Salahkan Pemerintah dan DPR Terkait Demo UU Ciptaker, Pengamat : Mereka Lakukan itu Untuk Popularitas

Berbagai petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) mengeluarkan pendapatnya terkait aksi demo rusuh yang terjadi akibat penolakan UU Cipta Kerja. Mereka menilai bahwa kerusuhan yang terjadi akibat demonstrasi ini karena salah Pemerintah. Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gatot Nurmantyo mengatakan bahwa aksi unjuk rasa yang dilakukan buruh dan mahasiswa sebagai ekses dari sikap Pemerintah dan DPR yang memaksakan pengesahan UU Cipta Kerja.

Ditempat terpisah, Deklarator KAMI, Said Didu, mengatakan langkah Presiden Joko Widodo memilih kunjungan kerja ke Kalimantan Tengah merupakan salah satu pengalihan isu dari aksi demo penolakan UU Cipta Kerja.

Narasi-narasi negatif yang sengaja dibangun oleh tokoh KAMI turut meningkatkan suhu sosial politik di Indonesia. Ada yang mendukung, namun banyak juga yang merasa bahwa pernyataan KAMI itu hanya bagian skenario politik mereka. Memang saat ini KAMI sedang berusaha mendapatkan simpati dan dukungan dari masyarakat terhadap berbagai agenda politik yang direncanakan mereka.

Dosen komunikasi politik dari Universitas Brawijaya Anang Sujoko, mengatakan bahwa KAMI akan berusaha memanfaatkan berbagai isu untuk meningkatkan popularitasnya. Apalagi sebelumnya, mereka menyatakan diri sebagai gerakan moral. “Isu-isu yang diangkat bisa jadi akan menjadi pemicu baru polarisasi horizontal, karena ini masih dianggap imbas dari Pilpres 2019,” kata Anang.

Hal serupa juga dinyatakan Direktur Eksekutif Indonesia Political Studies (IPS), Alfarisi Thalib. Ia menyesalkan KAMI mengajak buruh melakukan aksi mogok kerja pada 6-8 Oktober 2020 sebagai bentuk penolakan terhadap omnibus law RUU Cipta Kerja. Alfarisi menilai apa yang dilakukan deklarator KAMI itu untuk mencari perhatian publik dan mencari panggung.

“Mereka semua hanya dimanfaatkan KAMI untuk menaikkan popularitas demi tujuan pragmatis yaitu persiapan Pilpres 2024, dengan terus menerus memberi protes kepada pemerintah dan mempropagandakan isu-isu yang sesungguhnya tidak relevan lagi,” tegas Alfarisi.

Tinggalkan Balasan