JAKARTA – Sejumlah petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menuntut Pemerintah dan KPU untuk menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Mereka merasa bahwa jika dipaksakan, maka akan meningkatkan potensi penyebaran Covid-19. Presidium KAMI, Din Syamsuddin bahkan menilai bahwa jika tetap melanjutkan pelaksanaan pesta demokrasi ini, merupakan bentuk kediktatoran konstitusional.

Padahal, lanjut Din Syamsuddin, pelaksanaan Pilkada mendapat penolakan dari berbagai organisasi masyarakat. “Aspirasi masyarakat yang disuarakan oleh sejumlah kelompok masyarakat untuk menunda Pilkada merupakan bentuk keprihatinan terhadap penyebaran virus Covid-19 yang masih tinggi,” ujar Din Syamsuddin. Dia menyayangkan suara kemanusiaan itu diabaikan dan tidak didengar Pemerintah maupun DPR.

Deklarator KAMI, Gatot Nurmantyo, pun juga ikut berkomentar. Dia mengatakan seharusnya Pemerintah dan KPU peka terhadap kondisi krisis mengingat pandemi Covid-19 hingga saat ini tak kunjung reda. Selain berpotensi menimbulkan klaster Pilkada, gelaran pesta demokrasi itu dinilai KAMI juga dapat menunjukan bahwa Presiden Joko Widodo melanggar janjinya.

“Presiden Jokowi akan melanggar janjinya jika tetap melaksanakan Pilkada, sebab sebelumnya berjanji akan mengutamakan kesehatan daripada urusan lainnya, seperti ekonomi dan politik,” ujar Gatot Nurmantyo.

Merespon pernyataan petinggi KAMI, politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean buru-buru mengkritik sikap koalisi itu. Ia menilai pernyataan KAMI kontraproduktif dengan sikap yang diperlihatkan koalisi itu didepan publik. Sebab diketahui bahwa KAMI kerap melakukan kegiatan yang melibatkan banyak orang, seperti saat deklarasi.

“Ormas ini desak pemerintah tunda Pilkada, tapi ormas ini selalu membuat kerumunan disetiap acaranya. Saya sudah bilang, menjadi orang jujur itu memang sulit, tapi setidaknya untuk tidak jadi munafik masih lebih mudah. Jadi tolong jangan munafik sebagai manusia,” ujar Ferdinand melalui cuitannya dalam akun twitter pribadinya. (AG).

Penyebaran pandemi Covid-19 di Indonesia terus bertambah. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menangani dan menekan penyebaran Covid-19 demi melindungi dan menjamin keselamatan setiap warga negara. Namun, agar upaya pemerintah bisa berhasil, maka diperlukan kerjasama dan dukngan dari seluruh lapisan masyarakat dan daerah hingga ke level paling bawah.

Dalam rangka mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan mengeduksi cara melawan pandemi tersebut, komunitas Generasi Literasi Terbit (GESIT) akan menggelar bincang online Podcast dengan tema “Peran Warganet Mendukung Upaya Pemerintah Dalam Menyukseskan Penanganan Pandemi Covid-19” pada Kamis (24/9).

Kegiatan bincang online podcats ini menghadirkan beberapa narasumber yang berkompeten diantaranya Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP Benny Susetyo, Ketua GESIT Anggara Purissta dan dipandu oleh Blogger Jakarta Mutiaradha Syaifitri.

Ketua Generasi Literasi Terbit (GESIT) Anggara menegaskan komitmen penuh mendukung perubahan perilaku masyarakat demi mencegah COVID-19 dan mendukung segala upaya pemerintah dalam rangka melawan penyebaran Covid-19 di tengah masyarakat.

“Warganet dan Komunitas GESIT mendukung upaya untuk perubahan perilaku masyarakat lewat berbagai upaya dan program yang dilakukan pemerintah demi suksesnya penanganan pandemi Covid-19” kata Anggara.

Sebelum menyelenggarakan Bincang Online Podcast, Komunitas GESIT juga telah melakukan penyebaran aksi konten positip dan kreatif di media sosial dan lini media publik lainnya dalam rangka meliterasi masyarakat dan warganet khususnya agar disiplin jalankan protokol kesehatan.

Komunitas GESIT juga mengajak warganet dan kaum milenial berpartisipasi aktif dalam melakukan edukasi dan menerapkan protokol kesehatan kepada masyarakat luas guna melawan penyebaran Covid-19.

“Masyarakat harus tetap menggalakkan hidup bersih dan sehat untuk mencegah penularan COVID-19. Dengan mendukung arahan dan kebijakan pemerintah dengan baik dan benar, maka masyarakat juga turut berpartisipasi dalam upaya menghentikan penyebaran Covid-19” tambah Anggara.

Diharapkan dari hasil diskusi podcast agar masyarakat bergotong royong dan bersama-sama menyerukan agar lini media sosial tidak memproduksi opini atas dasar informasi hoaks dan konten negatif seputar upaya pemerintah menangani penyebaran Covid-19 demi suksesnya penanganan pandemi Covid-19 menuju Indonesia yang sehat dan kuat.

Oleh : Zakaria )*

Omnibus Law Cipta Kerja didesain oleh pemerintah, tidak hanya untuk pekerja tapi juga pengusaha UMKM. Mereka diutamakan karena 90% pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM. Ada beberapa pasal yang menguntungkan mereka, dan membuat perizinan usaha makin mudah dan cepat.

Saat ini pengusaha UMKM diuji karena daya beli masyarakat agak menurun. Mereka berusaha keras untuk mempertahankan bisnisnya walau kita masih berada dalam pandemi covid-19. Memang benar ungkapan kalau membuka bisnis itu mudah tapi mempertahankannya susah. Pengusaha UMKM mencoba berinovasi agar bisnisnya tetap menghasilkan.

Untuk membantu para pengusaha UMKM maka pemerintah merancang draft Omnibus Law Cipta Kerja. Undang-undang ini memiliki beberapa klaster yang menguntungkan mereka, di antaranya investasi dan kemudahan berusaha. Akan ada perubahan aturan tentang perizinan, investasi, dan tenaga kerja. Pebisnis UMKM akan menjalankan usahanya dengan lebih ringan.

Salah satu bagian dari Omnibus Law yang menguntungkan UMKM adalah pasal 99. Izin usaha UMKM diberi intensif berupa keringanan atau bahkan tak ada biaya. Pengusaha kecil yang ingin melegalkan bisnisnya bisa semangat karena tidak lagi takut akan mahalnya biaya. Pemerintah paham bahwa mereka masih memiliki modal kecil sehingga biaya perizinan juga bisa digratiskan.

Dengan memilik izin resmi, maka UMKM bsa tercatat dalam database Kementrian Koperasi dan UKM. Manfaatnya adalah jika ada bantuan akan langsung diberikan ke rekening masing-masing. Selain itu, jika akan meminjam tambahan modal kepada Bank, akan dipermudah prosesnya, karena bisnis UMKM tersebut dianggap valid dan identitas usahanya jelas.

Ada pula Pasal 103 dalam Omnibus Law Cpta Kerja yang berisi ‘pemerintah memfaslitasi tersedianya layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi usaha mikro dan kecil’. Pendampingan hukum sangat penting karena masih ada pelaku UMKM yang awam dengan hal ini. Misalnya saat mereka tersandung kasus hak cipta produk, langsung dbantu oleh pemerintah.

Sementara dalam pasal 102 berisi ‘pemerintah mengalokasikan penggunaan Dana Alokasi Khusus untuk mendanai kegiatan pemberdayaan dan pengembangan UMKM. Aturan ini bagus karena ada pebisnis UMKM yang sudah lama jualan tapi tak tahu strategi pemasaran dan manajerialnya. Jadi, pemerintah akan memberi pendampingan melalui seminar gratis.

Seminar ini biasanya diadakan oleh Dinas Koperasi dan UKM. Dalam acara pendampingan, diajarkan tidak hanya cara membuat produk untuk dijual, namun juga memolesnya agar bernilai tinggi. Misalnya kemasan dibuat eksklusif, anti bocor, dan diberi stiker label lengkap dengan tulisan kontak HP. Jadi calon pembeli akan langsung menghubungi nomor itu.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyatakan bahwa omnibus law cipta kerja akan memudahkan UMKM untuk berkembang, karena ada klaster kemudahan berusaha. Juga membuat mereka maju karena ada investasi yang lebih didorong untuk masuk ke Indonesia. Pengusaha UMKM juga boleh meminta keringanan pengupahan kepada pekerjanya.

Klaster investasi memang jadi poin penting dalam omnibus law cipta kerja karena investor diperbolehkan menanam modal dengan izin yang lebih longgar. Mereka bisa membesarkan usaha UMKM dengan penyuntikan dana segar, dan membagi hasilnya. Terlebih, investor juga didorong untuk mentransfer ilmu pengetahuan. Pengusaha UMKM jadi makin cerdan dan lihai berbisnis.

Jika UMKM terus dibantu pemerintah maka mereka bisa survive dan memperbesar bisnisnya. Kondisi keuangan Indonesia akan membaik karena tak ada lagi pengusaha yang merugi, dan mereka malah menaikkan daya beli. Kita bisa selamat dari ancaman krisis keuangan atau resesi.

Omnibus law cipta kerja terbukti membantu masyarakat, khususnya pengusaha UMKM. Karena mereka diberi bantuan, mula dari pendanaan hingga pendampingan. Sehingga uang modal yang diberi akan terus diputar dalam bisnis dan pengusaha UMKM bisa berjualan dengan teknik marketing kekinian.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor