Dalam tatanan kehidupan dengan adaptasi berbagai kebiasaan baru yang masih bergulir ditengah pandemi Covid-19 ini, kondisi perekonmian tanah air mulai bergeliat. Dengan berbagai kebijakan Pemerintah yang telah digelontorkan tersebut misalnya dukungan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional pascapandemi Covid-19.

Dalam menghadapi krisis multidimensi akibat pandemi Covid-19 ini, tidak hanya pemerintah, tetapi partisipasi aktif dari berbagai pihak juga dibutuhkan. Dalam hal ini kontribusi dari media dan masyarakat.
“Peran media dalam mendukung pemulihan ekonomi adalah bagaimana bertahan dengan seminimal mungkin mendorong semangat optimisme secara bersama-sama bahwa kita bisa keluar dari iklim ketidakpastian. Contohnya adalah dengan tidak merumahkan karyawan, tidak memotong gaji wartawan dan perangkatnya. Karena dengan demikian secara ekonomi telah berperan,” ujar Ketua Umum Asosiasi Media (AMSI), Wenseslaus Manggut dalam webinar secara virtual yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FIA- Universitas Jakarta dengan tema ‘ Peran Media, Masayrakat Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi’, Kamis (24/9/2020).
Dikatakanya meski secara bisnis dan ekonomi, pendapatan media mengalami penurunan namun dalam produktivitas bekerja wartawan justru meningkat. Hal ini dalam rangka menyampaikan informasi kepada masyarakat apa yang sudah dilakukan pemerintah dalam pemulihan ekonomi.
Dijelaskan Wens, dengan berbagai kebijakan seperti stimulus ekonomi yang dilakukan Pemerintah, diharapkan ekonomi masyarakat dapat lebih meningkat. Tentunya dengan sejumlah kritik melalui pemberitaan yang berimbang dan tidak menyudutkan adalah peran lainnya.
Ditempat yang sama Dr. Tedy Dirhamsyah mengatakan dukungan masyarakat yang harus dilakukan ditengah pandemi tidak lain adalah mentaati protokol kesehatan yang diarahkan Pemerintah. Membatasi segala bentuk aktivitas diluar rumah yang tidak penting.
“Selain itu adalah bagaimana kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah dalam penanganan, pencegahan Covid-19 adalah mendukung sesuai dengan perannya masing-masing,” ujar Tedy. []

Akhir-akhir ini penyebaran Covid-19 semakin meluas, termasuk di Indonesia, per-22 September 2020, jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia sejumlah 257.000. Hal tersebut lantaran pemahaman masyarakat tentang tatanan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dan kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan masih rendah di kalangan masyarakat, sehingga Pemerintah lakukan beebagai upaya salahsatunya menerbitkan Inpres No. 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Atas dasar itu, komunitas Generasi Literasi Terbit (GESIT) mengadakan live Podcast pada Kamis (24/9), ajak masyarakat mendukung upaya pemerintah menangani pandemi Covid-19 agar semakin disiplin menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam Podcast tersebut, Ketua GESIT Anggara Purissta yang menjadi narasumber menuturkan peran warganet dalam mendukung kesuksesan penanganan pandemi Covid-19 oleh pemerintah.

“Warganet bisa mengoptimalkan kontribusi sebagai pemberi edukasi literasi positif di dunia maya guna meningkatkan kesadaran serta partisipasi semua kalangan masyarakat untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan dan mendukung upaya pemerintah menangani penyebaran Covid-19” ujar Anggara.

Sementara itu, Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP Benny Susetyo berujar bahwa kondisi pandemi COVID-19 menjadi tantangan berat bagi pemerintah, sehingga berbagai kebijakan baru harus ditempuh dan kita dukung.

“Peran warganet dan masyarakat di masa sulit ini diperlukan untuk mendukung program dan kebijakan pemerintah, terutama program-program pemulihan ekonomi dan kesehatan nasional,” kata Benny.

Benny menambahkan bahwa pandemi Covid-19 belum berakhir dan mengajak seluruh masyarakat untuk terus displin menerapkan ptotokol kesehatan.

Lebih lanjut, Blogger Jakarta Mutiaradha Syaifitri mengajak seluruh elemen pegiat media sosial dan konten kreator agar mendukung program-program penanganan pandemi Covid-19 salahsatunya lewat karya dan kreatifitas.

“Dengan pembuatan dan penyebaran berbagai konten narasi positif di media sosial dalam bentuk tulisan artikel dan design grafis/meme serta video masyarakat seputar protokol kesehatan demi mendukung upaya pemerintah menangani penyebaran Covid-19, mari kita semua bersinergi, “kata Mutiaradha.

Diketahui sebelum jalannya Podcast, warganet yang tergabung dalam komunitas GESIT juga melaksanakan penyebaran konten positif di media sosial demi mendukung upaya penanganan pandemi Covid-19 oleh pemerintah serta melawan konten-konten hoaks demi terwujudnya masyarakat yang sehat dan tetap produktif.

Setelah bincang online Podcast berlangsung, dilanjutkan dengan pembacaan deklarasi warganet bersama komunitas Pegiat Media Sosial sebagai komitmen masyarakat mendukung upaya pemerintah menangani pandemi Covid-19. Adapun beberapa poin deklarasi tersebut sebagai berikut,

Pertama, Siap menjaga Persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Dan Undang – Undang Dasar 1945 Serta Kebhinekaan.

Kedua, Siap berperan dan mendukung upaya pemerintah menangani kasus Covid-19 dengan melakukan edukasi informasi valid di media publik agar terciptanya disiplin protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari.

Ketiga , Siap bergotong royong melawan hoaks dan konten negatif seputar era adaptasi kebiasaan baru dengan memproduksi konten-konten yang menumbuhkan optmisme demi kesuksesan Pemeritah menangani pandemi Covid-19.()

JAKARTA – Sejumlah petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menuntut Pemerintah dan KPU untuk menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Mereka merasa bahwa jika dipaksakan, maka akan meningkatkan potensi penyebaran Covid-19. Presidium KAMI, Din Syamsuddin bahkan menilai bahwa jika tetap melanjutkan pelaksanaan pesta demokrasi ini, merupakan bentuk kediktatoran konstitusional.

Padahal, lanjut Din Syamsuddin, pelaksanaan Pilkada mendapat penolakan dari berbagai organisasi masyarakat. “Aspirasi masyarakat yang disuarakan oleh sejumlah kelompok masyarakat untuk menunda Pilkada merupakan bentuk keprihatinan terhadap penyebaran virus Covid-19 yang masih tinggi,” ujar Din Syamsuddin. Dia menyayangkan suara kemanusiaan itu diabaikan dan tidak didengar Pemerintah maupun DPR.

Deklarator KAMI, Gatot Nurmantyo, pun juga ikut berkomentar. Dia mengatakan seharusnya Pemerintah dan KPU peka terhadap kondisi krisis mengingat pandemi Covid-19 hingga saat ini tak kunjung reda. Selain berpotensi menimbulkan klaster Pilkada, gelaran pesta demokrasi itu dinilai KAMI juga dapat menunjukan bahwa Presiden Joko Widodo melanggar janjinya.

“Presiden Jokowi akan melanggar janjinya jika tetap melaksanakan Pilkada, sebab sebelumnya berjanji akan mengutamakan kesehatan daripada urusan lainnya, seperti ekonomi dan politik,” ujar Gatot Nurmantyo.

Merespon pernyataan petinggi KAMI, politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean buru-buru mengkritik sikap koalisi itu. Ia menilai pernyataan KAMI kontraproduktif dengan sikap yang diperlihatkan koalisi itu didepan publik. Sebab diketahui bahwa KAMI kerap melakukan kegiatan yang melibatkan banyak orang, seperti saat deklarasi.

“Ormas ini desak pemerintah tunda Pilkada, tapi ormas ini selalu membuat kerumunan disetiap acaranya. Saya sudah bilang, menjadi orang jujur itu memang sulit, tapi setidaknya untuk tidak jadi munafik masih lebih mudah. Jadi tolong jangan munafik sebagai manusia,” ujar Ferdinand melalui cuitannya dalam akun twitter pribadinya. (AG).

Penyebaran pandemi Covid-19 di Indonesia terus bertambah. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menangani dan menekan penyebaran Covid-19 demi melindungi dan menjamin keselamatan setiap warga negara. Namun, agar upaya pemerintah bisa berhasil, maka diperlukan kerjasama dan dukngan dari seluruh lapisan masyarakat dan daerah hingga ke level paling bawah.

Dalam rangka mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan mengeduksi cara melawan pandemi tersebut, komunitas Generasi Literasi Terbit (GESIT) akan menggelar bincang online Podcast dengan tema “Peran Warganet Mendukung Upaya Pemerintah Dalam Menyukseskan Penanganan Pandemi Covid-19” pada Kamis (24/9).

Kegiatan bincang online podcats ini menghadirkan beberapa narasumber yang berkompeten diantaranya Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP Benny Susetyo, Ketua GESIT Anggara Purissta dan dipandu oleh Blogger Jakarta Mutiaradha Syaifitri.

Ketua Generasi Literasi Terbit (GESIT) Anggara menegaskan komitmen penuh mendukung perubahan perilaku masyarakat demi mencegah COVID-19 dan mendukung segala upaya pemerintah dalam rangka melawan penyebaran Covid-19 di tengah masyarakat.

“Warganet dan Komunitas GESIT mendukung upaya untuk perubahan perilaku masyarakat lewat berbagai upaya dan program yang dilakukan pemerintah demi suksesnya penanganan pandemi Covid-19” kata Anggara.

Sebelum menyelenggarakan Bincang Online Podcast, Komunitas GESIT juga telah melakukan penyebaran aksi konten positip dan kreatif di media sosial dan lini media publik lainnya dalam rangka meliterasi masyarakat dan warganet khususnya agar disiplin jalankan protokol kesehatan.

Komunitas GESIT juga mengajak warganet dan kaum milenial berpartisipasi aktif dalam melakukan edukasi dan menerapkan protokol kesehatan kepada masyarakat luas guna melawan penyebaran Covid-19.

“Masyarakat harus tetap menggalakkan hidup bersih dan sehat untuk mencegah penularan COVID-19. Dengan mendukung arahan dan kebijakan pemerintah dengan baik dan benar, maka masyarakat juga turut berpartisipasi dalam upaya menghentikan penyebaran Covid-19” tambah Anggara.

Diharapkan dari hasil diskusi podcast agar masyarakat bergotong royong dan bersama-sama menyerukan agar lini media sosial tidak memproduksi opini atas dasar informasi hoaks dan konten negatif seputar upaya pemerintah menangani penyebaran Covid-19 demi suksesnya penanganan pandemi Covid-19 menuju Indonesia yang sehat dan kuat.

Oleh : Zakaria )*

Omnibus Law Cipta Kerja didesain oleh pemerintah, tidak hanya untuk pekerja tapi juga pengusaha UMKM. Mereka diutamakan karena 90% pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM. Ada beberapa pasal yang menguntungkan mereka, dan membuat perizinan usaha makin mudah dan cepat.

Saat ini pengusaha UMKM diuji karena daya beli masyarakat agak menurun. Mereka berusaha keras untuk mempertahankan bisnisnya walau kita masih berada dalam pandemi covid-19. Memang benar ungkapan kalau membuka bisnis itu mudah tapi mempertahankannya susah. Pengusaha UMKM mencoba berinovasi agar bisnisnya tetap menghasilkan.

Untuk membantu para pengusaha UMKM maka pemerintah merancang draft Omnibus Law Cipta Kerja. Undang-undang ini memiliki beberapa klaster yang menguntungkan mereka, di antaranya investasi dan kemudahan berusaha. Akan ada perubahan aturan tentang perizinan, investasi, dan tenaga kerja. Pebisnis UMKM akan menjalankan usahanya dengan lebih ringan.

Salah satu bagian dari Omnibus Law yang menguntungkan UMKM adalah pasal 99. Izin usaha UMKM diberi intensif berupa keringanan atau bahkan tak ada biaya. Pengusaha kecil yang ingin melegalkan bisnisnya bisa semangat karena tidak lagi takut akan mahalnya biaya. Pemerintah paham bahwa mereka masih memiliki modal kecil sehingga biaya perizinan juga bisa digratiskan.

Dengan memilik izin resmi, maka UMKM bsa tercatat dalam database Kementrian Koperasi dan UKM. Manfaatnya adalah jika ada bantuan akan langsung diberikan ke rekening masing-masing. Selain itu, jika akan meminjam tambahan modal kepada Bank, akan dipermudah prosesnya, karena bisnis UMKM tersebut dianggap valid dan identitas usahanya jelas.

Ada pula Pasal 103 dalam Omnibus Law Cpta Kerja yang berisi ‘pemerintah memfaslitasi tersedianya layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi usaha mikro dan kecil’. Pendampingan hukum sangat penting karena masih ada pelaku UMKM yang awam dengan hal ini. Misalnya saat mereka tersandung kasus hak cipta produk, langsung dbantu oleh pemerintah.

Sementara dalam pasal 102 berisi ‘pemerintah mengalokasikan penggunaan Dana Alokasi Khusus untuk mendanai kegiatan pemberdayaan dan pengembangan UMKM. Aturan ini bagus karena ada pebisnis UMKM yang sudah lama jualan tapi tak tahu strategi pemasaran dan manajerialnya. Jadi, pemerintah akan memberi pendampingan melalui seminar gratis.

Seminar ini biasanya diadakan oleh Dinas Koperasi dan UKM. Dalam acara pendampingan, diajarkan tidak hanya cara membuat produk untuk dijual, namun juga memolesnya agar bernilai tinggi. Misalnya kemasan dibuat eksklusif, anti bocor, dan diberi stiker label lengkap dengan tulisan kontak HP. Jadi calon pembeli akan langsung menghubungi nomor itu.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyatakan bahwa omnibus law cipta kerja akan memudahkan UMKM untuk berkembang, karena ada klaster kemudahan berusaha. Juga membuat mereka maju karena ada investasi yang lebih didorong untuk masuk ke Indonesia. Pengusaha UMKM juga boleh meminta keringanan pengupahan kepada pekerjanya.

Klaster investasi memang jadi poin penting dalam omnibus law cipta kerja karena investor diperbolehkan menanam modal dengan izin yang lebih longgar. Mereka bisa membesarkan usaha UMKM dengan penyuntikan dana segar, dan membagi hasilnya. Terlebih, investor juga didorong untuk mentransfer ilmu pengetahuan. Pengusaha UMKM jadi makin cerdan dan lihai berbisnis.

Jika UMKM terus dibantu pemerintah maka mereka bisa survive dan memperbesar bisnisnya. Kondisi keuangan Indonesia akan membaik karena tak ada lagi pengusaha yang merugi, dan mereka malah menaikkan daya beli. Kita bisa selamat dari ancaman krisis keuangan atau resesi.

Omnibus law cipta kerja terbukti membantu masyarakat, khususnya pengusaha UMKM. Karena mereka diberi bantuan, mula dari pendanaan hingga pendampingan. Sehingga uang modal yang diberi akan terus diputar dalam bisnis dan pengusaha UMKM bisa berjualan dengan teknik marketing kekinian.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Berbagai tokoh publik menilai kehadiran Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) tidak akan memunculkan perubahan yang signifikan karena narasi perjuangan yang disuarakan tidak jelas. Hal itu juga menjadi alasan sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi unjuk rasa menolak kelompok yang diinisiasi oleh Din Syamsuddin itu.

Para organisasi kepemudaan di Nusa Tenggara Barat yang tergabung di dalam Aliansi Pemuda dan Mahasiswa NTB (PM NTB) Bersatu melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Bank Indonesia (BI) Mataram, menolak manuver Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang ingin mendeklarasikan diri di wilayah mereka.

Koordinator Lapangan PM NTB, Isnaini, mengatakan langkah KAMI yang ingin melakukan deklarasi di tengah situasi pandemi COVID-19 sangat kontraproduktif dengan upaya pencegahan penyebaran virus tersebut. “Sampai saat ini bangsa Indonesia masih mencari cara agar Covid-19 tidak meluas penyebarannya, akan tetapi malah KAMI justru melakukan deklarasi. Inikan sangat kontraproduktif,” ujar Isnaini.

Bahkan menurut Isnaini, kehadiran KAMI juga menjadi sumbangsih dari kegaduhan masyarakat. Atas dasar itu, ia dan sejumlah masyarakat menolak hadirnya KAMI di Indonesia, terutama di Nusa Tenggara Barat. “Mahasiswa dan Pemuda NTB siap bersatu menolak deklarasi KAMI karena hanya akan mengundang kegaduhan di tengah-tengah masyarakat NTB,” tegasnya.

Tidak hanya di NTB, warga Kota Tasikmalaya juga ikut menolak berbagai konspirasi dan manuver KAMI. Ratusan orang yang tergabung dalam Paguyuban Warga Tasikmalaya Bersatu turun ke jalan melakukan aksi penolakan. Mereka menggelar aksinya di kawasan Taman Makam Pahlawan Karoeng, Jalan Sutisna Senjaya Empangsari, Kec. Tawang, Tasikmalaya, Jawa Barat.

Koordinator aksi, Sugiyanto menyatakan, unjuk rasa dilatarbelakangi kekhawatiran warga karena deklarasi KAMI ini dilakukan di masa pandemi covid-19. Tak cuma itu, alasan penolakan yang tak kalah penting yaitu deklarasi KAMI di Tasikmalaya berpotensi memecah belah keutuhan warga Kota Tasikmalaya.

“Gerakan KAMI yang menggelar deklarasi di sejumlah daerah ini bukan lagi gerakan moral tapi politik. Bahkan gerakan politik KAMI sudah terindikasi makar, karena terus mendiskreditkan Pemerintahan yang sah. Bahkan mereka terus memprovokasi rakyat untuk melawan Pemerintah,” kata Sugiyanto.

Untuk itu, Sugiyanto, mengajak seluruh elemen bangsa untuk menolak berbagai macam provokasi dan penggiring opini yang dilakukan oleh KAMI. Hal itu agar persatuan dan kesatuan bangsa tidak mudah terpecah sehingga menyebabkan konflik baru di masyarakat. (GR)

JAKARTA – Pemerintah Indonesia sedang gencar melakukan upaya-upaya dalam rangka penanganan dan penanggulangan pandemi Covid-19 beserta dampak-dampaknya.

Pandemi Covid-19 bukan hanya mempengaruhi kesehatan masyarakat, akan tetapi juga berbagai sektor lainnya dimana ekonomi menjadi sektor yang paling merasakan dampak dari pandemi tersebut.

Era Adaptasi Kebiasaan Baru merupakan salah satu cara untuk kembali membangkitkan roda perekonomian rakyat. Artinya, tetap bisa produktif bekerja dengan mematuhi protokol kesehatan agar tidak menjadi bagian dari rantai penyebaran Covid-19.

Pemulihan ekonomi harus menjadi salah satu prioritas, selain kesehatan, untuk membangkitkan kembali semangat dan optimisme rakyat bahwa pandemi ini dapat diatasi.

Untuk itu, perlu adanya sinergitas dan kerjasama antar seluruh elemen masyarakat, termasuk kalangan media, dalam mendukung pemulihan ekonomi di Indonesia.

Dalam rangka turut mendukung pemulihan ekonomi di era Adapatasi Kebiasaan Baru (AKB), Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Administras (FIA) Universitas Jakarta (Unija) akan menggelar diskusi dalam bentuk Zoom Meeting dengan tema ‘PERAN MEDIA, MASYARAKAT DUKUNG PEMULIHAN EKONOMI’.

Acara tersebut akan digelar pada Kamis, 24 September 2020 Pukul 13.00 – 14.00, dengan menghadirkan narasumber dari Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Bapak Wensislaus Manggut dan Wakil Dekan III FIA Unija, Bapak Sahal Mubarak.

Mari bersatu mendukung pemulihan ekonomi di Indonesia dan tetap optimis lawan Covid-19 dengan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. (AAA)

JAKARTA – Aksi-aksi penolakan terhadap gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) terus berlangsung di berbagai daerah. Umumnya, mereka menilai bahwa koalisi itu tidak semestinya muncul ditengah penanggulangan pandemi Covid-19, sebab cenderung akan menghambat upaya-upaya Pemerintah dalam menghadapi pandemi. Hal itu karena berbagai pernyataan yang disampaikan tokoh-tokoh KAMI hanya untuk kepentingan menyerang Pemerintah.

Maka dari itu, sejumlah masyarakat yang tergabung didalam Katong Peduli Indonesia Nusa Tenggara Timur (NTT), melakukan aksi unjuk rasa menolak kemunculan KAMI di Taman Nostalgia (Tamnos), Kota Kupang. Koordinator aksi, Florianus Sambi Dede, mengatakan kemunculan gerakan sekelompok orang yang menamakan diri KAMI ini menimbulkan kegaduhan politik, yang tentunya memecah belah masyarakat dalam pilihan dan kelompok.

“Hal ini dapat kita lihat fenomena deklarasi Kelompok KAMI, baik pasca Deklarasi KAMI di Jakarta maupun deklarasi KAMI dibeberapa daerah yang memunculkan polemik dan reaksi dari berbagai pihak,” ujar Florianus Sambi Dede.

Kata dia, ditengah pandemi Covid- 19 yang terus memakan korban ini seharusnya menjadi momentum menyatukan semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama agar Negara secepatnya kembali pulih.

Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Masyarakat Sejahtera (PERMATERA), Satria Wahab mengatakan, KAMI adalah gerakan yang notabene menyimpang dari nilai-nilai Pancasila dan tidak bersifat nasionalis sehingga condong untuk memecah belah bangsa.

“Hal ini pun juga berdasarkan pandangan serta penilaian masyarakat bahwa gerakan-gerakan kelompok KAMI ini cenderung bersikap politik dengan tujuan mendelegitimasi Pemerintah, dimana situasi tersebut berbanding terbalik dengan narasi gerakan moral yang disampaikan saat deklarasi,” kata Satria.

Maka, PERMATERA menolak dengan keras seluruh rencana kegiatan yang dilakukan oleh kelompok KAMI, karena hanya akan menjadikan pemecah belah bangsa. (GC)

Aksi unjuk rasa damai yang dilakukan oleh Gerakan Masyarakat Maros (Gemar) Menolak gerakan dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Aksi unjuk rasa tersebut digelar di lampu merah patung kuda jl. Poros Maros-Makassar Kecamatan Turikale Kabupaten Maros. Koordinator Gemar, Amar Ma’ruf, mengatakan bahwa kelompknya tegas menolak KAMI, karena gerakan tersebut mengarah pada makar.

“Kebebasan dan sistem demokrasi telah dijadikan alat bagi kelompok tertentu, seperti Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) untuk merongrong legitimasi Pemerintah, bahkan menciptakan keretakan dalam kehidupan sosial dan memperbesar ruang konflik di tengah masyarakat,” ujar Amar.

Padahal, lanjut Amar, persoalan penting yang harus menjadi perhatian masyarakat adalah mencari solusi agar penanganan Covid-19 dapat maksimal. Namun yang terjadi, katanya, malah ada kelompok-kelompok yang berusaha membangun pesimistis terhadap upaya Pemerintah.

“Kondisi Indonesia saat ini yg tengah berjuang melawan pandemi Covid-19, justru oleh oknum tertentu dijadikan momentum untuk mewacanakan kegagalan pemerintah yang sama sekali tidak beralasan,” tegasnya.

Tidak hanya Gemar saja yang melakukan aksi penolakan. Komunitas Pemuda dan Mahasiswa Sumatera Selatan juga menggelar aksi penolakan KAMI di Monumen Perjuangan Rakyat (Monpera) Palembang.

Koordinator Aksi Dodi Hari mengatakan, wilayah Sumsel ini terkenal dengan “Zero Konflik”. Dengan kehadiran KAMI di Sumsel ini, dia menilai akan membuat kegaduhan di Sumsel. Sehingga hal tersebut tidak diinginkannya.

“KAMI hanya akan membuat kegaduhan dan mengancam persatuan. Selain itu khawatir akan merusak konstitusi di Indonesia,” kata Dodi.

Untuk itu, Dodi berharap tidak ada rekan-rekan mahasiswa dan pelajar yang ikut dalam deklarasi KAMI di Sumsel tersebut. Pemuda Sumsel diharapkan bersatu menjaga bangsa agar tidak dipecah belah oleh kelompok kepentingan yang mengancam bansa. “Pemuda Sumsel tetap satu, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, (NKRI),” tutupnya. (NA)

Oleh : Rebecca Marian )*

Otonomi khusus di Papua akan dilanjutkan tahun 2021. Masyarakat di bumi cendrawasih mendukung progam ini karena banyak kemajuan berkat kucuran dana otsus. Anggaran otsus tak hanya digunakan untuk membangun infrastruktur, tapi juga pendidikan khususnya di bidang kewirausahan. Agar makin banyak pengusaha di tanah Papua.

Suatu daerah bisa maju jika infrastrukturnya memadai dan keadaan ekonomi masyarakatnya berkecukupan. Kemajuan ini yang dikejar oleh Papua. Untuk itu, maka pemerintah membuat program otonomi khusus mulai tahun 2001 dan akan diperpanjang lagi tahun depan. Otsus sangat penting karena ada dana hingga 94 trilyun rupiah untuk membangun Papua.

Dana otsus tidak hanya digunakan untuk membangun jembatan dan jalan raya, namun ada alokasi 25% untuk pendidikan. Anggaran itu tak hanya digunakan untuk membantu sekolah, namun digunakan juga untuk pelatihan kewirausahaan. Sehingga putra papua yang telah jadi sarjana tak hanya bercita-cita jadi pegawai, namun bisa jadi pengusaha sukses.

Menurut Direktur Public Policy Institute Sujono HS, anggaran otsus di bidang pendidikan bisa jadi peluang untuk mendapatkan keterampilan sesuai bakat yang dimiliki. Jadi uang itu tak hanya digunakan untuk pendidikan formal, namun dipakai untuk biaya pelatihan bisnis. Misalnya seminar tentang marketing online, branding produk, cara jadi pedagang profesional, dll.

Selain itu, anggaran otsus juga bisa digunakan untuk membuat pelatihan untuk memproduksi barang dan membuatnya jadi layak jual. Misalnya cara membuat telur asin, pengolahan sagu, dan lain-lain. Papua memiliki potensi sumber daya alam yang bisa diolah, misalnya umbi-umbian yang diolah jadi keripik. Jadi bisa dijual lebih mahal.

Setelah diajari cara memproduksi, para pemuda dilatih pula untuk memasarkannya. Baik dengan membuat brosur, spanduk, atau marketing via media sosial dan website. Setelah pelatihan, mereka bisa memproduksi sendiri sekaligus menjual dagangannya, dan mendapat keuntungan yang layak.

Jadi alangkah baiknya Pemda Provinsi Papua dan Papua Barat untuk fokus juga pada pendidikan vokasi dan kewirausahaan, dengan menggunakan dana otonomi khusus. Karena otsus tak hanya bertujuan untuk memajukan Papua di bidang fisik, namun juga sumber daya manusia. Pemuda Papua bertambah cerdas dan cerdik dalam berwirausaha berkat pelatihan bisnis.

Billy Mambrasar, salah satu putra Papua yang jadi staf khusus Presiden Jokowi menyatakan bahwa sekarang sudah saatnya anak muda di bumi cendrawasih untuk membuktikan potensi diri, terutama di bidang bisnis. Papua bisa sejahtera dan maju dengan menggerakkan sektor usaha. Contohnya Jonathan Warninussy, seorang pengusaha muda yang sukses.

Mengapa harus jadi pengusaha? Karena jika putra Papua jadi wirausahawan, akan lebih bebas dalam membantu kemajuan tanah kelahirannya. Ia punya lebih banyak uang dari hasil bisnisnya. Seorang pengusaha juga punya banyak relasi, jadi bisa menarik investor untuk ikut membangun bumi cendrawasih. Papua jadi lebih modern dan maju berkat investasi tersebut.

Selain itu, jika lebih banyak pengusaha di Papua, akan membantu mengurangi pengangguran. Karena perusahaan mereka bisa menyerap banyak tenaga kerja. Di bumi cendrawasih rakyatnya akan lebih maju karena semua memiliki pekerjaan. Kucuran dana otsus memiliki efek domino yang positif dan terbukti memakmurkan masyarakat Papua.

Mindset dari para putra Papua bisa berubah. Dari yang awalnya kuliah di Jawa (dengan dana otonomi khusus) dan setelah lulus melamar jadi pegawai negri sipil atau pegawai BUMN, berubah cita-cita jadi pengusaha. Karena kekuatan seorang pebisnis akan bisa mengubah bumi cendrawasih menjadi kawasan yang lebih modern.

Oleh karena itu, otonomi khusus wajib dilanjutkan di Papua. Karena uang yang diberikan pemerintah pusat sangat berguna untuk kemajuan di sana. Pemuda Papua bisa kuliah tinggi dan diarahkan jadi pengusaha. Mereka bisa ikut membangun daerahnya dan juga mengurangi angka pengangguran.

)* Penulis adalah mahasiswi Papua tinggal di Jakarta