Konspirasi gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) terus mendapatkan kritikan sejumlah pihak. Terlebih pasca penangkapan beberapa aktivis serta simpatisan KAMI yang terbukti melakukan aksi provokasi, fitnah, dan menebar hasutan kepada masyarakat untuk menolak UU Cipta Kerja.

Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Kapitra Ampera menilai semua upaya yang dilakukan KAMI hanya untuk merebut kekuasaan dari Presiden Joko Widodo. Mereka memanfaatkan suara buruh untuk ciptakan kegaduhan dan timbulkan konflik di masyarakat. Ini gerakan apa? Ini gerakan politik yang memperkosa kata-kata moral. Mereka ini ingin merampas kedaulatan presiden hari ini,” ujar Kapitra.

Disamping itu, KAMI juga dinilai hanya memprovokasi rakyat dan melakukan kejahatan terhadap negara. Masak kita mendukung birahi kekuasaan. Itu orang yang ambisius yang ingin mendapatkam kekuasaan tapi dengan mengorbankan rakyat,” tuding Kapitra. Kalau mau merebut kekuasaan, lanjutnya, disarankan agar Gatot Nurmantyo membangun infrastruktur politik, dengan membentuk partai politik dan berkompetisi.

Pengacara sekaligus CEO Cyber Indonesia Muannas Alaidid penangkapan terhadap sejumlah petinggi KAMI oleh Bareskrim Polri bukan atas dasar beda pendapat. Ia meyakini demonstrasi dan menyampaikan pendapat itu dijamin oleh hukum.

Muannas menganggap KAMI sering menjadikan aturan kebebasan berpendapat sebagai tameng. Selama ini, ia memantau anggota atau petinggi KAMI beraksi atas dasar hal itu. “Jadi tidak pas pelaku tindak pidana berlindung di balik kebebasan berpendapat, modusnya selama ini kan selalu begitu untuk membela diri,” ujar Muannas.

Oleh: Ricky Subagja (Ketua Forum Pegiat Media Sosial Independen Regional Kabupaten Tangerang)

Pandemi Covid-19 saat ini sedang rumit diperbincangkan dan menimbulkan berbagai macam kekhawatiran sehingga berbagai macam tindakan pun dilakukan untuk menghindari penyakit tersebut, terlebih penyebarannya begitu cepat. Tahun 2020 ini menjadi tahun yang mengkhawatirkan seluruh negara, tanpa terkecuali Negara Indonesia akibat munculnya pandemi Covid-19 tersebut.

Oleh karenanya, masyarakat diimbau untuk terus menaati protokol kesehatan. Pelonggaran pembatasan yang dilakukan di sejumlah daerah bukan berarti ancaman Covid-19 telah mereda. Sebaliknya, kurva kasus positif terkahir berada dalam tren peningkatan dan beberapa kali mencatatkan angka tertinggi pada Oktober ini.

Pemerintah terus berupaya menekan angka penyebaran virus Covid-19 di Indonesia tetapi tidak mengorbankan kepentingan masyarakat juga. Seperti contohnya, pemerintah melarang penerapan lockdown di daerah. Menurut Presiden Jokowi, lockdown yang dilakukan di wilayah dapat mengorbankan kehidupan masyarakat itu sendiri.

Oleh karena itu, pemerintah berupaya maksimal menangani pandemi Covid-19 dengan mencari titik keseimbangan antara kepentingan kesehatan masyarakat dan kepentingan ekonomi.

Publik jangan beranggapan pemerintah bersikap tidak konsisten terkait penyesuaian kebijakan di tengah pandemi Covid-19, karena pandemi Covid-19 merupakan masalah baru yang terjadi di seluruh negara di dunia. Pemerintah selalu menerapkan peraturan berdasarkan kondisi terkini sehingga hasilnya tidak kontraproduktif.

Pemerintah secara nyata hadir dalam melindungi dan menjamin keselamatan setiap warga dengan sekuat tenaga, seperti penyaluran bantuan sosial yang beragam, bantuan kepada UMKM, dan upaya kesehatan lainnya. Upaya pemerintah tersebut patut mendapat dukungan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Karena hanya dengan bersatu, produktif, dan bersinergi, bangsa Indonesia bisa mengatasi pandemi Covid-19 maupun dampak yang ditimbulkannya.

Sekarang, saatnya masyarakat bersatu padu mendukung kebijakan pemerintah agar berjalan lancar. Dukungan yang bisa diberikan, yaitu dengan melawan hoaks dan konten negatif seputar upaya penanganan pandemi Covid-19. Di sisi lain, meliterasi masyarakat agar tidak terprovokasi oleh oknum-oknum yang memanfaatkan momen pandemi demi kepentingan pribadi.

Oleh : Rebecca Marian )*

Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua dan Papua Barat merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dilanjutkan sebagai salah satu upaya membantu pemerintah provinsi Papua untuk mendukung berbagai birokrasi pembangunan di daerah. Seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan perekonomian masyarakat lokal di Tanah Papua.

Pdt Albert Yoku S.Th selaku mantan Ketua Sinode di Tanah Papua selaku Ketua FKUB Kabupaten Jayapura menyatakan bahwa Otsus merupakan anugerah Tuhan atau berkat yang diberikan dan sebagai upaya yang harus ada pemerataan terhadap semua pemerintah di Papua.

            Albert menegaskan, Otsus ini merupakan maksud baik dari pemerintah untuk orang asli Papua, sehingga harus tetap dilanjutkan, hanya perlu dievaluasi perjalanannya selama ini sehingga kedepannya bisa lebih bermanfaat lagi.

            Sementara itu Ketua PGGP Provinsi Papua Pdt MPH Mauri S.Th yang juga wakil Ketua 3 PGGI mengatakan bahwa Otsus juga menjadi landasan dalam membangun demi kemakmuran dalam membangun demi kemakmuran rakyat di pelosok tanah air terlebih khususnya di tanah Papua. Sehingga hal ini perlu mendapatkan dukungan dalam implementasinya.

            Otsus Papua terbukti dapat membawa kesejahteraan rakyat Papua, hal tersebut dibuktikan dengan mudahnya 40 orang putri daerah Papua untuk mengikuti pendidikan Kowad di Bandung.

            Dalam garis besar Otsus telah memberikan dampak seperti peningkatan pendidikan, perbaikan infrastruktur, kesehatan yang telah dirasakan langsung oleh masyarakat papua. Dan sekarang jalur lapangan kerja akan dipermudah sehingga akan memperkecil angka pengangguran di Papua/Papua Barat.

            Pada kesempatan berbeda ketua pegunungan tengah di Wamena Sem Kogoya menjelaskan bahwa Otsus Papua memiliki dampak positif. Jika terdapat isu tentang penolakan Otsus Jilid 2 oleh oknum tertentu, yang ternyata mereka menjadi bagian dari elit politik tertentu untuk memecah belah pemuda dan masyarakat Papua.

            Dirinya bersama warga pegunungan mengaku akan selelu berusaha semaksimal mungkin menghalau rencana aksi demo agar tidak terjadi lagi di Jayapura.

            Tentu saja masyarakat Papua jangan sampai keliru menilai Otsus, apalagi sampai terpengaru oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menolak kehadiran program otsus.

            Jika otsus memiliki kekurangan, tentu harus dicari penyebabnya dan perbaiki bersama-sama. Dengan begitu manfaat dari program otsus ini akan dapat lebih dirasakan oleh masyarakat.

Billy Mambrasar selaku staf khusus Presiden Joko Widodo pernah mengatakan, hasil survey dengan sampel 500 kalangan milenial Papua, mereka berpandangan bahwa otsus merupakan proses dan perlu perbaikan yang terus-menerus. Misal penggunaan anggaran yang harus diperbaiki.

            Ia menyebut otsus merupakan proses membangun jiwa raga. Karena itu, hal baik yang sudah didapat dari otsus, seperti pada sektor pendidikan yang merupakan investasi sumber daya manusia, terus ditingkatkan. Di sisi lain, dirinya sepakat bahwa agar semakin baik, perlu dengarkan aspirasi dari AOP agar otsus bisa berjalan lebih baik.

            Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Benny Irwan, menyampaikan hingga saat ini belum ada perubahan Kebijakan Umum Otsus untuk Papua. menambahkan, dana otsus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang akan berakhir pada 2021. Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, pengalokasian dana otsus tetap akan dilanjutkan. Berdasarkan Undang-undang nomor 21/2001 tentang otsus disebut masa berlaku dana otsus Papua berakhir pada 2021.

            Pembahasan RUU Otsus saat ini masih berlangsung, targetnya pembahasan tersebut akan selesai pada Oktober 2020 sehingga dapat dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Mengenai besaran alokasi dana otsus Papua yang setara 2% dari total dana alokasi umum (DAU) nasional. Benny menjelaskan hal tersebut belum ditentukan.

            Amanat UU Otsus Nomor 21 tahun 2001, dana otsus setara 2% dan berlaku selama 20 tahun. Dana Otsus diberitakan sebagai konsekuensi pemberitaan status otonomi khusus. Adapun fokus penggunaannya untuk mendukung perbaikan kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.

            Otsus Papua terbukti telah menjadikan Papua dan Papua barat menjadi provinsi yang mengalami kemajuan, tentu akan disayangkan apabila maksud baik dari pemerintah tidak dilanjutkan hanya karena provokasi dari pihak yang ingin memecah persatuan di wilayah Papua.

)* Penulis adalah mahasiswa papua tinggal di Jakarta

Oleh : Cindy Ramadhani )*

Demo omnibus law yang dilakukan beberapa kali masih akan diadakan lagi. Sebagian masyarakat kukuh berunjuk rasa, padahal mereka hanya termakan hoax tentang UU tersebut. KAMI yang sejak awal mendukung demo terbukti menunggangi peristiwa tersebut dan terbukti merencanakan tindakan makar.

Saat KAMI berdiri agustus lalu, mereka menarik perhatian banyak orang karena merupakan kumpulan tokoh senior. Namun sayang organisasi ini penuh kontroversi. Karena gagal menyelamatkan Indonesia tapi terus nyinyir dengan kebijakan pemerintah. Terakhir, mereka menyatakan dukungan terhadap demo tolak omnibus law dan terindikasi menunggangi aksi tersebut.

Setelah para buruh berdemo tanggal 6 hingga 8 agustus, maka ada demo susulan tanggal 13 agustus. Selama itu KAMI terang-terangan mendukung unjuk rasa dengan alasan ingin membela rakyat. Namun, KAMI hanya ingin ikut disorot wartawan karena menyokong kegiatan yang viral. Bahkan di Jakarta Pusat ada spanduk bertuliskan KAMI tunggangi demo buruh.

Dukungan KAMI pada demo tersebut sudah jelas bernada politis, karena mereka ingin dilihat sebagai pahlawan oleh masyarakat. Karena membela nasib para buruh yang seolah dilemahkan oleh omnibus law. Padahal baik pekerja yang protes dan para anggota KAMI hanya terkena hoax UU tersebut, karena yang mereka tuduhkan salah besar.

Buntut dari peristiwa demo beruntun yang didukung oleh KAMI adalah ada penangkapan para anggota organisasi tersebut. Mereka terbukti melanggar UU ITE karena menyebarkan hoax  tentang omnibus law dan keresahan di dunia maya. Sayang sekali, mereka mengaku intelektual tapi tak mau repot mencari kebenaran berita, karena ditutup amarah terhadap pemerintah.

KAMI juga terindikasi melakukan tindakan makar. Sejak awal berdiri, anggota organisasi itu yang berinisial NB dengan berkobar ingin memakzulkan Presiden. Padahal seorang kepala negara baru boleh dipaksa mundur jika melakukan pembunuhan, korupsi, atau kasus besar lainnya. Sehingga pemaksaan ini jelas bermotf dendam pribadi dan tidak objektif.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono menyatakan bahwa salah satu anggota KAMI yang ditangkap, yakni inisial J, melontarkan ide untuk unjuk rasa besar-besaran yang bertujuan makar. Pria yang merupakan anggota cabang Medan memaparkan kepada kader lain untuk merancang skenario unjuk rasa dengan massa ribuan, seperti tahun 1998 lampau.

Pada demo 22 tahun lalu memang berhasil menumbangkan orde baru. Jadi KAMI ingin agar Kepala Negara diambil kursinya dan melanjutkan program ganti presiden yang sempat mandek pada 2019 lalu. Bahkan KAMI tega membuat skenario berupa demo disertai tindakan anarki, pelemparan bom molotov, dan penyerangan terhadap aparat.

Perencanaan kejahatan sudah merupakan tindakan kriminal dan meskipun bukti hanya dari dunia maya, sudah cukup untuk menangkap mereka. Diharapkan KAMI kapok dan tak lagi nyinyir terhadap kebijakan pemerintah. Juga tidak memprovokasi rakyat untuk membelot dan mempengaruhi mereka untuk melakukan kekerasan saat unjuk rasa.

KAMI tidak bisa beralasan bahwa mereka oposisi yang mengkritik pemerintah. Karena memberi saran dan kritik juga ada aturan dan etikanya. Bukan dengan memaki, menyampaikan hate speech di media sosial, dan menyebarkan hoax yang meresahkan masyarakat.

 Meskipun kita negara demokrasi tapi tetap tak bisa seenaknya. Berikan aspirasi di tempat yang tepat. Jangan malah memanfaatkan situasi dan mendukung demo buruh, lalu membuat skenario agar ambisinya jadi kepala negara tercapai. Cara licik seperti ini membuat rakyat terbuka matanya dan tidak lagi mendukung KAMI, karena terbukti curang.

KAMI sudah jelas menunggangi demo tolak omnibus law dan hanya beralasan untuk membela buruh dan rakyat. Padahal mereka hanya menjalankan modus operandi untuk berpura-pura baik. Kenyataannya, buruh dan mahasiswa yang berdemo diprovokasi untuk membenci Presiden dan mereka diarahkan untuk melakukan makar.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Semarang