Oleh : Raavi Ramadhan )*

KAMI adalah organisasi yang banyak dibicarakan orang, namun sayang bukan karena prestasinya. Namun mereka sering menebar hoax dan provokasi di media sosial. Tujuannya agar masyarakat berbalik arah dan membenci pemerintah.

Media sosial seperti Instagram dan Twitter sering diakses oleh orang Indonesia. Bahkan netizen negeri ini diklaim sebagai pengguna Facebook nomor 3 terbanyak di dunia. Kesukaan orang Indonesia akan media sosial dimanfaatkan juga untuk berdagang, kampanye, atau menyebar suatu paham baru.

Sayangnya saat ini Instagram dan Facebook digunakan juga oleh KAMI untuk memprovokasi netizen di Indonesa. Mereka tahu bahwa satu status bisa mempengaruhi banyak orang. Oleh karena itu, ada banyak pendapat dan berita yang di-share. Tujuannya agar ribuan follower mereka paham akan tujuan KAMI yang bersebrangan dengan pemerintah.

KAMI juga ketahuan memprovokasi banyak orang untuk ikut demo tolak omnibus law. Alasannya rakyat sedang tertindas oleh Undang-Undang baru. Padahal hasutan yang disebar hanya hoax. Pasal yang dikutip nyatanya tidak ada di dalam omnibus law. Misalnya provokasi tentang hilangnya hak cuti tahunan dan cuti hamil bagi pegawai. Kenyataannya, hak itu tetap ada.

Unjuk rasa saat pandemi bisa menyebarkan corona, namun KAMI mendukungnya. Di lokasi, ratusan pendemo dites rapid dan 12 orang positif . Masih banyak orang lain yang lolos dari tes dan bisa jadi mereka OTG. Menurut Dokter Wiku, juru bicara satgas covid, klaster demo baru akan terlihat 2-4 minggu kemudian. Apa KAMI mau bertanggung jawab akan keteledoran fatal ini?

Jika sudah begini, KAMI malah menjerumuskan banyak orang. Bukannya tobat dan menyetop demo susulan, mereka malah membuat grup WA untuk menyebarkan hasutan dan mengangkat isu SARA. Hal ini yang memicu amarah rakyat dan berdemo. Pernyataan itu dikemukakan oleh Brigjen Awi Setiyono, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri.

Brigjen Awi melanjutkan, dalam grup WA berisi pesan hoax dan provokasi. Sehingga para anggota grup itu dicokok, karena kena UU ITE. Dari 8 orang, ada 5 yang berstatus tersangka. Meskipun dari mereka ada yang termasuk tokoh masyarakat, namun karena terbukti bersalah, tak bisa kebal hukum.

Dengan begini, diharap KAMI tak lagi menyebarkan berita palsu dan bertindak seenaknya. Walau berada di media sosial, tetap harus taat aturan dan tidak men-share hoax sembarangan. Jika berkelit dan memberi alibi bahwa mereka juga tertipu terhadap kepalsuan berita, bukankah sekarang mudah untuk mengecek kebenarannya?

Efek buruk dari hoax ini sangat dahsyat dan KAMI tidak berpikir sampai sepanjang itu. Ketika ada narasi berita palsu yang menyebutkan bahwa dalam omnibus law, UU Ketenagakerjaan diubah sehingga pegawai bisa dipecat tanpa pesangon. Masyarakat bisa gelap mata dan melakukan tindakan anarki saat demo, karena merasa dibohongi pemerintah.

Pasca demo, terhitung kerugian yang harus ditanggung pemerintah mencapai puluhan milyar.
Sehingga demo gagal menjadi ajang pemberian aspirasi, malah membuat keuangan negara bisa bangkrut. Semua terjadi hanya karena percaya 1 macam hoax dan masih ada belasan berita palsu lain yang disebarkan oleh para anggota KAMI.

Padahal setelah demo baru terkuak bahwa itu hanya hoax. Uang pesangon masih ada, bahkan masih ditambah lagi dengan jaminan kehilangan pekerjaan yang diurus oleh BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini membuktikan masyarakat masih bersumbu pendek dan terlalu mudah dibohongi oleh berita palsu, dan sayangnya jadi dimanfaatkan oleh KAMI.

Janji KAMI untuk selmatkan Indonesia masih gagal.
Masyarakat malah disetir pemikirannya dengan mengumpankan provokasi dan berita hoax di media sosial. Kita jangan mudah percaya jika ada broadcast berita, apalagi jika media online tersebut tidak valid. Periksa dulu kebenarannya.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiwa Cikini

Oleh : Hanafi Adnan )*

UU Cipta Kerja yang baru disahkan Pemerintah merupakan upaya untuk mempermudah investasi dan membuka lapangan kerja. Dengan adanya lapangan kerja, maka tenaga kerja produktif akan terserap dan potensi bonus demografi dapat diantisipasi secara dini.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan Undang-undang (UU) Cipta Kerja sebagai langkah antisipasi terhadap bonus demografi pada tahun 2030.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, bonus demografi ada di depan mata. Dimana pada tahun 2030 sebanyak 60% penduduk Indonesia adalah usia produktif. Bayangkan jika negara tidak hadir memberikan ruang bagi mereka dalam konteks regulasi.

Melalui regulasi anyar tersebut, pihaknya merasa optimistis akan lahirnya investasi yang inklusif. Pada akhirnya, hal tersebut dapat membuka ruang lapangan kerja yang lebih luas.

Bahlil mengatakan saat ini terdapat 7 juta orang yang mencari pekerjaan. Sebanyak 2.9 juta merupakan angkatan kerja baru dan 3.5 juta adalah korban PHK akibat pandemi covid-19.

Dirinya menerangkan, anak-anak bangsa yang mencari lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 15 juta. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan, apakah cukup jumlah tersebut diteruma menjadi PNS, TNI, Polri atau BUMN. Tentu saja tidak cukup, sehingga salah satu solusinya adalah bagaimana ada investasi.

Pemerintah meyakini UU Cipta Kerja dapat menghadirkan kepastian berusaha, termasuk mempercepat proses perizinan. Terkait Investasi, Bahlil mengungkapkan realisasi investasi pada 2019 mencapai Rp 809 triliun, atau 10,2% dari target realisasi.

Komposisi investasi ialah 53% di wilayah Jawa dan 47% di luar Jawa. Adapun realisasi investasi sepanjang Januari-Agustus 2000 tercatat Rp 402,67 triliun atau 49,3% dari target sebesar Rp 817 triliun.

Sementara itu, perlu diketahui juga bahwa jumlah pelaku UMKM di Indonesia mencapai 99% daru total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 62 juta unit dengan penyerapan tenaga kerja hingga 97%.

Melalui adanya omnibus law cipta kerja disebut Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki mengatakan bahwa reguasi tersebut akan memberikan dampak positif terhadap pengembangan UMKM.

Teten menjelaskan terkait dengan perizinan bagi UMKM yang selama ini disamaratakan dengan perizinan bagi usaha besar, akan dipermudahnya dengan adanya UU Cipta Kerja.

Tidak hanya itu, nantinya juga akan ada insentif bagi usaha skala besar dan menengah yang bermitra dengan UMKM.

Dengan disahkannya UU Cipta Kerja, yang tidak kalah penting adalah adanya pengelolaan terpadu UMKM melalui sinergi dengan pemangku kepentingan.

Dirinya menuturkan, regulasi ini akan memperludah one gate policy dimana percepatan dan pengembangan UKMK, lalu insentif fiskal dan pembiayaan untuk pengembangan dan pemberdayaan UMKM, lalu pemerintah juga memprioritaskan penggunaan dana alokasi khusus untuk membiayai pemberdayaan dan pengembangan UMKM.

Di bidang perlindungan hukum juga tidak ketinggalan, dimana dengan adanya UU Cipta Kerja, maka para buruh/pekerja akan mendapatkan fasilitas berupa bantuan dan juga perlindungan hukum.

Sedangkan dari segi pemasaran, seperti misalnya akan ada prioritas produk atau jasa dari UMKM dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Belanja pemerintah akan diprioritaskan agar dapat menyerap produk yang dihasilkan oleh UMKM.

Sebelumnya, Rosan P Roeslani selaku Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia blak-blakan pro-kontra terkait undang-undang (UU) Cipta Kerja. Rosan menyebut, UU ini bertujuan untuk menampung tenaga kerja yang masih menganggur hingga saat ini.

Ia menjelaskan, bahwa dengan adanya UU ini, akan banyak pengusaha yang dengan mudah melakukan ekspansi, sehingga lapangan kerja tercipta yang nantinya bisa menampung pengangguran dan tenaga kerja baru.

Rosan menilai bahwa yang diperlukan bagi Indonesia saat ini adalah memperbaiki iklim berusaha di Indonesia agar lebih kondusif lagi, meskipun data dari BKPM menunjukkan bahwa investasi di Indonesia meningkat tiap tahunnya, namun penyerapan tenaga kerja rupanya masih rendah.

Investasi yang padat modal atau manufacturing lebih memilih negara-negara tetangga lain, seperti Malaysia, Thailand dan Vietnam.

Dirinya menegaskan, UU Cipta Kerja akan menjadi salah satu jawaban atas kendala utama dalam pertumbuhan ekonomi nasional selama ini, yakni obesitas regulasi maupun tumpang tindih peraturan dan sebagian hal yang bertentangan.

UU Cipta Kerja tentu harus dipahami secara substantif, perbedaan pendapat tentu harus dijadikan bahan diskusi yang sehat. Regulasi ini dibuat karena seiring perkembangan zaman, Indonesia tidak mungkin menerapkan regulasi lama untuk berkembang di era saat ini.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Rebecca Marian )*

Jelang perpanjangan otonomi khusus tahun 2021 mendatang, warga asli Papua menunggu dengan hati gembira. Mereka telah merasakan manfaat program ini dan membutuhkanya lagi, agar Bumi Cenderawasih lebih maju. Para tokoh masyarakat juga sejalan dengan rakyatnya, dan mendukung penuh perpanjangan otonomi khusus di Papua.

Perpanjangan otonomi khusus menjadi jadwal penting tahun 2021. Presiden Jokowi sudah menyiapkan prosedurnya sejak awal 2020, agar program ini juga mengulang keberhasilan otsus jilid 1. Selain meningkatkan dana otsus, maka sosialisasi melalui dunia maya dan dunia nyata juga jadi cara agar prosesnya berlangsung dengan mulus.

Setelah 20 tahun memiliki keistimewaan dalam otsus, maka warga Papua tidak menolak perpanjangan program ini. Mereka sudah menikmati berbagai infrastruktur yang dibangun dengan dana otsus, seperti jalan Trans Papua dan Bandara Internasional Sentani. Jadi diharap dalam otsus jilid 2 ada peningkatan lagi dalam kehidupan warga Bumi Cendrawasih.

Para tokoh masyarakat Papua setuju akan perpanjangan otsus. Ondoafi Enggros Tobati Kota Jayapura Herman Hamadi menyatakan bahwa perpanjangan otonomi khusus wajib didukung, karena terbukti mensejahterakan rakyat Papua. Program ini juga berguna agar pembangunan di Bumi Cendrawasih makin maju.

Sementara Tokoh Adat Kampung Bagia Pir 3 Kabupaten Keerom, Fransiskus Keerom berpedapat bahwa perpanjangan otonomi khusus jangan ditolak oleh warga Papua. Karena program ini mendongkrak kemajuan masyarakat. Juga termasuk kepedulian pemerintah pusat terhadap Bumi Cendrawasih.

Para tokoh adat mendukung otsus karena mereka melihatnya sebagai perhatian dari pemerintah pusat. Karena sejak Indonesia merdeka, pembangunan baru dilakukan di Indonesia bagian barat. Setelah adanya program otonomi khusus, maka Papua sebagai bagian timur Indonesia juga dibangun besar-besaran, agar makin maju infrastrukturnya dan cerdas rakyatnya.

Meskipun otsus banyak didukung, namun tetap butuh evaluasi. Tujuannya agar program ini disempurnakan, agar dananya bisa terserap langsung ke masyarakat. Jadi tidak ada lagi cerita suatu daerah di Papua yang rakyatnya kelaparan saat gagal panen. Karena dana otsus diberikan tak hanya untuk pembangunan, tapi juga pendidikan agriculture kepada petani.

Menurut Tokoh Adat Kampung Skori Kabupaten Jayapura Demianus Kedubrung, evaluasi program otsus wajib dilakukan agar berjalan dengan maksimal. Sehingga ada pengawasan yang ketat, yang menjamin bahwa dananya diberikan tepat sasaran. Selama ini, ia setuju jika otsus bermanfaat, karena berguna untuk bidang kesehatan dan pendidikan di Papua.

Pengawasan ketat diperlukan agar tidak ada penyelewengan anggaran. Karena dana program otsus sangat besar, sampai milyaran rupiah, sehingga jika ada oknum nakal bisa rawan dikorupsi. Segenap pihak mulai dari kepolisian sampai KPK juga wajib bekerja sama mengawal otsus agar berjalan lancar, tanpa ada kasus kebocoran anggaran.

Selain evaluasi dan pengawasan, maka perlu diadakan program pendampingan, agar otsus jilid 2 berhasil. Untuk bidang pendidikan, bisa didatangkan tenaga ahli untuk membuat sekolah yang tak hanya bagus secara fisik, tapi juga punya kurikulum yang bagus. Sehingga anak-anak Papua bisa belajar dengan nyaman dan proses pengajarannya menyenangkan.

Anak-anak Papua juga mendapat jaminan untuk sekolah dan kuliah, bahkan sampai Kampus di luar negeri. Beasiswa dari dana otsus membantu mereka mencapai cita-cita setinggi langit. Saat ini alumni beasiswa otsus adalah Billy Mambrasar yang sukses menjadi Staf Khusus Presiden Jokowi dari kalangan milenial.

Dalam proses menuju otsus jilid 2, semua tokoh masyarakat di Papua menyetujuinya. Mereka sudah merasakan manfaat dana otsus di bidang pendidikan dan lain-lain. Walau otsus jilid 1 berhasil, namun pada perode selanjutnya wajib ada pengawasan dan evaluasi. Agar program ini bisa berjalan lebih baik lagi.

)* Penulis adalah Mahasiswi Papua tinggal di Yogyakarta

Oleh : Ismail )*

Kita semua bekerja sama dalam mengatas efek pandemi covid-19. Ada banyak bantuan dari pihak swasta dan asing. Karena pemerintah tentu kewalahan jika mengatasinya sendiri. Masyarakat diharapkan terus mendukung penanganan Covid-19 di Indonesia dan tetap disiplin dalam menaati protokol kesehatan agar pandemi ini cepat selesai.

Pandemi covid-19 sudah berlangsung selama lebih dari 6 bulan. Masyarakat mulai menerima keadaan adaptasi menuju kebiasaan baru dan tak lupa pakai masker. Namun sayangnya masih ada saja yang tertular virus covid-19. Apalagi saat ini ada orang tanpa gejala yang tak menunjukkan indikasi sakit, namun tiba-tiba meninggal dan ternyata karena corona.

Untuk mencegah penyebaran corona maka pemerintah sejak awal membentuk tim satgas penanganan covid. Juga mensosialisasikan protokol kesehatan, seperti wajib cuci tangan dan physical distancing. Sekolah juga ditutup untuk sementara, terutama Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar. Karena anak kecil terbukti lebih rentan tertular virus covid-19.

Bantuan untuk mengatasi corona juga berdatangan dari negara lain. Pemerintah RRC memberi sejumlah masker dan APD (baju hazmat). Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan bahwa drinya senang akan bantuan ini. Apalagi bantuan bukan sekadar diberikan sekali, melainkan ada keberlanjutan program kerjasama menangani corona dengan pemerintah RRC.

Pemerintah Australia juga mengirimkan bantuan berupa APD, termometer, dan masker. Donasi yang bernilai 2 juta dollar Australia ini menunjukkan perhatian dari pemerintah negeri Kanguru. Senator Linda Reynolds, Menteri Pertahanan Australia menyatakan bahwa Indonesia adalah sahabat lama dan punya ikatan yang kuat dengan Australia.

Sementara itu, sebuah perusahaan minuman memberi donasi berupa mobil ambulans kepada PMI. Mobil ini adalah hasil dari program Bantuan ini sangat berharga, karena ambulans memang dibutuhkan untuk mobilitas PMI. Mobil ambulans ini diserahkan oleh Presiden Direktur perusahaan tersebut, kepada Ketua PMI, Bapak Jusuf Kalla.

TNI juga memberi bantuan kepada pasien corona. Sebanyak 69 Rumah Sakit TNI dibuka untuk pasien corona. Karena Rumah Sakit Umum dan Swasta mulai penuh. Rumah Sakit TNI tersebut tak hanya berada di Jakarta, tapi juga di seluruh Indonesia. Jadi ketika ada pasien corona dan di desanya hanya ada RS TNI, bisa langsung dilarikan ke sana.

Kolaborasi ini tak lengkap ketika masyarakat malah abai dengan protokol kesehatan. Ketika fase adaptasi kebiasaan baru dibuka, bukan berarti bisa bebas bepergian tanpa masker. Karena saat ini virus covid-19 malah bisa menular lewat udara kotor, jadi harus pakai masker standar dan bawa hand santizer. Ketika mau ke luar kota sebaiknya tes swab dulu, karena lebih efektif daripada rapid.

Ingatlah selalu bahwa pandemi belum berakhir, dan vaksin corona juga belum diedarkan. Jangan malah sengaja membuat kerumunan, apalagi mengadakan hajatan dengan panggung hiburan berupa orkes dangdut dan campursari. Jangan marah ketika dibubarkan oleh aparat, karena jelas melanggar aturan jaga jarak. Ingatlah bahwa aturan ini demi keselamatan bersama.

Jika semua pihak berkolaborasi, mulai dari pemerintah Indonesia, pemerintah negara sahabat, TNI, pihak swasta, dan masyarakat, maka kita optimis bahwa pandemi akan cepat berakhir. Karena semuanya kompak dalam melawan virus corona dan mau tertib serta taat peraturan. Jangan malah seenaknya sendiri dan teledor melepas masker, karena akan merugikan dirinya sendiri.

Kita semua berharap pandemi akan lekas usai. Namun pemerintah tidak bisa menjalankan program-programnya ketika tidak ada dukungan dari masyarakat. Sebagai warga negara yang baik, kita perlu menaati protokol kesehatan dan menaati aturan yang lain. Sehingga jumlah pasien corona menurun dan penyakit ini benar-benar hilang dari Indonesia.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Jakarta

Generasi muda kerap dengan mudah menyebarkan sebuah informasi tanpa melakukan validasi, bahkan tanpa dibaca sekali pun, sehingga menyebabkan hoaks merajalela dan dapat membentuk pola pikir keliru di tengah masyarakat. Oleh karena itu sinergitas antar generasi milenial perlu terus dioptimalkan guna memastikan masyarakat memperoleh informasi yang bersifat benar dan membangun optimisme serta produktivitas agar upaya percepatan penanganan pandemi Covid-19 dan suksesnya berbagai kebijkan yang dilakukan oleh pemerintah dapat berjalan lancar.

Atas dasar tersebut, Forum Pegiat Media Sosial Independen (FPMSI) mengadakan live podcast pada (22/10) mendukung upaya pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 dan berbagai kebijakan lainnya dalam membangun Indonesia maju sekaligus launching gerakan sebar konten narasi positif di media sosial.

Dalam live Podcast tersebut, Ketua FPMSI Rusdil Fikri berujar bahwa FPMSI terus menstimulasi membangun kerja sama antar komunitas warganet dan generasi muda/milenial bersatu dan saling bantu untuk mendukung kebijakan pemerintah khsusunya upaya penanganan pandemi Covid-19.

“Dalam rangka hari sumpah pemuda, FPMSI mengajak semua pihak bersatu untuk mendukung berbagai program pemerintah khususnya dalam menanggulangi Covid-19. Melawan Covid adalah tugas bersama. Mari kita saling bantu” kata Rusdil.

Sementara itu, Stafsus Presiden Billy Mambrasar berujar bahwa kondisi pandemi COVID-19 menjadi tantangan berat bagi pemerintah, sehingga berbagai kebijakan harus di dukung guna terciptanya optimisme dan produktivitas di masyarakat.

“Semangat Sumpah Pemuda jadikan sebagai semangat menumbuhkan optimisme generasi pemuda memberikan dukungan terhadap berbagai kebijakan pemerintah khususnya dalam penanganan pandemi Covid-19” Kata Billy.

Billy juga menegaskan, bahwa generasi muda jangan sampai kemakan berita hoax soal Omnibus Law Cipta Kerja.

“Saya mengajak generasi muda agar bijak dalam bermedia sosial, Pak Jokowi sangat bijak dalam menerima aspirasi anak muda. Jangan sampai teman-teman kemakan berita bohong soal Omnibus Law, kita bisa lihat bahwa RUU Cipta Kerja sangat menguntungkan UMKM dan para pekerja,” jelas Billy

Sementara itu, Blogger Jakarta Halwa mengajak generasi muda disiplin protokol kesehatan dan hindari kerumunan massa demi mencegah timbulnya klaster baru.

“Mari tingkatkan peran generasi muda melawan penyebaran Pandemi Covid-19 dengan disiplin melaksanakan protokol kesehatan dan hati-hati jangan terprovokasi hoax serta hindari kerumunan massa yang berpotensi timbulkan kluster penyebaran baru” ujar Halwa.

Diketahui sebelum jalannya live Podcast, warganet dan Milenial yang tergabung dalam komunitas FPMSI juga konsisten melaksanakan penyebaran konten positif di media sosial demi mendukung upaya penanganan pandemi Covid-19 oleh pemerintah serta melawan konten-konten hoaks demi terwujudnya Indonesia Maju.

Setelah bincang online Podcast berlangsung, dilanjutkan dengan pembacaan deklarasi gerakan warganet bersama generasi Milenial sebagai komitmen pemuda produktif menyebarkan konten positif demi kemajuan Bangsa. Adapun beberapa poin deklarasi tersebut sebagai berikut,

Pertama, Siap menjaga Persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Dan Undang – Undang Dasar 1945 Serta Kebhinekaan.

Kedua, Siap Mendukung Dan Mensukseskan Berbagai Kebijakan Pemerintah Dalam Mensejahterahkan Bangsa Maupun Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Literasi Disiplin Protokol Kesehatan Di Era Kebiasaan Baru Demi Terciptanya Situasi Konfusif Serta Terwujudnya Optimisme Bangsa.

Ketiga , Siap Bergotong Royong Melawan Hoaks Dan Konten Negatif Seputar Kebijakan Pemerintah Maupun Upaya Penanganan Pandemi Covid-19 Demi Terwujudnya Kondusifitas Di Lini Media Publik Dalam Rangka Suksesnya Pembangunan Nasional Demi Kemajuan Bangsa.

Berbagai sentimen negatif terus dilontarkan oleh sejumlah pihak terhadap gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Terlebih pasca penangkapan sejumah simpatisan KAMI yang terbukti melakukan aksi provokasi, hasutan dan ujaran kebencian kepada masyarakat.

Sejak deklarasi dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), melakukan deklarasi atas keberadaannya sebagai gerakan moral non-parlemen, telah terdapat berbagai kontroversi dan kecurigaan mengenai hadirnya koalisi tersebut.

Politisi Perjuangan, Kapitra Ampera, mengatakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) merupakan gerakan politik yang berkedok gerakan moral masyarakat sipil. ”Substansi yang diangkat sangat bertolak belakang jika dibandingkan dengan gerakan masyarakat sipil yang ada di Indonesia dan konsisten dalam jalur non-politik,” ujar Kapitra.

Lanjuta Kapitra, gerakan ini telah menunjukkan upaya-upaya yang bertentangan dengan cara-cara yang moralistik dalam menaikkan simpati masyarakat terhadap gerakannya. KAMI ini hanya barisan sakit hati yang sudah berada diluar lingkar pemerintahan.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indonesia Political Studies (IPS), Alfarisi Thalib, mengatakan berbagai pernyataan negatif dari sejumlah tokoh KAMI berbahaya bagi stabilitas sosial politik dalam negeri. “Masyarakat hanya dimanfaatkan untuk ambisi politik para tokoh KAMI. Mereka terus menerus protes kepada pemerintah dan mempropagandakan isu-isu yang sesungguhnya tidak relevan lagi,” kata Alfarisi.

Terlebih dukungan untuk melakukan aksi unjuk rasa, namun disertai provokasi dan hasutan. Hal itu menjadi legitimasi pemberontakan dan vandalisme rakyat. ” Tokoh didalam KAMI sangat paham bagaimana cara memainkan isu yang memicu sentimen sosial, strategi propaganda dan kontra-pemerintah,” lanjutnya.

Untuk itulah, Koordinator Aliansi Pemuda Surabaya, Chakti, memperingatkan masyarakat bahwa keberadaan KAMI hanyakan akan memecah belah bangsa. KAMI bukan gerakan moral melainkan gerakan makar gerombolan sakit hati.

Oleh : Rebecca Marian )*

Otonomi khusus di Papua yang akan diperpanjang tahun depan menjadi topik pembicaraan di hampir semua sudut Bumi Cendrawasih. Masyarakat menanti perpanjangan Otsus karena akan ada lebih banyak pembangunan di sana. Selain itu, dana Otsus juga cukup besar, sehingga berhasil memakmurkan rakyat Papua.

Papua adalah bagian Indonesia yang tak lagi terpinggirkan. Meski lokasinya amat jauh dari ibu kota, namun Provinsi Papua Barat dan Papua sudah diselimuti modernitas dan tak hanya berisi hutan belantara. Kemajuan di Bumi Cendrawasih tak hanya tercermin dari infrastrukturnya, tapi juga masyarakatnya. Putra Papua, Billy Mambrasar, sukses jadi staf khusus Presiden di usia muda.

Semua kemajuan di Bumi Cendrawasih berkat perhatian dari pemerintah pusat yang memberikan program Otsus alias otonomi khusus. Tiap tahun digelontorkan dana milyaran dari Jakarta, untuk membangun Papua. Tahun 2021 akan ada perpanjangan program tersebut dan semua elemen masyarakat di sana mendukungnya.

Namun tentu harus ada evaluasi terkait dengan program Otsus. Tujuannya agar otonomi khusus jilid 2 bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, menyatakan bahwa pada periode selanjutnya, efektivitas Otsus harus ditingkatkan. Tujuannya agar program ini berjalan dengan lebih maksimal.

Sukamta melanjutkan, peningkatan efektivitas otonomi khusus di Papua bisa dilakukan dengan cara pembangunan manusia, sosial, dan fisik. Selain itu, pendekatan pada warga Papua harus manusiawi dan disesuaikan dengan kebudayaan masyarakat di sana. Jadi program ini akan lebih berhasil daripada Otsus jilid 1.

Pembangunan manusia alias SDM sangat penting, karena dana Otsus tak hanya disalurkan untuk infrastruktur. Namun juga untuk bidang pendidikan. Dalam artian, uangnya tak hanya dibuat gedung sekolah, namun juga untuk peningkatan kualitas murid-muridnya. Selain mendapat beasiswa, mereka berhak mendapat pengajar yang kompeten dan sabar.

Pembangunan sumber daya manusia juga bisa dilakukan di sektor informal. Misalnya sebagian dana Otsus dijadikan program pelatihan vokasi, sehingga para pengangguran mendapat modal berupa ilmu. Setelah mengikut workshop, mereka bisa menjadi wirausaha andal. Juga terampil mengolah hasil bumi Papua seperti sagu dan umbi-umbian.
Sementara untuk pembangunan sosial ditujukan untuk kemakmuran masyarakat. Selama ini masyarakat masih bertani dengan cara tradisional.
Jadi nanti dengan dana Otsus, diharap ada penyuluhan untuk bertani dengan alat modern. Juga dajarkan cara menghitung pergeseran musim, jadi tidak akan ada cerita tentang kegagalan panen oleh petani.

Selain itu, petani juga bisa diajarkan cara mengolah hasil bumi. Jika umbi dibuat keripik atau tepung, akan lebih bernilai jual tinggi. Mereka juga diajari cara pemasarannya, packing produk, dan cara mengurus perizinan. Jadi, akan berubah statusnya dari petani tradisional ke agro entrepreneur andal yang berhasil meraih lebih banyak penghasilan.

Semua pelatihan dan penyuluhan tentu diadakan dengan dana Otsus. Karena termasuk bidang pendidikan vokasi sekaligus ekonomi. Jadi tidak ada lagi pemberitaan tentang kelaparan di Papua karena kekeringan dan gagal panen. Penyebabnya adalah para petani makin cerdas dalam memprediksi kapan musim hujan terjadi dan musim tanam dimulai.

Pendekatan manusiawi saat Otsus jilid 2 sangat penting karena pengajarannya harus pelan dan tak boleh memaksa. Karena perubahan tak bisa terjadi hanya dalam waktu semalam. Petani juga harus didekati dengan cara kultural, sehingga pengajar yang menyesuaikan dengan kebudayaan asli Papua.
Perpanjangan otonomi khusus dipredksi akan membawa Papua ke level yang lebih maju lagi. Dana Otsus diberikan untuk membangun tak hanya infrastruktur, tapi juga peningkatan kualitas SDM. Anggaran Otsus di bidang edukasi juga diberikan untuk pendidikan non formal, agar makin banyak wirausahawan muda di Papua.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Oleh : Edi JAtmiko )

Pemerintah terus bekerja keras dalam meneliti dan mengembangkan Vaksin Covid-19. Kerja keras pemerintah tersebut mendapat apresiasi dari berbagai pihak baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Jagad Twitter dihebohkan dengan cuitan dari Direktur World Health Organization (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus. Cuitan tersebut bertuliskan apresiasinya terhadap langkah pemerintah Indonesia yang berupaya dalam menangani pandemi Covid-19 dengan bergabung dalam Access to Covid-19 Tools Accelerator ACT-Accelerator Facilitation Council dan mendukung fasilitas COVAX.

Hal yang menarik dari cuitan tersebut adalah, penyampaian apresiasinya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Dalam cuitan tersebut bertuliskan ‘Saya berdiskusi dengan @Menlu_RI Retno Marsudi dan Menteri BUMN @erickthohir mengenai #COVID19. Saya berterima kasih atas komitmen mereka untuk mengakhiri pandemi ini dengan bekerjasama dengan @WHO dan partner multilateral lainnya. Solidaritas!’

Perlu diketahui pula bahwa COVAX adalah mekanisme yang dirancang oleh WHO dalam menjamin ketersediaan vaksin Covid-19 untuk seluruh dunia secara cepat, adil dan setimpal.

Sebanyak lebih dari 75 negara yang tergabung di dalamnya juga akan membiayai vaksin dari anggaran keuangan masing-masing untuk diberikan kepada 90 negara berpenghasilan rendah dari COVAX Advance Market Commitment (AMC) Gavi.

Adapun Gavi adalah organisasi internasional yang didirikan pada Januari 2000 untuk meningkatkan akses vaksin bagi masyarakat global.

Berdasarkan data situs resmi WHO, Tedros terpiluh sebagai Direktur Jenderal WHO pada bulan Mei 2017. Dirinya berhasil menjadi orang Afrika pertama yang menempati jabatan tertinggi di WHO sejak tahun 69.

Dirinya juga menjadi Dirjen WHO pertama dengan latar belakang akademik bukan seorang dokter. Tedros terpilih sebagai Dirjen WHO tidak lama setelah wanah Ebola yang mengerikan di Afrika Barat.

Pertemuan Tedros dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri BUMN Erick Thohir merupakan rangkaian perjuangan Indonesia dalam menyuplai kebutuhan vaksin di dalam negeri.

Retno berujar bahwa para ahli dunia akan terus berupaya dalam mendapatkan vaksin secara tepat waktu, aman dan efektif. Adaptasi dan adjustmen perlu terus dilakukan di tengah situasi yang sulit ini.

Dalam pertemuan tersebut, dirinya mengungkapkan bahwa Indonesia telah melakukan upaya dalam mengamankan komitmen penyediaan vaksin baik melalui jalur bilateral maupun multilateral serta selalu menekan pentingnya keamanan dan efikasi dari vaksin tersebut.

Dalam upaya ini, Retno bersama Erick juga menuntaskan sederet pertemuan dengan sejumlah pihak.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah membentuk Tim Nasional Percepatan Pengembangan Vaksin Covid-19. Tim ini dibentuk demi mewujudkan ketahanan nasional dalam pengembangan vaksin.

Tim yang terbentuk tersebut telah tertulis dalam keputusan presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tim Nasional Percepatan Pengembangan Vaksin Covid-19. Keppres ini telah ditandatangani Presiden Jokowi per tanggal 3 September 2020.

Sementara itu, Retno mengungkapkan bahwa dalam pertemuannya juga dibahas jika pengembangan vaksin merupakan proses yang rumit. Ada risiko dan ketidakpasitan dalam proses pengembangannya.

Ia juga mengatakan bahwa Indonesia dan WHO telah bersepakat untuk terus meningkatkan komunikasi dan kolaborasi dalam pengelolaan pandemi dan kerja sama strategis lainnya di bidang kesehatan.

Retno mengabarkan bahwa wakil menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin telah menemui perwakilan UNICEF untuk membahas pengadaan distribusi vaksin dari COVAX. Dibahas pula aspek-aspek krusial untuk memastikan kelancaran vaksinasi di Indonesia, yaitu infrastruktur distribusi, cold chain dan kapasitas teknis tenaga kesehatan yang kuat untuk memastikan kelancaran proses vaksinasi di Indonesia.

Perjalanan Retno dan Erick tersebut merupakan salah satu upaya dalam mengamankan komitmen vaksin baik melalui jalur bilateral maupun jalur multilateral.

Isu yang dibicarakan juga tidak hanya pengaman komitmen, tetapi juga menjalin kerjasama strategis yang bersifat lebih panjang termasuk organisasi dunia seperti WHO, GAVI, CEPI, UNICEF.

Hal ini menurut Retno adalah hal yang mungkin dilakukan oleh Indonesia, dimana Indonesia memiliki Bio Farma yang memiliki kapasitas untuk melakukan hal tersebut.

Pada kesempatan yang sama, Erick Thohir menekankan bahwa transparansi sebagai kata kunci dalam kunjungan kenegaraan kali ini. Ia juga mengatakan bahwa PT Bio Farma (persero) Tbk telah menjadi perusahaan global karena diakui kualitasnya oleh CEPI. Sebab, Bio Farma telah banyak mendistribusikan banyak vaksin.

Hal ini tentu menjadi angin segar bagi Indonesia untuk segera mengakhiri pandemi covid-19 dengan mempercepat penemuan vaksin Covid-19.

)* Penulis aktif dalam Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Putu Prawira )*

Demonstrasi sejumlah elemen masyarakat menolak UU Cipta Kerja masih terjadi di beberapa daerah. Tidak jarang, aksi demonstrasi tersebut justru berujung anarkis dan merusak banyak fasilitas umum hingga menimbulkan korban jiwa. Masyarakat pun diimbau untuk dapat menggugat UU Cipta Kerja melalui Mahkamah Konstitusi sebagai jalan yang lebih bermartabat.

Presiden RI Joko Widodo mengakui bahwa pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang pada 5 Oktober 2020 lalu memang tidak memuaskan semua pihak. Dirinya juga meminta kepada mereka yang menolak isi UU Cipta Kerja untuk menggugat ke Mahkamah Konstitusi.

Dalam kesempatan konferensi pers di Istana Bogor, Jokowi menuturkan, jika masih ada ketidakpuasan terhadap undang-undang Cipta Kerja, silakan mengajukan uji materi atau judicial review melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

Mantan Walikota Surakarta tersebut meyakini bahwa undang-undang cipta kerja merupakan solusi Indonesia dalam masalah kebutuhan penyerapan tenaga kerja.

Sebelumnya, Juru Bicara MK Fajar Laksoni mengatakan sudah ada dua yang mengajukan gugatan pada tanggal 12 Oktober 2020 dan 13 Oktober 2020.

Gugatan tersebut diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa. Permohonan diwakili Ketua Umum Federasi Deni Sunarya dan Sekretaris Umum Muhammad Hafidz. Pasal yang diujikan yaitu pasal 81 angka 15, 19, 25, 28 dan 44. Gugatan juga diajukan seorang pekerja kontrak bernama Dewa Putu Reza. Yakni pasal 59; pasal 156 ayat (1), (2), (3); Pasal 79 Ayat (2) b; Pasal 78 ayat (1) b.

Pasal-pasal tersebut terkait dengan dihapusnya batas waktu perjanjian kerja waktu tertentu, batas minimal pemberian pesangon dan uang penghargaan, serta istirahat mingguan selama dua hari untuk lima hari kerja.

Gugatan tersebut nantinya akan diproses dengan uji materi atau judicial review, dimana hal ini merupakan proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan.

Dalam praktiknya, judicial review undang-undang terhadap undang-undang dasar 1945 dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Sementara itu, pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA).

Sebelumnya, sejumlah kelompok masyarakat sipil juga telah mengajukan uji materi ke MK atas undang-undang cipta kerja yang baru saja disahkan oleh DPR.

Judicial review dinilai sebagai upaya konstitusional yang paling tepat, setelah pihak istana memastikan tidak akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perppu.

Meskipun sebelumnya menguat desakan agar Presiden Joko Widodo menerbitkan perppu tersebut. Bahkan, seiring dengan desakan tersebut, sejumlah aksi unjuk rasa digelar di berbagai daerah untuk menyikapi pengesahan uu tersebut.

MK tentu saja diharapkan dapat menjadi lembaga yang bersifat netral ketika menangani permohonan uji materi kelak.

Dukungan atas rencana judicial review juga diberikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Menurut Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, pengajuan judicial review merupakan langkah yang terhormat dan tepat dibandingkan dengan melakukan mobililasi masa untuk turun ke jalan.

Terlebih pada saat ini, Indonesia masih dilanda pandemi Covid-19, sehingga segala macam aksi kerumunan haruslah dihindarkan.

Hal ini juga senada dengan penuturan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti yang berpandangan bahwa judicial review adalah sebuah langkah yang tepat untuk dilakukan. Karena aksi demo justru tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan akan menimbulkan masalah baru.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Koordinator bidang kemaritiman dan investasi Luhut Binsar Pandjaitan mempersilakan pihak-pihak yang merasa keberatan dengan isi UU Cipta Kerja mengajukan judicial review ke MK.

Dirinya menegaskan, pemerintah tidak akan mencegah pihak yang kontra terhadap omnibus law untuk mengajukan permohonan uji materi tersebut. Sebab, cara tersebut dipandang lebih baik dibandingkan dengan pengerahan massa dan bertindak anarki.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyarankan agar pihak yang tidak sepakat dengan UU Cipta Kerja yang akhirnya pada aksi unjukrasa berujung ricuh. Emil menyebut bahwa demonstran tidak perlu terburu-buru menolak bahkan mendemo UU Cipta Kerja yang baru disahkan DPR RI.

Dirinya juga mengajak kepada semua demonstran untuk bersikap kritis dan memberi masukan dalam melakukan aspirasi di jalanan. Sehingga aspirasi yang disampaikan tidak diwarnai dengan tindakan anarkis.

MK sebagai lembaga konstitusi yang netral tentu tidak akan mengambil keputusan secara independen tanpa intervensi dari siapapun. Hal ini tentu menjadi salah satu alasan penting agar pihak yang menolak keberadaan UU Cipta Kerja dapat mengajukan hak uji materi UU ke MK sebagai langkan konstitusional.

)* Penulis aktif dalam Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Zakaria )*

Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang dideklarasikan oleh Gatot Nurmantyo memang terkesan lebih kepada gerakan politis. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sempat mengingatkan kelompok tersebut agar tidak mengganggu stabilitas politik di Indonesia.

Manuver KAMI tampak jelas ketika Gatot mendukug para buruh agar melakukan mogok kerja nasional, dari sinilah tampak jelas bahwa KAMI tengah mencari panggung dengan memanfaatkan aksi massa.

Dirinya juga meminta agar jejaring KAMI di seluruh Indonesia dan semua gerakan masyarakat sipil agar berkolaborasi bersama kelompok buruh yang menolak UU Cipta Kerja.

Moeldoko menilai tidak ada yang salah dengan pembentukan kelompok tersebut. Ia menegaskan siapa saja bisa mengikuti gagasan KAMI jika memang bermanfaat. Namun Moeldoko mengatakan lain ceritanya jika kelompok tersebut memiliki arah untuk memaksakan kehendak.

Dirinya mengakui bahwa dinamika politik selalu berkembang bahkan ia memprediksi bahwa bisa saja ada kelompok politik lain setelah KAMI. Adapun hal yang patut diperhatikan adalah gagasan yang diusulkan oleh kelompok tersebut.

Sebelumnya aparat sempat membubarkan Pertemuan Silaturahmi Akbar KAMI di Gedung Jabal Nur, Surabaya, Jawa Timur. Pihak kepolisian dari Polda Sultra menggunakan helikopter yang terbang rendah ke arah massa untuk membubarkan kerumunan.

Polri menyatakan acara tersebut idak mendapatkan rekomendasi dari Satgas Penanganan Covid-19 setempat. Karena hal tersebut, polisi membubarkan kegiatan silaturahmi tersebut.

Kelompok ini juga pernah menimbulkan kericuhan, Hal tersebut tercatat setelah Mabes Polri menjadikan proposal deklarasi KAMI sebagai barang bukti dalam pengungkapan kasus ujaran kebencian dan penghasutan demo ricuh di wilayah Medan, Sumatera Utara.

Dalam kasus tersebut pihak kepolisian telah mengamankan 4 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Salah satunya adalah Presidium KAMI Medan, Khairi Amri.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjend Awi Setiyono mengatakan, terdapat proposal deklarasi KAMI di Medan.

Keempat tersangka tersebut diduga aparat kepolisian telah merencanakan kericuhan unjuk rasa dengan menyebarkan informasi-informasi yang menghasut dan provokatif melalui pesan di Grup WhatsApp. Hal itu dilakukan untuk menyulut kericuhan.

Awi mengatakan, pihaknya menemukan pesan whatsaap yang mengerikan. Sehingga pantas jika di lapangan terjadi anarki, apalagi masyarakat yang tidak paham substansi akan mudah tersulut.

Para tersangka tersebut dijerat dengan pasal 45 A ayat (2) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait penyebaran informasi yang memicu kebencian dan permusuhan terhadap kelompok tertentu. Ancamannya adalah 6 tahun penjara dan denda sebesar Rp 1 miliar.

Selain itum mereka juga dijerat dengan pasal 160 KUHP tentang penghasutan dengan ancaman 6 tahun penjara. Sementara itu di Jakarta, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menangkap 4 orang anggota KAMI.

Pihak kepolisian juga telah mengungkap adanya percakapan di grup WA yang rupanya berisi hasutan untuk membuat kericuhan di Medan dan Indonesia secara keseluruhan.

Selain mengajak membuat kerusuhan seperti tahun 1998, dalam percakapan di grup tersebut juga menyebutkan bahwa DPR merupakan sarang maling.

Polisi telah menangkap admin serta anggota grup aplikasi WA bernama KAMI Medan. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwini menyebutkan bahwa Khairi Amri merupakan admin grup tersebut.

Dalam grup tersebut juga berisi ajakan untuk melempar aparat dengan bom molotov. Kemudian membuat skenario seperti kerusuhan pada tahun 1998.

Bahkan dalam grup whatsapp tersebut juga berisi provokasi untuk mengajak preman agar dilibatkan dalam penjarahan di toko China dan rumah-rumahnya.

Kalau sudah terbukti seperti ini, maka sudah semakin jelas bahwa KAMI telah bertolak jauh dari tujuan awalnya yakni untuk menyelamatkan Indonesia.

KAMI tak ubahnya kelompok yang bergerak demi kepentingan golongannya dengan menghalalkan segala cara. Mulai dari membuat keributan sampai mendompleng nama persarikatan buruh untuk mendapatkan atensi publik.

KAMI hanya sekedar kumpulan tokoh yang tidak ada kerjaan signifikan jika mengaku berjuang untuk rakyat.
Arah perjuangan dari KAMI juga sudah jelas yakni memberikan stigma negatif kepada pemerintah dengan melakukan agitasi propaganda, sehingga sebagian masyarakat merasa empati dan berpihak kepada mereka.

Keberadaan KAMI memang tidak dilarang jika memang bertujua baik, namun jika kemunculannya menghadirkan kericuhan, tentu manuver dari kelompok ini patut diwaspadai.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor