Dinilai Sarat Kepentingan Politik, Sejumlah Kritikan Terus Diarahkan Kepada KAMI

Ditengah penanggulangan Covid-19, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) terus menerus melakukan deklarasi di berbagai daerah. Dengan melibatkan sejumlah massa, deklarasi KAMI justru ditolak oleh berbagai elemen masyarakat. Selain karena khawatir memunculkan klaster penyebaran Covid-19 yang baru, masyarakat merasa bahwa hadirnya koalisi ini malah akan memperburuk situasi politik Nasional.

Ikatan Cendikia Cipayung (ICC) melakukan aksi unjuk rasa menolak deklarasi KAMI di Kota Bandung. Mereka menilai Deklarasi KAMI di tidak tepat di masa pandemi Covid-19. Selain itu, meminta KAMI seharusnya mengerti kondisi Indonesia saat ini yang sedang mengalami kesulitan ekonomi karena dampak Covid-19. Koordinator ICC, Asep Sahyudin, mengatakan bahwa deklarasi yang melibatkan jumlah massa yang besar dikhawatirkan malah akan mempersulit upaya penanganan pandemi.

“Sangat disayangkan masyarakat Kota Bandung yang sedang memulai pemulihan ekonomi harus dihadapkan dengan deklarasi yang mengumpulkan ribuan orang yang akan menimbulkan kluster baru covid-19,” ujar Asep Sahyudin.

Di tempat terpisah, Ketua DPC GMNI Surabaya, Ravi Hafids Maheswara berpendapat bahwa di dalam negara demokrasi memang setiap orang memiliki hak membuat sebuah perkumpulan seperti halnya KAMI. Namun Ravi meminta keberadaan KAMI sebaiknya diorentasikan pada kinerja nyata, bagaimana memperbaiki kondisi bangsa, dan bukan pada keinginan politik berkuasa.

Ravi menjelaskan hampir semua negara di belahan dunia ini sedang bahu membahu menangani persoalan dan dampak pandemi Covid 19, termasuk di Indonesia. Dan langkah pemerintah tersebut mestinya mendapat dukungan dan sinergi semua pihak agar persoalan dan dampak adanya wabah Covid – 19 ini dapat segera teratasi.

“Persoalan dan dampak pandemi ini sangat serius dalam berbagai aspek, butuh gandeng tangan semua elemen bangsa, jangan sebaliknya dieksploitasi pihak tertentu untuk kepentingan pragmatis semata,” ujar Ravi.

Semua orang umumnya tahu, lanjut Ravi, bahwa sebagian tokoh yang terlibat didalam KAMI, merupakan tokoh oposisi dan sebagian lainnya secara riwayat politik di tahun 2019 sudah tidak asing. Sehingga publik pun curiga keberadaan KAMI justru menjadi pemicu keretakan antar masyarakat karena pandangan dan persoalan politik yang terlalu dini. Sebaiknya KAMI memikirkan potensi ancaman yang muncul seperti polarisasi masyarakat, serta meningkatnya jumlah korban pandemi jika terus mendeklarasikan diri melibatkan jumlah massa yang besar di berbagai daerah. (RD)

Tinggalkan Balasan