Oleh : Rebecca Marian )*

Pemerintah memberikan sinyalemen untuk terus melanjutkan pembangunan di Papua. Rakyat Papua pun menantikan keberlanjutan Otsus Papua tersebut karena telah memberikan banyak manfaat bag kemajuan daerah.

Pemerintah pusat memberikan dukungan kepada masyarakat dengan adanya undang-undang nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri R. Gani Muhammad dalam sidang pengujian Perkara Nomor 41/PUU-XVI/2019. Perkara yang dimohonkan oleh Krisman Dedi Awi Janul Fonataba dan Darius Nawipa digelar pada Oktober 2019 lalu DI ruang Sidang Pleno MK.

Dalam keterangannya mewakili Pemerintah, UU Otsus Papua ini merupakan bagian dukungan Pemerintah pusat dalam rangka memanfaatkan perangkat demokrasi yang tersedia dalam negara modern seperti parpol, pemilu dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat agar berbagai aspirasi yang dimiliki dapat disalurkan secara baik dan memiliki legalitas yang kuat dan efektif demi tercapainya kehidupan berdemokrasi.

Otonomi khusus Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi Papua dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka NKRI. Menurut Gani, kewenangan yang lebih luas berarti pula tanggung jawab yang lebih besar.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Kasubdit Provinsi Papua dan Papua Barat Ditjen Otda Budi Arwan menyanggah anggapan tentang kegagalan otsus di Papua. Budi menyebut jika semua yang sudah diupayakan, otsus sudah sangat membantu hanya saja kurang tersosialisasikan dengan baik.

Budi mengatakan, tidak fair jika hal tersebut dibilang gagal, permasalahannya itu ada pada kurangnya sosialisasi dari pemda itu sendiri sehingga menimbulkan missed komunikasi di masyarakat.

Ia menuturkan, bahwa otsus bukanlah sekadar bagi-bagi akses politik, bukan pula sekadar bagi-bagi uang ke daerah, tetapi juga terdapat program-program membangun daerah.

Salah satu tokoh adat atau ondoafi kampung Yoka, Kota Jayapura Titus Mebri mengklaim bahwa implementasi UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) di Provinsi Papua tidak sepenuhnya gagal sebagaimana yang digaungkan oleh segelintir orang.

Meski ada sebagian pihak yang menilai bahwa selama ini otsus gagal, namun banyak bukti bahwa otsus berhasil merubah kesejahteraan masyarakat secara perlahan.

Menurutnya, melalui Otsus pembangunan di tanah Papua menjadi sangatlah pesat, adanya pemekaran daerah hingga memperpendek rentang kendali pemerintahan dan membuat orang-orang Papua yang ada di kampung-kampoung bisa mengenyam pendidikan baik bagi pendidikan dasar hingga ke perguruan tinggi.

Termasuk pelayanan kesehatan, dengan hadirnya sejumlah petugas kesehatan di kampung-kampung dan banyak anak-anak Papua yang kini menjadi tenaga medis, perawat hingga dokter.

Untuk itu, Titus meminta agar semua pihak saling bergandengan tangan guna mendukung keberlanjutan Otsus yang belakangan disebut otsus jilid II di Papua.

Titus mengatakan, jika tidak ada Otsus dan hanya berharap pada APBD serta APBN, Papua ini akan banyak tertinggal dengan daerah lain di Indonesia. Hal tersebut dinilai dari segi dana, sementara dari segi keberpihakan pun akan tertinggal.

Mengenai Otsus yang sedang berlaku, Titus menyarankan untuk dilakukan evaluasi kekurangan dan kelebihan, sehingga nantinya keberlanjutan Otsus bisa lebih maksimal dan bisa membuat orang Papua semakin maju dan tidak termarjinalkan.

Keberadaan otsus Papua bisa menjadi jalan tengah untuk memperkuat integrasi Papua sekaligus jembatan untuk merajut perdamaian dan membangun kesejahteraan di Bumi Cenderawasih. Dengan adanya otsus tersebut, tentu menunjukkan komitmen pemerintah RI untuk pembangunan Papua.

Melalui Otsus pula, orang Asli Papua juga menjadi syarat sebagai kepala daerah berdasarkan pasal 12 pada 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Papua, Gubernur dan Wakil Gubernur wajib orang Papua.

Kepala Suku Mansim, Frans Mansim mengatakan, apabila ada masyarakat Papua yang menolak otsus, berarti kelompok ini kurang paham atau tidak mengerti tentang dana otsus. Walaupun dana otsus
belum dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat Papua.

Sebagai kepala suku besar Mansim, dirinya menghimbau kepada masyarakat agar mendukung rencana perpanjangan Otsus jilid-2, guna meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Papua.
Papua dan Papua Barat adalah wilayah yang membutuhkan perhatian dari pemerintah pusat, oleh karena itu otsus merupakan hal yang penting demi mewujudkan pembangunan Papua dan Papua barat, dengan adanya otsus jilid 2, tentu diharapkan akan muncul percepatan pembangunan di wilayah Indonesia paling timur Indonesia tersebut.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Aksi rusuh yang dilakukan pendemo untuk menolak UU Cipta Kerja yang sudah disahkan DPR memakan kerugian materi yang cukup besar. Banyak fasilitas publik dirusak bahkan dibakar oleh peserta aksi demo. Hal ini dilihat oleh berbagai pihak sebagai aksi yang disetting oleh aktor intelektual tertentu.

Ketua Umum Perhimpunan Pergerakan Jejaring Nasional Aktivis 98 (PPJNA 98), Anto Kusumayuda, mengatakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) terbukti menunggangi aksi mogok buruh yang menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Menurut Anto, Gatot dan KAMI ingin mendapat popularitas dan elektabilitas dengan menunggangi aksi mogok buruh menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Karena dengan ikut dalam panggung tersebut, nama mereka bisa semakin dikenal.

“Ada indikasi Gatot dan KAMI menunggangi aksi mogok buruh yang menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Sudah ada lembaga survei yang merilis popularitas dan elektabilitas Gatot. Ini artinya ada settingan untuk menaikkan Gatot menjadi capres atau ada kesempatan merebut kekuasaan di tengah jalan,”kata Anto.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Studies (IPS), Alfarisi Thalib, pun ikut memberikan komentar. Ia mengatakan pernyataan petinggi KAMI yang menilai UU Cipta Kerja akan membuat Indonesia kehilangan kedaulatan bangsa, meningkatkan kesenjangan sosial, dan memiskinkan buruh, dapat dijadikan bukti bahwa mereka berupaya menunggangi aksi demo buruh.

“Isu UU Cipta Kerja, tidak luput ditunggangi KAMI, sebagai strategi untuk menarik perhatian. Dan anggapannya tentang UU Cipta Kerja akan membuat Indonesia “kehilangan kedaulatan bangsa, meningkatkan kesenjangan sosial, dan memiskinkan buruh merupakan suatu yang mengada-ada dan provokatif,” kata Alfarisi.

Hal itu, kata Alfarisi, dilakukan KAMI untuk mencari perhatian masyarakat. Selain itu, cara-cara KAMI sangat berbahaya bagi stabilitas sosial politik dalam negeri. Pasalnya hal itu dijadikan alat legitimasi pemogokan buruh, juga dapat melegitimasi pemberontakan dan vandanisme rakyat.

Aksi kerusuhan yang terjadi di sejumlah daerah sebagai respon penolakan UU Cipta Kerja pun mendapatkan respon Pemerintah. Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, meyakini ada tokoh yang menggerakkan dan membiayai aksi massa dari para buruh dan pekerja tersebut. Menurutnya orang ‘di balik layar’ yang menggerakkan dan membiayai aksi demonstrasi tersebut memiliki ego yang sangat besar. Di tengah pandemi mereka menggerakkan demo, namun orang di balik layar ini tidak ikut dalam demo.

“Sebetulnya pemerintah tahu siapa di belakang demo itu. Jadi kita tahu siapa yang menggerakkan, kita tahu siapa sponsornya. Kita tahu siapa yang membiayainya, sehingga kami berharap 7 fraksi di DPR juga merepresentasi rakyat,” kata Airlangga.