Berbagai elemen masyarakat di berbagai daerah terus mengkritik manuver yang dilakukan oleh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Mereka menilai kehadiran koalisi Din Syamsuddin cs ini hanya akan menimbulkan permasalahan baru disaat semua elemen bangsa fokus dalam penanganan Covid-19. Sehingga banyak masyarakat yang menilai KAMI memanfaatkan situasi untuk kepentingan politik saja.

Kali ini, kegiatan KAMI mendapat penolakan LSM Gibas Cinta Damai yang menilai acara tersebut dapat memicu kegaduhan dan merusak situasi Kabupaten Karawang.

“Apalagi sekarang kita dalam tahapan kampanye Pilkada. Tolong hargai peraturan pemerintah tentang Covid-19, jangan sampai acara KAMI yang niatnya baik akhirnya menciptakan klaster baru habis acara tersebut,” ujar pengurus Gibas Karawang, Sahroni Karembong. Dengan alasan tersebut, tegas Roni sapaan akrabnya, pihaknya menolak adanya berbagai kegiatan KAMI di Kabupaten Karawang, khususnya di Rengasdengklok.

Sementara itu, Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Mataram, Hamidi, mengatakan wajar saja jika masyarakat mempertanyakan manuver dan strategi KAMI, sebab koalisi ini mirip dengan upaya makar yang ingin merebut kekuasaan.

“KAMI lahir ditengah kondisi negeri sedang bersama saling merangkul untuk melawan Covid-19. Tentu munculnya KAMI ditengah ancaman covid-19 menjadi pertanyaan besar bagi anak Negeri. Saya melihat KAMI serupa dengan gerakan makar dan ingin menjatuhkan pemerintah yang sah secara konstitusional. Hal tersebut menjadi ancaman baru bagi negara kesatuan republik Indonesia. Melihat ancaman ditengah masyarakat maka kami menolak deklarasi KAMI di NTB dengan beberapa alasan. KAMI merupakan gerakan yang mengancam keberlangsungan NKRI dan dapat memecah belah persatuan umat,” ungkap ketua DEMA UIN Mataram ini.

Selain itu, tambahnya, Deklarasi KAMI ditengah pandemik akan mengakibatkan ancaman cluster baru Covid-19, padahal pemerintah NTB sedang giat melawan covid-19. Hamidi juga mengatakan bahwa alasannya menolak KAMI yakni kesadaran sebagai pemuda untuk menjaga keutuhan NKRI.

“Sebagai pemuda yang sadar akan pentingnya keutuhan NKRI siap melawan gerakan yang mengancam keberlangsungan negara sesuai aman yang tertuang dalam pancasila dan UUD 1945,” tandasnya.

Oleh : Made Raditya )*

Lumbung Pangan Nasional merupakan bukti keseriusan pemerintah pusat dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional maupun daerah, hingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

            Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, menyatakan dirinya mendukung penuh proyek pengembangan lumbung pangan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat di Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas.

            Sugianto mengatakan, dirinya siap menyukseskan pengembangan proyek tersebut, diantaranya melalui berbagai pembangunan sarana dan prasarana penunjang yang dibutuhkan.

            Dirinya berjanji, akan meningkatkan pembangunan jalan di daerah tersebut berupa pengaspalan. Tujuannya adalah untuk menunjang pengembangan ketahanan pangan nasional yakni food estate, sekaligus mempermudah warga dalam melakukan berbagai aktifitas.

            Hal ini tentu merupakan bentuk nyata dukungan pemerintah provinsi kepada pemerintah pusat maupun masyarakat dalam mewujudkan pengembangan ketahanan pangan.

            Pengembangan food estate juga diyakini dapat memberikan banyak manfaat pada berbagai sektor, tak hanya pertanian, peternakan maupun perkebunan, namun juga terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan infrastruktur.

            Pada kesempatan berbeda, Ketua Komisi V DPR, Lazarus menyatakan, pihaknya mendukung penuh langkah Pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amin yang ingi memaksimalkan produk pangan nasional di tengah pandemi Covid-19 lewat pengembangan produksi di bekas lahan gambut di Kalimantan Tengah.

            Dijelaskan oleh Lazarus, laham gambut itu adalah aset nasional yang pengerjaannya sudah dimulai sejak era Soeharto, dan selama ini masyarakat juga sudah menanaminya dimana padi dapat tumbuh baik dan berproduksi, walaupun hasilnya kurang maksimal.

            Satu hal yang komisi V ingatkan adalah agar Kementerian Pertanian agar benar-benar terlibat dalam memastikan bagaimana supaya lahan ini menjadi produktif dan maksimal. Begitu pula dengan pelibatan Kementerian Pertahanan, Komisi V melihat bahwa jika ada tenaga yang bisa dikerahkan untuk membantunya, maka hal tersebut tentu saja positif.

            Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menjelaskan Pemerintah sedang menyiapkan lumbung pangan di Kalimantan Tengah.

            Rencananya, proyek tersebut bakal dikerjakan di atas lahan seluas 165 ribu hektare, meski luas lahan potensial adalah sekitar 295.000 hektare.

            Ia juga menjelaskan, awalnya terdapat tiga alternatif wilayah pengembangannya. Yakni Merauke Papua, Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah. Akhirnya dipilihlah Kalimantan Tengah di eks lahan gambut. Tetapi lahan ini dipilih yang tidak ada gambutnya, yakni berupa lahan aluvial.

            Basuki menyatakan, kementeriannya tidak sendirian dalam mengerjakan proyek tersebut, Kementerian Pertahanan bahkan dilibatkan karena sektor pangan termasuk sektor pertahanan non militer. Lalu menyertakan BUMN yang akan mengolah 165 ribu hektare.  

            Pada kesempatan berbeda, Tim Ahli Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin, Nurdin Tampubolon mendukung program food estate atau lumbung pangan baru pemerintah pusat.

            Dukungan ini disampaikan Nurdin saat menggelar silaturahmi dengan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo di Kantor Kementan RI, Jalan Harsono RM, Ragunan, Jakarta Selatan.

            Menurut Nurdin, program tersebut harus didukung oleh semua pihak karena memiliki masa depan pertanian yang jauh lebih baik. Dukungan ini misalnya didorong korporasi dan masyarakat sekitar Kalimantan Tengah atau pihak terkait lainnya.

            Untuk menyukseskan rencana ini, Nurgin berharap adanya sinergi antara pemerintah dengan seluruh pemangku kepentingan. Sehingga tujuan utama dari rencana Presiden Jokowi tersebut dapat tercapai maksimal.

            Pihak Kementerian Pertanian juga mendorong pengembangan pertanian terpadu (integrated farming) guna mengukung upaya memerintah dalam mewujudkan lumbung pangan.

            Pola integrated farming ini merupakan pengelolaan pertanian terpadu, dimana dalam satu hamparan dibudidayakan banyak komoditas seperti padi, sayur, ayam, lele, sapi dan komoditas pangan lainnya.

            Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebutkan bahwa Indonesia memerlukan lumbung pangan baru sebagai cadangan logistik untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis pangan.

            Pengembangan lumbung pangan baru di luar pulau Jawa saat ini tengah daam proses pengerjaan dan diharapkan bisa  menjadi sumber cadangan logistik nasional untuk mencegah kekurangan pasokan pangan dalam negeri.

            Cadangan logistik tersebut juga digunakan untuk mengantisipasi krisis pangan sebagaimana yang diperingatkan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO).

            Langkah ini pun patut kita dukung, karena dengan pengembangan lumbung pangan baru tersebut, diharapkan cadangan pangan nasional nantinya dapat terpenuhi dan dikelola dengan manajemen yang baik hingga dapat diekspor ke luar negeri.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Dodik Prasetyo )*

Ketika pandemi masih belum selesai, maka masyarakat bisa membantu pemerintah dengan lebih disiplin. Baik dalam mematuhi protokol kesehatan, menjaga imunitas, maupun taat pada prosedur sebelum bepergian dengan kendaraan umum. Jika semua orang disiplin, maka pasien akan berkurang dan corona segera hilang.

Tanggal 30 september 2020 ada rekor positif yang tercetak dalam sejarah. Di seluruh Indonesia, sebanyak 4.510 pasien covid-19 sembuh dalam sehari. Sehingga menambah jumlah kesembuhan menjadi 214.947 orang. Angka kematian hanya 3% sedangkan angka kesembuhan mencapai 74,89 persen.

Kenaikan jumlah pasien yang sembuh tentu membawa angin segar karena kita optimis pandemi covid-19 akan cepat berakhir. Sudah berbulan-bulan terjadi masa kritis corona dan sekarang waktunya untuk bangkit lagi. Seluruh warga negara Indonesia diharap membantu pemerintah untuk ikut mensukseskan program mengatasi efek corona yang dibuat pemerintah.

Salah satu kunci keberhasilan dalam mengatasi pasien covid adalah kedisiplinan. Seseorang yang terindikasi kena corona dari hasil rapid test akan menghadapinya dengan tenang dan mau dibawa untuk dites swab, karena hasilnya lebih akurat. Jika hasilnya positif, ia mau dirawat di Rumah Sakit. Kalaupun dokter memutuskan isolasi mandiri, ia disiplin minum obat dan istirahat.

Selain disiplin dalam menaati anjuran dokter, seorang pasien yang awalnya adalah OTG lalu menghubungi tim satgas covid agar melakukan tracing. Karena bisa jadi ia berkontak dengan banyak orang, jadi mereka berstatus ODP. Mereka wajib dites rapid atau swab agar tahu tertular atau tidak. Jadi penularan corona bisa lekas diatasi berkat kerja sama banyak orang saat tracing.

Kedisiplinan juga perlu dilakukan untuk pencegahan corona. Karena kita tentu tahu, mencegah lebih baik daripada mengobati. Protokol kesehatan bukan sekadar jargon, tapi harus dijalankan. Jadi, tiap orang selalu ingat untuk cuci tangan atau memakai hand sanitizer. Juga memakai masker kain, jaga jarak, dan menjaga imunitas tubuh serta higienitas rumah.

Permasalahan masker kadang menjengkelkan karena ketika ada yang memakainya, malah ditertawakan. Penurunan kedisiplinan ini berbahaya karena bisa menyebabkan klaster corona baru. Jika sanksi sosial saat razia masker kurang efektif, maka bisa jadi ada ancaman denda dengan nominal yang lebih banyak. Masyarakat akan berpikir ulang ketika malas pakai masker.

Sebaiknya pihak pemerintah daerah kembali mengadakan pembagian masker gratis kepada masyarakat. Tentu dengan menaati protokol, jadi tidak berdesakan. Namun petugas yang memberikan ke rumah masing-masing. Masyarakat akan sadar bahwa masker sangat penting. Menurut Dokter Reisa, efektivitas pemakaian masker baru terjadi saat minimal 70% orang memakainya.

Begitu juga dengan aturan physical distancing. Kedisiplinan dalam menjaga jarak sangat diperlukan, karena menurut Dokter Wiku (juru bicara tim satgas covid-19), physical distancing bisa menurunkan resiko kena corona hingga 78%. Acara seperti pernikahan boleh dilakukan, asal maksimal mengundang 30 orang. Peribadatan boleh dilakukan asal menjaga jarak.

Jika tidak ada kedisiplinan maka lama-lama bisa wassalam alias makin banyak kematian akibat corona. Orang yang kurang disiplin jangan hanya dimarahi dan didenda, namun mereka bisa diketuk hatinya dengan dipertontonkan video pasien corona yang kesakitan. Dengan begitu, mereka akan kapok dan kembali disiplin memakai masker dan menaati protokol kesehatan

Mari kita bantu pemerintah agar pandemi covid-19 lekas berakhir. Dengan menjaga kedisiplinan dalam hidup sehat, higienitas, dan selalu menaati protokol kesehatan. Tahan diri dan jangan pergi jika ada undangan yang berpotensi menimbulkan keramaian. Jika ada acara yang menarik massa, maka hubungi tim satgas agar mereka menegurnya.

Berdisiplin tidak melelahkan, jika kita tekun menjalaninya. Jangan pernah lelah untuk mengingatkan orang lain untuk memakai masker. Semoga kita semua sehat setelah disiplin menjaga imunitas dan menaati protokol kesehatan.

)* Penulis aktif dalam Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh : Ihsan Purnama)*

Perubahan standar gaji dari upah minimum kota jadi upah minimum provinsi pada draft Omnibus Law membuat banyak pekerja gusar. Tentu saja mereka takut nominalnya akan berkurang. Namun seharusnya buruh tak perlu khawatir. Karena gaji dijamin tak akan dikurangi. Malah pekerja dengan masa kerja di atas setahun, wajib digaji di atas UMP.

Permasalahan gaji selalu jadi bahan pembicaraan banyak orang, karena uang adalah penggerak dapur agar tetap mengepul. Untuk menstandarkan gaji pegawai, maka pemerintah membuat Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang mengatur bayaran pekerja, minimal UMP. Upah minimum provinsi ditentukan oleh Gubernur.

Perubahan nama UMK jadi UMP bukanlah kabar buruk, namun justru berita baik. UMP membuat penghitungannya tak memusingkan, karena nominalnya sama dalam 1 provinsi. Jadi saat akan menaikkan UMP, bisa lebih cepat karena jumlahnya sama. Para pekerja di kota yang bersebelahan, misalnya Malang dan Blitar tidak akan iri karena upahnya berbeda.

Namun sayang ada yang salah paham dengan perubahan ini. KSPI menentang pergantian UMK jadi UMP, dan berprasangka buruk bahwa nominalnya akan berkurang. Bahkan bisa hanya setengah dari gaji sebelumnya. Padahal penetapan UMP tentu dibuat dengan banyak pertimbangan, seperti harga sembako pada provinsi itu. Jadi tidak mungkin jumlahnya berkurang.

Pengaturan UMP dalam draft RUU Cipta Kerja tertera dalam pasal 88C. Di ayat 2 disebutkan bahwa Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman. Menurut Kepala Disnakertrans Jabar Ferry Sofwan Arif, jaring pengaman berarti mencegah ada pekerja yang dibayar tidak sesuai dengan UMP. Karena kenyataannya banyak buruh kecil yang gajinya juga kecil.

Kita harus menyambut baik omnibus law RUU Cipta Kerja karena menghindarkan terjadinya penindasan seperti itu. Seorang pegawai tidak boleh bekerja lebih dari 8 jam, kecuali jika lembur. Ia juga diberi gaji layak minimal UMP. Saat omnibus law RUU Cipta Kerja diresmikan, maka kecurangan akan diusut dan dihapus dengan tuntas.

Jaring pengaman juga berarti bahwa UMP adalah gaji minimal. Jadi wajar jika ada pegawai yang nominal gajinya di atas UMP, karena masa kerjanya jauh lebih lama dengan pegawai baru. Karena sesuai dengan Undang-undang tenaga kerja, hanya pegawai yang baru bekerja selama 1-11 bulan yang menerima bayaran sesuai UMP.

Pegawai lama dihormati dengan gaji di atas UMP karena selain sudah setia bekerja kepada perusahaan selama bertahun-tahun, ia memiliki lebih banyak pengalaman. Beban kerjanya juga lebih berat daripada pegawai baru. Jadi wajar jika gaji yang diterima di atas upah minimum provinsi.

Jadi, para pegawai dan serikat pekerja tidak usah khawatir dengan perubahan UMK jadi UMP. Karena malah menguntungkan mereka dengan nominal gaji yang lebih tinggi. Mereka tidak usah mengadakan mogok kerja karena malah rugi sendiri. Begitu pula dengan unjuk rasa, tidak usah dilakukan lagi. Karena malah dikhawatirkan membentuk klaster corona baru.

Pemerintah berusaha adil dengan membuat omnibus law yang terdiri dari 11 bagian, yang menguntungkan semua pihak. Mulai dari pengusaha hingga pekerja diuntungkan oleh RUU ini. Para pegawai mendapat gaji minimal UMP, serta ada bonus tahunan dari perusahaan. Di masa pandemi ini, memegang gaji plus bonus tentu adalah sebuah kesyukuran.

Omnibus Law RUU Cipta Kerja bukanlah undang-undang yang mengeksploitasi para buruh. Karena kenyataannya mereka malah digaji dengan nominal di atas upah minimum provinsi. Dengan gaji yang di atas standar, diharapkan kehidupan para pegawai jadi jauh lebih baik. mari kita dukung omnibus law RUU Cipta Kerja karena untungkan pekerja.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Tangerang