Penolakan masyarakat atas manuver gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indoensia (KAMI) terus bermunculan di berbagai daerah. Masyarakat yang menolak umumnya menilai keberadaan KAMI ini hanya akan membuat masyarakat resah, karena narasi yang selalu disampaikan oleh kelompok itu cenderung provokatif dan menyerang Pemerintah.

Tentu masyarakat paham bahwa upaya tersebut merupakan strategi yang dipergunakan oleh KAMI untuk merongrong Pemerintah. KAMI mempergunakan emosi masyarakat untuk menyerang Pemerintah, terutama di sejumlah isu strategis, seperti yang mereka lakukan ketika memperkarakan isu PKI dan komunis gaya baru. Terbaru, mereka terbukti memperalat emosi masyarakat yang menolak UU Cipta Kerja. Sejumlah tokoh KAMI ditangkap karena terbukti menghasut, menyebar hoaks hingga ujaran kebencian di media sosial pribadinya sehingga aksi unjuk rasa berjalan anarkis.

Oleh karena itu, Laskar Sasak yang berada di Nusa Tenggara Barat, menyatakan menolak kehadiran Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Mereka tidak ingin masyarakat terpecah-pecah akibat provokasi KAMI. Sekjen Laskar Sasak, Lalu Wahyudi Zakaria, mengatakan bahwa ia bersama dengan rekan-rekannya menentang keras keberadaan KAMI. Dia tidak ingin masyarakat diporak-porandakan dengan isu yang tidak sesuai dengan realita.

“Masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) menolak kehadiran Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Kehidupan masyarakat NTB yang aman dan nyaman tidak boleh terusik oleh provokasi KAMI. Semestinya semua pihak menjaga keutuhan NKRI, bukan malah ingin memecahnya demi kepentingan politik,”ujar Lalu Wahyudi Zakaria.

Ditempat terpisah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dewan Rakyat Jelata (Drajat) Sragen juga menolak kemunculan KAMI. Ketua Drajat, Sunarto yang lebih akrab disapa Narto Pelo mengemukakan kehadiran KAMI telah mengundang polemik atau pro dan kontra di tingkat nasional. Kecenderungan yang terjadi, kata dia, KAMI tak hanya berdiri di tingkat pusat, tetapi juga tiap daerah. Di sejumlah daerah, telah ada kelompok yang mendeklarasikan berdirinya KAMI.

“KAMI itu adalah kepentingan elit di tingkat pusat yang membingungkan masyarakat bawah. Itu bukan masalah wong Sragen sehingga tidak perlu dibawa ke Sragen. Kalau sampai masuk sudah pasti akan mengundang pro dan kontra. Bisa saja warga Sragen diadu domba kalau KAMI bisa masuk,” ujar Narto.

Penolakan sejumlah elemen masyarakat di berbagai daerah, menunjukan bahwa keberadaan gerakan KAMI yang diprakarsai Din Syamsuddin cs memang tidak memiliki tempat di masyarakat. Narasi yang cenderung provokatif dan kepentingan politik dibelakangnya, membuat KAMI tidak mendapat simpati masyarakat.

Oleh : Dodik Prasetyo )*

Keberadaan KAMI makin meresahkan masyarakat dengan pernyataannya yang kontroversial dan mendapat penolakan masyarakat. Mereka juga mendukung demo omnibus law dan mempengaruhi rakyat untuk ikut berunjuk rasa. Padahal kita tahu bahwa mengadakan demo di masa pandemi dilarang keras, karena bisa jadi ajang penularan corona.

Setelah 2 bulan didirikan, koalisi aksi menyelamatkan Indonesia (KAMI) belum menunjukkan prestasi apa-apa. Janji untuk meyelamatkan Indonesia masih jauh panggang dari api. Para anggota KAMI malah asyik mengadakan deklarasi di luat kota, yang ditolak mentah-mentah oleh rakyat. Terakhir, KAMI terang-terangan mendukung buruh untuk berdemo tolak omnibus law.

Gatot Nurmantyo selaku presidium KAMI menyatakan dukungan terhadap demo buruh dengan percaya diri. Mereka juga terbukti menyuplai logistik kepada para pengunjuk rasa. Padahal KAMI tak menyadari efek jangka panjang sebuah demo. Jika semua buruh pergi, tak ada aktvitas di pabrik. Meski hanya selama 3 hari, namun bisa mendatangkan potensi kerugian.

Bayangkan jika KAMI terus memprovokasi buruh untuk berdemo lagi. Dengan alasan buruh harus membela nasibnya yang terjajah omnibus law. Padahal pasal yang dikhawatirkan hanya hoax. Apalagi omnibus law terdiri dari 900 lembar, dan dari KAMI maupun buruh apa sudah membacanya dengan detail, baru memutuskan untuk demo?
Ketika demo diadakan lagi, maka pabrik rugi, dan buruh juga ikut rugi karena di-PHK. Keluarga mereka jadi terlantar. Jika sudah begini, akankah KAMI menolong buruh? Sepertnya mustahil. Lagipula, demo tersebut menyalahi aturan UU Ketenagakerjaan. Karena unjuk rasa dilakukan ketika pihak pabrik atau perusahaan mau diajak diskusi.

Selain terus memprovokasi masyarakat, KAMI juga terbukti pinplan. Mereka mendukung demo buruh dengan alasan rakyat boleh menyampaikan aspirasi. Namun lupa akan protokol kesehatan yang dilanggar ketika ada unjuk rasa, dan dikhawatirkan ada klaster corona baru saat demo. Sehingga aparat melarang ada demo besar-besaran.

Padahal sebulan lalu, KAMI menentang keras pemilihan kepala daerah langsung yang akan dilakukan desember ini. Dengan alasan pilkada akan menimbulkan penyebaran corona. Dari sini kita melihat KAMI yang selalu bermuka dua dan tidak konsisten dalam perkataannya.

Ada pula video yang tersebar di media sosial dan membuat banyak orang tertawa, padahal bukan lawakan. Dalam video pendek tersebut, terlihat salah satu anggota KAMI memuji omnibus law. Padahal seminggu lalu ia dengan keras menentangnya dan entah apa motif pembuatan video itu. Publik menganggapnya sebagai dagelan politik.

Kalau sudah begini, apa mau memilih mereka jadi calon presiden? Sejak awal sudah terlihat jika KAMI plintat plintut dan tidak tegas. Akankah kita mau punya pemimpin yang hobinya galau? Jawabannya tentu tidak.

KAMI juga selalu menentang kebijakan pemerintah dan menjelek-jelekkan lawan politiknya. Padahal dalam ilmu psikologi, seseorang yang suka menghujat pihak tertentu, bisa berpotensi menghujat orang lain. Karena dalam alam bawah sadarnya sudah ter-setting untuk nyinyir dan menyerang orang lain dengan omongannya. Apakah ini ciri calon pemimpin kita?

Sudah jelas jika KAMI hanya bisa menghasut tanpa memberi solusi pada rakyat. Jika mereka menentang omnibus law karena takut banyak pengangguran baru, apakah mau membuka pabrik agar rakyat punya pekerjaan? Tentu jawabannya tidak, karena janji mereka untuk selamatkan Indonesia hanya manis di lidah.

Jangan mau terprovokasi oleh KAMI karena mereka jelas hanya pandai berpidato dan melakukan hate speech tapi memiliki anggota yang plinplan dan provokatif. Jika ada ajakan dari mereka untuk unjuk rasa, pikirkan baik-baik efek jangka panjangnya. Selain bisa berpotensi kena corona, ketika demo dan mogok kerja juga membuat Anda diskors perusahaan.

)* Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI)

Oleh : Dimas Sangkoro)*

Vaksin Covid-19 telah melalui tahap uji klinis yang ketat serta pengawasan dari lembaga otoritas milik pemerintah dan lembaga internasional. Masyarakat juga diminta untuk tidak lagi meragukan manfaat vaksin covid-19.

Para Ilmuwan sempat menyerukan adanya tindakan segera agar dapat meningkatkan kepercayaan publik pada vaksinasi. Mengingat, penelitian menunjukkan minoritas yang cukup besar di beberapa negara mungkin enggan divaksinasi covid-19.

Dengan sedikitnya perawatan yang efektif dan belum adanya obat untuk covid-19, perusahaan dan pemerintah juga berlomba mengembangkan vaksin dalam upaya menghentikan pandemi.

Dalam sebuah studi yang dipublikasikan oleh jurnal Nature Medicine, para penelitik di Spanyol, Amerika Serikat dan Inggris, melakukan survei terhadap 13.400 orang di 19 negara yang terpukul parah oleh covid-19.

Studi tersebut menemukan bahwa saat 72% responden mengatakan mereka bersedia divaksinasi, 14% menolak dan 14% lainnya menyatakan ragu-ragu.

Para peneliti menemukan orang-orang yang paling tidak percaya pada pemerintah adalah mereka yang cenderung tidak mau divaksin. Bahkan, mereka yang pernah sakit dengan covid-19 tidak lebih mungkin merespons secara positif.

Sementara di Tiongkok, sebanyak 88% responden mengatakan bahwa mereka akan menerima vaksin yang terbukti aman dan efektif. Angka tersebut merupakan yang tertinggi dari semua negara yang disurvei, proporsinya turun menjadi 75% di AS dan serendah 55% di Rusia.

Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Reisa Brotoasmoro mengatakan, vaksin merupakan bentuk upaya pembuatan kekebalan tubuh untuk melawan penyakit. Ini merupakan pencegahan agar masyarakat tidak perlu terpapar penyakit dahulu untuk menumbuhkan kekebalan tubuh.

Saat ini sedang dikembangkan vaksin merah putih oleh lembaga Biologi dan Molekuler Eijkman dan kerjasama dengan negara-negara yang sedang mengembangkan vaksin. Pengembangannya sesuai dengan pedoman WHO, BPOM dan MUI.

Dalam memenuhi kebutuhan vaksin dalam negeri, Reisa mengatakan terdapat 3 cara yang dilakukan oleh Pemerintah. Pertama, mengembangkan vaksin covid-19 Merah Putih dan kerja sama PT Bio Farma dengan Sinovac asal Tiongkok. Kedua, Indonesia telah mendapat komitmen dari 4 kandidat vaksin, yaitu buatan Astrazeneka, Sinovac, Cansino dan Sinopharm dalam pembelian vaksin luar negeri.

Ketiga, pemerintah menggandeng lembaga internasional CEPI dan Gavi Alliance untuk mendapat akses vaksin dalam kerangka kerja sama multilateral. Skema ini melibatkan WHO dan Unicef mulai pengembangan distribusi, hingga pelaksanaan vaksinasi.

Guru Besar Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM, Tri Wibawa, meminta kepada masyarakat agar tetap patuh terhadap protokol kesehatan meskipun nantinya telah menerima vaksin.

Tri menuturkan, saat ini pihaknya masih menunggu hasil penelitian terkait dengan berapa angka proteksi vaksin terhadap virus. Meski sudah mendapatkan vaksin, masyarakat harus tetap menerapkan protokol kesehatan sebagai upaya memproteksi diri.

Dalam perkembangan lainnya, 1.071 relawan vaksin covid-19 telah mendapatkan suntikan kedua. Pihaknya juga telah melakukan pengambilan darah dari relawan yang sudah disuntik dua kali untuk mulai mengukur apakah sudah terbentuk antibodi di dalam tubuh mereka.

Harapannya, dalam uji klinis tahap ketiga tersebut dapat dilaporkan hasilnya pada bulan Januari mendatang kepada Badan POM. Tujuannya ialah agar Badan POM dapat segera mengeluarkan emergency use authorization untuk vaksin covid-19 di Indonesia.

Pada kesempatan berbeda, Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan 184 negara saat ini telah bergabung dengan fasilitas COVAX. Ekuador dan Uruguay menjadi negara terakhir yang baru saja bergabung.

Program tersebut akan membiayai vaksin covid-19 dan menyalurkannya secara merata, baik ke negara kaya maupun miskin.

Pada kesempatan konferensi pers di Jenewa, Tedros mengatakan, pembagian vaksin yang adil merupakan cara tercepat untuk melindungi masyarakat yang berisiko tinggi, menstabilkan sistem kesehatan, serta mendorong pemulihan ekonomi global yang sesungguhnya.

Saat ini, pemerintah Kota Depok tengah bersiap memberikan vaksin covid-19. Total warga yang akan mendapatkan vaksin adalah 60% dari jumlah penduduk. Namun untuk tahap awal baru 20% yang akan divaksin, jumlah tersebut merupakan prioritas yang ditujukan kepada tenaga kesehatan dan warga dengan rentang usia 18-59 tahun.

Dengan riset dan uji klinis yang ketat, tentu kita tidak perlu ragu akan manfaat vaksin. Pandemi covid-19 harus berakhir agar segalanya menjadi pulih baik dari sektor kesehatan dan ekonomi.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI)

Oleh : Abner Wanggai )*

Otonomi khusus (Otsus) Papua memang sudah semestinya mendapatkan dukungan dari banyak pihak, karena keberadaan otsus tersebut dinilai mampu menjadikan Papua dan Papua Barat lebih maju.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo, memberikan dukungan agar dalam melakukan revisi UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua, salah satu hasil akhirnya bisa menempatkan UU tersebut sebagai lex specialis.

Dengan begitu, berbagai ketentuan yang berada di dalamnya, tidak bisa dikalahkan oleh berbagai ketentuan dalam undang-undang lainnya. Mengingat dalam praktik implementasinya selama ini, UU Otsus Papua sering kali bertabrakan dengan undang-undang lainnya sehingga menyebabkan kerancuan dan kebingungan.

Dirinya berujar bahwa Revisi Otsus yang dilakukan pemerintah bersama DPR RI dilakukan untuk memastikan Papua dan Papua Barat tetap mendapatkan dana otsus. Sekaligus memastikan pembangunan tetap meningkat.

Untuk teknisnya, semua akan dibahas dalam revisi UU Otsus Papua. Karenanya, masyarakat Papua dan Papua Barat melaLUI Majelis Rakyat Papua bersama MPR RI for Papua akan mengawalnya sehingga UU Otsus Papua bisa bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat.

Pada kesempatan berbeda, Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan bahwa pemerintah sudah membahas otonomi khusus (otsus) Papua dengan majelis dan para tokoh masyarakat Papua. Mahfud menyimpulkan bahwa 90% lebih masyarakat Papua tidak mempersoalkan otsus.

Mantan pimpinan MK tersebut menuturkan bahwa hanya beberapa orang tertentu yang menolak otsus Papua kemudian melempar ketidaksetujuan tersebut sampai ke luar negeri yang kemudian kembali dilempar ke Indonesia. Mahfud lantas menyindir hanya orang yang berlarian yang menolak otsus Papua.

Mahfud mengatakan pemerintah hanya akan merevisi undang-undang terkait dana otsus Papua. Sebab, dikatakan Mahfud, masa berlaku dana otsus akan berakhir pada 2021.

Sementara itu, Ketua MPR RI For Papua Yorrys Raweyai menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di Bumi Cenderawasih tersebut, khususnya jelang berakhirnya Otonomi Khusus Papua pada 2021.

Ia mengungkapkan, saat itu MPR RI for Papua mendapat kesepakatan bersama Menko Polhukam bersama Mendagri, Kapolri dan Panglima TNI. Artinya, MPR for Papua dipercaya sebagai fasilitator dan komunikator terkait persoalan Papua antara pemerintah pusat dan daerah.

Billy Mambrasar selaku staf khusus Presiden Joko Widodo pernah mengatakan, hasil survey dengan sampel 500 kalangan milenial Papua, mereka berpandangan bahwa otsus merupakan proses dan perlu perbaikan yang terus-menerus. Misal penggunaan anggaran yang harus diperbaiki.

Ia menyebut otsus merupakan proses membangun jiwa raga. Karena itu, hal baik yang sudah didapat dari otsus, seperti pada sektor pendidikan yang merupakan investasi sumber daya manusia, terus ditingkatkan. Di sisi lain, dirinya sepakat bahwa agar semakin baik, perlu dengarkan aspirasi dari AOP agar otsus bisa berjalan lebih baik.

Kapolda Papua Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw menilai bahwa otonomi khusus perlu diteruskan karena sudah banyak memberikan kemajuan. Dirinya juga telah siap berkomunikasi dengan pihak-pihak yang merasa kecewa dengan penerapan otonomi khusus selama ini.

Dirinya mengaku sudah keliling Indonesia, dan tidak ada daerah lain yang mendapatkan kekhususan seperti Papua. Tentu sangat disayangkan jika kebijakan yang baik ini ditolak.

Paulus menjelaskan, dulu Papua hanya memiliki 12 kabupaten saat kembali menjadi bagian NKRI pada medio 1960-an silam. Sejak otonomi khusus berlaku, kini telah ada 40 kabupaten/kota di Papua dan 12 Kabupaten/kota di Papua Barat. Dari hal ini saja sudah ada lompatan-lompatan yang luar biasa.

Sementara itu, Masyarakat Papua juga semakin terdidik. Tidak sedikit pemuda Papua yang menuntut Ilmu di beberapa negara di dunia berkat beasiswa dari pemerintah pusat.

Presiden RI Joko Widodo juga telah memerintahkan para jajarannya untuk mengevaluasi efektifitas penyaluran dana otsus untuk Provinsi Papua dan Papua Barat. Pasalnya, dana yang selama ini dikucurkan oleh pemerintah kepada kedua wilayah tersebut cukup besar.

Otsus Papua Jilid II merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap Papua, khususnya dalam bidang pengembangan SDM, Pendidikan, Infrastruktur dan Kesehatan. Dengan banyaknya manfaat yang bisa didapat, otsus Papua tentu harus terus berlanjut.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Oleh : Deka Prawira )*

Penolakan sebagian masyarakat mengenai omnibus law membuat isu baru tentang UU tersebut. Beredar kabar bahwa DPR sengaja membuat draft undang-udang ini secara diam-diam, agar tak diketahui rakyat. Sehingga saat diresmikan banyak yang tak tahu dan harus menerimanya. Padahal masyarakat bisa mengakses rapat-rapat DPR di TV parlemen.

Omnibus law adalah undang-undang paling menghebohkan tahun ini, karena kelahirannya diwarnai protes oleh buruh dan organisasi massa. Mereka ngotot menolak UU Cipta Kerja karena takut nasibnya tersungkur oleh aturan baru ini. Namun sebenarnya ketakutan ini salah, karena mereka hanya termakan hoax tentang omnibus law.

Setelah demo berkali-kali, para buruh belum juga puas. Sekarang mereka menyebarkan isu bahwa pembuatan omnibus law dilakukan secara tidak transparan, sehingga menghianati rakyat. Entah apa yang merasuki pikiran mereka sehingga melontarkan tuduhan yang menyakitkan terhadap DPR.

Nurul Arifin, anggota panitia kerja RUU Omnibus Law DPR RI dari Fraksi Golongan Karya menepis tuduhan bahwa UU ini dibuat secara diam-diam. Menurutnya, pembahasan RUU selalu transparan, tidak ada yang namanya rapat di tempat gelap. Rapat terus diadakan sejak usulan RUU ini dilontarkan, februari 2020. Bahkan pembahasan juga dilakukan saat reses.

Nurul menambahkan, pembahasan omnibus law sudah sesuai dengan prosedur. Jika DPR mengadakan rapat diam-diam, tentu tidak ada hasil wawancara yang keluar di media. Para anggota DPR juga bicara tanpa takut ketahuan sedang membahas omnibus law. Lagipula, masyarakat bisa melihat video rapat DPR di website resmi maupun TV parlemen.

Ketika demo untuk menolak omnibus law diadakan selama 3 hari, memang ada pihak yang protes dan mengatakan mengapa UU ini diresmikan secara terburu-buru. Mereka tak tahu bahwa rapat untuk membahasnya sudah dilakukan selama berbulan-bulan. Atau mungkin karena sudah terlanjur termakan hoax, jadi menuduh DPR menyiksa rakyat.

Padahal tuduhan itu salah besar karena DPR tentu membuat UU yang mensejahterakan rakyat. Ketika ada perwakilan dari serikat buruh, baleg DPR juga menerima dengan tangan terbuka. Bahkan mereka mengadakan audensi resmi di sebuah hotel berbintang dan sudah menemukan kesepakatan.
Sehingga tidak bisa dikatakan bahwa DPR arogan.
Saat merancang omnibus law, maka DPR tidak bekerja sendiri. Karena UU ini mencakup banyak bidang, mereka mengundang berbagai ahli dari bdang ekonomi, hukum, ketenagakerjaan, pertanahan, dan lain-lain. Bahkan pengusaha juga didengarkan pendapatnya. Jadi jangan ada tuduhan dari buruh bahwa pembuatan UU ini tidak mendengarkan suara rakyat.

Menteri Mahfud MD juga menyatakan bahwa ia mau jika diajak diskusi dengan perwakilan serikat buruh, untuk menghindarkan dari kesalahpahaman tentang omnibus law. Jadi bisa dijelaskan apa saja keuntungan UU ini dan para buruh tak perlu takut akan masa depan mereka.

Transparasi dari menteri dan anggota DPR menunjukkan keseriusan pemerintah untuk memperlihatkan kerja mereka dalam mensejahterakan rakyat. Setelah reformasi maka kita masuk di era keterbukaan. Tidak ada lagi cerita tentang kebijakan DPR yang dibuat diam-diam, tanpa diketahui oleh khayalak ramai.

Publik jangan menyamakan DPR yang sekarang dengan wakil rakyat di zaman orde baru. Karena sekarang anggota DPR benar-benar pilihan rakyat dan memperjuangkan nasib orang banyak. Termasuk dengan membuat omnibus law. Jangan bersikap skeptis terhadap segala keputusan dari pemerintah.

Janganlah mudah menuduh DPR bertindak seenaknya dengan mengadakan rapat gelap. Karena mereka juga memaparkan hasil rapat tentang omnibus law secara terbuka di media online maupun koran konvensional. Jangan sampai ada kebencian secara subektif digunakan untuk menyerang DPR, karena sama saja dengan memfitnah.

)* Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSIS)