Pasca aksi demo rusuh yang terjadi di sejumlah daerah kerena menolak disahkannya UU Cipta Kerja, kini bermunculan berbagai nada sumbang kepada Pemerintah dari berbagai kelompok yang notabene memang dicurigai terlibat provokasi kepada masyarakat. Diantara berbagai kelompok, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menjadi kelompok yang sangat lentang menyatakan pendapatnya.

Presidium KAMI, Din Syamsuddin, bahkan mengecam langkah Presiden Joko Widodo yang tidak mau menemui massa pendemo. Sedangkan Gatot Nurmantyo menuduh Pemerintah dan DPR menjadi awal permasalahan karena mengesahkan UU Cipta Kerja.

Tetapi tudingan itu tegas dibantah oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD. Dia mengungkapkan bahwa UU Cipta Kerja disahkan justru untuk menjawab keluhan buruh dan masyarakat. “UU Cipta Kerja dibuat untuk merespons keluhan masyarakat, buruh bahwa pemerintah lamban dalam menangani proses perizinan berusaha, peraturannya tumpang tindih,” ujar Mahfud MD.

Rancangan itu kemudian juga sudah didengarkan semua fraksi di DPR RI. Dalam menggulirkan RUU Cipta Kerja, Mahfud MD juga mengklaim, sudah berkali-kali berbicara langsung dengan sejumlah serikat buruh. Terlebih, upaya pembicaraan itu juga telah dilakukan serikat buruh dengan lintas sektor Kementerian.

Sementara itu, Mahfud MD pun dengan tegas akan menindak para pendemo yang berbuat anarkis dalam Unjuk Rasa menolak UU Cipta Kerja. Mahfud mengatakan, Pemerintah tidak melarang warganya untuk menyampaikan aspirasi. Namun, harus dengan batas-batas kewajaran dan tidak merusak fasilitas umum. Selain itu, Mahfud juga akan menindak aktor intelektual dibalik kerusuhan dalam aksi demo kemarin.

Sejumlah pengamat politik pun sebelumnya sudah mengungkapkan bahwa adanya peran actor intelektual dibalik aksi rusuh penolakan UU Cipta Kerja. Direktur Eksekutif Indonesia Political Studies (IPS), Alfarisi Thalib, bahkan menyebutkan bahwa aksi mogok kerja ini dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap omnibus law RUU Cipta Kerja sudah ditunggangi kepentingan politik. Seperti pemberian dukungan KAMI terhadap para demonstran, Alfarisi curiga hal itu diupayakan untuk mendongkrak citra tokoh KAMI serta menaikkan elektabilitas.

Oleh : Dea Ramadhani )*

Pernyataan KAMI yang mendukung demo buruh memperlihatkan langkah mereka untuk terus memprovokasi rakyat. Mumpung isu penolakan omnibus law sedang panas, mereka ikut aji mumpung dan menyatakan pro buruh. Padahal yang ada adalah adu domba antara buruh dengan pemerintah.

KAMI melalui presidiumnya, Gatot Nurmantyo, menyatakan dukungannya kepada para buruh untuk berdemo. Dalam pernyataan resminya, KAMI mendukung langkah konstitusional buruh untuk mogok massal tanggal 6-8 oktober. Selain itu, mereka juga ikut mengecam omnibus law yang dianggap merugikan rakyat.

Namun para buruh jangan senang dulu dengan dukungan KAMI, karena ini hanya permainan politik. Di mana buruh sengaja dibenturkan dengan pemerintah. KAMI paham mayoritas warga negara Indonesia adalah buruh, baik kerah putih maupun kerah biru. Ketika pekerja bergolak, saatnya memanasi mereka untuk terus menentang pemerintah.

Kenyataannya, tak semua buruh mendukung mogok massal dan demo menentang omnibus law. Namun bisa jadi ada provokator KAMI yang menghasut mereka untuk melakukan unjuk rasa. Ketika semua terpengaruh, maka organisasi itu tinggal terbahak, karena pemerintah bsa disudutkan oleh rakyatnya.

Pembentukan KAMI memang disengaja untuk membuat masyarakat membenci pemerintah yang sekarang. Karena organisasi ini memang selalu mencari muka dan menemukan cara agar menarik simpati masyarakat, dengan berpura-pura ikut menderita bersama rakyat. Padahal tujuan utamanya adalah mengincar kursi RI-1 tahun 20204.

Menurut penulis sekaligus aktivis Denny Siregar, KAMI memang sengaja menunggangi aksi buruh. Ia juga bertanya, kepada siapa harus memihak? Maksudnya, kepada KAMI atau pihak lain. Kredibilitas KAMI pun dipertanyakan oleh Denny. Dalam artian, mereka ingin menyelamatkan atau menghancurkan Indonesia dan jadi provokator?

Modus KAMI untuk mendukung para buruh adalah memprovokasi mereka untuk melawan pemerintah yang dianggap kurang adil. Setelah menyatakan dukungan untuk buruh dan berhasil mendapat simpati masyarakat, mereka senang karena akhirnya rakyat berbalik. Dari yang sebelumnya pro pemerintah menjadi benci seketika.

Padahal KAMI hanya numpang beken dalam aksi buruh, agar mendapat  publisitas. Nyatanya, mereka memanfaatkan momen demo itu agar demo makin membara dan jumlah pekerja yang unjuk rasa semakin banyak. Jika aksi long march dilakukan 3 hari berturut-turut, maka massa diperkirakan bisa mengamuk dan merangsek sampai ke gedung MPR.

Jika para buruh sudah mulai panas dan melakukan tindakan anarki, maka provokator tinggal disusupkan ke tengah-tengah. Skenarionya, mereka membuat massa makin mengamuk dan menyebutkan kesalahan pemerintah. Diperkirakan akan ada demo seperti tahun 1998 yang berhasil menumbangkan rezim orde baru dan sekarang ada rencana penggulingan kursi kekuasaan.

Pada awalnya, langkah KAMI untuk membuat rakyat membenci pemerintah adalah dengan membuat 8 tuntutan dan memaksa ada pemakzulan. Namun ketika gagal, mereka mendapat jalan ketika ada demo buruh. KAMI malah merasa senang karena tak perlu mengotori tangan untuk meneruskan program ganti presiden.

Buruh jangan mau dimanfaatkan oleh KAMI yang mempengaruhi mereka, agar terus membenci pemerintah. Karena kenyataannya, justru para rakyat kecil yang berdemo, dijadikan perpanjangan tangan untuk mengambil kursi presiden. KAMI tinggal memberi dukungan lalu mencuci tangan, dan memetik hasilnya untuk berkuasa.

Apa yang didapat oleh para buruh? Tidak ada sama sekali. Justru KAMI yang tertawa karena skenarionya berhasil. Padahal mereka hanya menang di umur, sedangkan pemimpin yang sudah tua biasanya kurang inovatif. Apa mau Indonesia dipimpin lagi oleh kaum konservatif? Bisa-bisa kita makin terjungkal dalam resesi, karena tidak ada pembaharuan dalam manajemen negara.

Oleh karena itu, jangan mudah tersulut oleh provokasi KAMI. Apalagi berdemo hanya untuk ikut-ikutan, sebagai bentuk solidaritas. Karena seharusnya kita membaca draft omnibus law baik-baik dan membatalkan niatan berdemo. Sehingga KAMI gigit jari dan gagal mengadu antara buruh dengan pemerintah.

)* Penulis aktif dalam Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Farish Ahadi )*

UU Cipta Kerja menjadi terobosan Pemerintah dalam memangkas regulasi yang saat ini tumpang tindih. Selain dapat menyejahterakan buruh, rancangan tersebut diyakini mampu mempercepat pemulihan ekonomi.

Secara substansi UU Cipta Kerja telah selesai dibahas antara pemerintah dan Badan Legislasi (Baleg) DPR. Ada 7.000 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) UU Cipta Kerja yang sudah rampung dibahas.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso mengatakan, dengan rampungnya pembahasan substansi UU Cipta Kerja, masyarakat akan mendapatkan berbagai kemudahan dari segi kepastian, percepatan perizinan ataupun legalitas usaha.

            Segala kemudahan tersebut bisa diakses oleh masyarakat, mulai dari sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi.

            UU Cipta kerja juga akan memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha mikro kecil (UMK) dalam mempercepat proses perizinan dengan melakukan pendaftaran online single submission (OSS).

            Bagi para pelaku UMK, pemerintah memberikan kemudahan dengan memberikan kepastian melalui penyederhanaan dan percepatan proses perizinan, dengan memperluas Lembaga Pemeriksa Halal, yang dapat dilakukan oleh Ormas Islam dan Perguruan tinggi negeri (PTN).

            Sementara itu untuk perkebunan masyarakat di kawasan hutan, melalui UU Cipta Kerja, masyarakat akan dapat memiliki kepastian pemanfaatan atas lahan yang ada di dalam kawasan hutan. Hal ini diatur dalam skema perhutanan sosial dan juga perubahan fungsi atau pelepasan kawasan hutan.

            UU Cipta Kerja juga mengakomodir permasalahan ini dengan menjembatani solusi bagi pekerja dan pengusaha.

            Selain itu, pemerintah juga menyediakan program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) dalam bentuk cash benefit, upskilling dan upgrading sehingga dapat meningkatkan kapabilitas pekerja dan memfasilitasi akses ke pasar kerja untuk membantu pekerja yang terdampak PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), sehingga peluang mendapatkan kerja kembali menjadi lebih besar.

            UU Cipta Kerja juga dapat menjadi landasan pengaman pekerja dari ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan merevisi upah minimum pekerja. Dalam UU Cipta Kerja terdapat ketentuan yang meminta perusahaan untuk bisa memberikan standar atau jaring pengaman perihal besaran upah minimum bagi karyawan baru melalui Upah Minimum Provinsi (UMP).

            Direktur Institute for Digital Democracy (IDD) Bambang Arianto menilai, hingga saat ini masih banyak isu beredar mengenai hilangnya upah minimum bagi para pekerja dalam UU Cipta Kerja.

            Bambang menjelaskan, penyamarataan upah minimum dalam UU Cipta Kerja hanya diperuntukkan bagi karyawan baru yang masa kerjanya 1-12 bulan pertama. Bukan untuk semua karyawan, apalagi karyawan lama.

            Permasalahannya, ada pada bagaimana agar tidak terjadi pemecatan secara semena-mena oleh perusahaan terhadap karyawan baru berdasarkan evaluasi sepihak dari perusahaan? Permasalahan tersebut tentu dapat diantisipasi dengan adanya aturan sebagai jaring pengaman bagi para buruh.

            Oleh karena itu, peran UU Cipta Kerja bisa menjadi semacam jaring pengaman bagi para pekerja baru agar mereka mendapatkan jaminan gaji atau upah minimum yang sepantasnya selama 12 bulan pertama.

            Perlu kita ketahui bahwa World Bank telah mencatat dampak Covid-19 sangat terasa pada hampir seluruh mata pencaharian, seperti misalnya pekerja di sektor-sektor transportasi dan konstruksi yang melaporkan terjadinya defisit pendapatan.

            Menurut World Bank, tanpa adanya langkah-langkah untuk mengurangi guncangan ekonomi tersebut, pandemi ini akan dapat menyebabkan kemiskinan meningkat sebesar 2,0 poin persentase.

            Dengan demikian, Wold Bank berpendapat bahwa pemerintah telah mengambil langkah yang tepat untuk memulihkan ekonomi melalui UU Cipta Kerja.

            World Bank juga telah merilis laporan perekonomian Indonesia dengan judul Indonesia Economic Prospect: The Long Road to Recovery pada bulan Juli 2020. Dalam laporan tersebut World Bank telah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja diperlukan untuk mendukung upaya Pemerintah dalam mempercepat pemulihan ekonomi di Indonesia.

            Apalagi tidak sedikit usaha yang membutuhkan dukungan untuk mengatasi krisis ekonomi. Perusahaan akan membutuhkan dukungan untuk memulai kembali produksinya secara bertahap atau memperluas produksi, dan pada saat yang sama masuknya perusahaan-perusahaan baru harus bisa difasilitasi termasuk penanggulangan kendala investasi dalam jangka panjang.

            Saat ini banyak usaha yang memerlukan dukungan untuk mengatasi krisis ekonomi. UU Cipta Kerja merupakan langkah yang tepat untuk memulihkan ekonomi nasional.

)*Penulis adalah aktif dalam Gerakan Mahasiswa (Gema) Bogor

Oleh : Sabby Kosaay )*

Perpanjangan otonomi khusus di Papua sangat didukung oleh masayrakat adat di Bumi Cendrawasih. Sebagai warga asli, mereka sudah merasakan keuntungan dari otsus jilid 1 dan Papua jadi semakin maju. Tak heran kini mereka mendukung perpanjangan otonomi khusus.

Otonomi khusus di Papua yang akan diperpanjang tahun 2021 mendatang, mendapat sambutan yang sangat baik dari masyarakat adat Papua. Beberapa tokoh masyarakat yang mewakili warga asli Bumi Cendrawasih, menyatakan dukungannya jika program ini ada kelanjutannya, selama 20 tahun ke depan. Karena sudah terlihat kemajuan Papua yang infrastrukturnya lengkap.

Lembaga Masyarakat Adat Jayawijaya menyatakan bahwa mereka sangat pro jika otonomi khusus diperpanjang. Hal ini dilontarkan setelah ada pertemuan dengan para tokoh masyarakat adat di Kabupaten Jayawijaya.  Mereka berasal dari 40 distrik di sana. Jadi sudah jelas tidak ada penolakan terhadap perpanjangan otsus.

Menurut Karlos Huby, Ketua Masyarakat Adat Papua, mereka kompak mendukung adanya otonomi khusus di Papua.  Namun dengan beberapa persyaratan. Pertama, pemerintah pusat harus melakukan pengawasan ketat agar tidak ada penyelewengan dana. Sedangkan yang kedua, dana otsus harus tepat sasaran dan diberikan kepada masyarakat kelas bawah.

Lanjut Huby, pemerintah pusat juga wajib mengadakan evaluasi pada otonomi khusus jilid 1. Apa saja yang terjadi di Papua selama 20 tahun? Apakah selama ini anggaran yang diberikan sudah benar-benar mengentaskan kemiskinan? Dalam artian, jangan sampai ada infrastruktur yang nampak seperti Bandara Internasional Sentani tapi rakyatnya kurang makan.

Yanto Eluay, tokoh masyarakat adat Tabi menyatakan bahwa warga di Sarireri dan Tabi cukup mendukung otonomi khusus di Papua. Namun ia senada dengan Karlos Huby. Perlu adanya peninjauan lebih lanjut dari pusat. Agar tahu apakah dana trilyunan yang diberi tidak dikorupsi dan harus mengentaskan masyarakat dari jeratan kemiskinan.

Permasalahan di Papua memang cukup kompleks. Oleh karena itu otonomi khusus tak hanya diberikan untuk membangun gedung. Namun ada pula anggaran untuk kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Sehingga kemajuan di Papua terlihat dari segi sumber daya manusianya juga. Mereka jadi cerdas dan sehat berkat uluran dana otsus dari pemerintah pusat.

Dukungan dari masyarakat adat sangat membantu pemerintah. Karena para tokoh adat menghmbau warganya untuk ikut mendukung otonomi khusus dan perpanjangannya. Mereka sadar bahwa dana otsus sangat dibutuhkan untuk memajukan Papua. Dari segi ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia, hingga pendidikan.

Masukan dari para tokoh adat juga wajib didengarkan, karena setelah 20 tahun ada otonomi khusus, wajib ada penilaian. Apakah persentase setiap kebutuhan sudah tepat? Jika sudah banyak pembangunan infrastruktur di suatu daerah, maka bisa saja dialihkan ke bidang lain. Misalnya kesehatan atau pendidikan. Karena 2 hal itu sangat dibutuhkan oleh warga asli Papua.

Otonomi khusus membuat Papua memiliki Gubernur dan pejabat tinggi dari warga asli. Mereka diharap bisa memegang amanah dan tidak mengemplang dana otsus. Jika ada korupsi, maka sama saja dengan memakan saudara sendiri. Karena dana untuk pembangunan daerah malah disalahgunakan.

Oleh karena itu, evaluasi otonomi khusus wajib dilakukan. Jika ada pejabat nakal maka harus segera diberhentikan. Penggunaan dana otsus juga harus benar-benar tepat. Jika perlu pembukuannya diperlihatkan ke publik, agar mereka percaya bahwa uangnya disalurkan ke pihak yang tepat.

Perpanjangan otonomi khusus sangat diterima oleh masyarakat adat Papua. Mereka sudah menikmati hasil otsus jilid 1 dan berharap akan diperpanjang. Agar pembangunan di Bumi Cendrawasih makin merata. Dana otsus di bidang pendidikan juga sangat bermanfaat untuk mencerdaskan anak-anak mereka.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta