Oleh : Danila Triwahyuni )*

Pemilihan kepala daerah langsung akan diadakan akhir tahun ini. Kali ini, coblosan diawasi dengan sangat ketat karena kita masih dalam masa pandemi covid-19. Jadi diharap tidak ada kegiatan pengumpulan massa seperti kampanye di lapangan, karena bisa menyebabkan klaster corona baru. Para calon pemimpin harus taat protokol kesehatan.

Pilkada tahun ini terasa istimewa karena diadakan saat masa pandemi covid-19. Selain harus berlangsung dengan jujur, adil, langsung, bebas, dan rahasia, pelaksanaan pemilihan kepala daerah harus sesuai dengan protokol kesehatan. Karena jangan sampai jumlah pasien corona terus bertambah selesai pemilihan kepala daerah.

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa ada potensi penularan virus covid-19 saat pemilhan kepala daerah, dan ketika ada yang melanggar protokol kesehatan, bisa langsung ditindak tegas. Selain Badan Pengawas Pemilu, maka Mentri Dalam Negri Tito Karnavian harus ikut mengawasi pelaksaanaan pilkada. Agar semua aman dan bebas corona.

Selain itu, polri harus tegas dalam mengontrol kedisiplinan masa pra pilkada agar benar-benar sesuai protokol kesehatan. Jokowi menambahkan, jangan sampai ada kerumunan orang saat pilkada. Jadi kita tidak bisa melakukan kampanye atau pendaftaran calon kepala daerah dengan didampingi banyak orang, seperti dulu. Karena melanggar aturan jaga jarak.

Selain mengawasi proses kampanye dan pendaftaran, maka Banwaslu yang dibantu oleh masyarakat juga turut mengatur agar proses pencoblosan sesuai dengan protokol kesehatan. Selain menghindarkan dari hukuman, jangan lupa tujuan utamanya, yakni mencegah klaster corona. Pemilih harus pakai masker dan mencuci tangan serta wajib jaga jarak, jadi waktu pencoblosan ditambah sehari.

Walau kerumunan massa dilarang, bukan berarti calon kepala daerah tak bisa berkampanye. Sekarang jamannya online, jadi kampanye bisa dilakukan lewat media sosial. Selain aman dari potensi penularan corona, kampanye jenis ini lebih hemat biaya. Karena tak membutuhkan panggung, sound system, dan pengisi acara yang jelas butuh bayaran.

Ketika ada yang melanggar peraturan dan tetap mendaftar sebagai calon kepala daerah dengan kawalan massa, maka ia bisa langsung ditindak. Ketika tak pakai masker dan ngotot berjalan berdesakan, harus bayar 250.000 rupiah. Bisa juga diberi hukuman tambahan dengan kerja sosial untuk bersih-bersih. Walau ia calon pemimpin, harus dihukum, agar memberi efek jera.

Hukuman jenis lain juga bisa diberikan kepada pelanggar protokol kesehatan saat pilkada. Misalnya dengan denda berupa 1 pot tanaman atau bunga. Jadi hukuman tak sekadar denda uang, namun bermanfaat bagi lingkungan. Setelah dihukum jangan malah menyiapkan lebih banyak pot tanaman, namun harus sadar dan menaati protokol kesehatan.

Alternatf lan adalah hukuman yang ekstrim yakni menyiapkan peti mati. Cara ini dilakukan d daerah Jakarta Timur, agar pelanggar protokol benar-benar kapok. Jadi para pelanggar saat pilkada harus masuk ke sebuah peti mati dan merenungkan kesalahannya. Setelah beberapa menit, ia baru boleh keluar lalu takut mengulangi keteledorannya. Peti lalu disemprot disinfektan.

Walau seorang calon kepala daerah bisa juga petahana, namun Banwaslu dan aparat harus bertindak tegas. Ketika ia melanggar protokol kesehatan, misalnya lalai tak pakai masker, harus tetap kena hukuman. Jadi menunjukkan bahwa ia adalah calon kepala daerah yang bertanggung jawab dan menerima resiko ketika lupa dan melanggar protokol kesehatan.

Pemilihan kepala daerah adalah fase kritis karena bisa memunculkan klaster corona baru, saat kampanye maupun pendaftaran. Banwaslu harus tegas dalam menegakkan peraturan. Walau yang salah adalah seorang tokoh terkenal di daerah itu, harus dhukum dan tidak pandang bulu. Semua ini agar masyarakat tetap disiplin menaati protokol kesehatan.

)* Penullisa adalah mahasiswa Universitas Pakuan Bogor

Oleh: Alfisyah Kumalasari )*

Regulasi yang tumpang tindih di Indonesia saat ini diyakini menjadi hambatan bagi peningkatan investasi. Masyarakat pun mendukung pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja yang diyakini mampu menyelesaikan hiper regulasi tersebut.

Pemerintah Indonesia memiliki Visi Indonesia Maju 2045 dengan target menjadi negara 5 besar kekuatan ekonomi dunia. Target ini tentu bukanlah target yang ringan dan perlu dimulai agar dapat tercapai.

Namun Indonesia saat ini masih memiliki banyak birokrasi dan regulasi yang dinilai berbelit-belit, sehingga hal ini menyurutkan minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Atas dasar itulah, upaya deregulasi dan debirokrasi perlu dilakukan. Banyak peraturan perundang-undangan hendak dipangkas, dirubah, bahkan bila perlu membuat aroma baru dimana belum ada UU sebelumnya melalui satu UU sekaligus yang dipopulerkan dengan nama Omnibus Law.

Menurut Edbert Gani selaku peneliti CSIS Departemen Politik dan Perubahan Sosial, mengataan omnibus law adalah sebuah konsep hukum. Peraturan ini dibuat untuk menyasar sebuah isu besar dan punya kemungkinan untuk mencabut atau mengubah beberapa UU. Membuat UU yang sekiranya bisa mengambil alih beberapa peraturan terdahulu. Langsung dijadikan dalam satu paket UU. Negara-negara asing lain juga sering melakukan hal semacam ini.

Itu artinya, omnibus law merupakan metode atau konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum. Banyaknya UU yang tumpang tindih di Indonesia ini yang coba diselesaikan melalui Omnibus Law.

Perlu kita ketahui bahwa omnibus law bukanlah barang lama. Pemerintah Indonesia juga sempat melontarkan gagasan ini kepada publik pada tahun 2017. Kemudian, pada September 2019 Pemerintah dan DPR RI gagal mengesahkan ragam RUU dan revisi UU, termasuk RUU Pertanahan setelah menuai gelombang protes dari masyarakat luas. 1 bulan kemudian, Omnibus law mulai intensif disuarakan oleh pemerintah.

Untuk mengejar pemulihan dan terget ekonomi, Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), mengatakan Indonesia tidak boleh memiliki hambata regulasi. Karena itu, semua RUU penting dan mendesak harus segera disahkan.

Dirinya juga menambahkan pemerintah saat ini mengundangkan sejumlah aturan yang sifatnya darurat selama penanggulangan pandemi virus corona. Sejak 16 April 2020 lalu, sudah ada 9 peraturan yang diterbitkan oleh Presiden mulai dari tingkatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, sampai Instruksi Presiden.

Jumlah ini belum ditambah peraturan dan keputusan di tingkat menteri, lembaga dan pemerintah daerah. Sayangnya tindakan tersebut hanya bersifat sementara, sedangkan kondisi normal baru maupun pemulihan ekonomi membutuhkan regulasi yang bersifat jangka panjang.

Serupa dengan pernyataan Sekretaris Fraksi Partai NasDem Saan Mustofa. Dirinya meminta pemerintah untuk segera memulihkan kondisi ekonomi nasional pascapandemi covid-19 berakhir. Salah satu upayanya adalah dengan mempecepat pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.

Kita tentu sepakat bahwa pasca pandemi covid-19 berakhir, tentu perlu adanya pemulihan yang dilakukan baik oleh DPR maupun pemerintah.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan bahwa Kehadiran RUU Omnibus Law Cipta Kerja adalah sesuatu yang sangat penting untuk meningkatkan investasi di dalam negeri.

Dirinya melihat Omnibus Law yang masih dikebut pembahasannya di tengah upaya meperintah melaksanakan program pemulihan ekonomi, haruslah mendapatkan dukungan.

Perry mengatakan, Omnibus Law ini adalah bukti komitmen Presiden Jokowi. Selain mempermudah dan membuat iklim investasi Indonesia ramah terhadap investor, hal ini juga mempercepat reformasi struktural.

Salah satu harapan dari pemberlakuan RUU Omnibus Law Cipta ke depan adalah investasi di Indonesia akan lebih mudah dan tentunya lebih cepat berkembang. Hal ini tentu akan menjadi angin segar bagi para angkatan kerja untuk menghilangkan status pengangguran.

Pada kesempatan berbeda, Ketua Himpunan Konsultan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (HKHKI) Ike Farida mengatakan, Ombnibus Law Cipta Kerja dapat membawa angin segar bagi buruh dengan adanya ketentuan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP).

Manfaat yang bisa didapat dari JKP ini meliputi pelatihan dan sertifikasi, uang tunai, serta fasilitas penempatan.

Oleh karena itu, regulasi ini tentu menjadi penting untuk tetap diupayakan oleh pemerintah dan DPR, jika ada yang menganggap bahwa Omnibus Law tidak penting, tentu saja harus disampaikan kepada DPR dengan cara yang baik, dimana letak tidak pentingnya omnibus law.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini