Oleh : Ade Istianah )*

Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) terus memprovokasi rakyat untuk membenci pemerintah dan mencederai demokrasi. Padahal sejatinya organisasi itu terdiri dari tokoh senior yang cerdas. Namun sayang kecerdasannya digunakan untuk mencederai demokrasi dan ingin mengubah tatanan politis di Indonesia.

Ketika koalisi aksi menyelamatkan Indonesia mengadakan deklarasi di depan umum, dibacakan juga 10 maklumat KAMI dan 8 tuntutan kepada pemerintah. Menurut mereka, saat ini pemerintah kurang bisa mengendalikan Indonesia. Bahkan disebut negri kita bagaikan kapal yang sedang karam, sehingga butuh diselamatkan secepatnya.

Namun masyarakat tak lantas percaya dengan ocehan mereka. Karena yang diomongkan jauh panggang dari api. Tak berdasarkan realita di kehidupan rakyat. Namun para anggota KAMI terus saja menebar jala agar mendapat banyak pendukung dan simpatisan. Tujuannya agar popularitas mereka naik dan menjadi bekal, demi pemilihan presiden 4 tahun lagi.

KAMI menerabas aturan dan menjungkalkan demokrasi demi ambisi politik mereka. Saat berorasi dan berdeklarasi, alasannya karena Indonesia adalah negara demokratis. Sehingga butuh oposisi untuk menyeimbangkan kekuasaan pemerintah. Namun mereka malah playing victim ketika ditanya, mengapa hanya bisa hate speech tanpa memberi solusi pada rakyat.

Salah satu tindakan KAMI dalam mencederai demokrasi adalah mereka ngotot untuk mengubah aturan saat pemilihan presiden. Sejak tahun 2004, kita telah memilih pemimpin negara secara langsung via pemilu. Namun para anggota KAMI ingin mengembalikan cara pemilihan presiden ke zaman bahuela, yakni dengan voting via anggota MPR.

Ini adalah kesalahan fatal karena jadi kemunduran demokrasi di Indonesia. Mengapa seakan jadi kembali ke zaman orde baru? Padahal kita sudah ada di era reformasi. Jangan ada lagi praktek seperti itu, karena sama saja membuat negara kembali jadi primitif. Pemilihan presiden langsung lebih mewakili keinginan warga negara Indonesia, jangan diubah seenaknya.

Politisi Ferdinand Hutahean menyatakan bahwa keberadaan KAMI hanya bertujuan untuk memperalat demokrasi serta kebebasan berserikat, untuk memenuhi egoisme para anggotanya. Mereka hanya korban ego politik pribadi. Dalam artian memang boleh mengkritik pemerintah di negara demokrasi. Namun caranya tidak seperti yang dilakukan KAMI.

Dalam negara demokrasi memang diperbolehkan ada sayap kiri atau opisisi yang tugasnya memberi kritik. Tujuannya agar kepemimpinan berjalan dengan lancar dan seimbang. Namun jika KAMI menempatkan diri sebagai oposisi, harus memberi kritik yang logis. Jangan asal njeplak dan bermotif dendam pribadi, karena mereka tak lagi diangkat jadi pejabat.

Apa mereka tak tahu cara mengkritik yang benar? Boleh saja memberi masukan kepada pemerintah, namun jika tidak bisa dengan cara santun, jangan sampai yang keluar hanya caci-maki. Baik melalui pernyataan langsung maupun status di media sosial. Jangan sampai mereka jadi kena undang-undang ITE karena memaparkan kebencian kepada pemerintah di Twitter.

Jika KAMI ingin memberi masukan dan kritik, maka bisa minta audensi langsung ke hadapan Presiden, atau menemui anggota DPR. Karena mereka adalah wakil rakyat yang tugasnya mendengarkan keluhan rakyat. Sebagai orang yang berumur lanjut, maka anggota KAMI seharusnya malu dengan umur, karena mengkritikdengan cara tak jelas, seperti anak kecil saja.

Kehadiran KAMI gagal mendapat popularitas dan perhatian dari masyarakat, karena mereka menyalahi banyak aturan. Selain hanya bisa menuntut pemerintah, mereka menjungkalkan demokrasi dengan ngotot ingin membuat pemilihan presiden via MPR. Jangan sampai kehancuran terjadi karena ulah mereka.

Cara mereka yang asal seruduk dan memaki pemerintah, membuat masyarakat tak memberi simpati sama sekali. KAMI telah gagal mendapat tempat di hati rakyat. Buktinya, deklarasi KAMI di Bandung ditolak mentah-mentah oleh banyak orang. Mereka hanya dianggap sebagai kelompok pengacau yang tak bisa tertib dalam menjalankan demokrasi di Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh :Muhammad Zaki )*

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan banyak perusahaan gulung tikar. Masyarakat pun mengapresasi RUU Cipta Kerja yang dianggap menjadi terobosan untuk menarik investasi dan memperluas kesempatan kerja.

Sulitnya mencari pekerjaan di tengah pandemi Covid-19 rupanya menjadi hal yang nyata nlowongan kerja memang menyusut. Hal ini terlihat dari jumlah iklan lowongan pada bulan Januari 2020 sempat mencapai 12.168, lalu turun menjadi 11,103 pada bulan Maret, 6.134 pada bulan akhir dan 3.726 iklan lowongan pada bulan Mei.

Jumlah perusahaan yang menawarkan lowongan kerja juga mengalami penurunan. BPS mencatat ada lebih dari 500 perusahaan yang menawarkan lowongan di jobs.id tiap bulannya hingga Maret 2020. Namun jumlahnya berkurang 50% menjadi 268 pada (April 2020) dan 207 (Mei 2020).

            Covid-19 juga telah menimbulkan ketidakpastian dan perlambatan ekonomi bagi dunia usaha sehingga berujung pada PHK, perumahan karyawan maupun penyerapan tenaga kerja dimana selama pandemi banyak sekolah dan universitas yang meluluskan anak didiknya.

            BPS juga mencatat jumlah pengangguran sudah mencapai 6,88 juta orang. Dengan tambahan 3,7 juta, oleh karena itu jumlah penganggur diperkirakan mencapai 10,58 juta orang.

            Kondisi ini sama buruknya pada angka pengangguran tahun 2007 yang sempat mencapai angka 10 juta orang dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 9,1 %. Belum lagi jika memperhitungkan pekerja informal dan mandiri.

            Persaingan antara pencari kerja yang semakin menjadi tentu tidak bisa dipungkiri, selain menghadapi limpahan tenaga kerja dari pengangguran, Kemnaker juga mencatat tiap tahunnya terdapat 2 juta tenaga kerja baru yang perlu diakomodir.

            Wakil Ketua Umum bidang ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia Bob Azam mengatakan sekitar 80% pelaku usaha terdampak Covid-19 dan dari jumlah itu mengalami gangguan hingga 40-50% bisnisnya. Salah satu dampaknya menurut Bob adalah perusahaan yang mengurangi bahkan menghentikan lowongan kerja.

            Masalah ini tentu saja bukan masalah yang kecil, dampak dari pengangguran pun sangat beragam, mulai dari penurunan kesejahteraan hingga peningkatan aksi kriminalitas. Oleh karena itu pemerintah haruslah turun tangan untuk merancang regulasi agar perusahaan dapat berjalan seperti sedia kala dan para angkatan kerja dapat terserap di dunia industri.      

            Pada tahun 2019 lalu, Pemerintah telah menyusun formulasi undang-undang yang disinyalir dapat mempercepat proses perizinan berusaha. Formulasi tersebut bernama Omnibus Law.

Perumusan omnibus law merupakan  PR yang cukup besar bagi Pemerintah. Efrektivitas omnibus law dalam mendongkrak aliran investasi tergantung dari seberapa cepat dan komprehensif penyatuan puluhan undang-undang tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap, Omnibus Law dapat memancing investor untuk terjun ke pasar modal. Hal tersebut didasari karena banyaknya insentif yang bisa menjadi stimulus bagi para investor di pasar modal nantinya.

Salah satu yang menjadi pilar penting dalam menggapai visi besar Indonesia Maju 2045 mendatang adalah memastikan berbagai langkah strategis  dalam penyiapan mendatangkan investasi ke Indonesia, hal ini diperlukan karena investasi sangat berperan dalam membuka lapangan kerja seluas-seluasnya.

Hal tersebut tentu menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menciptakan ekosistem yang mendukung berkembangnya iklim investasi yang kondusif.

            Apalagi Indonesia akan mengalami bonus demografi di masa depan. Artinya akan dibutuhkan lapangan pekerjaan guna mengakomodir pertumbuhan penduduk yang terjadi.

            Pakar Hukum UI Teddy Anggoro berharap, RUU Cipta Kerja yang juga dibahaw dalam Omnibus Law akan memudahkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk menjadi badan usaha. Karena menurutnya, undang-undang perseroan terbatas selama ini terbilang menyulitkan UMKM untuk berkembang.

            Teddy mengungkapkan, salah satu kemudahan UMKM menjadi badan usaha diatur dalam produk hukum tersebut adalah tidak diperlukan notaris. Selain itu, UMKM juga dapat menjadi badan usaha melalui satu orang.

            Lebih jauh, dirinya berpendapat bahwa tidak sedikit investor dan pengusaha yang membutuhkan kepastian hukum berusaha di dalam negeri setelah pandemi covid-19. Sehingga perbaikan regulasi melalui Omnibus Law Cipta Kerja masih bisa memberikan angin segar bagi iklim investasi yang selama ini membutuhkan regulasi yang berbelit-belit.

            Angkatan kerja baru dan freshgraduate tentu harus mendapatkan perhatian khusus selama pandemi. Harapan besar disahkannya Omnibus Law Cipta Kerja tentu ditunggu oleh para pencari kerja agar bisa mendapatkan kehidupan dan penghasilan yang layak.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia