Oleh : Raditya Rahman )*

Presiden Joko Widodo terus mengawal pembangunan lumbung pangan di beberapa daerah di Indonesia. Masyarakat pun mendukung langkah tersebut karena merupakan upaya konkret dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Lumbung pangan merupakan lembaga cadangan pangan di daerah perdesaan, berperan dalam mengatasi kerawanan pangan masyarakat. Lumbung pangan telah ada sejalan dengan budaya padi dan menjadi bagian dari sistem cadangan pangan masyarakat.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyebutkan ada 7 perusahaan swasta yang siap berinvestasi untuk mendukung pengembangan kawasan food estate atau lumbung pangan khusus hortikultura di Kabupatan Humbang Hasundutan, Sumatera Utara.

Dalam kunjungannya mendampingi Presiden Jokowi ke Kabupaten Humbahas, Mentan menjelaskan bahwa proyek food estate ini bertujuan membangun kawasan hortikultura terpadu yang berdaya saing, ramah lingkungan dan modern, mendorong sinergitas dengan stakeholders, serta mendorong terbentuknya kelembagaan petani berbasis korporasi.

Adapun ketujuh perusahaan swasta yang telah menanamkan modal untuk pengembangan kawasan food estate hortikultura adalah PT Indofoof, PT Calbee Wings, PT Champ, PT Semangat Tani Maju Bersama, PT Agra Garlica, PT Agri Indo Sejahtera dan PT Karya Tani Semesta.

Dari total luas areal yang dipersiapkan sekitar 1.000 hektare, Kementa menyatakan areal yang sedang dalam penggarapan seluas 215 hektare.

Mentan mengatakan bahwa pengembangan kawasan di Sumatera Utara dilaksanakan dengan model industri hulu-hilir termasuk pasca panen, kemudian akan dibuatkan marketplace seperti pasar modern untuk menyerap hasil produksi petani.

Kementan juga akan meningkatkan kapasitas petani dengan membantuk Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) untuk pengembangan komoditas hortikultura dan penyiapan benih hortikultura bermutu.

Dalam kesempatan yang lain, Direktur Jenderal Hortikultura Kementan Prihasto Setyanto menjelaskan bahwa target pembukaan lahan untuk pengembangan food estate di Humbahas seluas 1000 hektare untuk tahun 2020 berasal dari sumber dana APBN Kementan dengan luas 215 hektare dan swasta 785 hektare.

Pihaknya mengatakan, skema yang pas untuk menggerakkan agribisnis food estate ini adalah korporasi kemitraan antara petani dan investor. Petani sebagai sumberdaya manusia yang ada disini merupakan pemiliki lahan, sekaligus sebagai tenaga kerja produktif.

Menurutnya, ada banyak sasaran yang ingin dicapai dari pembangunan food estate ini, tidak hanya peningkatan luas tanam dan produksi bawang merah, bawang putih dan kentang.

Pengembangan food estate hortikultura ini juga bertujuan untuk memperkuat kerjasama dan sinergitas petani dengan stakeholders terkait, sekaligus meningkatkan kapasitas petani untuk membentuk kelembagaan ekonomi petani.

Namun demikian, Prihasto menilai petani banyak yang mengalami keterbatasan modal. Masalah tersebut tentu harus diatasi, salah satunya adalah dengan melibatkan KUR.

Sementara itu, perkumpulan masyarakat Himpunan Gambut Indonesia mendukung program pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan nasional melalui pengembangan lumbung pangan nasional atau food estate di Kalimantan Tengah.

Ketua Umum HGI, Profesor Supiandi Sabiham menyatakan dari kajian yang dilakukan oleh IPB, akan ada defisit produksi beras 2,2 juta ton, angka ini setara dengan 709.000 hektare pada akhir 2020. Oleh karena itu pihaknya mendukung pengembangan food estate demi menjaga ketahanan pangan.

Berdasarkan pengamatan HGI, area pengembangan food estate di eks PLG Kalteng tercatat ada 418.000 hektare, termasuk 30.000 hektare sawah yang sudah ada, berupa tanah mineral dan gambut tipis.

Menurut Supiandi, lahan tersedia yang masih cukup luas untuk pengembangan food estate memang lahan rawa-rawa, namun tidak semua rawa adalah gambut karena ada juga yang berupa rawa tanah mineral.

HGI juga memberikan catatan terkait pengembangan food estate di Kalimantan Tengah, diantaranya, keberadaan food estate harus dilakukan secara partisipatif.

Bila harus ada ekstensifikasi lahan, maka harus diarahkan ada hutan terdegradasi dan terlantar dengan azas kehati-hatian, selain itu perlu juga untuk melibatkan secara formal perguruan tinggi sebagai pendamping.

Perlu diketahui juga bahwa lokasi yang sedang dikembangkan untuk Food Estate adalah eks Proyek Lahan Gambut, namun demikian tidak semua dari 1,4 juta hektare eks PLG akan dikembangkan sebagai food estate.

Lokasi potensial adalah yang telah terbangun irigasi seluas 164.598 hektare dengan lahan fungsional seluas 85.456 hektare.

Food estate tentu saja akan sangat bermanfaat untuk Indonesia di masa depan. Keberadaan lumbung pangan tersebut diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pangan bagi bangsa Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Aldia Putra )*

UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan oktober ini menjadi tumpuan pemerintah untuk memperbaiki kondisi finansial negara, yang sempat hancur akibat serangan corona. Dalam UU ini investasi akan dipermudah, dan perizinan usaha baru juga tak lagi memusingkan. Masyarakat akan lebih giat berwirausaha dan perekonomian Indonesia bangkit lagi.

Badai corona di Indonesia tak hanya menimbulkan permasalahan kesehatan, tapi juga ekonomi. Banyak toko yang ditutup, mulai dari yang menjual pakaian hingga buku. Bisnis yang terpaksa kukut karena merugi itu tak hanya usaha skala kecil, tapi juga besar. kaum kelas atas rupanya juga terkena dampak corona.

Untuk mengatasi krisis ini dan mencegah terjadinya resesi, maka pemerintah sudah mengesahkan omnibus law UU Cipta Kerja. Undang-Undang ini adalah sebuah harapan baru bagi perekonomian di negeri ini. Penyebabnya, karena akses untuk penanaman modal dipermudah dalam klaster investasi. Sehingga membuat para investor tertarik untuk berbisnis di Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengaku perekonomian Indonesia tergantung pada omnibus law UU Cipta Kerja. Karena jika UU ini diterapkan, akan banyak perubahan yang terjadi pada keadaan finansial kita. Saat penanam modal masuk, maka akan menambah pundi devisa negara, sehingga kita bisa bangkit dan terhindar dari krisis ekonomi jilid 2.

Selain Menteri Keuangan, berbagai kalangan juga menyambut baik omnibus law UU Cipta Kerja. Menurut Adib Miftahul, seorang pengamat kebijakan publik, tujuan pemerintah membuat UU ini adalah untuk menyederhanakan perizinan berusaha. Memang ada klaster kemudahan berusaha di dalam UU Cipta Kerja, sehingga dunia bisnis jadi makin semarak,
Adib melanjutkan, klaster kemudahan berusaha dalam UU Cipta Kerja bisa mengubah peraturan dan perizinan yang ada di daerah. Selama ini, sebuah aturan di Provinsi dan Kota atau Kabupaten bisa tidak sinkron dan tumpang tindih. Sehingga membingungkan dan membuat orang malas untuk mengurus izin usaha. Padahal izin ini diperlukan, di antaranya saat akan mengekspor.

Namun jika UU Cipta Kerja diterapkan, maka perizinan usaha akan dipermudah dan birokrasinya dipersingkat. Karena tidak harus melalui banyak pintu di dinas, melainkan bisa diurus secara online. Mendapatkan izin usaha via jalur ini hanya butuh koneksi intenet yang cepat dan hasil scan dari KTP, NPWP, dan berkas lain yang dibutuhkan.

Biaya pengurusan izin usaha juga mendapat subsidi dari pemerintah, jadi menolong para pengusaha UMKM. Mereka bisa lega karena punya legalitas dan juga pendampingan dari pemerintah. Jadi, ketika akan ekspansi ke luar negeri dan mengekspor barang jualannya, tak lagi terbentur oleh masalah perizinan. Karena sudah terbukti punya usaha yang legal.

Ketika suatu perusahaan UMKM punya izin usaha resmi, maka juga bisa mengajukan sertifikasi halal. Apalagi jika pebisnis itu berkecimpung di dunia kuliner atau kosmetik. Sertifikat halal bisa dengan mudah dan cepat didapat. Prosesnya tidak lagi berbelit seperti dulu. Sehingga masyarakat mempercayai produknya dan jualannya jadi laris-manis.

Jika seorang pengusaha punya izin resmi dan sertifikat halal, maka ia akan lebih terpacu lagi dan semangat dalam menjalankan bisnisnya. Transaksi jual-beli lebih sering terjadi dan perusahannya bisa naik kelas. Tak lagi jadi level UMKM, tapi bisa ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka juga bisa lekas maju jika didukung suntikan modal dari para investor.

Klaster kemudahan berusaha benar-benar dirancang pemerintah untuk mempermudah rakyat dalam berwirausaha. Mereka bisa mendapat izin resmi dengan cepat dan murah. Jika sudah begini, maka pengusaha bisa mengajukan pinjaman untuk tambahan modal ke Bank, dan memperbesar usahanya. Agar keuntungannya lebih banyak lagi.

)* Penulis adalah kontributor Gerakan Mahasiswa (Gema) Jakarta

Oleh: Deka Prawira )*

Akhir oktober ini ada liburan panjang di akhir pekan, selama lebih dari 2 hari, atau yang disebut dengan long weekend. Menumpuknya hari libur ini malah membuat dokter, tenaga kesehatan, dan epidemiolog waswas. Karena dikhawatirkan masyarakat akan euforia dalam menyambutnya, dan membentuk klaster corona baru.

Pandemi covid membuat masyarakat terjangkit gejala stress, karena selain pendapatan menurun, mereka jadi jarang beraktivitas di luar rumah. Anak-anak belajar daring, sementara orang tua juga work from home. Terlalu lama di rumah juga bikin penat pikiran, dan di fase adaptasi kebiasaan baru mereka jadi lega karena boleh beraktivitas lagi di luar.

Liburan panjang di akhir oktober ini menjadi momen ketika banyak orang yang ingin rekreasi. Mumpung anak-anak dan istri juga tidak dikenai tanggung jawa dari sekolah atau kantor. Namun kita jangan sampai terlalu menikmati hari-hari libur yang nyaris seminggu, karena corona masih mengintai. Jangan lupa bahwa saat ini masih pandemi, sehingga lebih aman untuk di rumah saja.

Jangan malah nekat untuk jalan-jalan ke luar kota bahkan ke luar negeri. Lebih baik menahan diri dan berpuas dengan istrahat di rumah saja, daripada lelah traveling lalu malah tertular corona di perjalanan. Bagaikan menyerahkan diri ke tiang gantungan. Sayangi tubuh dan nyawa Anda, jangan terbujuk oleh kenikmatan liburan yang malah membawa bencana.

Klaster liburan memang jadi yang paling dikhawatirkan oleh ahli epidemiologi. Karena walau di lokasi rekreasi sudah memenuhi protokol kesehatan, namun apakah semua sudah memakai masker standar? Bagaimana Anda tahu bahwa ada yang tidak melepas masker sama sekali? Lagipula, di sana juga rawan karena ada keramaian, sehingga susah physical distancing.

Menurut Dokter Panji Hadisumarto, ahli epidemi dari Unpad, seharusnya tempat wisata memenuhi protokol kesehatan. Jika ada pengelola wahana rekreasi yang sengaja melanggarnya, maka harus ditindak tegas oleh pemerintah, atau dikenai denda yang tinggi sebagai efek jera. Jadi mereka akan kapok dan sadar bahwa saat ini masih dalam pandemi covid-19.

Jangan malah demi mengejar keuntungan, malah dibuka untuk banyak pengunjung. Padahal seharusnya dibatasi, maksimal 50% kapasitasnya. Selain itu, pengelola tempat wisata juga bisa sengaja menutup bisnisnya untuk sementara, atau membatasi jam buka hanya beberapa jam saja. Semua ini demi keamanan bersama dan agar pandemi lekas berakhir.

Laura Yamani, pakar epidemi dari Unair menyatakan bahwa jika masyarakat sangat susah untuk dilarang traveling di long weekend oktober ini, maka harus ada antisipasi. Misalnya, mereka harus mematuhi protokol kesehatan dengan pakai masker, tidak hanya face shield. Juga membawa hand sanitizer.

Sementara di jalanan seputar Puncak, para pengunjung tak diperbolehkan masuk secara bebas. Mereka baru diizinkan ketika sudah lolos tes rapid. Ini merupakan tindakan antisipasi, agar corona tak lagi menyebar di sana dan menyebabkan klaster baru. Lagipula, jika sudah menular akan susah sekali tracing-nya, karena pengunjungnya banyak sekali.

Namun demi keamanan dan kesehatan, lebih baik tunda dulu rencana mudik dan liburannya, sampai masa pandemi dinyatakan berakhir secara resmi oleh pemerintah. Karena corona bisa dipukul mundur, jika semua pihak bekerja sama. Mulai dari pemerintah, tim satgas covid, para tenaga kesehatan, dan juga warga sipil.

Liburan panjang memang menyenangkan tapi tahan dulu keinginan bersantai di pantai atau tempat wisata lain, karena penyebaran corona masih menggila. Waspadalah akan klaster liburan. Jangan malah nekat traveling lalu malah tertular virus covid-19 dan tidak terselamatkan lagi. Sayangilah nyawa Anda.

)* Penulis aktif dalam Gerakan Mahasiswa (Gema) Jakarta

Oleh : Zakaria )*

KAMI menjadi buah bibir di masyarakat, namun bukan karena keahliannya, melaikan karena sensasi dan pemberitaan negatifnya. Seharusnya mereka menanggung malu dengan namanya, karena tak pernah berusaha selamatkan Indonesia. Namun malah mengacau, memprovokasi, dan bertindak seenaknya sendiri.

Sejak awal berdiri, KAMI sudah sensasional karena nekat mengadakan deklarasi di tempat umum dan mengundang banyak orang. Langkah mereka dinilai tidak etis, karena kita masih dalam masa pandemi. Mengadakan acara sebesar itu mengkhawatirkan karena bisa membuat klaster corona baru, dan mereka seharusnya malu, karena sebagai tokoh publik malah memberi contoh jelek.

KAMI bicara seenaknya dengan menuntut pemerintah. Mulai dari permintaan untuk mengatasi corona, hingga pelarangan investasi asing. Tuntutan ini malah membuat banyak orang tertawa, karena kenyataannya Presiden sudah mengatasi corona sejak awal pandemi. Sedangkan investasi asing tidak seperti yang mereka pikir, karena hanya boleh maksimal 49% saham.

Memangnya siapa mereka? KAMI hanya kumpulan mantan pejabat yang sudah tidak memiliki power. Namun hanya pandai berpidato dan gagal dalam melaksanakan misi. Lantas membentuk organisasi dengan tujuan mencari panggung, agar nanti dipilih masyarakat untuk jadi pejabat lagi. Bahkan Gatot Nurmantyo disebut ingin jadi capres di 2024 mendatang.

Jika mereka memang memiliki misi politis, mengapa tidak membuat partai? Mantan Presiden Megawati juga terang-terangan menyatakan bahwa KAMI berambisi jadi presiden. Oleh karena itu, janganlah membentuk organisasi. Namun bikin saja partai baru, dan mereka juga sudah tahu prosedurnya.

Masyarakat antipati terhadap KAMI karena tidak konsisten. Saat diwawancarai agustus lalu, katanya mereka tak punya tujuan politis. Namun ketika ditemui wartawan oktober ini, akhirnya ada 1 anggota KAMI yang keceplosan bahwa organisasinya memiliki tujuan politis. Sungguh plinplan dan menyedihkan.

KAMI juga ketahuan bermuka dua ketika melarang plkada serentak, karena khawatir ada corona. Padahal saat deklarasi, mereka jelas melanggar protokol kesehatan. Juga ketika ramai isu omnibus law, mereka malah mendukung buruh untuk berdemo. Namun lupa bahwa unjuk rasa bisa menimbulkan klaster corona baru.

Saat ada anggota KAMI yang ditangkap karena terbukti menyebar hoax dan provokasi di media sosial, maka mereka emosi dan langsung menemui polisi. Dengan penuh amarah, Din Syamsudin menuduh penangkapan ini tidak sesuai prosedur dan kurang bukti. Namun kenyatannya, kasus ini sudah sesuai dengan hukum di Indonesia.

Tuduhan ini salah besar karena sprindik keluar tanggal 12 oktober dan penangkapannya tanggal 13 oktober. Sedangkan jika kena UU ITE, seseorang bisa dicekal hanya dengan bukti berupa screenshot statusnya di media sosial. Karena ia beraksi di dunia maya, bukan dunia nyata.

Din Syamsudin tidak bisa seenaknya sendiri dan serta-merta meminta polisi untuk membebaskan anggota organisasinya. Ia lupa bahwa sekarang sudah tidak punya kekuasaan lagi (atau kena post power syndrom?). Lagipula, para anggota KAMI yang dicokok masih dalam proses hukum, sehingga tidak bisa bebas begitu saja.

Jika kualitas anggota KAMI sudah terlihat dari beberapa kasus yang di-blow up oleh media, maka jangan beri panggung kepada mereka. Indonesia tidak butuh calon pemimpin yang suka emosi dan seenaknya sendiri. Jika KAMI plinplan dan tidak konsisten pada ucapannya, apakah masih bisa dipercaya untuk jadi calon presiden?

Jangan ada lagi yang terkena bujuk rayu KAMI karena mereka terbukti bermuka dua, penuh provokasi, dan seenaknya sendiri. Organisasi ini sudah gagal total dalam menjalankan misinya dan akhirnya hanya bisa menyalahkan pemerintah. Mereka juga jago main drama dan playng victim, berakting seakan dizolimi padahal melakukan kesalahan fatal.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Special Autonomy for Papua is a form of state attention to advancing Papua. The Papuan people also support the sustainability of Otsus because it is indicated that it is able to encourage regional development.

The presence of Otsus Papua Volume II is a form of concrete support from the central government in developing the land of Papua. Acting (Plt) West Papua Red and White Movement, Imanuel Yenu said, the presence of Otsus for 20 years since the enactment of law No. 21 of 2001 aims to uplift the dignity of indigenous Papuans.

Imanuel said that Otsus has had a good impact on the Indonesian people in the Land of Papua. Before the special autonomy and after the special autonomy, he considered that this would provide significant changes for Papua.             

              After the special autonomy, development in the Land of Papua was so rapid both in Papua and West Papua Provinces. For example, from the education sector, this allows indigenous Papuan children to be educated at a number of universities at home or abroad.

              The same is true of the health sector with many hospitals and other health facilities.

              He also acknowledged that in the management of Otsus there are still many shortcomings which of course can be fixed for the future. Thus, the utilization of the Special Autonomy fund is maximized for the welfare of indigenous Papuans.

              He added that the presence of the Special Autonomy Law also makes it easier for regions to regulate regulations or policies for regional heads who are native Papuans, cultural institutions such as the Papuan People’s Council and the DPR from the appointment mechanism.

              According to Imanuel, rejection of Otsus is one of the disadvantages. This is because there is no specific regulation used as a basis for regulating regional authority.

              On different occasions. Priskolin Mare as the Eastern Activist Front (BAT), stated that there has been a lot of development in Papua thanks to the existence of Otsus. However, his party also provided a note that this special autonomy for Papua volume II was getting better and could provide a sense of justice to indigenous Papuans.

              He admitted that the Indonesian government had tried to make the Papuan people prosperous and live a decent life. Papua is no longer a marginalized province. With the extension of otsus, it is hoped that this regulation can eradicate health problems in Papua such as malaria and prevent the transmission of the corona virus. Apart from that, the unfinished infrastructure development in Papua will also continue to be completed.

              The news regarding the sustainability of Otsus apparently cannot be separated from uncomfortable issues, such as the accusation that the government arbitrarily exploits the natural wealth of Papua and its surrounding areas.

              However, this was denied by the Coordinating Minister for Political, Legal and Security Affairs (Menko Polhukam) Mahfud MD. He said the contribution from Papua’s nature, one of which was managed by PT Freeport Indonesia, only generated Rp. 12 trillion for national needs. Meanwhile, the government has spent up to Rp. 46 trillion for Papua.

              The former head of the Constitutional Court explained that currently the government is preparing a Presidential Instruction (Inpres) to regulate the funds provided by the government for the welfare of Papua. The objective in more detail is that the incoming funds can be managed properly so that the Papuan people can get their rights.

Apart from the Special Autonomy Fund, the government has also allocated an additional Infrastructure Fund (DTI) of Rp. 4.3 trillion in the 2021 Draft State Budget. The determination of the amount of this budget is based on an agreement between the government and the DPR and considers proposals from the Papua and West Papua Regional Governments.

              It has been written in the 2021 RAPBN Financial Note, DTI is expected to be able to connect quality land, sea and / air transportation in all districts in the recipient province for at least 25 years since 2008.

              According to data from the Ministry of Finance, Otsus and DTI funds have continued to increase for at least the past five years.

              Support for the Papua Special Autonomy Volume II also comes from the Governor of West Papua Dominggus Mandacan, his party has asked for the support of all parties to support the Papua Special Autonomy, which in the near future will be discussed by the central government together with the Provincial Governments of West Papua and Papua.

The governor also emphasized that there are two things that need to be done in terms of Special Autonomy Volume II apart from funding. First, giving greater authority to the Provincial Government in Tanah Papua in matters such as human resources and natural resources and secondly, involving other ministries of institutions (K / L).

              Papua still needs special autonomy funds for the welfare of the people. So we don’t want to be easily provoked by groups who don’t want Papua to become advanced.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Hanura, Inas Nasrullah Zubir, mengatakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) merupakan gerakan provokatif yang bertujuan untuk menjatuhkan Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sejak dibentuk, Inas menilai kelompok KAMI itu sudah berbau provokasi.

“Sehingga patut diduga bahwa tujuan dari gerakan ini, yakni menghasut rakyat, di mana seolah-olah Indonesia dalam keadaan sangat berbahaya, di mana hanya kelompok merekalah yang memiliki resep untuk mengobatinya,” kata Inas.

Kondisi pandemi Covid-19 ini, semua komponen bangsa seharusnya saling gotong royong menguatkan satu sama lain. Tidak sebaliknya memprovokasi masyarakat yang sedang mengalami kegelisahan akibat pandemi Covid-19 yang dirasakan seluruh dunia.

Hal serupa juga diungkapkan kelompok masyarakat Serdadu Merah Putih. Melalui koordinatornya, Daryanto, mereka mengungkapkan KAMI rutin memprovokasi masyarakat dengan propaganda kebencian kepada Pemerintah yang sah dan berdampak negatif terhadap situasi nasional.

”KAMI itu terus melakukan provokasi ke masyarakat. Jika terus dibiarkan dikhawatirkan akan menjadi benih-benih perpecahan di Indonesia,” ujar Daryanto.

Pegiat politik dari Komite Muda Nusantara (KMN) Erik Pituah Hapedrik mengatakan, mudah sekali membaca jenis kelamin politik dari gerakan KAMI yang berisi tokoh nasional, tokoh akademisi dan tokoh agama itu. Bagi Erik, wacana yang dibangun oleh KAMI bukan tiba-tiba muncul, tapi sudah dikonsolidasikan dan dikondisikan untuk menggiring perspektif publik untuk kepentingan tertentu. Oleh karena itu, baginya tidak mungkin gerakan tersebut netral atau begitu saja muncul.

Erik menyampaikan bahwa arah perjuangan dari KAMI sudah jelas yakni memberikan stigma negatif kepada pemerintah dengan melakukan agitasi propaganda, sehingga sebagian masyarakat merasa empati dan berpihak kepada mereka. Sehingga tujuan dari kelompok tersebut adalah mencoba merebut kekuasaan politik semata.

“Jika melihat background tokoh-tokohnya (KAMI), sangat menunjukkan kualitas gerakan ini. Ini hanya bertujuan untuk menciptakan kegaduhan, dengan agitasi propaganda,” kata Erik.