Oleh : Zakaria )*

Pemerintah dan DPR telah secara resmi mengesahkan UU Cipta Kerja. Dengan diterbitkannya peraturan tersebut, Pemerintah berupaya meningkatkan perlindungan Pekerja, salah satunya adalah pemberian jaminan kompensasi.

DPR resmi mengesahkan UU Cipta kerja setelah melewati jalan yang panjang dan melibatkan banyak Pihak. UU Cipta kerja dianggap sebagai peraturan sapu jagat karena dapat meringkas banyak regulasi yang tumpang tindih. Selain itu, undang-undang ini juga memberikan kepastian pesangon, dimana pemerintah menerapkan program JKP dengan tidak mengurangi manfaat JKK, JKm, JHT dan JP, serta tidak menambah beban iuran dari pekerja atau pengusaha.

Menteri Ketenagakerjaan (MENAKER) Ida Fauziyah menjamin bahwa Undang-undang (UU) Cipta Kerja tetap mensejahterakan pekerja, seperti yang tertuang dalam substansi UU lama.

Ida mengatakan, Semua ketentuan perjanjian waktu tertentu (PKWT) dalam UU 13 tahun 2003 sama dengan yang ada di dalam omnibus law. Bahkan, UU Cipta Kerja diatur perlindungan kepada pekerja kontrak harus sama dengan ketentuan pekerja tetap, yaitu berhak mendapatkan kompensasi bisa kontrak telah selesai.

Dirinya juga mengakui bahwa tidak sedikit buruh yang menemuinya dan memprotes pengesahan UU Cipta Kerja.

Hal tersebut, disadari karena banyak pekerja yang belum memahami UU Cipta Kerja secara utuh, sehingga banyak ditemukan kesalahpahaman terhadap substansi undang-undang tersebut.

Ia memberi contoh terkait pekerja kontrak seumur hidup. Padahal, dalam UU Cipta Kerja tidak terdapat ketentuan yang mengatur hal tersebut, karena batas maksimmal masa kontrak akan diatur dalam peraturan pemerintah, bisa lebih cepat menjadi pekerja tetap, atau bisa juga lebih lambat.

Oleh karena itu, Ida mengajak kepada semua pihak untuk tetap menjaga kondusifitas, walaupun tidak puas dengan UU Cipta Kerja yang telah melalui fase ketok palu oleh DPR RI.

Ida juga mengajak kepada masyarakat agar tetap menyikapi hal ini dengan kepala dingin. Jika ada yang tidak puas dengan UU Cipta kerja, ida mengatakan bahwa ketidakpuasan tersebut bisa digugat ke Mahkamah Konstitusi.

Dirinya juga mengajak kepada semua pihak untuk menjaga kondisiftas, walaupun tidak puas dengan UU Cipta Kerja yang telah disahkan DPR RI.
Sebelumnya, Arif Budimanta selaku staf khusus Presiden RI mengatakan, pemerintah terus berupaya untuk menciptakan lapangan kerja di Indonesia. Salah satunya dengan cara mendorong investasi melalui penyederhanaan dan penyelarasan regulasi serta perizinan.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah ingin menciptakan lapangan kerja yang luas dan merata. Poin yang disasar dalam RUU ini meliputi peningkatan kompetensi pencari kerja, peningkatan produktifitas dan kesejahteraan pekerja, peningkatan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberdayaan UMKM dan koperasi.

Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Pasundan Eki Baihaki dalam sebuah diskusi virtual mengatakan, dari sisi pekerja, dirinya melihat justru banyak peluang yang tercipta dari adanya RUU Cipta Kerja. Banyak sekali stimulus untuk siapapun yang ingin memulai wirausaha. Peluang ini penting bagi para pekerja kalau memang ingin mencari solusi jika menilai keberlangsungan perusahaan terancam di tengah pandemi ini.

Eki menilai, pekerja harusnya memang melihat peluang dan opsi lain di tengah ketidakpastian iklim ekonomi yang terjadi. RUU Cipta Kerja yang fokus pada pemberdayaan, perlindungan usaha mikro kecil dan menengah UMKM, kemudahan berusaha, harusnya bisa menjadi jalan keluar supaya pekerja bisa terlepas dari ketergantungan terhadap perusahaan.

Dirinya juga berpendapat, jika hanya menggantungkan diri pada perusahaan, hal ini merupakan contoh pekerja yang menurutnya tidak merdeka. RUU Cipta Kerja ini memberikan kesempatan luas, sehingga pekerja memang perlu melihat peluang yang muncul dan memanfaatkannya.

Sementara itu, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) memang menjadi momok bagi banyak karyawan ataupun buruh, meskipun mendapatkan pesangon, namun hal ini tetap menjadi ancaman tersendiri karena mereka yang terkena PHK haruslah tetap berjuang untuk mendapatkan pekerjaan agar tetap dapat menghidupi keluarganya.

UU Cipta kerja memiliki harapan untuk bangkit dari keterpurukan/fase kritis selama pandemi.. Dengan disahkannya UU tersebut para buruh ataupun pekerja, tidak perlu khawatir terkait pesangon dan beragam berita disinformasi yang tersiar di berbagai media. Sehingga memahami substansi dari UU Cipta kerja adalah hal yang penting sebelum menentukan sikap terhadap pengesahan UU yang masuh dalam klaster ketenaga kerjaan tersebut.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh : Saby Kossay)*

Otsus Papua menjadi salah satu bentuk perhatian negara untuk memajukan Papua. Masyarakat Papua pun mendukung keberlanjutan Otsus karena terindikasi mampu mendorong pembangunan wilayah.

Kehadiran Otsus Papua Jilid II merupakan bentuk dukungan konkrit pemerintah pusat dalam membangun tanah Papua. Pelaksana Tugas (Plt) Gerakan Merah Putih Papua Barat, Imanuel Yenu mengatakan, kehadiran Otsus selama 20 tahun sejak ditetapkan undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua.

Imanuel mengatakan bahwa otsus telah memberikan dampak yang baik bagi masyarakat Indonesia di Tanah Papua. Sebelum ada otonomi khusus dan sesudah ada otonomi khusus, ia menilai bahwa hal tersebut memberikan perubahan signifikan bagi Papua.

Setelah ada otsus, pembangunan di Tanah Papua begitu pesat baik di Provinsi Papua maupun Papua Barat. Misalnya dari sektor pendidikan, hal ini memungkinkan anak-anak asli Papua dapat mengenyam pendidikan di sejumlah perguruan tinggi di dalam negeri ataupun di luar negeri.

Hal yang sama-pun terjadi pada sektor kesehatan dengan banyaknya rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya. Dirinya juga mengakui, dalam pengelolaan Otsus selama ini masih terdapat banyak kekurangan yang tentunya dapat diperbaiki untuk masa mendatang. Sehingga, pemanfaatan dana Otsus lebih maksimal demi mensejahterakan masyarakat asli Papua.

Ia menambahkan, bahwasanya kehadiran UU Otsus juga mempermudah daerah mengatur regulasi ataupun kebijakan kepala daerah yang merupakan orang aslI Papua, lembaga kultur seperti Majelis Rakyat Papua dan DPR dari mekanisme pengangkatan.

Menurut Imanuel, penolakan terhadap Otsus merupakan salah satu kerugian. Sebab, tidak ada regulasi khusus yang digunakan sebagai landasan untuk mengatur kewenangan daerah.

Pada kesempatan berbeda. Priskolin Mare selaku Barisan Aktifis Timur (BAT), menyatakan, sudah banyak pembangunan di Papua berkat adanya Otsus. Namun, pihaknya juga memberikan catatan agar otsus Papua jilid II ini semakin baik dan dapat memberikan rasa keadilan kepada masyarakat asli Papua.

Diakuinya, pemerintah Indonesia telah berusaha membuat masyarakat Papua sejahtera dan mengecap kehidupan yang layak. Papua kini bukan lagi provinsi yang terpinggirkan. Dengan adanya perpanjangan otsus, diharapkan regulasi tersebut dapat memberantas masalah kesehatan di Papua seperti penyakiut malaria dan mencegah penularan virus corona. Selain itu pembangunan infrastruktur di Papua yang belum tuntas juga terus diselesaikan.

Kabar terkait keberlanjutan Otsus rupanya tidak lepas dari isu yang tidak mengenakkan, seperti tuduhan yang menyebutkan bahwa pemerintah mengeruk kekayaan alam Papua dan wilayah sekitarnya secara sewenang-wenang.

Namun hal tersebut dibantah oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Dia menuturkan, kontribusi dari alam Papua, yang salah satunya dikelola oleh PT Freeport Indonesia hanya menghasilkan sebanyak Rp 12 triliun untuk kebutuhan nasional. Sedangkan, pemerintah mengeluarkan sampai Rp 46 triliun untuk Papua.

Mantan pimpinan MK tersebut menjelaskan, saat ini pemerintah tengah menyiapkan instruksi Presiden (Inpres) untuk mengatur dana-dana yang diberikan pemerintah untuk kesejahteraan Papua. Tujuan lebih detailnya adalah agar dana yang masuk dapat dikelola dengan baik agar masyarakat Papua mendapatkan hak-haknya.

Selain dana Otsus, pemerintah juga mengalokasikan dana tambahan Infrastruktur (DTI) sebesar Rp 4,3 triliun dalam RAPBN 2021. Penentuan besaran anggaran ini berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dan DPR serta mempertimbangkan usulan Pemda Papua dan Papua Barat.

Telah tertulis dalam Nota Keuangan RAPBN 2021, DTI diharapkan dapat menghubungkan transportasi darat, laut dan/udara yang berkualitas di seluruh distrik di provinsi penerimanya sekurang-kurangnya dalam 25 tahun sejak 2008 lalu.

Menurut data Kementerian Keuangan, dana Otsus dan DTI terus meningkat setidaknya selama lima tahun ke belakang.

Dukungan terhadap otsus Papua jilid II juga datang dari Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, pihaknya telah meminta dukungan semua pihak untuk mendukung otsus Papua, dimana dalam waktu dekat akan dibahas pemerintah pusat bersama Pemprov Papua Barat dan Papua.

Gubernur juga menegaskan, ada dua hal yang perlu dilakukan dalam hal Otsus Jilid II selain pendanaan. Pertama, pemberian kewenangan lebih besar pada Pemprov di Tanah Papua dalam hal seperti SDM dan SDA dan kedua, pelibatan kementerian lembaga (K/L) lain.

Papua masih membutuhkan dana otsus demi kesejahteraan rakyat. Sehingga jangan sampai kita mudah terprovokasi oleh kelompok yang tidak ingin Papua menjadi Maju.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Oleh : Ahmad Burhanudin )*

Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menjadi kelompok yang terus menciptakan gejolak di masyarakat. Masyarakat pun diimbau mewaspadai gerakan KAMI karena hanya memprovokasi rakyat di tengah penanganan Covid-19.

Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, rupanya tidak 100 persen memiliki visi untuk menyelamatkan Indonesia, gerakan ini justru cenderung gerakan politis yang terkesan mencari panggung demi mencari kekuasaan.

Koordinator Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia (LAKSI), Azmi Hidzaqi menilai bahwa gerakan KAMI yang dinahkodai oleh Gatot Nurmantyo adalah murni gerakan politik untuk mencari kekuasaan tertentu.

Azmi menuturkan, beberapa hal yang bisa disematkan kepada kelompok KAMI bahwasanya kelompok tersebut memiliki tujuan mencari kekuasaan. Hal ini tampak dari narasi yang disampaikan mereka dalam deklarasinya, baik di Jakarta maupun di beberapa daerah.

KAMI kerap mengeluarkan statemen seperti negara ini salah urus dan akan menjadi negara yang minus dan sengsara dikarenakan utang dan salah kelola. KAMI juga berhasil memanipulasi data dan menyebarkan isu hoax dan membuat framing bahwa pemerintahan Jokowi telah gagal.

Narasi-narasi semacam itulah yang dinilai Azmi telah membuat suasana sosial politik di tanah air menjadi gaduh. Hingga pada akhirnya legitimasi dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah semakin terkikis.

Narasi yang mereka utarakan rupanya berhasil menciptakan keresahan masyarakat, sehinga muncullah polarisasi antara 2 kutub, yakni yang pro dan yang kontra dengan pemerintah.

Azmi juga menyinggung berbagai kegiatan deklarasi terbuka yang dilakukan oleh KAMI. Dengan narasi-narasi yang dibangun semacam itu, ia mengkhawatirkan akan adanya polarisasi dan keresahan masyarakat akan semakin memuncak, khususnya di tengah situasi pemerintah yang sedang berupaya menanggulangi pandemi Covid-19. Bagi Azmi, situasi kisruh inilah yang akan dimanfaatkan oleh kelompok KAMI untuk semakin mendelegitimasi pemerintahan Jokowi – Ma’ruf Amin.

Di sisi lain, Azmi juga menilai bahwa kegiatan deklarasi yang digelar secara terbuka oleh KAMI secara marathon di berbagai daerah juga tidak sejalan dengan langkah negara dalam upaya penanggulangan COVID-19. Di mana pemerintah dan masyarakat tengah berupaya memutus mata rantai penularan virus corona, sementara di sisi lain ada sekelompok masyarkat tersebut yang melakukan agenda kumpul-kumpul dan melanggar protokol kesehatan.

Padahal, pemerintah daerah telah menetapkan PSBB untuk menghindari kerumunan massa dan menjalankan protokol kesehatan guna mengantisipasi penyebaran Covid-19.

Kerumunan yang diinisiasi oleh KAMI tersebut, justru dikhawatirkan akan menambah daftar klaster penularan COVID-19 di Indonesia.

Oleh karena itu, dirinya juga mengingatkan kepada para elite politik agar lebih dewasa dalam bersikap dan berpikir saat melakukan kegiatan politik mereka masing-masing. Agar jangan sampai suasana COVID-19 dijadikan kesempatan untuk melakukan aksi-aksi yang semakin memperkeruh keadaan demi mencari keuntungan pribadi dan kelompok.

Ia juga mengimbau kepada masyarakat supaya tidak terpancing dan ikut dalam gerakan yang justru mendegradasi bangsa. Khususnya mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta mendistorsi berbagai langkah penanggulangan COVID-19 yang tengah diupayakan oleh pemerintah saat ini.

Dalam situasi ini, tentu kita patut waspada apabila ada sebuah gerakan yang ditunggangi oleh kepentingan politik dan elit politik yang berniat menggoyang pemerintahan Jokowi.

Seluruh stakeholder bangsa Indonesia juga harus mengedepankan persatuan dan kesatuan, agar jangan sampai membuat narasi hoaks dan propaganda tertentu yang justru semakin memperkeruh keadaan.

Demi menjaga kondusifitas masyarakat, tentu sangat penting bagi kita semua untuk menjaga kebersamaan antar elemen bangsa Indonesia. Salah satunya adalah dengan pro aktif memberikan informasi kepada kepolisian agar suasana sosial politik di masyarakat dapat diantisipasi sedini mungkin.

Kita sudah tahu, bahwa presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Gatot Nurmantyo seakan tak bosan-bosannya mencari panggung politik melalui beragam isu, mulai dari PKI hingga dukungannya terhadap buruh untuk melakukan aksi mogok kerja pada tanggal 6-8 Oktober 2020 lalu.

Pernyataan yang diungkapkan Gatot terkait UU Cipta Kerja tentu bisa dianggap menunggangi kepentingan buruh. Sebab, akan sangat sulit untuk tidak mengatakan aktor-aktor, baik lapangan maupun non lapangan dalam sebuah demonstrasi untuk tidak saling menunggangi.

Pihaknya berpendapat bahwa salah satu peran menyelamatkan Indonesia adalah dengan menggagalkan pengesahan RUU Cipta Kerja.

Namun pernyataan itu rupanya menunggangi narasi yang dibawakan oleh para buruh. Mungkin saja KAMI memang sedang membutuhkan panggung karena demi mendapatkan simpati publik.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Rizki Aditya )*

Pemerintah Indonesia mengklaim optimis dalam upaya penanganan Covid-19 di Tanah Air. Hal tersebut diwujudkan dengan berbagai upaya, seperti peningkatan kapasitas pemeriksaan spesimen dan memperbanyak laboratorium untuk pengujian sampel di beberapa wilayah di Indonesia.

Satgas Penanganan Covid-19 menunjukkan data bahwa laboratorium untuk pengujian sampel spesimen covid-19 mencapai 377 lab dalam kurun waktu 7 bulan terakhir. Adanya penambahan lab tersebut diharapkan dapat mempercepat upaya tracing dan testing pasien Covid-19, sehingga penanganan Covid-19 dapat lebih dioptimalkan.

Dengan bertambahnya laboratorium tersebut maka rata-rata pemeriksaan spesimen telah mencapai 270 ribu spesimen dari sekitar 33 ribu orang per hari. Setiap satu orang tersebut dapat diambil sampelnya lebih dari satu. Dengan kata lain, angka rata-rata pemeriksaan spesimen tersebut berada pada posisi 82,51 % dari yang ditargetkan oleh World Health Organization (WHO).

Data tersebut sekaligus menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia serius dan terus optimis dalam meningkatkan kapasitas pemeriksaan spesimen untuk penanganan Covid-19 di Tanah Air.

Pencapaian tersebut sekaligus telah mencapai target dari yang diharapkan oleh Presiden RI Joko Widodo, yakni pemeriksaan 30 ribu orang per hari.

Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo juga menunjukkan prosentase kasus Covid-19 aktif di Tanah Air yang terus mengalami penurunan. Menurut catatan Satgas Penanganan Covid-19, dalam satu bulan terakhir terjadi penurunan kasus aktif sebesar 6,79%. Hal tersebut menjadi prestasi lebih baik apabila dibandingkan negara-negara lain yang kasus aktifnya masih mengalami peningkatan.

Doni mengungkapkan, pada tanggal 20 September, kasus aktif pada persentase 23,6%, kemudian pada tanggal 21 Oktober menjadi 16,81%. Terjadi penurunan sebesar 6,79%. Hal ini tentu saja merupakan suatu prestasi yang luar biasa, Dimana saat ini justru banyak negara dengan peningkatan kasus positif.

Dirinya juga menunjukkan bahwa angka kesembuhan pasien Covid-19 di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 7,2%. Angka tersebut sekaligus telah melampaui standar WHO.

Adanya peningkatan kesembuhan pasien Covid-19 tersebut sekaligus menjadi bukti bahwa tenaga kesehatan, dokter, perawat dan tim medis lainnya semakin memiliki kapasitas dan kemampuan untuk merawat para pasien. Hal tersebut tentu juga harus diapresiasi.

Pihaknya juga menyampaikan terimakasih kepada tenaga dokter dan juga perawat, yang telah bekerja keras sehingga angka sembuh di seluruh daerah mengalami peningkatan.

Selain itu, Doni juga menuturkan bahwa dengan adanya progres capaian tersebut juga tak lepas dari adanya kerja sama dan kerja keras dari seluruh komponen yang ada di daerah. Sehingga seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan Covid-19 patut mendapatkan apresiasi.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menyebutkan, optimisme menjadi satu hal yang perlu dijaga dalam menghadapi pandemi covid-19. Sebab, tidak ada satu-pun yang dapat memperdiksi kapan wabah ini akan berakhir.

Pandemi Covid-19 memang masih menginfeksi beberapa negara di dunia termasuk Indonesia. Menurut Suharso, tidak semua negara di dunia menerapkan hal yang sama untuk memerangi virus yang berasal dari China tersebut. Dimana masing-masing negara dan daerah memiliki kebijakannya sendiri.

Rasa optimis ini juga diperkuat dengan adanya hasil survei dari KedaiKopi yang telah melakukan survei opini publik pengembangan vaksin merah putih untuk mengukur sejauh mana pengetahuan masyarakat terhadap vaksin virus corona yang dikembangkan di tanah air.

Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa 70,7 persen masyarakat merasa optimis vaksin merah putih dapat menyelesaikan pandemi Covid-19 di Indonesia.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga telah memberikan apresiasi atas semangat gotong royong dan inovasi yang ditunjukkan anak bangsa Indonesia untuk membantu negara dalam melawan dampak pandemi Covid-19.

Menurutnya Jokowi, keadaan pandemi ini memang sulit. Namun, dirinya bersyukur karena dengan adanya kesulitan tersebut, justru mampu menumbuhkan semangat gotong royong, saling membantu dan saling berbagi beban antar berbagai elemen masyarakat.

Dirinya juga mengajak anak bangsa untuk terus optimistis bahwa Indonesia bisa dipastikan dapat mengatasi persoalan tersebut secara mandiri.

Rasa optimis ini tentu harus terus dijaga, sebab pandemi Covid-19 telah berdampak serius bagi kesehatan dan perekonomian nasional. Rasa optimis ini juga harus disertai dengan sikap saling tolong dan saling menjaga.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Studi Inforrmasi Strategis Indonesia (LSISI)

Pengamat Intelijen Stanislaus Riyanta menilai faktor utama yang menjadi penyebab penangkapan dan penahanahan para petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) bukan karena konteks mengkritisi Omnibus Law Cipta Kerja. Stanislaus juga meyakini penyebaran berita hoax yang dilakukan para petinggi KAMI itu juga menjadi penyebab pecahnya aksi vandalisme dan aksi kekerasan di sejumlah daerah. Sehingga atas dasar itulah mereka diciduk Bareskrim.

“Jadi bukan dalam konteks ditangkap dan menjadi tersangka karena mengkritik Omnibus Law. Mereka ditangkap dan ditahan karena menyebarkan hoax yang akhirnya menimbulkan aksi massa, vandalisme dan aksi kekerasan,” kata Stanislaus.

Hal itu turut menjadi perhatian berbagai elemen masyarakat di sejumlah daerah. Koordinator Aliansi Pemuda Riau Cinta Damai, Fandi, mengatakan sikap para petinggi KAMI untuk meyelamatkan Indonesia justru kortradiktif dengan strategi mereka di lapangan.

Dirinya menilai berbagai manuver KAMI hanya akan menimbulkan kegaduhan dan perpecahan di tengah warga, apalagi saat ini dalam kondisi pandemi Covid-19. Sehingga tidak sedikit masyarakat yang menolak kehadiran KAMI.

“Warga sudah paham, tidak mau dibodoh-bodohi oleh oknum-oknum yang haus akan jabatan. Apalagi dengan gerakan politik yang berkedok demokrasi dan kebebasan berpendapat,” ujar Fandi.

Sebelumnya kepolisian menangkap sejumlah aktivis KAMI di wilayah Medan dan Jakarta. Mereka ditangkap karena bertanggung jawab atas aksi demo anarkis di sejumlah daerah.

Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Argo Yuwono, mengatakan penangkapan sejumlah aktivis dan simpatisan KAMI karena memberikan dukungan kepada para demonstran dengan provokasi serta menyebarkan gambar yang tidak sesuai dengan peristiwa sebenarnya (hoaks).

Menurutnya, tujuannya penyebaran provokasi dan gambar hoaks ini adalah supaya peserta unjuk rasa bertindak anarkis. “Modus yang dilakukannya ini, seperti ada foto kemudian dikasih tulisan, dikasih keterangan yang tidak sama kejadiannya. Contohnya ini salah satu poin, ini kejadian di Karawang, tapi gambarnya berbeda,”ujarnya Argo.