Pihak kepolisian akhirnya membongkar keterlibatan aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang ditangkap karena diduga terlibat dalam aksi penolakan UU Cipta Kerja yang berujung ricuh.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen (Pol) Argo Yuwono, mengatakan bahwa mereka menyebarkan konten-konten yang mengandung ujaran kebencian, provokasi dan finah di akun media sosialnya. ”Tersangka Jumhur Hidayat (JH) menulis ’UU memang untuk primitif, investor dari RRC dan pengusaha rakus’. Ini ada di beberapa tweet-nya,” ujar Argo. Selain itu, kata Argo, masih banyak aksi provokasi JH yang menyebabkan aksi unjuk rasa menjadi anarkis dan mengarah ke vandalisme.

Sementara untuk tersangka AP, Argo menyebut bahwa AP menyinggung multifungsi Polri yang dinilai melebihi dwifungsi ABRI. Unggahan AP lainnya ada yang terkait dengan UU Cipta Kerja. “Juga ada ‘Disahkan UU Ciptaker, bukti negara ini telah dijajah’, kemudian juga ‘Negara sudah tidak kuasa lindungi rakyatnya’ dan ‘Negara dikuasai oleh cukong VOC gaya baru,” ucapnya.

Eks politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mendukung penangkapan petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) oleh kepolisian. Langkah itu harus dilakukan untuk membuat kondisi aman dari para perusuh.

“Saya mendukung upaya penegakan hukum yang tegas yg dilakukan olh pihak Kepolisian terhadap siapapun yang mencoba membuat negeri ini rusuh dan terbakar. Saya juga mendukung POLRI atas penangkapan thdp tokoh KAMI yang dilakukan demi tegaknya hukum. Jangan ada yang mempolitisasi penegakan hukum ini,” ujarnya melalui akun Twitter pribadinya @FerdinandHaean3.

Menurutnya, terkait penangkapan salah satu tokoh KAMI Syahganda Nainggolan pada subuh tadi, dia menilai Polisi telah melakukan tugas sesuai undang-undang yakni sebagai penjaga keamanan dan ketertiban negara. Lebih lanjut, dia juga meminta anggota atau simpatisan KAMI untuk tidak membangun opini melalui pernyataan-pernyataan yang menyesatkan.

“Saya sarankan kepada tokoh-tokoh KAMI yang memprotes penangkapan terhadap SN untuk berhenti membangun opini dgn pernyataan-pernyataan seolah Polisi salah menegakkan hukum dan seolah pemerintah ini anti demokrasi anti kebebasan. Semua ada batasnya, kebebasan itu ada aturannya. Yang melanggar tentu ditindak,” cuitnya kemudian.

Oleh : Zakaria )*

KAMI akhirnya kena batunya setelah 8 anggotanya ditangkap polisi. Mereka merupakan anggota KAMI Jakarta dan Medan. Presidium KAMI, Gatot Nurmantyo melayangkan protes keras terhadap penangkapan itu. Polisi menyangkalnya karena sudah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.

Masyarakat selama ini resah dengan tingkah laku para anggota KAMI yang di luar batas, karena mereka terus memprovokasi untuk membenci pemerintah. Juga menyebar berita yang ternyata palsu. Padahal kebanyakan rakyat sudah tahu mana yang benar dan mana yang hoax, sehingga tidak bersimpati pada mereka.

Setelah peresmian UU Cipta Kerja maka para anggota KAMI makin beringas dengan membuat status baik di Facebook maupun Twitter. Isi statusnya berisi kejelekan omnibus law UU Cipta Kerja padahal yang dijelaskan adalah hoax. Sebenarnya bisa saja mereka mengecek kebenarannya, namun mata sudah dibutakan oleh kebencian terhadap pemerintah.

Akhirnya Polisi menindak KAMI dengan adanya laporan tanggal 12 oktober dan sprindik yang keluar tanggal 13 oktober. Di hari yang sama, kedelapan anggota KAMI ditangkap. Walau 4 dari anggota organisasi itu berada di Medan, penangkapan dilakukan dengan lancar dan tanpa perlawanan.

Masyarakat cukup kaget karena beberapa yang tertangkap adalah tokoh publik, bahkan ada seorang mantan caleg. Namun polisi tidak pandang bulu karena mereka terbukti bersalah telah melakukan hate speech di dunia maya. Meskipun dari mereka ada yang seorang penceramah agama, namun bukan berarti kebal dari hukuman.

Para anggota KAMI terjerat UU ITE karena terbukti melakukan ujaran kebencian di dunia maya. Terutama merujuk pada pasal 28 ayat 2 dan pasal 45A ayat 2 UU ITE, tentang hate speech. Juga ada jeratan dari pasal 15 nomor 1 tentang perbuatan keonaran dengan berita bohong.

Presidium KAMI Gatot Nurmantyo langsung bereaksi keras terhadap penangkapan anggotanya. Ia merasa ada keganjilan pada kasus ini, dan menduga bahwa akun WA mereka diretas. Sehingga bisa diketahui apa saja aktivitas di grup WA dan dunia maya. Memang tim polisi siber sudah razia tapi diadakan di media sosial seperti Facebook dan Twitter.

Gatot juga menyatakan bahwa keterangan dari polisi setelah ada penangkapan anggota KAMI hanya ditujukan untuk menggiring opini banyak orang. Agar masyarakat jadi anti terhadap KAMI. Namun Polisi tetap bergeming, karena faktanya masyarakat juga kegerahan dengan KAMI yang hanya bisa menyebarkan hoax tanpa ada prestasi apa-apa.

Para anggota KAMI yang diangkap memang terbukti turut menyebar berita bohong sehingga meresahkan masyarakat. Penangkapan juga sudah sesuai dengan prosedur karena ada surat resminya. Juga ada bukti, walau kejahatan dilakukan di dunia maya. Sehingga alasan yang diberikan oleh Gatot ditolak mentah-mentah. Gatot tidak punya power lagi karena sudah purnawirawan.

Walau mereka belum berstatus tersangka, karena belum ada pengadilan, namun sudah diamankan. Agar tak ada lagi hoax yang beredar di masyarakat. Walau hanya beberapa bars kalimat, namun kalimat provokasi dan berita palsu di media sosial mereka terbukti mempengaruhi banyak orang untuk ikut menolak omnibus law UU Cipta Kerja.

Penangkapan anggota KAMI menunjukkan bahwa pepatah baru jarimu harimaumu benar adanya. Dari sebuah jari bisa membuat status bernada kebencian terhadap pemerintah, dan menyebarkan hoax. Padahal kebenarannya bisa saja dicek sebelum terlanjur di-share. Namun KAMI tetap menyebarkannya karena sudah terlanjur dendam kesumat terhadap pemerintah.

Saat ada anggota KAMI yang ditangkap maka bukan berarti hukum di Indonesia tidak adil. Mereka terbukti bersalah dan melanggar UU  ITE. Para anggota KAMI juga mempengaruhi banyak pengikutnya untuk mengadakan aksi penolakan terhadap omnibus law dan memprovokasi agar membenci pemerintah.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh : Alfisyah Dianasari )*

DPR baru saja mengesahkan UU Cipta Kerja. Langkah tersebut dianggap sudah tepat karena UU Cipta Kerja diyakini bakal mampu menarik investor dan mempercepat pemulihan ekonomi rakyat.

Perekonomian di Indonesia selama pandemi Covid-19 mengalami hantaman yang hebat, tidak sedikit industri yang merumahkan karyawannya sehingga hal ini berdampak pada penurunan daya beli masyarakat secara umum. Sehingga sangat diperlukan suatu upaya agar perekonomian Indonesia dapat pulih kembali.

Agus Gumiwang selaku Menteri Perindustrian (Menperin) mengatakan, UU Cipta Kerja bisa mempermudah proses dalam mengakselerasi rebooting ekonomi Indonesia akibat dampak pandemi covid-19.

            Menurutnya, UU Cipta Kerja juga didesain untuk memberikan banyak sekali kemudahan bagi para pelaku usaha termasuk kemudahan-kemudahan untuk UMKM. Di mana dia melihat bahwa situasi industri startup di Indonesia telah didominasi oleh mereka yang masih pemula atau dalam taraf Usaha Mikro Kecil (UMK).

            Ia berujar, dengan adanya undang-undang cipta kerja, UMKM yang didalamnya akan sangat terbantu dengan undang-undang tersebut.

            Hal ini tentu saja sejalan dengan upaya transformasi digital kebutuhan akan inovasi teknologi di masyarakat dan industri yang akan semakin meningkat karena adanya adaptasi kebiasaan baru yang mengharuskan pembatasan sosial.

            Sehingga, seluruh sendi perekonomian nasional cepat atau lambat akan sangat membutuhkan dan sangat mengandalkan pemanfaatan dari teknologi.

            Pada kesempatan berbeda, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) menilai, Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang baru disahkan pada 5 Oktober lalu akan mampu mengakselerasi pemulihan ekonomi tahun depan. Sehingga pertumbuhan ekonomi hingga 5 persen menjadi realistis untuk dicapai.

            Kepala BKF Febrio Kacaribu Menuturkan, Omnibus Law Cipta Kerja akan mendorong investasi yang mampu menjadi mesin penggerak ekonomi pada 2021. Dampaknya, usaha baru dan lapangan pekerjaan akan banyak tercipta.

            Pada tahun ini, Febrio menjelaskan, pemerintah telah memproyeksikan ekonomi Indonesia akan tumbuh pada zona negatif, yaitu rentang minus 1,7 persen sampai minus 0.6 persen. Pembatasan aktifitas sosial dan ekonomi untuk menekan laju penyebaran virus corona menjadi faktor utama kontraksi yang dalam tersebut.

            Hampir seluruh komponen pembentuk Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami kontraksi. Tidak terkecuali investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) yang tumbuh negatif 8,61 persen pada kuartal kedua dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Realisasi ini merosot tajam dari pertumbuhan 4,55 persen pada kuartal kedua 2019 secara year on year (yoy).

            Secara keseluruhan, pemerintah memproyeksikan, PMTB tumbuh di zona negatif sepanjang 2020, yaitu antara 5,66 persen hingga 4,4 persen. Padahal, komponen ini turut berkontribusi sekitar 30 persen terhadap PDB atau kedua terbesar konsumsi rumah tangga.

            Oleh karena itu, Febrio menekankan, undang-undang cipta kerja menjadi modal utama untuk pemulihan ekonomi tahun depan. Regulasi ini diyakini mampu merampingkan hyperegulasi yang sudah lama menjadi hambatan untuk pertumbuhan investasi di Indonesia.

            Ia menambahkan, pertumbuhan positif investasi menjadi kunci utama akselerasi ekonomi 2021. Investasi diharapkan mampu menjadi pelengkap konsumsi pemerintah yang menjadi tumpuan sepanjang tahun ini.

            Sepanjang tahun 2020, belanja pemerintah menjadi satu-satunya komponen pembentuk PDB yang tumbuh positif. Pemerintah memproyeksikan, pertumbuhannya berada pada rentang 0.6 hingga 4,8 persen. Apabila tren ini masih terjadi, Febrio mengkhawatirkan, ekonomi Indonesia masih tumbuh di zona kontraksi.           

            Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Jawa Timur, berpendapat bahwa omnibus law merupakan halyang sangat penting untuk mengupayakan pemulihan ekonomi nasional, sehingga omnibus law perlu untuk dimengerti dan dipahami

            Ketua KADIN Andik Dwi Putranto mengatakan, bahwa Omnibus Law dapat memberikan harapan kepada para pengusaha yang mengalami kesulitan dalam perizinan investasi.

            Disahkannya UU Cipta Kerja tentu diharapkan dapat mendorong pemulihan ekonomi nasional dan membawa Indonesia menuju negara yang adil, makmur dan sejahtera.

            Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto merasa optimis bahwa kehadiran omnibus law UU Cipta kerja diharapkan dapat mendorong pemulihan ekonomi nasional. Selain utu juga dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

            Untuk memperbaiki perekonomian nasional, tentu saja langkah awal yang diperlukan adalah  dengan memperbaiki regulasi agar Indonesia menjadi negara yang ramah terhadap investasi. Sehingga hal ini akan menambah jumlah lapangan kerja untuk para angkatan kerja baru dan buruh yang sebelumnya terdampak PHK.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Depok

Oleh : Rebecca Marian )*

Otonomi khusus jilid 1 akan berakhir dan diperpanjang lagi tahun depan. Seluruh masyarakat Papua menyukai program ini, karena merupakan bentuk sayang dan perhatian dari pemerintah pusat. Bumi Cendrawasih jadi maju pesat dan tak lagi identik dengan hutan perawan yang terbelakang.

Tahun 2021 adalah masa yang mendebarkan karena ada otsus jild 2 dimulai. Penduduk di Bumi Cendrawasih bersorak gembira, karena berarti akan ada lebih banyak lagi kemajuan di sana. Sejak otsus jilid 1 tahun 2001 lalu, ada banyak sekali perubahan positif di Papua. Anak-anak mendapat beasiswa dari dana otsus dan ada banyak infrastruktur yang dibangun.

Berbagai kalangan mendukung perpanjangan otonomi khusus. Salah satunya Johanis Manibuy. Aktivis Suku Wamesa ini menyatakan bahwa Papua masih membutuhkan otsus. Karena membawa banyak kemajuan di sana. Sehingga akan lebih baik lagi jika program ini dilanjutkan.

Senada dengan Johanis, Markus Saroy sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pegunungan Arfak menyatakan bahwa otsus telah memberi banyak manfaat bagi Suku Arfak. Suku ini makin maju karena anak-anaknya bisa sekolah berkat beasiswa otsus. Sehingga ia menolak jika ada anggapan bahwa program ini merugikan.

Yerri Bomoi, Kepala Kampung Yomba di Kabupaten Teluk Wondama juga setuju bahwa otsus memberi manfaat yang baik untuk orang asli Papua. Mengingat dalam program otsus, hanya orang Papua asli yang boleh menjabat sebagai Gubernur dan pemimpin tingkat bawahnya. Orang asli Papua juga makin cerdas karena banyak sekolah dibangun dengan dana otsus.

Tak hanya tokoh adat, para pemuka agama di Papua juga mendukung perpanjangan otonomi khusus. Ahmad Rafadiso, Ketua MUI Teluk Bintuni menyatakan bahwa otsus sudah mewujudkan pembangunan sumber daya manusia pada generasi muda Papua. Karena mereka selain mendapat dana beasiswa, juga diberi keterampilan melalui pelatihan vokasi.

Pendeta Yohanis Mogidari juga menyatakan pendapatnya mengenai otsus. Menurutnya, program otsus baik untuk dilanjutkan dan perlu adanya evaluasi. Sehingga yang diberikan tidak hanya dana untuk pembangunan, tapi juga program untuk menata Papua jadi lebih maju. Selama ini, dana otsus juga sudah disalurkan untuk membangun gereja di Bumi Cendrawasih.

Banyaknya kalangan yang menyetujui perpanjangan otsus, mulai dari tokoh adat, anggota DPRD, sampai pemuka agama, menunjukkan bahwa program ini sudah cukup berhasil. Dalam kurun waktu 20 tahun sudah terlihat Papua berubah dari wilayah yang minim kemajuan menjadi sangat modern. Sehingga membuat turis suka mengunjunginya.

Parwisata di Papua memang digenjot untuk menambah devisa Provinsi. Para pelancong asing suka mengunjungi Raja Ampat dan terpesona akan keindahannya. Pembangunan Jalan Trans Papua, bandara Internasional Timika dan infrastruktur lain, yang berdiri berkat dana otsus, mendukung pariwisata, sehingga para turis bisa berkendara dengan nyaman dan cepat.

Para tokoh (baik pemuka adat maupun DPRD) di Papua setuju dengan perpanjangan otsus karena dananya tak hanya dirupakan bangunan dan infrastruktur lain. Namun juga ada program khusus untuk menjaring calon bintara, dari jalur otsus. Sehingga Bumi Cendrawasih akan aman saat dijaga oleh tentara yang merupakan putra asli Papua.

Dukungan untuk perpanjangan otsus juga diberikan oleh warga Papua yang bermukim di Jawa dan pulau lain, di luar Bumi Cendrawasih. Meskipun jauh dari tanah kelahiran, mereka berkampanye untuk mendukung otsus. Mereka juga bahagia berkat adanya otsus jilid 1 kemarin, karena dari dananya bisa melanjutkan kuliah di Jawa.

Otonomi khusus adalah program untuk memajukan Papua. Seluruh kalangan mulai dari masyarakat sipil, anggota DPRD, hingga pemuka agama menyetujuinya. Karena program ini sudah terbukti membawa Papua menuju modernitas.

)* Penulis adalah Mahasiswi Papua tinggal di Jakarta