Oleh : Rebecca Marian )*

Tahun 2021 akan ada perpanjangan otsus alias otonomi khusus yang memberi banyak manfaat bagi masyarakat Papua. Mereka diberi kepercayaan untuk memimpin daerahnya sendiri, dan ada dana agar pembangunan di sana jadi setara dengan di Jawa. Masyarakat Papua menyetujui perpanjangan otsus karena membawa kesejahteraan bagi semua.

Pernahkah Anda terpukau pada jembatan merah Youtefa yang menghubungkan antara Holtekam dengan Hamadi ? Juga jalan Trans Papua yang terbentang 4.330 kilometer. Semua infrastruktur ini adalah hasil dari otonomi khusus yang dimulai tahun 2001. Masyarakat Papua bisa menikmati kemajuan dan tak lagi merasa kesulitan karena kurangnya fasilitas di sana.

Pekan olahraga nasional (PON) yang akan diadakan tahun depan di bumi cendrawasih juga sebagai bukti kepercayaan penyelenggara terhadap pemerintah Papua. Karena di sana infrastruktur seperti stadion, penginapan, dan jalanan yang mulus sudah tersedia. Lagi-lagi semua fasilitas ini adalah hasil dari dana otsus Papua yang nilainya mencapai milyaran rupiah.

Otonomi khusus akan dilanjutkan tahun 2021 mendatang. Program ini sangat didukung seluruh masyarakat Papua karena terbukti memajukan daerah mereka. Bumi cendrawasih tak lagi identik dengan pulau yang hanya terdiri dari hutan belantara, bukit, dan Gunung Jayawijaya. Papua sudah maju dan bersolek dengan modernitas yang didapat dari hasil otsus.

Walau program ini sudah berjalan dengan baik, ada oknum yang menolaknya. Mereka menganggap penyerapan dana otsus belum berjalan dengan baik. Penolakan ini terjadi karena mereka tidak menyadari apa saja manfaat program ini. Jika saja tidak ada otsus, maka belum tentu Papua punya infrastruktur yang baik seperti sekarang.

Penolakan ini menjadi masalah serius karena bisa dikaitkan dengan oknum yang ingin memisahkan Papua dari Indonesia. Isu ini sengaja diembuskan agar dicitrakan sebagai hal yang buruk dan jadi neo kolonialisme. Padahal sejak tahun 1928 pemuda Papua juga bertekad untuk bersatu membentuk negara Indonesia, melalui sumpah pemuda. Jadi tidak ada neo kolonialisme.

Walikota Jayapura Dr. Benhur Tomi Mano menyatakan bahwa jangan sampai ada warga yang terprovokasi dengan penolakan otsus. Apalagi jika statusnya ASN, karena mereka adalah abdi negara. Tentu wajib menurut pada aturan negara, salah satunya program otonomi khusus. Jika ikut memprovokasi, maka bisa dapat teguran dari Kepala Dinas.

Untuk mengatasi masalah kesalahpahaman yang berujung pada penolakan otsus, maka perlu diadakan sosialisasi. Sebelum program otonomi khusus jilid 2 dimulai, maka warga bisa diajak diskusi dari hati ke hati. Bahwa sebenarnya otsus dilanjutkan demi kesejahteraan mereka. Pembangunan di Papua akan memudahkan tansportasi dan memudahkan bisnis warga Papua.

Selain sosialisasi langsung, maka bisa dibuat juga di dunia maya. Terutama melalui media sosial. Hal ini bertujuan agar sosialisasi otsus lebih tersebar ke seluruh rakyat Papua. Baik yang masih tinggal di bumi cendrawasih, maupun yang ada di pulau lain. Mereka tak akan menolak otsus karena tahu kelebihan-kelebihan dari program ini.

Perpanjangan otsus demi kesejahteraan masyarakat Papua. Jadi jangan sampai ada penolakan. Karena jika otonomi khusus berhenti, tak ada lagi kucuran dana dari pemerintah pusat. Bahkan rencananya dana otsus akan dinaikkan menjadi trilyunan rupiah. Dana itu tentu bisa membangun Papua jadi lebih modern lagi.

Mari kita dukung otonomi khusus Papua jilid 2 karena program ini terbukti memajukan bumi cendrawasih. Dengan otsus, Papua jadi kawasan modern dan tidak ada ketimpangan antara Indonesia timur dan barat. Masyarakat Papua merasa bangga karena hasil otsus seperti jembatan Youtefa tak hanya bermanfaat, tapi juga mempercantik daerahnya.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Oleh : Zakaria )*

Selama Pandemi Covid-19 Pemerintah telah menggelontorkan berbagai skema bantuan untuk membantu masyarakat yang terdampak. Triliunan Rupiah pun dikucurkan untuk mendukung program jaring pengaman sosial.

            Beragam bantuan ini tentu saja diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak ekonominya selama pandemi Covid-19.

            Selain itu, Bantuan ini diharapkan kembali bisa mendongkrak perekonomian yang tumbuh minus 5,32 persen pada kuartal II 2020.

            Bantuan yang diberikan pemerintah antara lain :

            Bantuan Sembako, Bantuan sosial berupa paket sembako dikucurkan sejak awal pandemi Covid-19 terjadi di Indonesia pada Maret tahun 2020 lalu. Bantuan ini diberikan bagi warga yang berada di DKI Jakarta dan Wilayah Sekitarnya, yakni Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan dan Bekasi.

            Di DKI Jakarta, bansos sembako diberikan kepada 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta keluarga. Jumlah sembako yang diberikan senilai Rp 600.000 per bulan dan diberikan selama 3 bulan. Anggaran yang dialokasikan untuk bantuan ini sebesar 2,2 triliun.

            Sedangkan bansos sembako untuk wilayah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, diberikan kepada 1,6 juta jiwa atau 576.000 keluarga.

            Jumlah besarannya sama, yakni Rp 600.000 per bulan selama 3 bulan. Total anggarannya Rp 1 Triliun rupiah.

            Dengan demikian, terdapat 4,2 juta warga di Jabodetabek yang mendapatkan bantuan sosial berupa sembako ini.

            Total keseluruhan nilai sembako yang diterima tiap warga selama tiga bulan yakni April, Mei, dan Juni adalah Rp 1,8 juta.

            Belakangan, ketika PSBB telah dilonggarkan dan perekonomian menunjukkan perkembangan, pemerintah tetap memperpanjang program ini sampai bulan Desember, namun nilainya berkurang menjadi Rp 300.000 per bulan.

            Bantuan Sosial Tunai, tidak jauh berbeda dengan bantuan sembako, program ini juga dikucurkan sejak awal kasus Covid-19 muncul di Indonesia. Bedanya, bantuan tunai ini menyasar warga di luar Jabodetabek.

            Program ini meberikan dana secara tunai sebesar Rp 600.000 kepada masyarakat selama 3 bulan, yakni April, Mei dan Juni.

            Program ini juga dipepanjang sampai bulan Desember. Namun, nilai uang tunai yang diterima berkurang menjadi Rp 300.000.

            Bantuan ini diberikan bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 baik yang sudah atau belum masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial (Kemensos).

            Pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk mengajukan penerima bantuan. Data pengusulan kemudian akan diverifikasi oleh tim Kemensos guna memastikan yang bersangkutan tidak masuk dalam daftar penerima bantuan pemerintah pusat yang lain yang telah ada sebelum pandemi, sehingga tidak terjadi data ganda.

            Bantuan juga disalurkan melalui transfer ke rekening masing-masing penerima atau melalui PT Pos Indonesia.

            BLT Dana Desa, Pemerintah juga mengalihkan sebagian anggaran dana desa untuk BLT demi menghadapi dampak ekonomi pandemi Covid-19.

            BLT Dana Desa dikucurkan dalam 2 gelombang. Masing-masing gelombang terdiri dari 3 tahap.

            Pada tahap pertama diberikan pada bulan April, tahap kedua pada bulan Mei dan tahap ketiga pada bulan Juni. Per bulanm masing-masing keluarga penerima manfaat (KPM) kan mendapatkan bantuan sebesar Rp 600.000

            Listrik Gratis, Selain bantuan tunai, pemerintah juga memberikan insentif tarif listrik pelanggan yang terdampak pandemi covid-19. Insentif ini berupa pembebasan tagihan, diskon listrik, penghapusan biaya minimum dan penghapusan abonemen.

            Selain memperluas jangkauan pelanggan, periode pemberian insentif juga diperpanjang hingga bulan Desember 2020.

            Dalam program insentif tarif listrik tersebut, total anggaran yang dikucurkan adalah Rp 15,38 triliun terhadap 33,6 juta pelanggan PT PLN (persero).

            Pelanggan yangmendapatkan subsidi listrik adalah pelanggan 450 VA dan 900 VA subsidi. Keringanan tagihan listrik kemudian diperluas untuk usaha UMKM, yakni 900 VA bisnis dan 900 VA industri.

            Awalnya, listrik gratis hanya diberlakukan selama 3 bulan, namun kemudian kebijakan ini diperpanjang hingga akhir tahun.

            Subsidi gaji Karyawan, ini merupakan kebijakan baru dari pemerintah, untuk memberikan subsidi bagi pekerja yang terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan dengan gaji dibawah Rp 5 juta.

            Penerima subsidi gaji akan menerima bantuan sebesar Rp 600.000 per bulan selama 4 bulan.

            Segala skema bantuan ini tentu diharapkan mampu menjadi penyelamat ketika kondisi ekonomi sedang tidak stabil.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh : Adib Hermansyah )*

Koalisi aksi menyelamatkan Indonesia yang digawangi oleh Rocky Gerung cs beralasan ingin membawa negeri ini menuju arah yang lebih baik. Namun alih-alih memberi solusi untuk keluar dari krisis saat pandemi, KAMI hanya bisa menuntut pemerintah. Bahkan aksi mereka disinyalir akan mengganggu tim satgas saat menangani Corona.

Tanggal 18 agustus 2020 ditetapkan sebagai hari deklarasi KAMI yang dihadiri banyak toko nasional, seperti Din Syamsudin dan Rocky Gerung. Meskipun menolak dikatakan kumpulan ini bermuatan politis, namun publik bisa menilai bahwa mereka sengaja bersatu demi kepentingan masing-masing, menuju pilpres 2024. Mereka sengaja ingin disorot media agar popularitasnya meroket.

Pergerakan KAMI sangat disayangkan karena mereka hanya bisa berdeklarasi sambil membacakan 8 tuntutan kepada pemerintah. Dalam salah satu pasal tuntutan, disebutkan bahwa pemerintah harus serius dalam menangani pandemi Corona dan memperhatikan rakyatnya. Hal ini ditertawakan karena kenyataannya, biaya pasien covid-19 digratiskan pemerintah.

Jika KAMI menuntut pemerintah menangani Corona, maka bagaikan buruk muka cermin dibelah. Politikus Ahmad Baidowi menyatakan mereka tidak konsisten dengan tuntutannya, karena acara deklarasi tidak sesuai protokol kesehatan. Ada yang menurunkan masker dan ratusan orang bergerombol. Hal ini tentu bahaya karena bisa menularkan Corona dari OTG.

Bahayanya tindakan ini bisa dicontoh oleh masyarakat yang menonton berita deklarasi tersebut. Karena para anggota KAMI cukup punya pengaruh di mata rakyat. Jadi, masyarakat berpikir bahwa jika anggota KAMI boleh mengadakan acara yang mengumpulkan massa, mengapa mereka tidak boleh? Akan sangat runyam jadinya karena berpotensi membuat klaster Corona baru.

Para anggota KAMI juga selalu menjelekkan pemerintah dan memprotes tindakan presiden yang bekerja sama dengan pemerintah China. Padahal kerja sama ini tak hanya baik untuk ekonomi Indonesia, namun juga untuk pengadaan bantuan alat kesehatan dan APD. Seolah-olah semua barang yang diberi mereka itu terlarang, hanya karena negara itu tidak seideologi dengan kita.

Pemerintah juga selalu dituding jadi antek negara tersebut. Rakyat bisa terprovokasi dan menolak bantuan obat, vaksin Corona dan masker kain dari paket bansos pemerintah, karena identik dengan negara asing. Hasutan ini bisa memperlambat penanganan Corona  di Indonesia karena menurunkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah.

Rakyat juga bisa menolak jika ada rapid test yang diadakan di ruang publik. Jika terpaksa melakukannya dan hasilnya positif, maka mereka akan menolak dibawa ke Rumah Sakit, karena menganggap tindakan pemerintah selalu zalim. Jenazah pasien Corona juga diambil paksa dari Rumah Sakit karena dianggap tidak diurus sesuai dengan prosedur keagamaan.

Semua kericuhan ini gara-gara provokasi KAMI yang menjelekkan pemerintah. Jadi jangan mau terpengaruh oleh ocehan mereka, karena KAMI hanya digunakan sebagai kendaraan untuk meningkatkan elektabilitas di mata publik. Periksa minimal 2 kali sebelum percaya omongan seseorang, karena saat ini ada banyak hoax yang menyesatkan.

Tujuan utama KAMI adalah menyelamatkan Indonesia, namun hanya bisa berkoar-koar, menyalahkan pemerintah, dan membuat kisruh keadaan. Menurut Sahal Munir, ketua umum Badka HMI Jateng DIY, menyelamatkan Indonesia bisa dengan memberi vaksin, menjaga jarak, dan berkarya. Jika KAMI merusak tahap pemulihan masyarakat, lebih baik tak dilahirkan.

Jika saja KAMI bekerja sama dengan tim satuan tugas untuk menyelamatkan lebih banyak pasien Corona, maka mereka akan mendapat tempat di hati masyarakat. Sayangnya mereka hanya bisa jual omongan dan menyalahkan satu sama lain. Hal ini membuat banyak orang jadi antipati.

Waspadalah terhadap provokasi KAMI yang menghasut masyarakat dan menjelekkan pemerintah. Alih-alih menolong penanganan Corona, mereka malah memberi contoh jelek dengan mengabaikan protokol kesehatan saat deklarasi agustus lalu. Jangan mudah terpengaruh terhadap ocehan mereka karena malah menghalangi langkah pemerintah menangani Corona.

)* Penulis adalah aktif dalam Lingkar Pers dan Mahasiswa Papua