Oleh : Rebecca Marian )*

Otonomi khusus jilid 2 disambut baik oleh masyarakat Papua. Mulai dari rakyat sipil hingga kepala daerah mendukung kelanjutan otsus, karena bisa membawa kemajuan untuk bumi cendrawasih. Papua tak lagi terpinggirkan, karena selalu diperhatikan oleh pemerintah. Terutama sejak kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Tahun 2021 akan ada perpanjangan otonomi khusus. Jika dulu di otsus pertama, tahun 2001, diatur oleh mantan Presiden Megawati, maka sekarang dilanjutkan oleh Presiden Jokowi. Dalam kurun 20 tahun sudah terbukti ada kemajuan di wilayah Papua. Banyak fasilitas yang dibangun, pemberian beasiswa, serta ditegakkan peraturan yang memajukan wilayah di sana.

Dalam otonomi khusus diberikan hak khusus kepada warga Papua untuk mengatur daerahnya dan seorang gubernur atau wali kota harus berasal dari bumi cendrawasih. Selain itu, para pemimpin diberi gelontoran uang hingga trilyunan, untuk membangun Papua. Jadi wilayah tersebut tak lagi dianggap ketinggalan dari modernitas dan hanya ada hutan perawan.

Otonomi khusus jilid 2 sangat dinanti masyarakat Papua, terutama kepala daerahnya. Mereka ingin agar bumi cendrawasih makin maju dan melanjutkan pembangunan di sana. Tentu dengan dana dari pemerintah via otonomi khusus. Otsus juga membawa kebaikan bagi warga Papua karena mereka bisa mengenyam penddikan sampai tingkat tertinggi.

Kebijakan dalam otsus selama ini sudah cukup baik, namun bisa dilakukan evaluasi. Para kepala daerah di Saireri dan Tanah Tabi, Papua, mendukung otsus jilid 2 dengan persyaratan ini. menurut Ketua Forum Kepala daerah Tabi dan Saireri Mathius Awoitauw, pelaksanaan otonomi khusus harus dievauasi dan dilanjutkan. Tentu agar ada perkembangan dalam penerpan otsus.

Mathius melanjutkan, harus ada kesepakatan dan ketentuan bersama dari semua elemen masyarakat. Otsus juga diharap jadi bagian dari pelayanan khusus terhadap orang asli Papua. Para pemimpin daerah tersebut berkumpul untuk mencari solusi. Agar program otsus jilid 2 bisa dijalankan sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Jadi otsus yang lalu dikoreksi terlebih dahulu.

Evaluasi diperlukan agar dana otsus benar-benar diserap oleh masyarakat. Jangan sampai ada uang yang masuk tapi tidak ada perubahan terhadap kesejahteraan rakyat Papua. Atau bahkan uang itu dikorupsi oleh oknum, sehingga program otsus jadi gagal dilaksanakan di daerahnya.

Pemerintah pusat diharap bisa menerima aspirasi masyarakat asli Papua. DPRD Papua siap menyalurkan hasil rapat dari kepala daerah tersebut, sehingga Presiden memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan demi kemajuan di sana. Jadi tidak ada kesalahpahaman antara pemerintah pusat dan daerah.

Pada otonomi khusus diharap tidak hanya pembangunan fisik seperti jembatan, gedung, dan pelabuhan yang digenjot. Namun diharap ada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Papua. Jadi rakyat Papua bisa mengolah hasil alamnya sendiri dan memajukan daerahnya, karena mereka memiliki skill, kecerdasan, dan ilmu sebagai modal dasar.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang utama adalah melalui pendidikan. Jadi jika ada gedung sekolah yang dibangun, harus ada pula guru yang kompeten. Jangan sampai sebuah SD hanya diajar oleh guru yang pendidikannya hanya SMA, minimal harus diploma 2 dan kalau bisa S1. Anak Papua diberi beasiswa lagi agar mereka bisa kuliah dan mengabdi di daerahnya.

Beasiswa yang selama ini diberi kepada anak Papua sudah cukup baik dan mereka bisa kuliah hingga ke Jawa. Namun putra asli Papua juga harus mau ketika dipanggil kembali ke bumi cendrawasih untuk memajukan daerahnya. Ingatlah bahwa mereka bisa kuliah dari dana otsus yang diberi pemerintah, jadi sebaiknya membalas budi.

Otsus jilid 2 disambut baik oleh rakyat Papua dan para pemimpin daerahnya. Otonomi khusus dinilai bisa memajukan Papua melalui pembangunan di segala bidang. Jadi diharap seluruh warga Papua, baik yang ada di bumi cendrawasih maupun di daerah lain, untuk mendukung program otsus.

)* Penulis adalah mahasiswi Papua tinggal di Jakarta

Oleh : Angga Gumilar )*

Status Pandemi Covid-19 belum berakhir, namun ternyata sangat mudah ditemukan masyarakat yang tidak mengenakan masker ketika berada di luar rumah. Sanksi tegas-pun sepertinya diperlukan.

            Pemerintah Kota Pekalongan misalnya, telah menyiapkan aturan untuk memberikan sanksi tegas bagi masyarakat yang tidak mengindahkan protokol kesehatan terkait Covid-19.

            Pembahasan Soal Aturan pemberian sejumlah sanksi ini mulai digodok setelah wali kota bakal menerbitkan peraturan Walikota (Perwal) Nomor 48 Tahun 2020 mengenai pemberian sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan di Kota Pekalongan.

            Hal ini dilakukan sebagai upaya peningkatan kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan.

            Sementara itu, Polda Kalimantan Barat juga memberikan dukungan penuh terhadap peraturan Gubernur Kalimantan Barat yang memberikan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Polda Kalbar telah membahas mekanisme penerapan sanksi.

            Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Kalbar Kombes Donny Charles mengatakan, bahwa pihak aparat keamanan sudah pasti akan mengawal kebijakan pemerintah dalam mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19.

            Menurutnya, beberapa rekomendasi juga telah disampaikan Polda Kalbar untuk Pemerintah Provinsi Kalbar terkait Pergub tersebut. Beberapa rekomendasi yang disampaikan Polda Kalbar yakni pembentukan satgas yang mempunyai peran secara jelas dalam melaksanakan tugasnya.

            Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Barat juga telah mengeluarkan Pergub nomor 110 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakkan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian covid-19 di Kalimantan Barat.

            Pergub tersebut menetapkan sanksi tegas bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan selama masa pandemi Covid-19 dengan denda minimal Rp 200.000. Dikeluarkannya Pergub tersebut salah satunya karena meningkatnya kasus Covid-19 di Kalbar.

            Di tempat berbeda, Penerapan sanksi tegas di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur telah dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus sesuai dengan Inpres No 6/2020.

            Sebelum penerapan sanksi tegas tersebut, petugas gabungan dan Polri, TNI dan Satpol PP di Sidoarjo telah melakukan patroli ke sejumlah tempat kerumunan massa. Seperti warung makan, rental game, pusat belanja dan tempat hiburan.

            Kehadiran para petugas gabungan tersebut sontak mengejutkan pengelola dan pengunjung. Ironisnya ada beberapa dari mereka yang kurang mematuhi protokol kesehatan.

            Kapolresta Sidoarjo Kombes Sumardji yang memipin patroli gabungan tersebut juga menghimbau kepada pengelola kafe dan warkop agar menyediakan tempat cuci tangan atau cairan hand sanitizer. Selain itu pihak pengelola juga hanya boleh melayani pengunjung dengan jumlah 50 persen dari kapasitas daya tampung usaha. Pengelola juga diharuskan untuk senantiasa menjaga kebersihan lokasi dan karyawannya, serta mewajibkan pengunjung dan karyawan tertib dalam mengenakan masker.

Pada kesempatan berbeda, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah menyetujui Peraturan Gubernur terkait dengan sanksi pelanggaran protokol kesehatan yang memuat pelanggaran di level individu, kegiatan atau tempat.

            Gubernur yang akrab disapa kang emil ini juga menuturkan, regulasi pelanggaran protokol kesehatan ini sudah mulai diterapkan sejak Senin, 27 Juli 2020.

            Nantinya, aturan ini tidak hanya menindak masyarakat yang tidak menggunakan masker, tetapi juga kegiatan yang melanggar aturan protokol kesehatan lainnya.

            Emil juga menjelaskan, jumlah denda bagi pelanggar bervariasi, mulai dari 100 ribu rupiah sampai 500 ribu rupiah. Misal, apabila terdapat kendaraan umum yang melanggar aturan protokol kesehatan maka sang sopir akan dikenakan denda sebesar Rp 100.000 dan pemilik bus akan didenda Rp 500.000. Hal ini sudah tertulis dalam pergub.

Meski peraturan ini cenderung tegas, pemerintah provinsi Jawa Barat juga telah mendistribusikan 6 juta masker kepada warga. Dana pengadaan masker tersebut berasal dari APBD. Berbagai upaya pendisiplinan pun telah dilakukan, mulai dari edukasi hingga distribusi masker ke masyarakat Jawa Barat.

Presiden RI Joko Widodo pun hendak memberikan sanksi tegas kepada pelanggar protokol kesehatan Covid-19. Rencana ini juga mendapatkan dukungan dari berbagai kepala daerah di Indonesia. Sehingga pimpinan daerah baik bupati dan gubernur, tetap memiliki peran penting dalam merumuskan sanksi tegas kepada masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku.

            Penerapan sanksi tegas diharapkan dapat memberikan efek jera sehingga kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan dapat kembali terjaga.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI)