Oleh : Ismail )*

Pasien corona yang sembuh terus meningkat dan ini adalah kabar baik, karena pandemi bisa lekas berakhir. Angka mortalitas juga makin menurun. Hal ini menunjukkan kesigapan pemerintah dalam menangani corona.

Tak terasa kita sudah berada dalam masa pandemi selama lebih dari 6 bulan. Walau shock pada awalnya, namun akhirnya kita mampu beradaptasi dan terbiasa untuk memakai masker ke mana-mana. Kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan juga terus meningkat.

Hasil dari aturan pemerintah dan kedisiplinan masyarakat adalah naiknya angka kesembuhan pasien corona. Dari yang awalnya hanya 73%, saat ini jadi 75%. Sedangkan angka mortalitasnya turun jadi hanya 3,77%. Makin banyak pasien yang sembuh dan tingkat penularan corona menurun.

Dokter Reisa Brotoasmoro menyatakan bahwa naiknya angka kesembuhan pasien adalah buah dari program 3T yang dicanangkan pemerintah. Yakni Testing, Tracing, dan Treatment. Testing adalah melakukan rapid test kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Tiap hari pemerintah melakukan setidaknya 40.000 tes untuk mengetahui apa ada pasien corona baru.

Tracing adalah program untuk mencari jejak ke mana saja pasien corona pergi dan berkontak dengan orang sehat. Karena mereka saat ini bisa saja berstatus OTG alias orang tanpa gejala. Orang-orang yang pernah berkontak langsung, akan segera diminta melakukan rapid test, sehingga jika ketahuan sakit akan bisa lekas diobati di Rumah Sakit.

Sedangkan treatment adalah pengobatan. Pada awalnya, obat wajib corona adalah chloroquine. Namun ternyata ada pasien yang malah tidak cocok. Saat ini ada kombinasi obat corona yang lebih paten, yakni lopinavir, ritonavir, dan azitromisin. Penelitian kombinas obat itu sangat disokong oleh pemerintah.

Selain memberi obat yang lebih bagus, pemerintah juga menggratiskan biaya pengobatan pasien corona, melalui BPJS. Karena jika tidak ditanggung, pasien harus membayar setidaknya 400 juta rupiah. Oleh karena itu, kita jangan sampai lupa bayar BPJS apalagi tidak memiliki kartunya.

Setelah dirawat selama setdaknya 14 hari, maka pasien tidak boleh pulang begitu saja. Ia harus dites swab ulang minimal 2 kali. Jika hasilnya negatif, maka baru diperbolehkan untuk meninggalkan Rumah Sakit. Pasien juga disarankan isolasi mandiri selama 2 minggu, agar benar-benar sembuh dan tidak berpotensi menularkan kepada orang lain.

Para tenaga kesehatan juga berperan penting dalam perang melawan corona. Pasien sembuh yang jumlahnya meningkat adalah hasil kerja keras mereka, yang rela berpanas-panasan memakai APD. Serta berani berkontak dengan pasien, walau ada kemungkinan untuk tertular. Pemerintah memberi intensif khusus untuk menghargai nakes.

Selain nakes, maka personil di Rumah Sakit juga ditambah dengan relawan. Karena untuk mencegah mereka bekerja melebihi shift normal. Dengan adanya relawan maka nakes bisa menghemat tenaga dan tidak memforsir tubuh, sehingga terhindar dari kasus tertular. Relawan juga mulia karena mereka turut menaikkan angka kesembuhan pasien covid.

Langkah pemerintah untuk mengatasi corona tentu harus didukung oleh rakyat. Ketika ada yang disiplin bermasker, maka ada oknum yang bersikukuh tak mau memakainya. Apalagi menganggap corona hanya penyakit konspirasi. Oknum ini yang harus diberantas dan diubah mindset-nya. Masyarakat jangan percaya begitu saja, karena mereka hanya percaya hoax.

Mereka perlu diperlihatkan realita bahwa corona bisa menyerang siapa saja, bahkan presiden Amerika. Sayangnya ada oknum seperti ini yang baru percaya jika ada virus covid-19 saat sudah tertular. Sungguh miris.

Ketika angka kesembuhan pasien corona terus naik, maka kita perlu lebih berdisiplin dalam menaati protokol kesehatan. Jangan malah melepas masker dan lengah sedikitpun. Karena virus covid-19 bisa menular lewat udara, jadi harus lebih ketat untuk mencegahnya. Ingatlah pepatah lama, mencegah lebih baik daripada mengobati.

)* Penulis adalah mahasiswa IISIP Jakarta


Oleh : Rivaldy Andrian )*

Para pekerja tidak usah ribut lalu mogok dan berdemo. Karena kenyataannya, UU Cipta Kerja menguntungkan mereka. Walau ada aturan yang diubah, namun dijamin tidak akan memperburuk iklim ketenagakerjaan. Bahkan tiap pegawai juga diuntungkan dengan adanya bonus tahunan dan fasilitas lain.

RUU Cipta Kerja terlah diresmikan jadi Undang-Undang, 5 oktober 2020. Pengesahannya membuat seluruh masyarakat Indonesia heboh, karena sejak awal draft-nya sudah beredar. Sayangnya yang beredar akhirnya ‘digoreng’ dan jadi hoax. Sehingga menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah menjelaskan tentang UU Cipta Kerja. Beliau menyatakan bahwa untuk permasalahan perjanjian kerja waktu tertentu, outsorcing, pemberian gaji buruh, dan syarat Pemutusan Hubungan Kerja, tidak ada yang berubah. Jadi para pekerja tidak usah takut dengan UU ini, karena justru menguntungkan mereka.

Para buruh mempertanyakan tentang upah minimum kota yang berubah jadi upah minimum provinsi. Masalah upah jadi utama, karena mempengaruhi kemakmuran rakyat. UU Cipta Kerja tidak menyebutkan tentang penurunan nominal upah buruh. Walau istilah UMK diganti jadi UMP, namun jumlahnya tidak turun.

Apalagi pegawai yang bekerja lebih dari setahun gajinya dijamin melebihi UMP. Karen UU Cipta Kerja mengembalikan fungsi upah minimum menjadi jaring pengaman. Jadi diharp dengan adanya upah minimum provinsi, kesejahteraan buruh jadi naik. Karena mereka digaji dengan layak oleh perusahaan.

Selain jaminan upah minimum, para buruh juga akan mendapat bonus tahunan. Bahkan nominalnya bisa melebihi gaji bulanan. Tentunya besaran bonus sesuai dengan masa kerja buruh. Semakin lama masa kerja tentu bonusnya semakin banyak. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memakmurkan para buruh.

Menko Perekonomian Airlangga Hartanto menyatakan bahwa UU Cipta Kerja menguntungkan para buruh, karena ada JKP alias jaminan kehilangan pekerjaan. JKP akan berada di bawah BPJS Ketenagakerjaan dan pemerintah akan memberi dukungan finansial pada lembaga tersebut. Menunjukkan bahwa pemerintah tak lepasa tangan dan masih perhatian pada pengangguran.

JKP membuat pekerja yang terpaksa di-PHK mendapatkan jaminan berupa uang, rekomendasi pekerjaan baru, dan pelatihan kerja. JKP tercantum dalam pasal 46A UU Cipta Kerja. Jaminan ini adalah sesuatu yang baru, karena biasanya orang yang dirumahkan hanya dapat pesangon, namun sekarang malah diberi bekal berupa pelatihan untuk meningkatkan skill.

Dengan adanya pelatihan kerja, maka keterampilan buruh akan bertambah. Mereka tak lagi menyesali peristiwa kehilangan pekerjaan. Namun tekun berlatih dan akhirnya mahir. Sehingga bisa membuka usaha sendiri, dengan bekal pelatihan tersebut. Malah bisa merekrut karyawan dan jadi boss. Dengan cara ini, jumlah pengangguran akan berkurang.

Permasalahan waktu kerja juga dipertanyakan oleh para buruh, karena disebutkan mereka wajib menjalankan 40 jam kerja. Yang dimaksud bukanlah wajib kerja selama lebih dari 8 jam namun hari kerjanya diperpendek. Namun masa kerja wajib adalah 6 hari dan dalam sehari itu ada 8 jam kerja. Setelah 4 jam bekerja, maka mereka juga wajib beristirahat.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga meminta agar masyarakat tidak serta-merta menolak UU Cipta Kerja. Namun jalani saja selama 1 sampai 2 tahun dulu. Jika ada yang kurang pas, baru boleh mengajukan protes. Dalam artian, UU ini belum jadi dilaksanakan namun banyak orang berpikiran buruk lalu menolaknya mentah-mentah.

Jangan mudah percaya hoax tentang UU Cipta Kerja. Apalagi saat ini sudah beredar berbagai versi draft RUU. Ada yang 1.000 halaman, ada yang 904 halaman. Bisa jadi itu hanya draft kasar dan bukan UU yang disahkan oleh anggota DPR. Jika memang UU Cipta Kerja yang asli sudah beredar, maka pelajari baik-baik.Paragraph

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini