Oleh : Rebecca Marian )*

Indonesia terdiri dari 34 provinsi, termasuk Papua dan Papua barat. Namun daerah timur Indonesia tersebut akhir-akhir ini diprovokasi oleh seorang warga yang yang mengklaim Negara Papua Barat yang tidak termasuk NKRI. Pernyataan ini salah besar, karena sejak tahun 1969 Papua (dulu Irian Jaya) sudah final sebagai bagian integral NKRI.

Bumi Cendrawasih adalah wilayah paling timur Indonesia yang berbeda, karena baru bergabung tahun 1969 setelah Pepera (penentuan pendapat rakyat). Meskipun begitu, warga asli Papua tetap bangga jadi orang Indonesia dan mengakui pemerintahan pusat di Jakarta. Bahkan banyak tokoh asli sana yang terkenal, seperti Freddy Numberi dan Silas Ohee.

Di tengah kedamaian di Bumi Cendrawasih, tiba-tiba Forkorus Yaboisembut menyatakan bahwa Papua bukan bagian dari Indonesia. Ia mengaku sebagai Presiden negara federal Papua Barat. Pernyataan itu dikeluarkan saat ia dan beberapa pengikutnya merayakan hari ulang tahun Negara Papua Barat yang ke-9, di Sentani Barat, Jayapura.

Forkorus tak hanya menyatakan bahwa Papua bukan termasuk bagian NKRI. Ia juga berani menyurati Presiden Joko Widodo dan meminta agar Indonesia menarik pasukannya dari wilayah Papua Barat. Sontak warga Papua heran dengan sikap Forkorus, karena pernyataannya kontroversial dan bisa termasuk tindakan makar.

Jika ada yang tak mengakui suatu wilayah sebagai milik RI dan membuat negara sendiri, maka termasuk pemberontakan. Apalagi Negara Federal Papua Barat sudah punya bendera kebangsaan sendiri, yang bergambar bintang kejora, dan menolak bendera merah putih dikibarkan di wilayahnya. Mereka juga getol mengajak warga Papua mengibarkan bendera bintang kejora.

Direktur LP3BH Manokwar, Christian Warinussy meminta masyarakat Papua untuk tidak terprovokasi oleh ajakan tersebut. Karena negara tersebut ilegal dan Papua tidak mungkin berdiri sendiri, serta keluar dari NKRI. Sementara anggota DPR asal Papua Demanius Ijie meminta pemuda Papua untuk sekolah dan fokus ke masa depan dan jangan terlibat gerakan Papua merdeka.

Sementara Kementrian Luar Negeri menegaskan jika Papua memerdekakan diri, tidak ada dasar hukum yang memayunginya. Jika kita lihat dari standar hukum internasional. Papua juga tidak bisa dimerdekakan kembali. Hal ini dinyatakan oleh Damos Dumoli Agusman, Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementrian Luar Negeri.

Menurut Damos, Papua sudah menjadi wilayah Indonesia dan tidak bisa merdeka begitu saja. Karena sudah merdeka, bersamaan dengan proklamasi tanggal 17 agustus 1945. Kenyataannya, wilayah Papua tidak lagi dijajah oleh Belanda pada saat itu. Sehingga menurut hukum internasional ia otomatis masuk jadi wilayah Indonesia.

Jika merujuk ke hukum internasional, ada under collonial context yakni sebuah wilayah bisa memerdekakan diri jika sebelumnya dijajah. Namun kenyataannya, sejak 1945 Papua tidak dijajah oleh Indonesia. Masyarakatnya dengan senang hati bergabung dengan NKRI dan dimantapkan dengan Pepera tahun 1969. Jadi status Papua Barat adalah ilegal.

Bahkan sebelum Indonesia merdeka, da 3 perwakilan pemuda dari Bumi Cendrawasih yang ikut menghadiri sumpah pemuda. Mereka menghadiri peristiwa penting itu, tanggal 28 oktober 1928, untuk mendukung kemerdekaan Indonesia dan menyatakan persatuan. Tiga pemuda Papua itu bernama Aitai Karubaba, Orpa Pallo, dan Abner Ohee.

Jika melihat dari sejarahnya dan merujuk pada hukum internasional, maka pernyataan Presiden negara federal Papua Barat tidak sah. Karena negaranya tidak tercatat secara resmi. Ketika ada negara di dalam negara, maka pelakunya dianggap sebagai makar dan bisa ditahan oleh aparat, karena tidak setia kepada NKRI.

Warga Papua baik yang ada di Bumi Cendrawasih maupun di pulau lain diharap tidak terprovokasi oleh pernyataan Forkorus. Karena seluruh rakyat Papua terbukti cinta Indonesia dan bangga menjadi bagian dari NKRI. Presiden juga menganggap Papua istimewa.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Oleh : Raditya Rahman )*

Jumlah pasien corona yang sembuh makin meningkat. Hal ini membuktikan keseriusan pemerintah dalam menumpas penyakit berbahaya ini. Walau pandemi belum berakhir, namun ada harapan di masa depan sehingga corona bisa pergi secepatnya dari Indonesia.

Tak terasa lebih dari 6 bulan kita berada dalam masa pandemi covid-19. Penyakit yang hinggap di seluruh negara di dunia dibasmi dengan berbagai cara. Pemerintah melakukan banyak jurus untuk mengurangi angka mortalitas dan penularan corona. Juga meningkatkan jumlah pasien yang berhasil sembuh.

Dokter Reisa Broto Asmoro yang pernah menjabat sebagai juru bicara tim satgas covid menjelaskan bahwa ada peningkatan persentase jumlah pasien corona yang sembuh di Indonesia. Tepatnya, dari hanya 74% lantas naik jadi lebih dari 75%.
Peningkatan ini sangat baik, karena menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menanggulangi corona.
Pada awal pandemi, Presiden Jokowi dengan tegas menolak usulan untuk lockdown. Tentunya hal ini sejalan dengan pemikiran Menteri Kesehatan Dokter Terawan. Terbukti beberapa bulan setelahnya, ada berita jika negara yang melakukan lockdown terlalu ketat malah tumbang di bidang ekonomi.

Alih-alih lockdown, pemerintah memilih pencegahan corona dengan sosialisasi protokol kesehatan. Kita tentu sudah hafal, yakni pakai masker, rajin cuci tangan, dan jaga jarak. Pemerintah juga menutup sekolah dan membuat program belajar jarak jauh. Semua ini demi keselamatan para murid, terutama yang masih TK dan SD, karena mereka yang rawan tertular corona.

Untuk mencegah penyebaran virus covid-19, maka diadakan program 3T, yakni testing, tracing, and treatment. Rapid test massal kembali digalakkan dan masyarakat wajib mengikutinya, agar tahu statusnya reaktif atau tidak. Apalagi saat ini makin banyak orang tanpa gejala. Saat akan naik pesawat dan kereta api juga wajb rapid test agar makin aman.

Setelah testing beres, maka tracking dilakukan dengan menelusuri siapa saja yang pernah bersinggungan dengan pasien. Jadi mereka juga wajib dites, dan ketika hasilnya positif, akan segera dirawat di Rumah Sakit. Tahap selanjutnya adalah treatment alias pengobatan yang biayanya ditanggung pemerintah, mulai dari pembayaran kamar sampai obat-obatan.

Setelah era adaptasi kebiasaan baru, maka penanganan corona juga lebih ditingkatkan. Karena saat ini tidak ada kewajiban untuk stay at home. Selain merazia masker di jalanan, pemerintah juga membatasi jumlah penumpang di mobil. Tujuannya agar mereka tetap menjaga jarak, meskipun berada di dalam kendaraan pribadi.

Untuk kereta api dan bus juga dibatasi penumpangnya. Maksimal hanya boleh memuat 50% orang, jadi tetap menaati physical distancing. Saat naik KA, penumpang wajib pakai masker dan diberi face shield secara gratis. Pembatasan ini penting karena di dalam kendaraan umum memakai AC. Padahal virus covid-19 bisa menyebar di udara yang pengap seperti ruangan ber-AC.

Untuk pusat perbelanjaan yang dibuka kembali, selain pengunjungnya wajib pakai masker, juga diperiksa suhu badannya dengan thermo gun yang ditembakkan ke dahi. Pengunjung Mall juga dibatasi dari segi usia. Balita dan lansia sebaiknya tak memasuki wilayah sana, karena merekalah yang rentan tertular corona.

Peraturan di masyarakat ditegakkan. Masyarakat diminta bekerja sama untuk melawan corona. Pemerintah juga tak hanya diam, tapi menunggu datangnya vaksin ke Indonesia. Dokter dan nakes lain diprioritaskan untuk imunisasi. Sementara masyarakat umum yang menolak vaksin bisa didenda. Mau tak mau kaum anti-vaksin harus disuntik agar kita semua selamat dari corona.

Pemerintah berusaha keras menghalau corona dengan berbagai cara. Mulai dari testing, tracing, dan treatment. Jangan ada yang marah lalu seenaknya melepas masker, karena itu sama saja dengan menghianati usaha pemerintah. Mari kita taat peraturan dan berdoa semoga corona cepat ditumpas.

)* Penulis adalah kontributor Gerakan Mahasiswa (Gema) Jakarta

Oleh : Edi Jatmiko )*

Pernyataan Presidium KAMI Gatot Nurmantyo tentang dukungan terhadap demo buruh, sontak menjadi sorotan publik. Aksi KAMI tersebut perlu diwaspadai karena dianggap ikut memprovokasi gejolak bangsa.

KAMI yang berdiri sejak 18 agustus lalu rasanya menjadi organisasi yang makin aneh karena melenceng dari namanya. Sejak awal mereka bertujuan ingin menyelamatkan Indonesia, tapi malah sibuk berpidato, mengumbar hate speech, dan menyelenggarakan deklarasi tambahan di luar kota. Padahal masyarakat butuh bukti, bukan sekadar kata-kata manis dan puitis.

Isu omnibus law yang memanas di bulan oktober 2020 dimanfaatkan baik-baik oleh KAMI. Mereka sengaja mendukung unjuk rasa tersebut agar terlihat mendukung wong cilik yang sedang memperjuangkan haknya. Padahal baik buruh maupun KAMI sama-sama termakan oleh berita palsu tentang omnibus law, sehingga yang diteriakkan saat unjuk rasa jadi sia-sia.

Modus KAMI untuk mendukung demo buruh adalah dengan memberi logistik kepada pengunjuk rasa. Jangan kira hal ini membuat mereka jadi pahlawan, karena ada udang di balik batu. Mereka ikut mendukung buruh karena sesungguhnya iri dan ingin juga mendapat perhatian dari media alias aji mumpung.

Bukan kali ini saja KAMI menjadi provokator gejolak bangsa. Saat akhir september lalu, mereka mengeluarkan pernyataan yang kontroversial bahwa film Pemberontakan G30S PKI wajib diputar kembali. Tujuannya agar anak-anak Indonesia tidak lupa akan kekejaman PKI. Padahal saat dulu ada pemutaran film ini, Presidium KAMI Gatot Nurmantyo malah tertidur.

Setelah mengusung isu tentang neo PKI dan gagal total, maka KAMI mencoba mengangkat isu tentang pemilihan kepala daerah. Mereka melarang pilkada serentak dilakukan akhir tahun ini, karena takut akan ada klaster corona baru. Karena saat coblosan dan kampanye calon walikota atau bupati, ada kerumunan massa, yang berbahaya karena tak ada jaga jarak.

Pernyataan tentang pelarangan pilkada serentak ini malah berbanding terbalik dengan dukungan saat demo buruh. Karena justru KAMI menyokong aksi unjuk rasa, padahal sudah jelas dilarang oleh aparat. Penyebabnya karena demo ini bisa memunculkan klaster demonstrasi. Hal ini menunjukkan ketidak konsistenan KAMI dalam mengeluarkan pernyataan.

Saat KAMI mengadakan deklarasi di Surabaya dan ditolak oleh banyak orang, mereka menuduh bahwa pendemo hanya masyarakat yang dibayar oleh oknum tertentu. Padahal tuduhan ini salah besar. Justru mereka yang diduga membayar banyak orang saat demo buruh, sehingga aksi ini memanas dan mereka bisa mengendalikan massa untuk makin beringas.

KAMI juga ikut nebeng ketenaran saat omnibus law masih jadi bahan pembicaraan. Bedanya, jika dulu mereka menentang keras Undang-Undang ini diresmikan, sekarang malah berbalik mendukung. Tersebar video di media sosial berisi pernyataan Presidium KAMI Gatot Nurmantyo yang memuji omnibus law. Sontak masyarakat terkekeh karena ia tidak konsisten.

Jika kita sudah mengetahui akal bulus KAMI untuk selalu nebeng ketenaran pada berita yang sedang viral, masihkah mendukungnya habis-habisan? Jangan mendukung orang yang salah dan selalu ingin cari muka, karena kita jadi ikut salah. Jika KAMI mengeluarkan pernyataan, maka periksa dulu kebenarannya. Karena jika tidak, akan sama-sama terjebak dalam kubangan hoax.

KAMI memang sudah ketahuan bermodus politik dan mereka selalu ingin naik panggung, serta disorot wartawan. Namun sayangnya, cara yang dilakukan salah, karena tidak membuat prestasi dan berusaha menyelamatkan Indonesia. Namun malah membuat berita yang kontroversial dan nebeng ketenaran pada suatu topik yang sedang hot.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiwa Cikini

Oleh : Alfisyah Dianasari )*

UU Cipta Kerja sempat jadi kontroversi karena ada pihak yang salah paham mengenai pasal-pasalnya. Ada pula yang ternyata hanya termakan hoax. Presiden Jokowi mempersilakan mereka yang tak menyetujui UU Cipta Kerja untuk melakukan judicial review langsung ke Mahkamah Konstitusi.

Omnibus law UU Cipta Kerja bisa memegang rekor sebagai Undang-Undang yang paling banyak diberitakan dan diprotes. Penyebabnya karena banyak orang yang kurang memahami pasal-pasalnya. Juga ternyata mereka hanya terkena berita palsu tentang UU tersebut. Namun tidak mengecek kebenarannya, dan langsung emosi saat berdemo.

Demo menolak omnibus law tak dilakukan hanya sekali, tapi sampai berkali-kali. Padahal setelah unjuk rasa, Presiden Jokowi sudah berpidato untuk meluruskan hoax tentang Undang-Undang tersebut. Juga mempersilakan buruh atau kelompok lain yang protes agar mengajukan gugatan langsung ke Mahkamah Konstitusi.

Setelah dipersilakan mengajukan judicial review, maka ada beberapa orang yang pergi ke MK dan menggugat omnibus law UU Cipta Kerja. Pertama, ada 2 pekerja bernama Ayu Putri dan Dewa Putu Reza. Lalu ada 5 warga sipil yang tak hanya berstatus karyawan swasta, tapi juga mahasiswa dan pelajar. Ada pula 3 warga Papua yang mengajukan gugatan ke MK.

Serikat buruh juga mengajukan gugatan ke MK. Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia sedang mempersiapkan 2 gugatan tentang omnibus law, khusus klaster ketenagakerjaan. Ia mengungkapkan, kedua jenis gugatan adalah uji formil dan judicial review. Namun ia masih menunggu sambil mempersiapkan materi gugatan dan melihat situasi.

Kebebasan yang diberikan oleh Presiden Jokowi kepada masyarakat untuk menggugat sebuah Undang-Undang langsung ke Mahkamah Konstitusi patut kita apresiasi. Karena menunjukkan bahwa pemerintah tidak arogan dan tiran, tapi benar-benar menerapkan demokrasi di Indonesia. Kemudahan untuk menggugat memperlihatkan kebijaksanaan Jokowi.

Dalam setahun menjabat sebagai kepala negara untuk kedua kalinya, Jokowi menunjukkan tipe kepemimpinannya yang mau mendengar suara rakyat. Saat omnibus law masih dalam proses pembuatan, juga ada masukan dari berbagai pihak. Pun ketika ada yang tidak setuju dengan pasal-pasalnya, boleh langsung pergi ke MK. Tentunya dengan membawa berkas yang lengkap.

Bandingkan dengan masa orde baru. Ketika ada gelombang protes, solusinya adalah peredaran petrus yang menakutkan. Jadi kebebasan untuk menggugat ini menunjukkan bahwa pemerintah sekarang berjalan dengan maju, bukan mundur. Selain itu, Presiden juga menjamin kebebasan berpendapat masyarakat yang dimulai sejak era reformasi.

Namun, bebas berpendapat bukan berarti boleh berkata sembarangan. Daripada mereka membuat status di meda sosial dan terjerat UU ITE karena dianggap menghina pemerintah karena tak setuju dengan omnibus law, bukankah lebih baik mengajukan gugatan ke MK? Secara tidak langsung, presiden melindungi rakyatnya dari kemungkinan terburuk.

Izin untuk menggugat omnibus law juga menghindarkan terjadinya demo susulan. Sehingga masyarakat bisa langsung pergi ke MK, alih-alih berunjuk rasa. Sudah lelah berdemo, kepanasan di jalan, malah akhirnya ketularan corona. Bagaikan sudah jatuh lalu tertimpa tangga.

Banyak orang akan terhindar dari bahaya penularan corona dari klaster demo. Karena dari unjuk rasa 6-8 oktober lalu, sudah ada 12 orang yang menunjukkan hasil reaktif pasca dites rapid. Presiden tentu memikirkan efek jangka panjang dari sebuah keputusan, dan memperbolehkan mereka untuk pergi ke MK bisa mengamankan banyak orang.

Jika Presiden Jokowi memperbolehkan rakyat untuk menggugat omnibus law UU Cipta Kerja ke MK, maka menunjukkan bahwa beliau adalah sosok yang demokratis. Nanti hakim agung yang akan memutuskan, apakah UU tersebut benar merugikan rakyat, atau malah menguntungkan.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Depok

Kepolisian menangkap sejumlah aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) atas dugaan melakukan provokasi dan hasutan kepada mahasiswa dan buruh agar melakukan aksi anarkis saat penolakan UU Cipta Kerja di wilayah Medan dan Jakarta. Mereka melakukan provokasi melalui Whatsapp Group (WAG).

Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Argo Yuwono, mengatakan bahwa para aktivis KAMI ditangkap karena terbukti melakukan provokasi melalui aplikasi grup pesan singkat. Isinya berisi penghasutan sehingga aksi demo menolak Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja di Medan pada 8 Oktober 2020 lalu yang berujung ricuh.

Salah satunya kata Argo, seperti yang disampaikan tersangka KAMI Medan berinsial KA. Dia menuliskan dalam WAG tersebut untuk melempari Gedung DPR dan polisi. “Tulisannya kalian jangan takut mundur. lempar DPR dan lempari polisi. Itu ada (tulisannya) ini ada bantunyalah alat buktinya,” kata Argo. Satu yang lainnya melakukan hasutan untuk membuat kondisi seperti demonstrasi 1998 dan melakukan penjarahan.

Hal itu juga menjadi perhatian Pemerintah melalui Tenaga Ahli Utama Bidang Hukum Kantor Staf Presiden (KSP), Ade Irfan Pulungan. Ade menyebut aparat penegak hukum memiliki kewenangan menangkap pihak-pihak yang dicurigai melakukan provokasi terkait demonstrasi yang menolak UU Cipta Kerja Omnibus Law hingga berujung anarkis.

Lanjut Ade, kepolisian memiliki bukti percakapan di sebuah grup WhatsApp yang diduga menyebarkan ujaran kebencian sekaligus menghasut demo tolak UU Cipta Kerja Omnibus Law hingga berujung anarkis.

Ade menyebut tindakan penangkapan terhadap beberapa tokoh KAMI yang dilakukan aparat penegak hukum untuk mencegah perbuatan tindak pidana. Sehingga langkah yang diambil aparat adalah tindakan yang sah dan sesuai ketentuan hukum yang ada.

Oleh : Saby Kosay )*

Tahun 2021 mendatang adalah tahun yang penting karena ada perpanjangan program otonomi khusus di Papua. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjanjikan pemberian dana otsus akan ditngkatkan nominalnya. Anggaran otsus akan fokus pada pengembangan sarana IT (teknologi informasi) dan lain-lain.

Otonomi khusus adalah program yang membuat Papua merasa spesial, karena ada perhatian dari pemerintah. Bentuknya tak hanya berupa dana, namun juga kewenangan lain seperti Gubernur dan pejabat harus putra Papua. Ada pula keistimewaan untuk para pemuda di Bumi Cendrawasih. Mereka bisa mendaftar jadi tentara melalui jalur otsus.

Jelang perpanjangan otonomi khusus, masyarakat di Papua menanti dengan sangat hati-hati. Mereka selama ini sudah menikmati dana otsus yang dirupakan beasiswa, sehingga tidak ada anak yang putus sekolah. Tahun 2021 ini, dana otsus yang digelontorkan nominalnya akan lebih besar daripada tahun lalu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa dana otsus meningkat sebanyak 3,3%. Dengan rincian, untuk Provinsi Papua dan Papua Barat mendapat 7,8 triliun rupiah. Sedangkan dana khusus infrastruktur adalah 4,3 triliun rupiah. Dana sebanyak ini diamblkan dari APBN tahun 2020. Ternyata tak hanya Papua, tapi Aceh juga mendapat dana otsus  juga.

 Sri Mulyani menambahkan, untuk dana otsus jilid 2, akan difokuskan pada pengembangan sarana teknologi informasi dan komunikasi serta perluasan akses peningkatan efektvitas layanan pendidikan dan kesehatan. Hal itu dinyatakan beliau di hadapan Komite IV dan Tim Anggaran Komite Dewan Perwakilan Daerah.

Jika dana otsus dirupakan pengembangan sarana teknologi informasi, maka akan sangat tepat. Karena akan meratakan pembangunan IT tak hanya di Indonesia bagian barat, tapi juga timur. Ketika warga Papua butuh akses internet, mereka tak akan kesulitan mencari sinyal dan harus memanjat ke pohon atau tempat tinggi lainnya.

Akses internet sangat dibutuhkan apalagi saat ini anak-anak masih belajar di rumah. Mereka bisa melakukan video call dengan gurunya dan mengrim pesan WA dengan lancar, jika sinyal internetnya bagus. Pembelajaran tak lagi tersendat-sendat dan mereka bisa mendapat ilmu, walau hanya berada di rumah untuk sementara.

Pengembangan teknologi informasi tak hanya digunakan untuk membangun tower pemancar sinyal telepon dan internet, tapi bisa juga dirupakan jadi komputer, laptop, dan pemberian jaringan di sekolah. Jika sebentar lagi ada pemberian imunisasi covid-19 dan sekolah dibuka lagi, maka fasilitas di dalamnya akan lebih lengkap. Anak-anak akan senang.

 Jadi anak-anak Papua akan bisa belajar IT di sekolah, jika mereka belum memiliki gawai sendiri di rumah. Mereka jadi melek teknologi dan makin cerdas. Ketika mereka sudah mendapat beasiswa otsus dan berkesempatan untuk kuliah di Jawa, maka tidak akan kaget karena sudah memahami teknologi informasi yang dibutuhkan untuk belajar di kampus.

Guru juga mengarahkan bahwa internet bisa dijadikan sarana belajar karena ada akses yang terbuka untuk mendapatkan pengetahuan. Jadi anak-anak tidak hanya kenal media sosial. Namun diarakahkan untuk mencari jurnal ilmiah, buku pelajaran, ensiklopedi, dll. Intenet juga sekaligus menjadi ladang uang dan mengajarkan mereka digital marketing.

Pemberian dana otsus untuk sarana teknologi informasi juga sangat baik, terutama untuk orang tua. Mereka bisa punya gawai yang sinyalnya bagus dan tidak akan gelagapan jika anak bertanya, bagaimana cara mengoperasikan apilikasi Zoom, cara mengirim email, dll. Semua orang Papua jadi melek teknologi.

Pemberian dana otsus untuk peningkatan sarana teknologi informasi sangat baik karena anak-anak Papua tak lagi gaptek, namun bisa memanfaatkan internet. Baik untuk belajar, mencari pegetahuan, juga diarahkan agar menguasai digital marketing. Anak Papua jadi makin maju dan cerdas.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Oleh : Raavi Ramadhan )*

Unjuk rasa yang terjadi di masa pandemi tentu saja sangat disayangkan. Selain selalu berujung anarkis, aksi demonstrasi yang digelar beberapa pihak tersebut rentan menciptakan kluster Covid-19.

Aksi demonstrasi yang terjadi di banyak tempat tentu saja memicu penularan covid-19, Epidemiolog Tri Yunis Miko Wahyono mengatakan pemerintah harus tetap waspada terhadap lonjakan kasus covid-19 akibat gelombang demonstrasi yang dilakukan oleh buruh dan Mahasiswa.

Dirinya mengatakan, mungkin saat ini belum terlalu terlihat, namun penambahan pasti akan terjadi. Hal ini tentu saja amat sangat mungkin terjadi, apalagi aksi masa tersebut sangatlah sulit untuk menerapkan physical distancing.

            Tri yang merupakan Kepala Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (UI) tersebut memperkirakan penularan Covid-19 di Jakarta bisa mencapai 1.500 kasus per hari karena adanya aksi masa. Demonstrasi tersebut bisa menjadi klaster baru selama pandemi.

            Dirinya juga menilai, masih banyak yang tidak mematuhi protokol kesehatan saat mengikuti demonstrasi. Karena semestinya semua peserta demo wajib memakai masker dan tidak boleh dilepas.

            Dalam beberapa hari ini penambahan kasus di Ibu Kota melandai di angka 900 per hari. Namun, pemerintah juga harus tetap waspada lantaran angka kasus bisa mengalami kenaikan apabila tidak diantisipasi dengan isolasi dan karantina yang baik.

            Tri menyarankan kepada pemerintah DKI Jakarta agar terus memperbanyak penelusuran kontak. Karena semakin banyak orang yang diisolasi, maka penularan bisa semakin dicegah.

            Potensi kenaikan kasus imbas unjuk rasa diperkirakan bakal mulai terasa pada pekan ini hingga pekan depan. Ia juga berharap agar lonjakan tersebut tidak terjadi. Karena lonjakan bisa bertambah tinggi seiring diterapkannya kembali PSBB Transisi.

            Pada kesempatan berbeda, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar merasa khawatir apabila kasus Covid-19 di wilayahnya mengalami kenaikan. Hal ini menyusul ditemukannya kasus baru pada klaster demonstrasi.

            Pihaknya telah menemukan kasus positif dalam klaster demo yang dilakukan oleh sejujmlah elemen saat aksi masa tolak pengesahan UU Cipta Kerja.

            Pada bulan Oktober ini, pihaknya telah berhasil menemukan kasus-kasus baru, bahwa demonstrasi yang dilakukan pada tanggal 6,7 dan tanggal 8 Oktober lalu susah ditemukan klaster demonstrasi.

            Dari klaster demonstrasi tersebut, pihaknya menemukan delapan orang positif terpapar Covid-19.

            Pada kesempatan sebelumnya, Satgas Covid-19 telah menyatakan bahwa aksi demonstrasi amatlah berisiko menimbulkan klaster baru penularan.

            Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo, mengaku prihatin atas apa yang terjadi dengan banyaknya orang yang berkerumun dalam satu lokasi, dimana hal tersebut bisa mengakibatkan klaster baru penularan Covid-19. Yang mejadi permasalahan menurutnya adalah, apabila penularan ini menghasilkan pasien Covid-19 berkategori OTG (Orang Tanpa Gejala).

            Doni juga mengatakan para demonstran ini bisa saja saling menularkan satu sama lain dalam satu lokasi. Lalu, ketika bubar, mereka pulang ke rumah masing-masing, dan dikhawatirkan dapat membawa virus ke keluarganya.

            Doni menuturkan, data yang terhimpun dalam beberapa daerah setelah melakukan rapid test menunjukkan bahwa beberapa pendemo reaktif dan hasil swab test juga ada yang positif. Mereka juga termasuk OTG yang berpotensi menjadi silent killer.

            Ia juga selalu meminta kepada pihak untuk mencegah adanya kerumunan massa agar tidak terjadi penyebaran Covid-19 yang semakin banyak dan meluas.

            Pada kesempatan berbeda, Ketua Tim Mitigasi PB IDI M. Adib Khumaidi, mengatakan bahwa salah satu yang perlu diperhatikan adalah peristiwa demonstrasi yang terjadi beberapa hari belakangan ini yang menjadi salah satu penularan potensial.

            Ia menegaskan bahwa seruan maupun teriakan  dari para peserta demonstrasi tersebut tentu dapat mengeluarkan droplet dan aerosol yang berpotensi menularkan virus terutama covid-19.

            Hal ini diperburuk dengan banyaknya kemungkinan peserta demonstrasi yang datang dari kota atau wilayah berbeda. Jika salah satu terinfeksi, maka mereka tentu dapat menyebarkan virus saat kembali ke kota asalnya.

             Dirinya juga mengatakan bahwa saat ini, kondisi tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan sudah kelimpungan menangani jumlah pasien covid-19 yang terus bertambah. Hal tersebut disebabkan oleh lonjakan pasien covid-19 terutama dari kalangan (OTG) yang banyak mengabaikan perilaku protokol kesehatan.

            Kewaspadaan tentu penting untuk dilakukan, selama status pandemi belum berakhir, tidak ada pilihan lain selain mematuhi segenap protokol kesehatan untuk menjaga diri dan orang yang ada di sekitar kita.

)* Penulis aktif dalam Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Hanafi Aditya )*

Sejak KAMI menyatakan dukungan terhadap demo buruh, masyarakat makin menghindarinya. Mereka sudah lelah dengan organisasi yang hanya bisa memprovokasi dan nebeng tenar ke suatu topik yang viral. Namun gagal menepati janjinya untuk menyelamatkan Indonesia.

KAMI terus berusaha agar menjadi viral. Setelah mengadakan deklarasi besar-besaran di tengah pandemi, memaksa agar pemutaran film G30S PKI diwajibkan lagi, sekarang mereka mendukung demo  buruh untuk tolak omnibus law. Para buruh jangan senang dulu, karena ada udang di balik batu. KAMI mendukung karena ingin ikut-ikutan viral.

Di sisi lain, tindakan mereka untuk mendukung demo justru menjerumuskan para pengunjuk rasa. Ribuan buruh yang turun ke jalan berdesak-desakan dan bisa terpapar corona. Apalagi jika mereka melepas masker, resiko tertular akan lebih besar. Buktinya, dari ratusan orang yang wajib tes rapid, ada 12 orang yang positif kena virus covid-19.

Seak awal demo ini dilarang karena kita masih berada dalam masa pademi. Namun KAMI malah ngotot mendukungnya. Jika ada banyak orang yang tertular corona dari klaster demo, apakah mereka mau bertanggung jawab? Karena biaya pengobatannya sangat mahal, jika tidak ditanggung oleh BPJS. Ini membuktikan bahwa KAMI hanya menjerumuskan rakyat.

Masyarakat yang didorong untuk berdemo dan melakukan tindakan anarkis bukannya dihentikan oleh KAMI, tapi malah diprovokasi. Bahkan anak sekolah yang di bawah umur juga diajak untuk berdemo. Hal ini sangat menyesakkan dada karena mereka seharusnya diberi beasiswa dan didorong untuk belajar dengan rajin, malah diajak unjuk rasa, sehingga salah jalur.

Jika ada yang melakukan tindakan anarki maka yang disalahkan adalah kelompok anarko. Padahal di arena demo, kita tidak tahu siapa yang berstatus buruh, warga sipil, anggota ormas, atau pelajar yang memakai baju bebas. Jika ada perusakan maka semuanya harus bertanggung jawab, karena mereka melakukan demo yang anarkis bersama-sama.

Ketika ada pendemo yang ditangkap, mereka terpaksa diamankan agar tak melakukan tindakan kekerasan selanjutnya. Dalam dekapan aparat, apakah ada anggota KAMI yang terjun langsung dan mengakui kesalahannya? Padahal mereka jelas memprovokasi dan menebar hoax di media sosial dan membuat kemarahan rakyat memuncak, sehingga mereka nekat berdemo.

Kerusuhan memang dirancang oleh KAMI sebagai suatu skenario, karena mereka memiliki motif untuk makar. Dalam bayangan mereka, jika ada demo dengan ribuan massa yang emosi, akan diarahkan menuju gedung DPR atau istana negara. Tujuannya bukan untuk menyampaikan aspirasi, tapi untuk menuntut Presiden mengundurkan diri.

Tujuan demo memang dibelokkan, dari penyampaian aspirasi mengenai omnibus law, malah jadi pemakzulan. KAMI memanfaatkan situasi rakyat yang resah karena termakan oleh hoax omnibus law dan mereka menghasut agar memuluskan cita-citanya untuk melanutkan program ganti presiden 2019 lampau.

Oleh karena itu, janganlah jadi kaum yang bersumbu pendek dan percaya terhadap suatu berita. Apalagi yang hanya tersebar di media sosial atau grup WA keluarga. Periksa kebenarannya, jangan sampai termakan hoax. Karena berita palsu itu sengaja disebarkan oleh KAMI, untuk menghasut dan mengobarkan amarah rakyat.

Jangan malah menyebarkan hoax itu dan membuat situasi makin runyam, karena KAMI yang akan berbahagia. Sementara rakyat akan tertipu dan dibohongi oleh hoax. Mereka jadi mau berdemo dan turun ke jalan demi aspirasi, namun di tenga-tengah akan disetir oleh provokator dari pihak KAMI.

KAMI sudah terbukti sebagai organisasi yang bermodus politik dan mereka membonceng isu omnibus law, agar rakyat jadi simpati. Namun kenyatannya, demo tolak omnibus law malah digunakan sebagai senjata pemakzulan. Kita harus cerdas dan jangan mau termakan oleh provokasi mereka.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Tangerang