Oleh : Zakaria )*

Koalisi aksi menyelamatkan Indonesia tidak sesuai dengan namanya. Karena mereka tak berniat menyelamatkan negeri ini. Namun justru menjerumuskan banyak orang dengan menyebar hasutan ke media sosial. Sehingga banyak yang mau berdemo untuk tolak omnibus law. Padahal materi yang digunakann untuk diprovokasi hanya berita palsu.

Indonesia saat ini masih rawan hoax karena derasnya arus informasi. Sehingga ada yang tidak tahu bahwa berita yang dibaca valid atau malah palsu. Penyebab lain dari peredaran berita palsu ini adalah minimnya kemampuan literasi. Ada orang yang bisa membaca tapi tak memahaminya lebih lanjut. Bahkan hanya membaca judul lalu menyimpulkan sendiri.

Kelemahan orang Indonesia inilah yang dimanfaatkan baik-baik oleh KAMI. Mereka sengaja menyebarkan hoax tentang omnibus law. Tujuannya agar rakyat percaya, lalu berbalik melawan pemerintah. Masyarakat jadi panas dengan hasutan KAMI, lalu mengadakan demo di depan gedung DPR RI sampai berkali-kali. Juga mendukung para buruh dan mahasiswa untuk berunjuk rasa.

Akhirnya KAMI kena batunya saat ada 8 anggotanya yang tertangkap. Saat petinggi KAMI Medan dicokok aparat, terungkap fakta mengejutkan. Ia dan segenap anggotanya berusaha memprovokasi rakyat agar tak hanya berunjuk rasa, tapi juga bertindak beringas. Tujuannya agar massa yang mengamuk itu bisa dihasut agar memakzulkan presiden. Persis seperti reformasi 1998.

Skenario makar ini sangat mengerikan, andai benar-benar terjadi. Karena yang dirusak tak hanya gedung DPR RI, namun juga toko dan pusat perbelanjaan. Mall tak hanya dihancurkan tapi dijarah isinya. Kebakaran di mana-mana. Semua ini mirip dengan kejadian tahun 1998 yang akan dinostalgilakan oleh KAMI. Padahal hal ini menimbulkan trauma bagi banyak orang.

Percakapan mengenai hasutan yang akan disebarkan itu terdapat di sebuah grup WA. Dari obrolan tersebut, ada beberapa macam hoax yang akan di-share oleh para anggota KAMI. Mulai dari tuduhan bahwa gedung DPR RI boleh diserbu pendemo karena isinya adalah para maling. Padahal di era Presiden Jokowi (sejak 2014) korupsi sudah dibabat habis-habisan.

Anggota KAMI juga akan menyebarkan hoax mengenai klaster investasi yang ada di omnibus law. Memang pemerintah Indonesia memudahkan masuknya investor asing ke Indonesia. Namun mereka menyebarkan isu SARA karena yang akan masuk adalah investor dari RRC. Padahal tak hanya investor asing, namun investor lokal juga dimudahkan untuk menanamkan modal.

KAMI sengaja mengangkat isu investor karena ada sebagian kecil orang yang takut mendengar kata ‘asing’. Seakan-akan yang datang dari negeri lain selalu berkonotasi negatif. Investasi juga tidak bisa disamakan dengan penjajahan atau perbudakan. Karena perusahaan penanaman modal asing hanya bisa memiliki maksimal 49% saham.

Hasutan lain yang disebarkan oleh mereka adalah kewajiban membawa bom molotov. Ini adalah provokasi paling gila, karena KAMI mendorong pendemo untuk membawa benda berbahaya. Apalagi cara membuat bom molotov relatif lebih mudah daripada senjata lain, dan bahannya bisa didapatkan di toko kimia.

Jika KAMI berteriak mengapa anggotanya ditangkap, maka ini adalah drama paling menjengkelkan. Bagaimana bisa mereka playing victim sedangkan kesalahannya sangat besar? Sudah merencanakan makar, membawa benda berbahaya, berpotensi melukai orang lain, masih merasa tak berdosa. Sungguh terlalu.

Masyarakat jadi heran, gemas, dan antipati terhadap KAMI. Lebih baik singkatannya diganti jadi koalisi aksi makar, karena tidak ada tindakan nyata dari mereka untuk selamatkan Indonesia. Kebencian mereka yang subjektif membuat rencana-rencana gila keluar dan membahayakan banyak orang.

Jangan ada lagi kalangan yang mempercayai provokasi KAMI karena mereka semakin memanfaatkan kepintarannya. Sayangnya tidak dalam bidang yang benar, namun otaknya digunakan untuk memprovokasi orang lain. serta membuat hasutan dan menyebar hoax di media sosial dengan semena-mena.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh : Raditya Rahman )*

Tanggal 28 oktober, dalam rangka memperingati sumpah pemuda, akan diadakan demo tolak omnibus law lagi untuk kesekian kalinya. Padahal jelas-jelas kegiatan itu berbahaya, karena rentan menimbulkan klaster corona baru. Masyarakat tidak simpati terhadap unjuk rasa karena mengganggu kegiatan mereka.

Sumpah pemuda tahun 2020 ini bertepatan dengan long weekend. Masyarakat sudah diperingatkan oleh nakes dan aparat untuk berdiam diri di rumah saja dalam rangka mewaspadai gelombang massa di luar yang akan liburan bersama. Namun ada yang bandel dan tidka liburan, tapi malah merencakanakan demo tolak omnibus law.

Kali ini unjuk rasa diselenggarakan oleh badan eksekutif mahasiswa seluruh Indonesia (BEM SI). Para mahasiswa beralasan omnibus law mencederai nasib rakyat. Padahal Presiden Jokowi sudah berpidato untuk menjelaskan tentang UU ini dan hoax yang beredar di masyarakat. Namun entah mengapa para mahasiswa masih mempercayai berita palsu itu.

Jika ada mahasiswa yang nekat menuju ke depan gedung DPR untuk berdemo, maka sejak awal sudah dihalau oleh aparat. Mulai dari stasiun hingga titik penting lain seperti sekitar kampus, para aparat berjaga agar mereka tak berjalan untuk meneriakkan aspirasinya. Jika ada gerombolan yang mencurigakan langsung disuruh bubar dan pulang saja ke rumah.

Pelarangan demo bukan berarti pembungkaman. Namun alasan utamanya adalah saat ini masih pandemi, sehingga rawan menyebabkan klaster corona baru. Dari unjuk rasa tanggal 8 oktober lalu sudah ada 12 orang yang positif kena virus covid-19, setelah dites rapid oleh nakes. Jika sudah ada bukti seperti ini, untuk apa nekat demo lagi? Bagaikan masuk ke kandang singa.

Para mahasiswa bisa beralasan lebih banyak orang yang sehat daripada yang tertular corona saat demo. Namun pernyataan ini ditolak oleh Dokter Wiku. Menurut juru bicara Tim Satgas Covid ini, reaksi covid-19 kadang baru terlihat setelah 2 hingga 4 minggu. Sehingga pendemo yang terlihat sehat, ternyata sebulan kemudian kena corona.

Lagipula saat demo kemarin, yang dites rapid hanya 100 orang. Sedangkan pengunjuk rasa berjumlah 5 hingga 6 kali lipatnya. Sisa pendemo mungkin sudah terlanjur pulang atau menolak dan lari tunggang-langgang saat akan dites rapid. Bisa jadi mereka berstatus orang tanpa gejala (OTG) dan bahaya, jika tidak mengetes swab atau rapid secara mandiri ke Rumah Sakit.

OTG ini yang sangat berbahaya karena mereka bisa menularkan corona ke sesama pendemo. Apalagi saat unjuk rasa tidak ada protokol untuk jaga jarak dan banyak orang yang cenderung melepas masker karena kegerahan. Penularan juga bisa terjadi ketika mereka berbagi minuman botol atau makan dalam 1 bungkus nasi. Karena droplet akan bercampur jadi satu.

Para OTG juga bisa menularkan ke penjual makanan dan minuman di sekitar lokasi, sopir bus, hingga keluarganya di rumah. Sementara untuk tracing jejak OTG agak susah, karena mereka tidak terdata dengan rapi, dan bisa jadi hanya mahasiswa yang tinggal di rumah kos. Sehingga alamat di KTP berbeda dengan alamat domisili.

Saat pendemo kena corona dan menderita di Rumah Sakit, apakah mereka menyesal? Bisa jadi mereka hanya diajak oleh kawan-kawannya dan tidak tahu apa sebenarnya omnibus law. Namun mau untuk ikut demo karena ingin terlihat jantan dan keren.

Jika sudah begini, apakah ada yang mau turun lagi ke gelanggang demo dan kena resiko besar untuk sakit corona? Sayang nyawa Anda, jangan nekat berunjuk rasa. Akhirnya hanya lelah, haus, lapar, dan dihalau aparat. Lagipula Presiden Jokowi sudah mempersilakan semua WNI untuk melaporkan omnibus law ke MK, jadi tidak usah berdemo kembali.

)* Penulis aktif dalam Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Dodik Prasetyo )*

Kita sudah berada di masa pandemi selama lebih dari 6 bulan dan sampai saat ini sekolah masih ditutup untuk sementara. Murid-murid belajar di rumah, karena di sekolah sangat rentan jadi tempat penularan corona. Namun tidak semua menaati protokol kesehatan, karena ada sekolah yang nekat dibuka lagi.

Banyak orang sudah lelah menghadapi berbagai tantangan saat pandemi. Memang kita jadi terbiasa untuk memakai masker, tapi ada hal lain yang juga berubah dalam kehidupan. Anak-anak bersekolah online di rumah dan pembelajaran dilakukan via Zoom. PR dikirim lewat WA dan ulangan diadakan dengan mengisi Google docs.

Keputusan pemerintah untuk menutup sekolah muncul karena di sana rawan penularan corona. Apalagi anak TK dan SD, lebih rentan terkena virus covid-19. Mereka juga cenderung lebih susah disiplin dan khawatir akan bermain bersama dan lupa menjaga jarak. Juga saling menukar masker atau faceshield, padahal berbahaya karena bisa menempelkan droplet.

Belajar dari rumah memang membutuhkan kesabaran bagi orang tua yang mengajarkan materinya. Namun keputusan untuk ‘mengurung’ anak di rumah saja sangat penting, karena saat ini virus covid-19 bisa menular di luar sana. Jika seseorang ada di tempat yang udaranya kotor dan pengap. Ini menurut penelitian dari WHO.

Jika anak sedang school from home dan dikarantina untuk sementara, juga membutuhkan biaya lebih untuk membeli pulsa atau langganan wifi. Pengeluaran orang tua jadi bertambah. Pemerintah mengetahui kegalauan mereka dan memberi subsidi berupa kuota sebanyak 35 GB per bulan. Kuota internet itu bisa untuk mengakses situs pembelajaran atau Google Classroom.

Jika ada warga yang berada di daerah yang susah sinyal, maka mereka bisa belajar melalui program edukasi TVRI yang tayang setiap pagi. Ada juga sekolah yang memberi tugas kepada murid dan dikumpulkan langsung ke guru, seminggu sekali. Jadi tidak ada alasan untuk tidak belajar walau dalam masa pandemi.

Namun walau sudah ada subsidi kuota dan penutupan sekolah, tetap ada saja oknum yang bandel. Di beberapa tempat ada sekolah yang mulai dibuka kembali dan sayangnya tidak mematuhi protokol kesehatan. Walau para murid mengenakan masker, tapi tidak menjaga jarak. Apalagi di sekolah yang tiap kelas berisi hampir 40 murid, mereka langsung duduk berdempetan.

Di tempat lain, ada orang tua yang stres karena kesulitan mengajari anaknya. Lalu memasukkan mereka ke lembaga bimbingan belajar. Memang di sana ada tentor yang lebih berpengalaman mengajar. Namun pastikan d tempat kursus juga memenuhi protokol kesehatan. Jika muridnya duduk berdempetan, maka sama saja, tidak disiplin dan rawan penularan corona.

Memang jadi sebuah dilema ketika seorang ibu rumah tangga harus berperan ganda jadi guru bagi anak-anaknya. Mereka harus belajar lagi dan melihat kurikulum sekarang lebih sulit daripada 10 tahun lalu. Namun yakinlah bahwa ketika anak belajar di rumah, mereka akan lebih selamat daripada saat bersekolah. Apalagi jika bermukim di daerah zona merah.

Lebih baik pusing dan belajar lagi demi mendampingi anak-anak di rumah. daripada membiarkan mereka terpapar corona. Jangan pula melepas anak untuk sembarangan bermain di lapangan atau jalan, tanpa perlindungan dari masker dan face shield. Ajarkan mereka protokol kesehatan dan bahaya virus covid-19 sedini mungkin.

Sabarlah dan tunggu vaksin covid-19 resmi di-launching ke publik. Ketika semua orang sudah diimunisasi dan jumlah orang yang sakit corona menurun, kita optimis pandemi akan segera berakhir. Kehidupan jadi normal dan anak-anak bisa kembali belajar di sekolah seperti biasa.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI)

Oleh : Edi Jatmiko )*

DPR telah mengesahkan UU Cipta Kerja sebagai solusi mengatasi hiper regulasi. Kebijakan tersebut dirasa tepat karena UU tersebut diyakini mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Pengesahan UU cipta kerja memang diwarnai oleh aksi penolakan baik dari kaum buruh maupun mahasiswa. Hal ini menyebabkan pemerintah perlu menjelaskan ulang seperti apa manfaat yang akan dimunculkan UU Cipta Kerja Tersebut.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan, undang-undang Cipta Kerja dimaksudkan untuk memberikan penguatan perlindungan kepada tenaga kerja. UU Cipta Kerja juga bertujuan untuk meningkatkan peran dan kesejahteraan pekerja atau buruh dalam mendukung ekosistem investasi.

Dirinya menilai, selain untuk meningkatkan peran dan kesejahteraan pekerja atau buruh dalam mendukung ekosistem investasi. UU Cipta Kerja juga tetap mengatur hak dan perlindungan upah pekerja atau buruh sebagaimana peraturan perundang-undangan yang ada sebelumnya.

Pada dasarnya, pemerintah dan DPR-RI telah mematuhi apa yang sudah menjadi putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Ida juga memaparkan, terjadinya pemelintiran atas isi dari klaster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja.

Saat Ida Fauziyah berada di Gresik, ia mencoba untuk tetap gigih menjelaskan duduk perkara polemik tersebut.

Misalnya terkait hak maupun perlindungan para pekerja. Pada Bagian waktu kerja, ditetapkan paling lama 8 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam 1 minggu, pekerjaan yang melebihi jam kerja akan diberikan upah lembur dan pelaksanaan jam kerja diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian bersama.

Dalam kesempatan tersebut, ia bertemu dengan perwakilan dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) di Aula Kantor Bupati Gresik.

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan buruh menyampaikan beberapa keluhan dan aspirasi tentang kondisi ketenagakerjaan di Gresik dan pandangan mereka terhadap UU omnibus law.

Ida juga memberikan jaminan, bahwa dalam substansi UU lama yang menjamin kesejahteraan pekerja akan tetap dipertahankan. Dirinya juga mengajak kepada semua pihak untuk tetap menjaga kondusifitas, walaupun kita tidak puas dengan Omnibus Law yang telah ditetapkan pemerintah.

Selain itu, UU Cipta Kerja juga dinilai memiliki kepentingan strategis dalam menyejahterakan petani. Hal ini bisa dilihat dari adanya pembukaan investasi dan memudahkan izin membuka usaha yang lebih tersistem.

Erizal Jamal selaku Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan), mengatakan substansi umum dalam UU ini adalah mempermudah aturan lama menjadi aturan baru yang bisa diakses oleh semua pihak. Termasuk para petani yang ingin memulai usaha kecil dan menengah.

Pengesahan UU Cipta kerja diharapkan agar dapat mengurai kompleksitas persoalan ketenagakerjaan di Tanah Air. Pandemi Covid-19 dapat menjadi momentum untuk melakukan pembenahan dan penataan ulang atas berbagai persoalan di sektor ekonomi sehingga Indonesia tidak kehilangan momentum untuk terus bangkit pasca pandemi covid-19.

UU cipta kerja juga diharapkan dapat memnawa peningkatan investasi sebesar 6.6% hingga 7.0% guna membangun usaha baru maupun mengembangkan usaha exixting.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional Ristadi mengatakan, pada prinsipnya Serikat Pekerja setuju pada upaya pemerintah melakukan debirokratisasi, mempermudah izin investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja, namun jangan sampai mengabaikan perlindungan dan kesejahteraan buruh di Indonesia.

Menurut Ristadi, banyak yang tidak membaca secara komprehensif postur RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan. Selain itu menjadi tidak obyektif ketika ada sentimen politik.

Ia juga berpendapat bahwa ada hal-hal baru dalam RUU Cipta Kerja yang belum diatur pada undang-undang sebelumnya, dan hal tersebut cukup positif namun kurang terekspos.

Salah satunya adalah akan diberikannya kompensasi kepada pekerja kontrak yang terkena PHK dalam masa kerja minimal satu tahun.

Pada kesempatan berbeda, Bambang Arianto selaku Direktur Institute for Digital Democracy (IDD) mengatakan, RUU Cipta Kerja dapat menjadi landasan pengaman pekerja dari pemutusan hubungan kerja (PHK) dan merevisi upah minimum pekerja. Dalam RUU Cipta Kerja ada ketentuan yang meminta perusahaan untuk bisa memberikan standar atau jaring pengaman perihal besaran upah minimum bagi karyawan baru melalui upah minimum provinsi.

Dalam situasi krisis saat ini, tidak ada cara lain kecuali mendatangkan investasi untuk kembali memulihkan pertumbuhan ekonomi nasional, yang nantinya juga dapat berimplikasi pada aspek ketenagakerjaan.

)* penulis aktif dalam Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Sejumlah pihak meminta Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) untuk tidak bermanuver politik ditengah upaya bangsa menghadapi pandemi Covid-19. Bukan hanya menggangu berbagai strategi Pemerntah melawan pandemi, tetapi juga memaksa rakyat untuk berkumpul sehingga meningkatkan potensi munculnya klaster baru.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden ( KSP) Donny Gahral Adian mengingatkan agar Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia ( KAMI) tak melakukan manuver politik di tengah pandemi Covid-19. Ia mengatakan, tak masalah bila KAMI memberikan masukan kepada pemerintah dengan menyampaikan kritik.

Namun ia meminta kritik disampaikan sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak memanfaatkan situasi pandemi Covid-19 yang mengakibatkan krisis kesehatan dan ekonomi. “Aktivitas KAMI sah-sah saja sebenarnya. Tapi harus diingat bahwa kita sedang menghadapi krisis akibat Covid-19. Jadi, apabila manuver politik dilakukan, yang dirugikan negara dan rakyat Indonesia,” kata Donny.

Donny pun menilai KAMI tidak sepenuhnya didirikan hanya untuk menyampaikan kritik ke pemerintah. Sebab menurutnya ada muatan politik praktis dalam gerakan tersebut.

Hal sama juga diungkapkan Ketua DPP Golkar, Ace Hasan Syadzily. Dia menilai kemunculan KAMI hanya sebagai upaya sejumlah elite politik melakukan manuver politik untuk mencari panggung ditengah pandemi Covid-19.

Ace Hasan juga menyayangkan aksi dari para elite politik dengan memanfaatkan pandemi sebagai panggung. Padahal, menurutnya masa ini seharusnya dimanfaatkan untuk saling memberi dukungan dan berbagi energi positif bersama rakyat.

Ace menilai KAMI ini murni gerakan politik, sebab narasi yag disampaikan cenderung tendensius kepada Pemerintag. Hal itu kontadiktif dengan niat awal KAMI sebagai gerakan moral. “Sebagai sebuah gerakan penyelamatan, pertanyaannya, apanya yang perlu diselamatkan? Sejauh ini, pemerintahan Jokowi ini merupakan produk dari mekanisme demokrasi yang telah sejalan dengan konstitusi kita dan hasil dari pemerintahan rakyat Indonesia,” ujarnya.

Oleh : Abner Wanggai )*

Pemerintah berencana memperpanjang Otsus Papua. Masyarakat pun mendukung keberlanjutan Otsus Papua karena dianggap mampu menciptakan pemerataan pembangunan.

Keberadaan kucuran dana melalui otonomi khusus Papua (Otsus) Papua, Pembangunan di Bumi Cenderawasih sudah terasa manfaatnya bagi masyarakat. Tidak hanya ekonomi secara positif terdampak, namun sektor sosial dan budaya juga ikut serta. Kepala Pusat Analisis Kinerja Bappenas Velix Wanggai mengungkapkan, pembangunan infrastruktur dilaksanakan dengan pendekatan kultural. Hal ini disebabkan karena infrastruktur memiliki peran sosial, ekonomi dan budaya.
Keberadaan infrastruktur ini tentunya memperlancar sistem logistik Nasional. Sehingga dapat mempermudah akses antar Papua dan Luar Papua.

Velix wanggai mengatakan, infrastruktur memiliki nilai sosial, sehingga dengan dibangunnya pasar, kota-kota kecil di Papua secara otomatis akan menjadi ajang dalam mempertemukan beragam etnik di Papua.

Ia menambahkan, dalam pengembangan ekonomi wilayah atau komunitas seperti bandara, pelabuhan, jalan dan lainnya. Dikatakannya, pendekatan kultural dengan mengadopsi pengembangan ekonomi atau komoditas.

Secara logis, infrastruktur dinilai mampu mendukung sentra ekonomi yang berdampak pada pengurangan harga-harga.

Pada kesempatan berbeda, Prof. Imron Cotan selaku Pemerhati Papua dan Politik Internasional menilai Bappenas melibatkan 7 wilayah adat Papua.

Prof. Imron memaparkan bahwa hal tersebut merupakan prestasi Bappenas, yakni keberhasilannya dalam membangun infrastruktur dengan pendekatan kultural atau kearifan lokal.

Presiden RI Joko Widodo juga telah mengelurakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Inpres tersebut dikeluarkan pada tanggal 29 September 2020 lalu.

Dana otsus dikonsentrasikan kepada 4 sektor strategis berdasarkan undang-undang otonomi khusus Nomor 21 Tahun 2021 yang sedang direvisi.

Ia juga menyebutkan, ada 40 kementerian dan lembaga negara yang turun mengawal dan mengawal dan mengawasi dana anggaran khusus. Wilayah Papua tentu sangatlah luas, sehingga dalam upaya membangun infrastruktur di Papua secara merata membutuhkan upaya lebih dibanding dengan wilaah provinsi lainnya di Indonesia.

Besar harapan kita bahwa Inpres dan revisi UU Nomor 21 Tahun 2021 bisa membangun Papua secara merata dan bisa memberikan kemudahan bagi rakyat di dua provinsi Papua agar bisa menikmati pembangunan infrastruktur ini.

Jika pembangunan infrastruktur secara merata dan diawasi secara ketat, baik sarana dan prasarana ini. Tentu saja akan berdampak kemudahan dalam perpindahan barang, jasa dan orang.

Unity in Diversity (UID) melaksanakan kegiatan Webinar Moya Discussions Group dengan tema “Pembangunan Infrastruktur untuk Kesejahteraan Rakyat Papua”.

Pemerintah pusat juga telah memberikan isyarat kuat bahwa Otsus Papua ajan diperpanjang 20 tahun lagi, yakni pada tahun 2022-2042. Otsus Pertama selesai pada akhir 2021. Isyarat tersebut pernah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ketika berkunjung ke Timika pada akhir Juli lalu.

Ketua PGGP Provinsi Papua Pdt MPH Mauri S.Th yang juga wakil Ketua 3 PGGI mengatakan bahwa Otsus juga menjadi landasan dalam membangun demi kemakmuran dalam membangun demi kemakmuran rakyat di pelosok tanah air terlebih khususnya di tanah Papua. Sehingga hal ini perlu mendapatkan dukungan dalam implementasinya.

Otsus Papua terbukti dapat membawa kesejahteraan rakyat Papua, hal tersebut dibuktikan dengan mudahnya 40 orang putri daerah Papua untuk mengikuti pendidikan Kowad di Bandung.

Dalam garis besar Otsus telah memberikan dampak seperti peningkatan pendidikan, perbaikan infrastruktur, kesehatan yang telah dirasakan langsung oleh masyarakat papua. Dan sekarang jalur lapangan kerja akan dipermudah sehingga akan memperkecil angka pengangguran di Papua/Papua Barat.

Kepala Suku Mansim, Frans Mansim mengatakan, apabila ada masyarakat Papua yang menolak otsus, berarti kelompok ini kurang paham atau tidak mengerti tentang dana otsus. Walaupun dana otsus belum dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat Papua.

Sebagai kepala suku besar Mansim, dirinya menghimbau kepada masyarakat agar mendukung rencana perpanjangan Otsus jilid-2, guna meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Papua.

Otsus Papua adalah bentuk konkrit kepedulian pemerintah pusat terhadap masyarakat yang ada di wilayah Papua dan Papua Barat. Sehingga nantinya masyarakat Papua dapat menikmati manfaat dari adanya pembangunan infrastruktur yang secara tidak langsung membangkitkan perekonomian di Papua.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta.

Oleh : Raditya Rahman )*

KAMI selama ini sudah cukup memusingkan masyarakat dengan tingkahnya yang ajaib dan pernyataannya yang kontroversial. Mereka berjanji menyelamatkan Indonesia, tapi kenyataannya hanya mengadakan deklarasi dari kota ke kota. Anehnya, mereka juga mendukung demo buruh padahal saat ini masih masa pandemi.

Saat pertama kali berdeklarasi, para anggota KAMI menyatakan bahwa mereka terbentuk karena punya 1 tujuan yang sama: menyelamatkan Indonesia. Namun kenyataannya terlihat para anggota KAMI memiliki tujuan politis bahkan berani mengajak orang lain untuk makar. Mereka juga tak punya etika karena mengadakan deklarasi saat pandemi, padahal seharusnya masa prihatin.

Deklarasi saat pandemi berbahaya karena bisa membentuk klaster corona baru. Memang banyak yang pakai masker, tapi sayangnya mereka berdesak-desakan sehingga melanggar aturan physical distancing. Sayang sekali mengapa acara yang mengundang ratusan orang dan tak menaati protokol kesehatan seperti ini malah mendapat izin keramaian?

Tak puas dengan deklarasi di Jakarta, masih ada deklarasi tambahan di berbagai daerah, seperti Surabaya dan Bandung. Namun sayangnya acara ini ditolak banyak orang karena mereka menganggap KAMI tak punya etika dan ingin memecah-belah bangsa. Pemilik gedung tempat deklarasi juga tak memberi izin karena takut acara ini tak memenuhi protokol kesehatan.

KAMI bukannya evaluasi, namun malah menyalahkan para pendemo yang menolak kehadiran mereka. Menurut KAMI, para pemrotes adalah pendemo bayaran dan mereka kasihan karena mengira pengunjuk rasa butuh uang. Padahal masyarakat yang mendemo bukanlah orang bayaran. Mereka protes terhadap KAMI karena tak ingin kotanya dikotori.

Setelah gagal meraih simpati rakyat di daerah, KAMI berusaha mencari anggota baru dengan merangkul para purnawirawan. Mengingat Presidium mereka, Gatot Nurmantyo, juga seorang purnawirawan. Namun sayangnya cara promosi tersebut kurang etis, karena mengajak mereka untuk mendukung KAMI di taman makam pahlawan.

Untuk apa menodai kesucian TMP dengan promosi KAMI? Peristiwa ini mencengangkan, karena acara ziarah ke makam pahlawan malah dibelokkan jadi ajang perekrutan anggota KAMI kepada para purnawirawan. Padahal anggota-anggota KAMI sudah senior dan berumur, seharusnya mereka malu dan tahu etika, dan tidak promosi sembarangan.
Momen demo buruh juga dimanfaatkan baik-baik oleh anggota KAMI. Mereka mendukung penuh unjuk rasa tersebut dan lupa bahwa saat ini masa pandemi.
Sehingga mengadakan long march sekaligus mogok massal sangat berbahaya. Terbukti saat ada ratusan pendemo yang dites, hasilnya 12 orang positif corona. Di mana KAMI saat para pengunjuk rasa kesakitan?

KAMI juga terbukti men-share hoax dan provokasi agar main banyak orang yang turun ke jalan saat demo tolak omnibus law. Mengapa malah terlihat sebagai sebuah kesengajaan ketika buruh dibenturkan dengan aparat? Apakah seperti ini kualitas seorang calon pemimpin bangsa? Mengingat mereka berambisi dan punya tujuan untuk jadi RI-1.

Di mana mereka meletakkan etika? Saat pandemi bukannya memenuhi janji untuk menyelamatkan Indonesia, KAMI malah mendorong banyak orang untuk berdemo. Padahal jika benar-benar ingin selamatkan Indonesia, harusnya mengademkan suasana dan mengajak masyarakat untuk tidak berdemo. Namun mereka memprovokasi, tak peduli akan situasinya.

Masyarakat juga makin stress melhat tingkah laku para anggota KAMI. Selain lupa etika, KAMI terlihat bermuka dua. Terbukti setelah ada anggotanya yang ditangkap karena melanggar UU ITE dan menyebar hoax omnibus law, petingginya langsung memuji UU tersebut. Padahal sebelumnya menentang keras.

Kapankah drama KAMI akan berakhir? Semoga mereka semua sadar dan tidak melupakan etika. Karena bagaimanapun mereka adalah tokoh publik yang selalu disorot oleh media. Jangan malah memanfaatkan popularitas untuk tujuan yang negatif.

)* Penulis aktif dalam Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Hanafi Putra )*

Banyaknya pengangguran adalah permasalahan terbesar di Indonesia. Untuk mengatasinya, maka pemerintah membuat omnibus law RUU Cipta Kerja yang akan mengubah iklim ketenagakerjaan menjadi jauh lebih baik. Karena ada banyak lowongan kerja baru yang dibuat oleh pemerintah.

Omnibus law UU Cipta Kerja adalah topik yang paling viral tahun 2020. Karena dalam Undang-Undang ini, ada banyak perubahan dalam hukum ketenagakerjaan, investasi, bisnis, dan lain-lain. Yang dibagi dalam belasan klaster. Pemerintah menjamin omnibus law bisa memperbaiki kondisi finansial Indonesia yang sempat babak belur akibat corona.

Salah satu klaster yang paling menghebohkan dalam omnibus law adalah ketenagakerjaan. Banyak yang takut UU Tenaga Kerja dirombak besar-besaran. Padahal justru UU ini menguntungkan para pekerja dan calon pekerja. Karena dalam pasal 3 UU Cipta Kerja tercantum ‘tujuan dari dibuatnya UU Cipta Kerja adalah membuka lapangan kerja seluas-luasnya.’

Pembukaan lapangan kerja sangat krusial karena saat pandemi, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, karena perusahaannya merugi. Apalagi yang akan dibuka adalah industri padat karya. Sehingga bisa menyerap sampai ribuan tenaga kerja. Kemampuan finansial rakyat akan meningkat.

UU Cipta Kerja bisa menciptakan banyak lapangan kerja, karena ia memudahkan investasi asing untuk masuk ke Indonesia. Jika banyak penanaman modal asing, maka akan ada proyek baru dan tentu butuh banyak pekerja bangunan. Jika perusahaan ini sudah berdiri, maka juga butuh banyak pegawai. Sehingga mengurangi angka pengangguran di Indonesia.

Setelah UU Cipta Kerja diresmikan oktober ini, para investor dari Korea dan negara lain langsung ancang-ancang untuk masuk ke Indonesia. Mulai dari perusahaan mobil, smartphone, sampai sepatu, akan menanamkan modal di negeri kita. Bahkan mereka berjanji akan menyediakan sampai 8.000 lowongan kerja pada pabrik-pabrik tersebut.

Hal ini membuktikan bahwa UU Cipta Kerja adalah obat yang mujarab untuk mengatasi banyaknya pengangguran di Indonesia. Jadi jangan ada lagi yang memprotesnya, baik lewat demo maupun status di media sosial. Ingatlah bahwa unjuk rasa saat pandemi dilarang keras, dan status hate speech bisa terkena UU ITE dan membawanya ke dalam bui.

Gatot Nurmantyo yang dulu menolak keras omnibus law UU Cipta Kerja, sekarang malah berbalik mendukungnya. Menurut purnawirawan ini, UU Cipta Kerja sangat baik karena bisa menciptakan lapangan kerja di Indonesia. Jadi kesejahteraan rakyat bisa meningkat.

Jika ada yang bertanya, mengapa harus mengutamakan investasi asing, maka jawabannya tidak. Karena dalam UU Cipta Kerja juga ada dukungan bagi investor lokal. Sehingga makin banyak perusahaan yang berdiri, baik dalam skala kecil maupun besar, dan mengurangi angka pengangguran di Indonesia.

UU Cipta Kerja juga mempermudah perizinan dari UMKM. Sehingga mereka bisa mengurus legalitas dengan lebih cepat, dan tidak ada biaya tambahan. Pengusaha UMKM yang berkantogn cekak juga bisa mendapat izin resmi dan semangat mengembangkan usahanya. Ketika bisnisnya berkembang, maka akan butuh karyawan baru dan mengurangi pengangguran.

Jika UU Cipta Kerja diterapkan di Indonesia, maka juga akan mengurangi tingkat kejahatan. Ketika ada yang menganggur dan ia gelap mata, kesetanan, dan terpaksa mencopet, bisa digebuki massa. Kejahatan seperti ini tidak akan terjadi ketika semua orang punya pekerjaan. Karena memiliki sumber mata pencaharian yang bisa menyokong hidupnya dan keluarga.

UU Cipta Kerja bisa menolong para pengangguran untuk mendapatkan pekerjaan lagi. Ada banyak perusahaan dari penanaman modal asing yang berdiri di Indonesia. Para penganggur bisa memanfaatkan kesempatan ini, dan mereka mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang sangat layak.

)* Penulis adalah Kontributor Gerakan Mahasiswa (Gema) Jakarta

Oleh : Aditya Akbar )*

Libur panjang karena ada cuti bersama yang diiringi dengan akhir pekan, mulai 28 oktober 2020, bisa jadi bom waktu yang menyebabkan klaster corona baru. Jika masyarakat memanfaatkannya untuk rekreasi. Saat ini kita masih dalam masa pandemi yang prihatin. Jangan malah jalan-jalan dengan alasan bosan di rumah saja.

Sejak serangan corona di bulan maret 2020, sekolah ditutup dan para murid belajar secara daring. Mereka masih wajib menuntut ilmu dan pelajaran diberikan via WA dan Zoom. Namun banyak orang tua yang mengeluh karena sekeluarga bosan beraktivitas di rumah saja. Oleh karena itu saat ada libur panjang di bulan oktober ini, mereka sangat bahagia.

Mulai tanggal 28 oktober hingga 1 november 2020 ada 5 hari libur, karena cuti bersama dalam rangka maulid Nabi sekaligus libur di hari sabtu dan minggu. Ini kesempatan bagi orang tua untuk istirahat sejenak dari kerepotan school at home. Ada pula yang memanfaatkan libur panjang untuk pulang kampung atau mengajak anak traveling ke luar kota.

Juru bicara tim satgas covid Dokter Wiku mengingatkan agar masyarakat tidak mudik, pergi ke luar rumah, atau ke tempat kerumunan. Misalnya ke Mall, pantai, atau bumi perkemahan. Para nakes dan ahli epidemiologi juga sudah mewanti-wanti untuk menahan diri dan tidak pergi ke luar kota, atau mengunjungi taman rekreasi pada libur panjang oktober ini.

Dokter Wiku menambahkan, masyarakat boleh pergi keluar rumah jika dalam keadaan mendesak. Misalnya untuk belanja bulanan atau berobat ke klinik. Jika mereka keluar rumah juga harus menuruti protokol kesehatan, seperti pakai masker kain, bawa hand sanitizer atau cuci tangan di tempat umum. Juga menjaga jarak minimal 2 meter dari orang lain.

Peringatan dari dokter ini bukan berarti mengekang masyarakat. Karena sejatinya para nakes mengkhawatirkan kesehatan banyak orang. Jika masyarakat mudik dan rekreasi bersama saat libur panjang, dikhawatirkan akan membuat klaster corona baru. Karena mereka berkumpul dan berdesakan saat antri tiket di di stasiun, terminal, atau bandara.

Walau masyarakat beralasan mereka mudik memakai kendaraan pribadi, juga berbahaya. Karena biasanya mobil dipenuhi penumpang dan gagal jaga jarak. Mereka juga melepas masker saat makan di rest area yang ramai. Sehingga dikahwatirkan tertular corona dari tempat itu. Apalagi menurut penelitian WHO, virus covid-19 bisa menyebar di udara kotor dan pengap.

Jika orang-orang liburan di dalam kota juga masih berbahaya. Karena di dalam Mall atau taman kota ada ratusan orang yang berjalan-jalan sambil melepas penat. Walau mereka memakai masker, tapi gagal menerapkan physical distancing. Kita juga tidak tahu mana orang yang berstatus OTG atau tak pakai masker standar, sehingga masih ada resiko tertular corona.

Cobalah untuk menahan diri dan tidak pulang kampung untuk sementara. Jika kangen dengan orang tua di kampung, kita bisa video call, dan mereka juga memahami alasan mengapa di long weekend ini tidak mudik. Karena masih masa pandemi. Jangan malah nekat pergi ke kampung, padahal berasal dari zona merah, dan menularkan corona para orang tua tercinta.

Beri pengertian kepada anak-anak mengapa di masa liburan ini mereka tidak diajak berjalan-jalan di Mall atau tempat rekreasi. Berikan wawasan tentang pandemi yang belum berakhir. Mereka akan mengerti alasannya dan memutuskan untuk liburan di rumah saja. Sediakan snack dan DVD film kesukaan mereka untuk mengalihkan perhatian dan mereka merasa nyaman di rumah.

Saat long weekend jangan nekat dan pulang kampung atau liburan bersama anak-anak. Karena di mana-mana pasti ramai dan bisa menyebabkan klaster corona baru. Apalagi jika ada bayi atau balita yang rawan tertular virus covid-19. Lebih baik sekeluarga di rumah saja, karena keadaan di luar belum 100% aman.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Masyarakat (LSISI)