinyalir banyak pejabat yang merupakan keturunan PKI. Tuduhan ini sangat tak berdasar dan merupakan sebuah politisasi.

Kita masih ingat tentang kekejaman PKI yang menculik para Jendral TNI, tanggal 30 september. Peristiwa itu diperingati dengan menurunkan bendera setengah tiang, dan keesokan harinya bendera dinaikkan lagi. Karena 1 oktober dijadikan hari kesaktian pancasila. Sejak saat itu, PKI diberantas dan terjadi perubahan rezim dari orde lama ke orde baru.

Namun sayangnya ada pihak yang masih sangsi jika PKI sudah minggat dari Indonesia. Gatot Nurmantyo dan para tokoh KAMI masih curiga akan kebangkitan PKI di negeri ini. Mereka  lalu menulis surat terbuka kepada Presiden Jokowi dan meminta agar film ‘Pengkhianatan G 30S PKI’ ditayangkan kembali di TVRI. Tujuannya agar anak muda memahami kekejaman PKI.

Dalam surat tersebut, juga disebutkan bahaya bangkitnya PKI yang disebut dengan ‘Neo PKI’ dan ‘komunisme gaya baru’. KAMI Juga menuntut Presiden Jokowi agar menguatkan Pancasila dan menghalau pihak yang memplokamirkan diri sebagai anak keturunan PKI. Dikhawatirkan mereka akan membangkitkan paham komunisme dan menghancurkan Indonesia.

Tuduhan KAMI hanya ditertawakan oleh masyarakat, karena buktinya tidak ada tanda-tanda kebangkitan komunisme di Indonesia. Masyarakat sudah nyaman dengan negara demokratis. Mereka tidak mau Indonesia jadi negeri yang berpaham sosialis dan dicengkram dalam rezim tirani. Buat apa lagi membangkitkan PKI? Hanya membuat penderitaan bagi rakyat.

Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin menyatakan jika ada pihak yang menggoreng isu komunisme dan PKI, itu adalah sebuah politisasi. Bisa jadi ada kepentingan lain dari mereka. Kenyataannya, komunisme di Indonesia sudah dilarang dan PKI dibubarkan sejak lama. Jadi PKI bukan lagi bahaya laten, karena sudah tidak ada bekasnya.

Isu PKI tidak usah dibesar-besarkan, apalagi dikaitkan dengan pemerintah Presiden Jokowi. Naiknya tuduhan tentang komunisme yang sudah masuk ke Istana Negara adalah serangan yang selalu ditembakkan setiap bulan september. KAMI memang selalu mengkritik keras pemerintah dan selalu mencari celah agar masyarakat percaya tentang isu yang dilontarkan.

KAMI dalam tuntutannya menolak perhatian pemerintah terhadap pengusaha asing. padahal kebanyakan investor menanamkan modal adalah pengusaha asal RRC, dan Jack Ma sempat datang ke Indonesia sebagai tamu kehormatan. Dekatnya Presiden dengan RRC dijadikan bahan pergunjingan KAMI karena RRC berpaham komunis.

Hal ini mengakibatkan KAMI melempar isu bahwa Indonesia sudah dikuasai asing dan komunisme. Padahal kerja samanya hanya di bidang ekonomi. Kedua negara sudah memiliki paham politik masing-masing dan saling menghormati kepercayaannya. Tidak mungkin ada penjajahan perdagangan model baru, apalagi penularan paham komunis.

Masyarakat jangan percaya isu kebangkitan PKI yang dikobarkan oleh KAMI. Memang beberapa tahun ini tidak ada pelajaran tentang sejarah komunisme di Indonesia. Namun penghapusan ini bukan karena pemerintah pro PKI. Penyebabnya karena sejarah pada masa orde baru dikendalikan sesuai dengan pemimpinnya, sehingga menjadi his story bukan history.

Rancunya kebenaran saat pemberontakan PKI membuatnya tak lagi dicantumkan di buku pelajaran. Pemerintah juga tak melarang penayangan kembali film G 30S PKI, meski tak mewajibkan murid-murid untuk menontonnya. Buktinya film ini diputar lagi di sebuah televisi swasta.

Jangan mudah terprovokasi akan isu kebangkitan PKI yang disebut oleh KAMI. Karena mereka hanya mencari momen, mumpung bulan september sebagai peringatan G 30 S PKI. Tujuannya agar disorot masyarakat, mendapat popularitas kembali, dan bakal dicalonkan jadi pejabat kelak. Isu PKI adalah sebuah politisasi dari KAMI.

  Oleh : Edi Jatmiko )** Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

JAKARTA – Pakar Kebangsaan Yudi Latif menyatakan Pancasila sebagai dasar ideologi bagi Indonesia sudah melalui proses panjang dalam perumusannya mengingat Indonesia adalah negara yang multikultural, yakni beragam suku, budaya, bahasa, dan agama seperti tumpah ruah di Indonesia.

Dalam proses perumusannya tersebut tentu menjadi pertimbangan yang penting agar dapat mengakomodir kepentingan, kebutuhan kesejahteraan dan keadilan bagi semua rakyat dan juga sebagai perekat kebhinekaan atau sebagai watak bangsa.

Termasuk dalam situasi kondisi pandemi Covd-19 ini, dengan hadirnya dari masyarakat yang multikultural tersebut, Pancasila menjadi sebuah titik temu yang muncul atas kesadaran bersama dari keadaan yang kritis untuk membangun bangsa yang besar, dan berkeadilan.

“Disituasi saat ini negara mana yang tidak berimbas akibat corona, seluruhnya hampir terimbas. Tetapi kesadaran, keadilan, kegotong royongan hanya di dapatkan di Indonesia. Karena ada Pancasila yang merupakan perisai bagi bangsa,” kata Yudi dalam webinar secar daring dengan tema “Memperkuat Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa di Tengah Pandemi Covid-19”, Senin (28/9/2020).

Yudi Latif menegaskan kembali bahwa dari lima sila Pancasila, sila “Keadilan Sosial” merupakan perwujudan yang paling konkret dari prinsip-prinsip Pancasila. Satu-satunya sila Pancasila yang dilukiskan dalam pembukaan UUD 1945 dengan menggunakan kata kerja “mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Prinsip keadilan adalah inti dari moral ketuhanan, landasan pokok perikemanusiaan, simpul persatuan, matra kedaulatan rakyat. Di satu sisi, perwujudan keadilan sosial itu harus mencerminkan imperatif etis keempat sila lainnya,” paparnya.

Yang artinya kata Yudi bahwa dari kelima sila yang tercantum dalam Pancasila, kesemuanya saling terkait satu dengan yang lainnya dan menjadi satu kesatuan. Namun hal yang lebih penting adalah bahwa dari kelima sila yang terdapat dalam Pancasila hanya akan menjadi kata-kata tanpa makna jika tidak ada kesungguhan negara dalam penerapannya.

Namun demikian tentu saja negara bukan satu-satunya aktor yang bertanggung jawab terhadap terwujudnya keadilan sosial dan kesejahteraan, namun peran aktif dan rasa tanggung jawab dari setiap warga negara juga ikut membantu terwujudnya sila kelima tersebut tentu dengan porsi yang beda. Negara sebagai pengemban tugas pertama, sedangkan warga negara hanya pelengkap atas kekosongan-kekosongan yang luput dari jangkauan negara.

Sehingga apa yang tidak bisa ditutupi oleh negara tertutupi oleh usaha warga negaranya. Begitu pula sebaliknya, apa yang tidak bisa ditutupi oleh warga negara tertutupi oleh usaha negara dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Ini kondisi masyarakat Indonesia, sejak terhempas corona ini kan nilai- nilai Pancasila mulai terasa. Dimana yang satu dengan yang lainnya saling peduli, kegotong royongan, tanpa melihat suku, agama, atau golongan,” ucapnya.

Masih disampaikan mantan Kepala BIP ini bahwa keadilan sosial itu bukan hanya cara membagikan akan tetapi bagaimana cara menumbuhkan.
Pancasila konsepnya ideal akan tetapi dalam pengamalanya harus kita perjuangkan secara bersama – sama. Urusannya bukan hanya diserahkan kepada Negara, akan tetapi Keutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara,” tegasnya.

Dikatakannya dengan simpul-simpul yang dimiliki Pancasila sudah seharusnya diperkokoh, diperkuat agar mampu menenun rasa persatuan dan kesatuan serta keadilan tapi sebaliknya kalau ingin kuat bersatu maka harus mampu menjujung tinggi nilai –nilai keadilan. Demikian Yudi Latif. []

JAKARTA – Manuver gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dikritik oleh sejumlah kalangan. Tidak hanya akan menghambat upaya Pemerintah yang tengah melawan pandemi Covid-19 saja, tetapi juga merupaya menggulingkan Pemerintahan secara inkonstitusional. Ajakan dan provokasi yang diupayakan oleh tokoh-tokoh KAMI dikhawatirkan akan menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat.

Kekhawatiran itu juga muncul dari diri Politikus PDI Perjuangan Kapitra Ampera. Ia bahkan menyebut upaya menghasut dan penggiringan opini negatif yang dilakukan KAMI terhadap rakyat dapat dinilai sebagai permulaan strategi untuk menggulingkan Pemerintahan yang sah.

“Dengan demikian, seruan-seruan KAMI yang menggerakkan massa dan membentuk distrust masyarakat terhadap kepada pemerintah sehingga menyebabkan upaya menggulingkan pemerintahan yang sah (omwenteling) dengan cara yang inkonstitusional telah memenuhi unsur tindak pidana makar,” kata Kapitra.

Sambung Kapitra, KAMI berupaya membentuk poros perlawanan yang besar dengan menghimpun masyarakat secara masif guna menjatuhkan pemerintahan yang sah. Kapitra mengacu pada maklumat KAMI dalam deklarasi di Tugu Proklamasi, Jakarta, yang dinila tidak sesuai dengan landasan yang disebutkannya sebagai gerakan moral nonparlemen.

Sejalan dengan pandangan Kapitra, GP Ansor Banyuwangi juga menuding gerakan KAMI merupakan gerakan politik yang berpotensi makar dengan berusaha merebut kekuasaan secara inkonstitusional. Ketua GP Ansor Banyuwangi, Sukron Makmun Hidayat, juga menyebut keberadaan KAMI tidak relevan terhadap kondisi negara saat ini, yang tengah berjuang menghadapi Covid-19.

Oleh karena itu, dirinya, secara tegas menolak keberadaan gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Gerakan tersebut pun disinyalir mampu menimbulkan perpecahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Tegas, kami menolak keberadaan KAMI di Banyuwangi,” ucap Sukron Makmun Hidayat.

Sukron pun meminta seluruh kader GP Ansor Banyuwangi, untuk lebih peduli pada lingkungan sekitar. Khususnya dalam upaya partisipasi mencegah penyebaran Covid-19. Berperan aktif dalam pembangunan dan dakwah serta selalu waspada terhadap munculnya gerakan yang mampu merongrong keutuhan NKRI.

Oleh : Made Raditya )*

Pandemi corona memang belum berakhir namun pemerintah terus berjuang agar penyakt berbahaya ini tidak menular. Sudah banyak langkah yang dilakukan, seperti membuat tim satgas covid, sosialisasi protokol kesehatan, sampai menyokong penelitian vaksin. Kegesitan pemerintah membuat masyarakat puas akan kinerjanya.

Sudah beberapa bulan ini kita melawan penularan corona. Pemerintah tak tinggal diam karena ingin menyelamatkan rakyatnya dari virus covid-19. Penyakit ini menyerang pernafasan pada orang yang imunitasnya rendah, maka pemerintah langsung mewajibkan seluruh warga negara Indonesia untuk menaati protokol kesehatan.

Kita tentu sudah hafal isi protokol kesehatan seperti memakai masker, rajin cuci tangan atau pakai hand sanitizer dan jaga jarak. Apalagi menurut penelitian WHO, corona bisa menular lewat udara kotor. Jadi semua orang sibuk bersih-bersih rumah dan menyemprotkan disinfektan. Juga meningkatkan imunitas dengan makan buah, sayur, dan berolahraga.

Sayangnya ada sebagian warga yang nakal dan mulai malas memakai masker. Pemerintah akhirnya membuat aturan. Jika ada yang ketahuan aparat dan tidak pakai masker, didenda 250.000 rupiah. Mereka juga bisa memilih hukuman sosial berupa menyapu jalanan atau membersihkan fasiltas umum. Hukuman ini ditujukan sebagai efek jera dan agar semuanya disiplin.

Selain mewajibkan pakai masker, pemerintah juga menyarankan perkantoran agar pegawainya cenderung work from home. Jika tidak bisa bekerja dari rumah setiap hari, maka bisa dibuat bergiliran masuknya. Hal ini mencegah mereka agar tak duduk berdempetan di kantor, sehingga menaati aturan physical distancing.

Aturan-aturan ini membuat rasio kematian pasien corona menurun. Dari 257.000 pasien, korban jiwa ada 9.837 orang. Berarti yang meninggal hanya 3% dari total pasien. Biasanya mereka sudah memiliki penyakit bawaan dan berusia di atas 50 tahun.

Pemerintah juga mendukung penuh penelitian vaksin anti corona yang masuk dalam tahap pengujian akhir. Sokongan ini berupa pendanaan dan kemudahan perizinan. Vaksin diteliti di Indonesia, oleh peneliti dari Unair dan pihak luar. Pengujian memang dilakukan di sini, karena karakter virus covid-19 beda dengan yang ada di China atau negara lain.

Saat vaksin akan diujikan, maka diadakan pengumuman siapa yang mau jadi relawan. Mereka jadi pahlawan bangsa karena mau disuntik vaksin, agar penelitiannya lekas selesai dan vaksin ini bisa lekas mendapat izin resmi dan didistribusikan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjadi salah satu relawan dan menjadi pejabat yang patut dicontoh.

Ketika vaksin anti corona sudah selesai dalam tahap penelitian akhir, maka pihak yang akan diprioritaskan adalah para tenaga kesehatan. Mereka sudah berjuang merawat pasien corona dan memiliki resiko tinggi tertular. Maka sudah layak mendapat penghargaan berupa imunisasi covid-19 terlebih dahulu.

Selain di bidang kesehatan, pemerintah juga mengatasi efek pandemi covid-19 di bidang ekonomi dengan berbagai program. Di antaranya pemberian BLT, sembako, bantuan untuk pekerja swasta, bantuan untuk pengusaha UMKM, kartu pra kerja, dan lain-lain. Bantuan ini ditujukan agar daya beli masyarakat naik sehingga perekonomian di Indonesia juga ikut naik.

Dari penelitian Lembaga Charta Politika, sebanyak 63,4% masyarakat merasa puas akan kinerja pemerintah dalam menangani pandemi corona. Survei ini membuktikan bahwa langkah yang diambil oleh Presiden Joko Widodo, satgas covid-19 dan anggota tim lain sudah cukup baik. Sehingga bisa menekan penularan corona.

Masyarakat juga diminta agar terus menuruti aturan pemerintah dan menaati protokol kesehatan. Karena aturan itu dibuat demi keselamatan bersama. Kita tentu ingin pandemi covid-19 segera berakhir. Jadi semua orang harus tetap disiplin menjaga imunitas dan higienitas, agar tidak tertular corona.

)* Penulis aktif dalam Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Edi Jatmiko )*

RUU Cipta Kerja merupakan salah satu terobosan untuk meringkas hiper regulasi. Dalam rancangan kebijakan terserbut, buruh akan mendapat upah minimum sehingga akan menambah kesejahteraan pekerja.

Rancangan undang – undang cipta kerja dinilai memiliki dampak positif terhadap kaum pekerja atau buruh pasalnya bakal regulasi ini akan menghilangkan upah minimum kabupaten dan upah minimum sektoral kabupaten. Pengamat Ketenagakerjaan dari Indonesian Consultant at Law (ICLAW), Hemasari Dharmabumi, mengatakan, RUU Cipta Kerja memiliki peraturan upah minimum karena akan memberi jaminan kesejahteraan bagi pekerja.

Menurutnya, ketentuan upah minimum di dalam RUU Cipta Kerja itu akan berdampak positif untuk beberapa hal.

Dirinya menjelaskan, hanya akan ada 2 jenis upah minimum yang diatur dalam RUU Cipta Kerja, yaitu upah minimum provinsi dan industri padat karya. Untuk upah minimum kewilayahan, seperti upah minumum kabupaten (UMK) dan upah minimum sektoral kabupaten (UMSK) akan hilang.

Menurut Hemasari, RUU Cipta Kerja justru akan mengembalikan tujuan utama dari upah minimum sebagai jaring pengaman. Dalam regulasi tersebut juga akan diatur upah minimum berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan.

Dirinya menjelaskan, upah minimum seharusnya menjadi patokan upah untuk orang yang bekerja pada masa percobaan atau di bawah satu tahun. Untuk pekerja yang sudah bekerja lebih dari waktu tersebut, upahnya tidak boleh sama dengan upah minimum, harus di atas upah minimum dengan skala upah.

Lantas, bagaimana cara menetapkan upah yang diatas upah minimum tersebut? Tentu saja UU mengatakan dirundingkan antara buruh dan perusahan. Buruh itu bisa langsung, bisa lewat perwakilan atau bisa melalui serikat pekerja.

Regulasi pengupahan dalam RUU Cipta Kerja tidak ada pergantian sistem dalam pembahasan RUU Cipta Kerja. Ketentuan upah per jam hanya untuk jenis pekerjaan tertentu sehingga bakal regulasi akan meningkatkan gaji per bulan seperti saat ini, tutur Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono.

Menurut dia, kepastian tersebut menjawab keraguan dan protes serikat buruh mengenai ketentuan upah per jam. Padahal aturan tersebut hanya untuk jenis pekerjaan tertentu, bukan dalam artian mengganti sistem keseluruhan.

Hemasari menjelaskan, RUU tersebut hanya memiliki dua macam beleid tentang upah minimum yang diatur. Hal tersebut meliputi upah minimum provinsi dan industri padat karya sementara UMK dan UMSK tidak ada lagi.

Susiwijiono menjelaskan upah merupakan salah satu komponen yang menjadi pertimbangan utama bagi investor. Menurutnya, banyak investor mengeluhkan sistem upah yang ada.

Oleh karena itu, berdasarkan diskusi pemerintah dengan pengusaha dan pekerja, Susiwijono menuturkan besaran upah akan naik dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

Sementara itu, terkait pesangon untuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), Susiwijono mengatakan tidak ada penghapusan pesangon. Pemerintah hanya melakukan penyesuaian formulasi perhitungan pesangon agar lebih realistis.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional Ristadi mengatakan, pada prinsipnya Serikat Pekerja setuju pada upaya pemerintah melakukan debirokratisasi, mempermudah izin investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja, namun jangan sampai mengabaikan perlindungan dan kesejahteraan buruh di Indonesia.

Menurut Ristadi, banyak yang tidak membaca secara komprehensif postur RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan. Selain itu menjadi tidak obyektif ketika ada sentimen politik.

Ia juga berpendapat bahwa ada hal-hal baru dalam RUU Cipta Kerja yang belum diatur pada undang-undang sebelumnya, dan hal tersebut cukup positif namun kurang terekspos.

Salah satunya adalah akan diberikannya kompensasi kepada pekerja kontrak yang terkena PHK dalam masa kerja minimal satu tahun.

Pada kesempatan berbeda, Bambang Arianto selaku Direktur Institute for Digital Democracy (IDD) mengatakan, RUU Cipta Kerja dapat menjadi landasan pengaman pekerja dari pemutusan hubungan kerja (PHK) dan merevisi upah minimum pekerja. Dalam RUU Cipta Kerja ada ketentuan yang meminta perusahaan untuk bisa memberikan standar atau jaring pengaman perihal besaran upah minimum bagi karyawan baru melalui upah minimum provinsi.

Bambang mengatakan bahwa dalam RUU Cipta Kerja ada ketentuan yang meminta perusahaan untuk bisa memberikan standar atau jaring pengaman perihal besaran upah minimum bagi karyawan baru melalui upah minimum provinsi.

Konkritnya, keberadaan RUU Cipta Kerja ini tentu bisa menjadi angin segar bagi para pekerja untuk mendapatkan pendapatan lebih banyak dari sebelumnya.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Rizal Ramadhanu )*

Ada banyak strategi yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi dampak Covid-19 bagi pelaku ekonomi kreatif. Salah satunya adalah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) mengajak dan mendorong para pelaku usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Yogyakarta untuk mengakses program PEN.

Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf/Baparekraf, Fadjar Hutomo mengatakan, PEN merupakan salah satu program yang disiapkan pemerintah untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian.

Dalam kesempatan Coaching Clinic PEN di Royal Hotel Ambarukmo, Yogyakarta, Sosialisasi program PEN mempertemukan pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif khususnya usaha UMKM dengan perbankan (HIMBARA) dan BPD. Para pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif bisa mendapatkan informasi sekaligus coaching clinik terkait bagaimana cara memanfaatkan program stimulus PEN agar usahanya dapat kembali bangkit dan tumbuh.

Melalui kegiatan tersebut, diharapakan para pelaku usaha UMKM dapat mengetahui lebih jauh terkait dengan program PEN dan memanfaatkan secara maksimal program yang disiapkan pemerintah sebagai stimulus bantuan dalam bentuk modal kerja bagi pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdampak Covid-19.

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara daring dan luring, bersama dengan BRI, BNI, BRI, Mandiri, BTN, serta BPD Yogyakarta. Hadir pula perwakilan dari lima Pemerintah Kabupaten/Kota di Yogyakarta, yakni Bantul, Kulonprogo, Gunungkidul, Sleman dan Kota Yogyakarta, serta para pemangku kepentingan di sektor pariwisata.

Program PEN ini bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selama pandemi covid-19.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Akses Pembiayaan Kemenparekraf/Baprekraf, Hanifah Makarim, mengatakan kegiatan coaching clinic dimaksudkan untuk lebih memperkenalkan secara luas kepada masyarakat, pemerintah telah mendukung pelaku parekraf melalui program PEN.

Terkait dengan anggaran PEN, rencananya akan disalurkan untuk pelaku UMKM sebesar Rp 123,46 triliun. Untuk tahap awal, pemerintah menempatkan dana di Himpunan Bank-Bank milik Negara (Himbara) dalam bentuk deposito senilai total Rp 30 triliun. Selain itu, penempatan uang negara juga dilakukan pada Bank BPD DIY sebesar Rp 1 triliun.

Penempatan dana tersebut diharapkan mampu meningkatkan likuiditas perbankan untuk dapat menyalurkan kredit usaha-usaha produktif seperti bagi pelaku UMKM dan Koperasi.

Pemerintah juga mengaku optimis bisa merealisasikan target penyerapan anggaran pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19 hingga akhir tahun 2020.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (Satgas PEN) Budi Gunadi Sadikin melalui keterangan tertulisnya.

Dirinya mengatakan, hingga akhir tahun 2020, anggaran sebesar Rp 695 triliun untuk penanganan Covid-19 ditargetkan dapat terserap sesuai yang direncanakan pemerntah.

Dana tersebut ditargetkan terserap dalam enam program komite penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN).

Enam program tersebut yakni program bidang kesehatan, insentif usaha, perlindungan sosial, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), program kementerian kembaga (K/L) dan Pemerintah daerah, serta Pembiayaan Korporasi.

Empat program terakhir menjadi tanggung jawab Satgas PEN, anggaran yang dialokasikan sekitar Rp 400 triliun, dengan realisasi anggaran hingga September ini mendekati RP 200 triliun.

Pada program perlindungan sosial, pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp 204,95 triliun dan sudah terserap sebesar Rp 101,06 triliun atau 49,31 persen.

Kemudian di sektor UMKM, anggaran yang harus disalurkan sebesar Rp 123,46 triliun dengan serapan Rp 52,03 triliun atau 42,14 persen.

Sektor kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah alokasi anggarannya sebesar Rp 106,5 triliun dan sudah terserap Rp 14.92 triliun atau 14,06 persen. Sedangkan untuk biaya korporasi tersedia anggaran sebesar Rp53,60 triliun.

Pada kesempatan berbeda, Ekonom CORE Indonesia Piter Abdullah menyebut program PEN dibutuhkan untuk membantu masyarakat maupun dunia usaha. Meskipun tetap ada potensi penurunan ekonomi, program ini dinilai dapat mengurangi perlambatan lebih dalam seperti yang dialami oleh negara lain.

Selama masyarakat dan dunia usaha masih bisa bertahan, maka program PEN bisa dinilai masih berdampak positif terhadap banyak sektor yang terdampak akibat pandemi covid-19.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Makna Pancasila sebagai ideologi bangsa indonesia adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi pancasila dicerminkan lewat visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, yakni terwujudnya kehidupan yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang bersatu, yang berkrakyatan, dan yang keadilan.

Dalam Pancasila diangkat dari nilai-nilai, adat istiadat, kebudayaan, nilai-nilai moralitas yang terdapat dalam pandangan hidup bangsa indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa, budaya dan agama serta norma-norma kehidupan masyarakatnya. 

Kemajuan zaman tidak terhindarkan, namun keyakinan dan penerapan nilai-nilai Pancasila tidak boleh hilang tersapu era yang makin modern, dimana digitalisasi mampu membuka keterbatasan-keterbatasan negara di dunia. Pancasila sudah terbukti mempersatukan bangsa. Di saat generasi muda sangat erat berhubungan dengan kemajuan IT, maka nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila mampu menciptakan generasi muda emas yang bukan hanya maju dalam IPTEK tap juga memiliki nilai moral yang tinggi sehinggga disegani dunia luar.

Dalam rangka turut serta menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda penerus bangsa, BEM Universitas Jakarta (Unija) bakal menggelar Zoom Meeting pada hari Senin, 28 September 2020 pukul 13.00 sd 14.00 WIB, dengan mengangkat tema “Perkuat Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa”. 

Acara tersebut akan menghadirkan narasumber atau pembicara Rektor Unija, Ibu Shafiria Sada Manaf, SH., MM., dan Cendekiawan Pancasila Bapak Yudi Latif MA., Ph.D.()

JAKARTA – Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) mengklaim prihatin atas kebangkitan komunisme dan PKI gaya baru di pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Hal itu disampaikan dalam surat KAMI yang dikirimkan kepada Presiden Jokowi. Didalam surat itu, KAMI meminta agar Presiden bertindak serius terhadap munculnya komunisme dan PKI gaya baru yang sudah merambah di jajaran eksekutif dan legislatif.

Langkah KAMI mnegirim surat itu Presiden memunculkan polemik. Berbagai pihak menilai tudingan itu terlalu bias. Bahkan tidak sedikit yang menduga langkah itu merupakan bagian politik koalisi yang dipimpin Din Syamsuddin. Salah satu yang cukup kritis terhadap langkah KAMI, yakni Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo. Ia mengungkapkan bahwa isu komunis dan PKI merupakan bahasan yang sudah usang.

“Isu komunis dan PKI merupakan propaganda usang yang terus digaungkan ke tengah publik dari masa ke masa. Penggunaan isu PKI oleh KAMI terbukti hanya untuk kepentingan politik,” ujar Karyono.

Lanjutnya, strategi yang digunakan KAMI ini tidak kreatif untuk mencari simpati dan dukungan dari masyarakat. “Mereka kurang kreatif dan inovatif dalam membuat propaganda yang lebih efektif dan simpatik. Semestinya masih banyak isu yang bisa disuarakan KAMI,” katanya.

Kritik terhadap langkah KAMI, juga disuarakan Pengamat Komunikasi Politik, Ari Junaedi. Ia bahkan menyebut alasan KAMI kembali mengungkit isu komunis dan PKI tidak beralasan. Hal itu karena isu ini sudah tidak menarik dan sudah usang.

“Tuntutan KAMI terkait bangkitnya PKI dan komunisme sangat tidak beralasan. Sebab komunisme sejak lama tidak mendapat tempat di Indonesia. Komunisme yang ditakutkan mereka sebuah fatamorgana, seperti berita hoaks yang diterima dengan sadar,” ujar Ari.

Wasekjen DPP PPP, Achmad Baidowi bahkan mendesak KAMI bisa membuktikan bahwa memang adanya PKI gaya baru di internal Pemerintahan. Jika tidak dikhawatirkan akan menjadi fitnah. “Sebaiknya dilampirkan bukti-buktinya untuk bisa melakukan tindakan lebih lanjut. Karena kalau tidak disertai bukti maka arahnya menjadi fitnah,” tegas Baidowi.

Oleh : Putu Prawira )*

Indonesia akan mengadakan pemilihan kepala daerah serentak, desember 2020. Namun acara ini terancam gagal karena provokasi KAMI. Mereka menuntut pemerintah untuk menunda pelaksanannya karena dikhawatirkan membuat klaster corona baru. Sontak pernyataan ini membuat masyarakat makin menolak KAMI.

KAMI menyatakan bahwa organisasi mereka ingin menyelamatkan Indonesia. Namun kenyataannya malah membuat pernyataan yang kontroversial. Misalnya mereka kukuh menganggap negeri ini dalam masa resesi. Masyarakat hanya menertawakannya karena buktnya keadaan ekonomi Indonesia masih aman, bahkan banyak yang membeli barang branded.

Pernyataan kontroversial lain yang keluar dari mulut anggota KAMI adalah tuntutan agar pemerintah menunda pemilihan kepala daerah serentak. Nantinya jika keadaan sudah aman, barulah dilaksanakan pencoblosan. Alasannya karena saat ini masih masa pandemi sehingga harus prihatin.

KAMI juga menyuruh pemerintah untuk melindungi rakyat dari kemungkinan terbentuknya klaster corona saat pilkada. Terlebih saat ini makin banyak pasien covid-19. Oleh karena itu, KPU dan pemerintah harus mengutamakan rakyat daripada mengadakan acara pemilihan kepala daerah.

Politisi Ferdinand Hutahean menyatakan bahwa tuntutan KAMI menunjukkan kemunafikan mereka. Mereka tidak jujur dan lupa berkaca. Padahal saat deklarasi tanggal 18 agustus lalu, dan acara deklarasi KAMI di daerah, ada kerumunan massa yang juga berpotensi menyebabkan klaster corona.

Tuntutan KAMI agar pilkada ditunda tentu bagaikan ungkapan ’kuman di sebrang lautan tampak tapi gajah di pelupuk mata tidak terlihat’. Mereka hanya bisa menuntut pemerintah, tapi tak menyadari kesalahan sendiri. Seharusnya sebagai tokoh senior, mereka tahu diri dan melakukan evaluasi, sebelum meracau dan mengkambinghitamkan pihak lain.

Apalagi saat ini proses jelang pencoblosan sudah berjalan. Para calon kepala daerah sudah mendaftarkan diri ke KPU dan akan ancang-ancang menjaring calon pemilih. Jika pilkada ditunda, akan merusak jadwal yang sudah ditata baik-baik. Lagipula, tanggal pencoblosan sebenarnya sudah ditunda dari rencana awal karena pandemi, jangan diundur lagi karena mengacaukannya.

Masyarakat makin menolak keberadaan KAMI karena mereka seenaknya melontarkan pernyataan dan lupa akan kesalahan fatal yang telah dilakukan. Modus mereka adalah menyelamatkan rakyat dari corona, tapi hanya bisa ngomong dan menyuruh pemerintah. Jika KAMI serius, maka seharusnya mereka mau jadi relawan vaksin covid-19 dan disuntik satu per satu.

Lagipula, saat pilkada juga sesuai dengan protokol. Para calon kepala daerah mendaftar ke KPU dengan memakai masker, serta menaati aturan kesehatan lain. Mereka juga melakukan kampanye secara online di media sosial, agar menghindarkan diri dari kerumunan massa. Karena sadar bahwa calon pemimpin adalah teladan, sehingga harus menaati aturan jaga jarak.

Saat pilkada juga diatur jarak kursi antar pencoblos. Mereka juga wajib pakai masker dan disediakan tempat untuk cuci tangan. Semua ini dilakukan agar meminimalisir resiko penularan corona saat acara pemilihan umum kepala daerah. Sehingga usai acara tidak terbentuk klaster baru.

KAMI selalu memutarbalikkan fakta dan menyulut emosi masyarakat agar menggagalkan pilkada. Jika tuntutan untuk menunda pemilihan kepala daerah ditolak mentah-mentah oleh KPU, maka mereka bisa saja menyuruh masyarakat untuk golput. Dengan alasan karena pemerintah tidak menyelamatkan rakyat, padahal pilkada sudah sesuai dengan protokol kesehatan.

Jangan mau terprovokasi oleh bujukan KAMI karena mereka selalu menyalahkan pemerintah. Bagaimana bisa menyelamatkan Indonesia jika bersikap munafik, menuntut ditundanya pilkada dengan alasan masih pandemi. Namun KAMI seenaknya mengundang ratusan orang saat deklarasi dan berpotensi menyebarkan corona.

Seharusnya tiap anggota KAMI melakukan evaluasi, mengapa selalu ada penolakan dari rakyat? Mereka lupa bahwa sekarang warga negara Indonesia sudah melek politik dan tidak bisa dibujuk dengan janji palsu. KAMI yang hanya bisa menuntut pemerintah, selalu dianggap angin lalu oleh masyarakat.

)* Penulis aktif dalam Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini