Oleh : Edi Jatmiko )*

Pandemi covid-19 masih kita jalani namun sayangnya ada kalangan masyarakat yang salah sangka. Mereka mengira semua masih baik-baik saja, padahal jumlah pasien makin bertambah. Tercatat lebih dari 2.000 orang terinfeksi virus covid-19 per hari. Masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan agar tidak tertular corona.

Indonesia masih berduka karena sudah lebih dari 160.000 orang yang terinfeksi virus covid-19. Meskipun jumlah kematian pasien hanya 5%, namun keadaan masih mengkhawatirkan, karena tingkat penularan masih tinggi. Petugas kesehatan mulai kewalahan karena harus merawat banyak pasien, dan mereka masih harus jaga stamina agar tidak tertular juga.

Sayangnya keadaan di Rumah Sakit berbanding terbalik dengan di jalanan. Di atas aspal, sepeda motor, mobil, dan kendaraan lain berdempet-dempetan sehingga susah menerapkan aturan jaga jarak. Ada orang yang tidak pakai masker atau maskernya melorot ke dagu. Juga ada yang mengandalkan face shield padahal pelindung paling jitu adalah masker.

Begitu juga di dalam pasar dan tempat umum lain, pengunjung tetap berdesakan walau sudah diwanti-wanti untuk menerapkan physical distancing. Meskipun ada wadah untuk cuci tangan tapi jarang ada yang memanfaatkannya.Pelanggaran ini yang menaikkan potensi penularan corona dan menambah jumlah pasien covid di Indonesia.

Rendahnya kewaspadaan masyarakat terhadap keganasan corona ini menyedihkan, karena gaung pandemi hanya ada di awal 2020. Lama-lama orang lupa jika masih ada virus covid-19 di luar sana, lalu melenggang tanpa masker. Sikap ini menyebalkan, karena mereka seolah meremehkannya. Bahkan ada oknum yang menganggap corona hanya sebuah teori konspirasi.

Sebaiknya tim satgas penanganan covid-19 bisa memulai lagi untuk menyiarkan tentang jumlah pasien dan juga bahaya corona via televisi dan streaming di media sosial. Bukannya untuk menakut-nakuti, namun tujuannya mengingatkan masyarakat bahwa Indonesia masih berada dalam pandemi. Siaran bisa dilakukan dengan teratur, tiap hari atau minimal 2 kali seminggu.

Jika masyarakat mendengar siaran dari juru bicara satgas covid-19 maka mereka akan sadar dan tak lagi ceroboh seperti dulu. Sosialisasi tentang pentingnya menjaga protokol kesehatan memang harus selalu disiarkan. Tujuannya agar masyarakat hafal dan merasuk sampai ke alam bawah sadar. Mereka jadi aware dan menjaga diri dari serangan corona.

Longgarnya kedisiplinan dalam mematuhi protokol kesehatan juga bisa dilawan dengan program pembagian masker gratis. Di banyak tempat juga dipasang peraturan wajib pakai masker. Masyarakat yang ketahuan tak pakai masker bisa didenda minimal 150.000 rupiah atau hukuman sosial. Ada pula daerah yang meminta denda 1 pot tanaman hias, tergantung kebijakan pemimpinnya.

Mengapa masker sangat penting? Karena selain menghindarkan dari droplet, juga bisa melindungi tubuh. Terutama jika Anda bekerja di ruangan ber-AC. Corona bisa menular lewat udara yang lembab dan kotor, jadi waspadalah. Masker juga harus dipakai dalam keadaan bersih dan maksimal dikenakan selama 4 jam.

Menurut Dokter Reisa Broto Asmoro, sebuah tempat baru efektif dari potensi penularan corona, ketika minimal 70% orang di sana memakai masker. Jadi ketika Anda akan masuk ke suatu tempat tapi jarang yang pakai masker, putar balik saja. Jangan sampai malah tertular, karena kita tidak tahu bagaimana wujud virus covid-19 yang sebenarnya.

Sebelum keluar rumah pastikan bawa masker cadangan, hand sanitizer, tisu basah, dan semprotan disinfektan. Bawa juga air minum dalam botol dan juga bekal, agar tidak kena potensi penularan dari warung makan. Jangan malu terlihat seperti orang yang terlalu melindungi diri, karena hanya kita sendiri yang bisa memproteksi dari bahaya corona.

Ketika corona belum juga minggat dari Indonesia, seluruh masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan, dan menaati protokol kesehatan. Baca selalu berita tentang update pasien corona agar selalu ingat bahwa pandemi belum berakhir. Jaga kesehatan dan kebersihan serta patuhi aturan physicl distancing ketika beraktivitas di luar ruangan.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Lisa Pamungkas)*

Omnibus Law RUU Cipta Kerja dinanti publik karena akan menaikkan tingkat investasi di Indonesia. Dalam RUU ini diatur tentang pelonggaran aturan investasi, sehingga membuat para investor berlomba-lomba menanamkan modal di Indonesia. Kondisi finansial negara akan pulih berkat banyaknya investasi yang masuk.

Pandemi covid-19 membuat perekonomian negara jadi lesu. Untuk mengatasinya, maka pemerintah akan segera meresmikan RUU Cipta Kerja jadi undang-undang. RUU ini penting karena memudahkan aturan investasi di Indonesia. Jika perizinan penanaman modal dipermudah, maka investor asing akan tertarik untuk masuk ke Indonesia.

Selama ini memang sudah ada investor yang ingin menanamkan modal. Namun kadang niat mereka untuk berinvestasi terbentur kerasnya birokrasi. Begitu pula dengan masalah perizinan, masa tunggunya bisa sampai bertahun-tahun. Omnibus law hadir untuk mengatasi hal ini, sehingga para investor akan mau membangun kerja sama dengan pengusaha lokal.

Omnibus law RUU Cipta Kerja diklaim bisa menata kembali aturan investasi di Indonesia. Sesuai dengan namanya ‘omni’ alias beragam, maka banyak aturan yang akan dipangkas. Dengan tujuan agar pasal-pasal itu tidak saling tumpang tindih, sehingga membingungkan investor yang akan menanamkan modal di Indonesia.

Investor asing aslinya tertarik untuk pergi ke Indonesia karena negeri kita memiliki potensi sumber daya alam. Itu menjadi sasaran investasi yang bagus. Namun karena ada aturan penanaman modal yang dinilai terlalu njelimet, mereka membatalkan niat baiknya. Dengan adanya omnibus law RUU Cipta Kerja, hal ini bisa dihindari.

Edyanus Herman, ekonom dari Universitas Riau menyatakan bahwa RUU Cipta Kerja memotong berbagai aturan investasi yang berliku-liku, dan sesuai dengan semangat reformasi. Terutama reformasi di bidang perundang-undangan dan birokrasi, karena sejak dulu hal ini sudah diharap oleh banyak orang. Karena bisa memajukan Indonesia.

Namun, sambung Edyanus, jangan kaitkan pemangkasan birokrasi pada bidang investasi dikaitkan dengan masalah politik. Karena RUU Cipta Kerja fokus pada peningkatan bidang ekonomi di Indonesia dan peningkatan jumlah investasi. Pemerintah ingin RUU ini bisa mengubah keadaan kita dan menaikkan kembali kondisi finansial negara.

Sejak Indonesia merdeka sampai di era reformasi, masalah birokrasi masih menjadi momok yang menakutkan. Hal ini membuat banyak orang malas mengurus perizinan dan memilih untuk memberi uang pelicin. Para investor tentu tidak menyukainya, karena dianggap tidak sesuai prosedur dan harus keluar biaya lagi di luar anggaran yang resmi.

Jika RUU Cipta Kerja sudah resmi jadi undang-undang, maka tiada lagi cerita tentang uang pelicin. Perizinan usaha juga lebih cepat, hanya 3 hari dan sudah jadi. Investor asing akan senang karena bisa fokus pada pembangunan proyek penanaman modal dan juga strategi bisnisnya, tanpa harus dipusingkan dengan aturan dan birokrasi yang panjang dan melelahkan.

RUU Cipta Kerja tak sekadar melonggarkan aturan penanaman modal, tapi juga mewajibkan pengusaha asing untuk melakukan transfer ilmu pengetahuan. Jadi para pengusaha lokal yang diajak bekerja sama tidak sekadar mendapat keuntungan berupa uang. Namun juga mendapat metode baru untuk mengelola bisnis, menjadi berskala internasional.

Pemerintah sudah merancang RUU Cipta Kerja agar menguntungkan, baik bagi pengusaha lokal maupun investor asing. Para pegawai juga diuntungkan karena mereka mendapat pekerjaan lagi setelah sebelumnya menganggur. Karena ada banyak proyek baru di Indonesia, yang merupakan hasil join venture alias kerja sama penanaman modal.

RUU Cipta Kerja diklaim bisa menyuburkan iklim investasi di Indonesia, karena akan memangkas berbagai aturan yang bertubrukan dalam penanaman modal. Investor asing akan banyak masuk ke Indonesia dan menambah devisa. Para pengangguran juga senang karena akan bisa melamar kerja di proyek investasi mereka.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Siti Fauziah )*

Deklarasi KAMI yang dilakukan oleh Rocky Gerung cs beralasan ingin menyelamatkan Indonesia dari keterpurukan. Namun publik menilai mereka hanya mencari perhatian masyarakat. Juga memanfaatkan momen itu untuk menambah popularitas, agar nanti bisa terpilih saat maju jadi calon presiden tahun 2024 yang akan datang.

4 tahun jelang pemilihan presiden selanjutnya, masyarakat mulai menerka siapa saja calon pemimpin Indonesia kelak. Banyak yang digadang-gadang jadi calon baru, karena Joko Widodo sudah 2 kali terpilih dan tidak dapat maju lagi. Ada beberapa tokoh nasional yang punya elektabilitas bagus di mata masyarakat dan saat ini mereka jadi pejabat negara.

Meski pilpres masih lama namun para tokoh yang ambisius ingin jadi presiden mulai menebar pesona. Jadi ketika ada deklarasi KAMI 18 agustus 2020, masyarakat bisa membaca modus mereka, untuk menaikkan popularitas. Karena mereka pernah terkenal, namun namanya mulai tenggelam seiring dengan berakhirnya masa jabatan.

Banyak tokoh mulai tergelitik untuk berkomentar tentang KAMI. Seperti mantan presiden Megawati yang bertanya, mengapa KAMI tidak membentuk partai politik? Karena untuk ingin jadi presiden, tentu wajib memiliki kendaraan politik bernama partai. Mereka juga disinyalir ingin jadi presiden dan berkumpul karena kepentingan politis.

Sementara pengamat politik Denny JA menyatakan bahwa KAMI bisa melahirkan king maker dalam pemilihan presiden selanjutnya, alias ada bakal calon presiden dari salah satu atau 2 orang anggota koalisi tersebut. Memang disebut-sebut ada calon pasangan baru dalam pemilihan presiden mendatang, yang merupakan purnawirawan dan putri dari mantan pejabat.

Para anggota KAMI mengelak jika dikaitkan dengan pemilihan presiden. Menurut mereka, KAMI adalah gerakan murni karena hati nuraninya bergejolak menuntut keadilan untuk rakyat. Bukan membantuk partai baru sebagai alat untuk memuluskan ambisi jadi presiden. KAMI membentuk 8 tuntutan untuk pemerintahan yang sekarang demi rakyat Indonesia, bukan alasan politis.

Namun sepandai apapun penolakannya, masyarakat menilai mereka hanya modus agar popularitasnya naik kembali jelang pilpres. KAMI dinilai sebagai kumpulan yang politis karena memang anggotanya banyak yang pernah jadi pemimpin di partai yang terkenal. Mereka juga paham bidang perpolitikan dan pandai memanfaatkan peluang.

KAMI memanfaatkan momen agustus sebagai bulan kemerdekaan untuk mengadakan deklarasi. Jadi media langsung menyorot dan masyarakat awam mengira mereka mengadakan acara ini karena cinta akan tanah air. Anggota KAMI memanfaatkan peluang ini agar meningkatkan elektabilitas dalam pemilihan presiden mendatang.

Namun ketika disiarkan beritanya, yang muncul hanya kebencian, tuntutan, dan omong kosong dari para anggota KAMI. Masyarakat jadi kecewa karena deklarasi hanya bermuatan politis dan penuh dengan pidato berisi hujatan, juga modus agar dipilih jadi calon presiden Indonesia. Tanpa ada solusi nyata untuk benar-benar menyelamatkan Indonesia dari efek pandemi.

Peluang untuk jadi presiden selanjutnya masih agak sulit dimiliki, karena masyarakat cenderung memilih tokoh yang lebih muda. Dalam artian, bukan orang berumur 60 tahun ke atas yang akan dijadikan calon presiden, tapi para politisi berusia 40-an. Tokoh yang ‘tua’ dinilai sudah dalam usia pensiun dan tidak menarik lagi untuk dijadikan presiden.

Masyarakat juga tidak dapat dibodohi oleh aksi cari panggung dari para anggota KAMI. Jika ingin memilih calon presiden, maka yang dilihat adalah prestasinya. Bukan dari popularitasnya. Mereka bisa membaca track record seorang calon dari internet dan memilih capres yang benar-benar ‘bersih’ dan ingin memajukan Indonesia.

KAMI bermodus ingin menyelamatkan Indonesia yang kata mereka ada di ambang kehancuran. Nyatanya mereka hanya kumpulan tokoh yang mencari perhatian publik, persis seperti anak kecil. Kumpulan ini jelas bermuatan politis dan selalu menjelekkan kebijakan pemerintah.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini