Aksi unjuk rasa damai yang dilakukan oleh Gerakan Masyarakat Maros (Gemar) Menolak gerakan dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Aksi unjuk rasa tersebut digelar di lampu merah patung kuda jl. Poros Maros-Makassar Kecamatan Turikale Kabupaten Maros. Koordinator Gemar, Amar Ma’ruf, mengatakan bahwa kelompknya tegas menolak KAMI, karena gerakan tersebut mengarah pada makar.

“Kebebasan dan sistem demokrasi telah dijadikan alat bagi kelompok tertentu, seperti Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) untuk merongrong legitimasi Pemerintah, bahkan menciptakan keretakan dalam kehidupan sosial dan memperbesar ruang konflik di tengah masyarakat,” ujar Amar.

Padahal, lanjut Amar, persoalan penting yang harus menjadi perhatian masyarakat adalah mencari solusi agar penanganan Covid-19 dapat maksimal. Namun yang terjadi, katanya, malah ada kelompok-kelompok yang berusaha membangun pesimistis terhadap upaya Pemerintah.

“Kondisi Indonesia saat ini yg tengah berjuang melawan pandemi Covid-19, justru oleh oknum tertentu dijadikan momentum untuk mewacanakan kegagalan pemerintah yang sama sekali tidak beralasan,” tegasnya.

Tidak hanya Gemar saja yang melakukan aksi penolakan. Komunitas Pemuda dan Mahasiswa Sumatera Selatan juga menggelar aksi penolakan KAMI di Monumen Perjuangan Rakyat (Monpera) Palembang.

Koordinator Aksi Dodi Hari mengatakan, wilayah Sumsel ini terkenal dengan “Zero Konflik”. Dengan kehadiran KAMI di Sumsel ini, dia menilai akan membuat kegaduhan di Sumsel. Sehingga hal tersebut tidak diinginkannya.

“KAMI hanya akan membuat kegaduhan dan mengancam persatuan. Selain itu khawatir akan merusak konstitusi di Indonesia,” kata Dodi.

Untuk itu, Dodi berharap tidak ada rekan-rekan mahasiswa dan pelajar yang ikut dalam deklarasi KAMI di Sumsel tersebut. Pemuda Sumsel diharapkan bersatu menjaga bangsa agar tidak dipecah belah oleh kelompok kepentingan yang mengancam bansa. “Pemuda Sumsel tetap satu, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, (NKRI),” tutupnya. (NA)

Oleh : Rebecca Marian )*

Otonomi khusus di Papua akan dilanjutkan tahun 2021. Masyarakat di bumi cendrawasih mendukung progam ini karena banyak kemajuan berkat kucuran dana otsus. Anggaran otsus tak hanya digunakan untuk membangun infrastruktur, tapi juga pendidikan khususnya di bidang kewirausahan. Agar makin banyak pengusaha di tanah Papua.

Suatu daerah bisa maju jika infrastrukturnya memadai dan keadaan ekonomi masyarakatnya berkecukupan. Kemajuan ini yang dikejar oleh Papua. Untuk itu, maka pemerintah membuat program otonomi khusus mulai tahun 2001 dan akan diperpanjang lagi tahun depan. Otsus sangat penting karena ada dana hingga 94 trilyun rupiah untuk membangun Papua.

Dana otsus tidak hanya digunakan untuk membangun jembatan dan jalan raya, namun ada alokasi 25% untuk pendidikan. Anggaran itu tak hanya digunakan untuk membantu sekolah, namun digunakan juga untuk pelatihan kewirausahaan. Sehingga putra papua yang telah jadi sarjana tak hanya bercita-cita jadi pegawai, namun bisa jadi pengusaha sukses.

Menurut Direktur Public Policy Institute Sujono HS, anggaran otsus di bidang pendidikan bisa jadi peluang untuk mendapatkan keterampilan sesuai bakat yang dimiliki. Jadi uang itu tak hanya digunakan untuk pendidikan formal, namun dipakai untuk biaya pelatihan bisnis. Misalnya seminar tentang marketing online, branding produk, cara jadi pedagang profesional, dll.

Selain itu, anggaran otsus juga bisa digunakan untuk membuat pelatihan untuk memproduksi barang dan membuatnya jadi layak jual. Misalnya cara membuat telur asin, pengolahan sagu, dan lain-lain. Papua memiliki potensi sumber daya alam yang bisa diolah, misalnya umbi-umbian yang diolah jadi keripik. Jadi bisa dijual lebih mahal.

Setelah diajari cara memproduksi, para pemuda dilatih pula untuk memasarkannya. Baik dengan membuat brosur, spanduk, atau marketing via media sosial dan website. Setelah pelatihan, mereka bisa memproduksi sendiri sekaligus menjual dagangannya, dan mendapat keuntungan yang layak.

Jadi alangkah baiknya Pemda Provinsi Papua dan Papua Barat untuk fokus juga pada pendidikan vokasi dan kewirausahaan, dengan menggunakan dana otonomi khusus. Karena otsus tak hanya bertujuan untuk memajukan Papua di bidang fisik, namun juga sumber daya manusia. Pemuda Papua bertambah cerdas dan cerdik dalam berwirausaha berkat pelatihan bisnis.

Billy Mambrasar, salah satu putra Papua yang jadi staf khusus Presiden Jokowi menyatakan bahwa sekarang sudah saatnya anak muda di bumi cendrawasih untuk membuktikan potensi diri, terutama di bidang bisnis. Papua bisa sejahtera dan maju dengan menggerakkan sektor usaha. Contohnya Jonathan Warninussy, seorang pengusaha muda yang sukses.

Mengapa harus jadi pengusaha? Karena jika putra Papua jadi wirausahawan, akan lebih bebas dalam membantu kemajuan tanah kelahirannya. Ia punya lebih banyak uang dari hasil bisnisnya. Seorang pengusaha juga punya banyak relasi, jadi bisa menarik investor untuk ikut membangun bumi cendrawasih. Papua jadi lebih modern dan maju berkat investasi tersebut.

Selain itu, jika lebih banyak pengusaha di Papua, akan membantu mengurangi pengangguran. Karena perusahaan mereka bisa menyerap banyak tenaga kerja. Di bumi cendrawasih rakyatnya akan lebih maju karena semua memiliki pekerjaan. Kucuran dana otsus memiliki efek domino yang positif dan terbukti memakmurkan masyarakat Papua.

Mindset dari para putra Papua bisa berubah. Dari yang awalnya kuliah di Jawa (dengan dana otonomi khusus) dan setelah lulus melamar jadi pegawai negri sipil atau pegawai BUMN, berubah cita-cita jadi pengusaha. Karena kekuatan seorang pebisnis akan bisa mengubah bumi cendrawasih menjadi kawasan yang lebih modern.

Oleh karena itu, otonomi khusus wajib dilanjutkan di Papua. Karena uang yang diberikan pemerintah pusat sangat berguna untuk kemajuan di sana. Pemuda Papua bisa kuliah tinggi dan diarahkan jadi pengusaha. Mereka bisa ikut membangun daerahnya dan juga mengurangi angka pengangguran.

)* Penulis adalah mahasiswi Papua tinggal di Jakarta

Oleh : Ahmad Kurniawan )*

Koalisi aksi menyelamatkan Indonesia (KAMI) ditolak mentah-mentah oleh masyarakat, karena dianggap memecah-belah bangsa. Buktinya, banyak demo yang melarang deklarasi KAMI di berbagai daerah. Mereka menganggap organisasi itu hanya mengadu rakyat dengan pemerintah dan merusak persatuan Indonesia.

Ketika KAMI berdiri, masyarakat mengira akan ada harapan baru dari anggotanya yang merupakan tokoh senior. Namun mereka terpaksa menelan kekecewaan karena dalam deklarasi hanya ada cercaan terhadap pemerintah. Keberadaan KAMI dianggap hanya sebagai panggung agar anggotanya bisa mejeng dan disorot kembali oleh wartawan.

Masyarakat jadi menolak KAMI karena alih-alih mendamaikan situasi Indonesia yang sempat agak kacau karena pandemi covid-19, malah membuat kobaran api kebencian terhadap pemerintah. Mereka berjanji akan menyelamatkan Indonesia, tapi malah memecah-belah bangsa. Dengan cara membacakan 8 tuntutan kepada pemerintah dan menghasut rakyat.

Politisi Ferdinand Hutahean menyatakan bahwa KAMI tak sadar bahwa memecah dan mencerai-beraikan antar warga negara Indonesia. Anggotanya juga korban ego politik kelompok dan pribadi.  KAMI juga memperalat kebebasan berserikat. Dalam artian, mereka bicara seenaknya tapi beralasan sekarang era reformasi yang penuh kebebasan berpendapat.

Dalam tuntutan KAMI poin kedua, pemerintah dituntut agar mengatasi pandemi covid-19 dengan sungguh-sungguh. Hal ini bisa diartikan, sekarang tim satgas dan pemerintah tak serius dalam mengatasi keganasan corona. Masyarakat jadi malas menaati peraturan  atas hasutan ini, karena menurut persepsi mereka, pemerintah sudah lepas tangan.

Padahal realitanya, pemerintah sangat perhatian kepada pasien corona sampai menggratiskan biayanya. Rapid test pun sering dilakukan agar para OTG bisa langsung dirawat di Rumah Sakit. Namun sayangnya rakyat yang sudah terprovokasi langsung memaki pemerintah. Saat ada rakyat yang pro pemerintah, mereka jadi berseteru dengan pihak yang kontra.

KAMI juga menuduh saat ini terjadi resesi ekonomi di Indonesia. Poin ini membuat masyarakat bisa panik dan memborong sembako dan bahan makanan lain, karena mengira negeri ini  dalam kondisi kritis. Di pasar, masyarakat bisa bertengkar karena rebutan beras dan minyak. Rusak sudah perdamaian di Indonesia. Semua ini gara-gara tingkah KAMI.

Tuduhan resesi ini juga bisa membuat sebagian orang ingin minggat secepatnya dari Indonesia, karena takut akan terjadi kekacauan seperti saat krisis 1998 yang lalu. Mereka berlomba-lomba memesan tiket ke luar negeri. Mencari negara yang mau menerima kunjungan WNI. Hal ini membuat efek domino negatif, karena harga tiket naik karena jadi rebutan.

Para anggota KAMI juga menuntut pemerintah agar memproritaskan pengusaha lokal daripada asing. Hal ini jadi kontroversi, karena penanaman modal adalah hal biasa. Bahkan sudah ada sejak zaman orde baru. Tuduhan ini sangat aneh, karena indikator kemajuan suatu negara adalah dari banyaknya proyek investasi asing.

Para pengusaha lokal yang memiliki kerja sama dengan pengusaha asing, bisa berseteru dengan pengusaha pribumi yang kukuh memakai modal sendiri. Urusan bisnis jadi terseret arus politik, karena ada satu pihak yang pro KAMI sementara yang lain tidak. Padahal daripada bertengkar, lebih baik berinovasi dengan membuat produk baru.

Oleh karena itu, jangan mudah tersulut oleh provokasi KAMI, karena hanya bisa mengoceh tak jelas dan membuat kekacauan di masyarakat. Tuduhan pada tuntutan KAMI bisa memicu kericuhan. Tak ada lagi kedamaian di Indonesia, karena semua orang lebih senang bertengkar daripada bekerja.

Sadarlah wahai dedengkot KAMI, jangan buat negara ini kacau-balau. Boleh mengkritik pemerintah tapi jangan memfitnah. Masyarakat bisa terpengaruh dan memicu kekacauan. Karena terbagi jadi dua kubu, dan mereka ada yang membela KAMI sementara yang lain kukuh membela pemerintah.

)* Penulis aktif dalam Gerakan Mahasiswa Jakarta