Pengamat Ekonomi Unika Atmajaya, Rosdiana Sijabat menegaskan bahwa UU Cipta Kerja dibuat dimaksudkan dengan bertujuan dalam mendorong perekonomian dan daya saing bagi investor asing agar lebih baik. Pasalnya selama ini, berbagai pelayanan izin dalam berusaha atau investasi diribeti dengan berbagai persoalan agar menjadi lebih sederhana.

Menurutnya yang menjadi ketakutakan dari masyarakat terutama petani, nelayan dari UU Cipta Kerja adalah kekhawatiran investasi asing yang masuk tersebut menggeser ketersediaan bahan pangan dari petani kemudian pemerintah lebih memilih cara impor.

“Dari sisi ekonomi, yakni supply and demand bahwa impor adalah hal yang biasa. Artinya ketika ketersediaan bahan pangan dalam negeri tidak mencukupi maka harus dicarikan solusi melalui impor tersebut, dan itu dijelaskan dalam UU Cipta Kerja, “ ujar Rosdiana dalam diskusi secara virtual dengan tema “UU Cipta Kerja Dalam Kedaulatan Pangan,” Jumat (23/10/2020).

Dengan demikian kata Rosdiana kembali menegaskan bahwa tujuan UU Cipta Kerja adalah penyederhanaan regulasi terutama perizinan disejumlah kluster tidak hanya buruh, pengusaha tetapi juga petani, nelayan.

Rosdiana juga menjelaskan selama pandemi Covid-19 dan pemerintah provinsi, kabupaten menerapkan pembatasan sosial justru ketersediaan pangan dalam kondisi baik. Meskipun terdapat tujuh provinsi megalami defisit, namun ada beberapa provinsi/kota ada yang surplus. Namun demikian secara global ketersediaan pangan mengalami kenaikan pada pertengahan 2020 dan kuartal kedua mengalami penurunan karena adanya gangguan supply menjadi penyebab.
“Ketersediaan bahan pangan sampai dengan akhir 2020 dan awal 2021 aman, oleh karenanya UU Cipta Kerja saya nilai memperkuat kedualatan pangan. Dengan target pada 2045 menjadi tiga besar ekonomi dunia,” ujarnya.

Ditempat yang sama Graha Abadi Pasyman, Duta Petani Milenial Kementerian Pertanian berharap UU Cipta Kerja mampu memperkuat kedaulatan dan ketahanan pangan petani dengan mengedepankan hasil pertanian mampu bersaing dikanca global. []

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menilai penangkapan sejumlah tokoh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) oleh polisi tidak beralasan. Mereka tidak akan mengarahkan massa untuk berbuat anarki dalam aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja. Untuk itu PKS meminta polisi membebaskan mereka.

“Lebih baik polisi segera membebaskan delapan anggota KAMI. Tidak mungkin mereka akan mengarahkan massa agar berbuat anarki. Tokoh KAMI yang ditangkap merupakan aktivis senior yang kritis,” ucap Hidayat Nur Wahid.

Namun tudingan itu langsung dibantah oleh pihak kepolisian. Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Argo Yuwono, mengatakan petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Syahganda Nainggolan terbukti memberikan dukungan kepada para demonstran dengan provokasi serta menyebarkan gambar yang tidak sesuai dengan peristiwa sebenarnya (hoaks).

“Modus yang dilakukannya ini, seperti ada foto kemudian dikasih tulisan, dikasih keterangan yang tidak sama kejadiannya. Contohnya ini salah satu poin, ini kejadian di Karawang, tapi gambarnya berbeda,” ujar Argo.

Menurutnya, tujuannya penyebaran provokasi dan gambar hoaks ini adalah supaya peserta unjuk rasa bertindak anarkis. Argo menegaskan, dengan motif yang dilakukan oleh tersangka SN ini membuat para demonstran tertipu dengan hoax.

“Motifnya mendukung dan men-support para demonstran dengan menyebarkan berita yang tidak sesuai dengan gambarnya dan tulisannya yang bersangkutan,” pungkasnya.

Hal itu juga diungkapkan oleh Pengamat Intelijen, Stanislaus Riyanta. Ia mengatakan penahanahan para petinggi KAMI bukan karena konteks mengkritisi Omnibus Law Cipta Kerja, namun karena mereka terbukti melakukan penyebaran haoks sehingga menjadi penyebab pecahnya aksi vandalisme dan aksi kekerasan di sejumlah daerah.

“Jadi bukan dalam konteks ditangkap dan menjadi tersangka karena mengkritik Omnibus Law. Mereka ditangkap dan ditahan karena menyebarkan hoax yang akhirnya menimbulkan aksi massa, vandalisme dan aksi kekerasan,” kata Stanislaus.