Oleh : Zainudin Zidan )*

Program vaksinasi di Indonesia rencana dilaksanakan dalam waktu dekat. Rencana ini menjadi harapan baru bagi Pemerintah maupun masyarakat di masa pandemi Covid-19.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan akan melakukan penyuntikan pertama vaksin Covid-19 pada akhir tahun ini. Tenaga Kesehatan mendapatkan prioritas untuk mendapatkan penyuntikan pertama vaksin Covid-19.

Menurut Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes, Achmad Yurianto, vaksin untuk 9,1 juta orang akan tersedia hingga akhir tahun 2020. Vaksin yang dipesan oleh pemerintah Indonesia dari Tiongkok merupakan produksi sinovac, sinopharm dan cansino.

Kini, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kementerian Agama masih berupaya memastikan keamanan dan kehalalan vaksin Covid-19 tersebut. Mereka berangkat ke Tiongkok untuk melakukan inspeksi terhadap produsen vaksin.

Selain itu, pemerintah juga memesan vaksin produksi AstreZeneca dari Inggris. Namun, vaksin tersebut rencananya baru akan didatangkan pada Maret 2021 dengan jumlah 100 juta dosis vaksin.

Apabila Emergency Use Authorization (EUA) dari BPOM dan sertifikasi halal dari MUI dan Kemenag sudah dikeluarkan, itu artinya vaksin tersebut aman digunakan dan tidak menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan. Selanjutnya, vaksin bisa diberikan kepada masyarakat.

Yuri mengatakan, meski tidak ada efek samping dari pemberian vaksin, pihaknya tetap meminta data sharing dari vaksin tersebut. Ia menuturkan bahwa pemerintah telah membentuk tim untuk melakukan evaluasi dari pasca vaksinasi, dimana hal ini sudah menjadi SOP global.

Dirinya menilai, pemerintah sudah menentukan orang-orang yang diprioritaskan untuk menerima vaksin Covid-19 pada tahap pertama. Selain tenaga kesehatan, petugas pelayanan publik yang memberikan penegakan kedisiplinan protokol kesehatan seperti Satpol PP, TNI dan Polri juga menjadi prioritas. Petugas pelayanan publik juga termasuk pegawai yang memberikan layanan terhadap pengguna jasa bandara, stasiun dan pelabuhan.

Ia menuturkan, kelompok pertama yang menerima vaksin Covid-19 tersebut telah sepenuhnya dibiayai oleh APBN. Pemerintah juga sedang menyusun skema vaksinasi dengan pembiayaan secara mandiri.

Sementara itu menurut Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisamito, mengungkapkan alasan mengapa pemerintah hanya bisa memberikan subsidi kepada kelompok prioritas karena kelompok tersebut terdiri dari orang-orang yang paling berisiko tertular Covid-19 seperti para tenaga medis.

Hal ini karena mereka memiliki peran strategis dalam masyarakat akan divaksin lebih awal untuk menanggulangi status kedaruratan kesehatan masyarakat.

Di tengah pandemi yang belum berakhir, vaksinasi tentu menjadi harapan tersendiri bagi masyarakat Indonesia, dimana angka kejadian covid-19 belum menunjukkan penurunan secara signifikan. Hal ini tentu menjadi sinyal positif dalam perjuangan memerangi virus yang pertama kali muncul di Tiongkok tersebut.

Hingga saat ini sesungguhnya belum ada negara di dunia yang telah berhasil memproduksi vaksin secara massal.

Perlu diketahui juga bahwa suatu kandidat vaksin haruslah melalui serangkaian tahapan sebelum diproduksi massal dan diberikan pada masyarakat. Hal tersebut guna memastikan vaksin yang akan diproduksi terbukti aman dan efektif.

Mempertimbangkan peran penting serta dampak yang diberikan oleh vaksin Covid-19 sebagai upaya perlindungan masyarakat, pemerintah menilai, proses pengembangan maupun vaksinasi perlu dilakukan secara hati-hati, namun tetap tangga terhadap perubahan yang dinamis di masa pandemi.

Wiku juga menjelaskan, bahwa pemerintah terus melakukan koordinasi dengan pihak pengembang vaksin untuk memastikan bahwa vaksin-vaksin yang dikembangkan dapat lolos pada seluruh tahapan uji klinis, sebelum nantinya mendapat persetujuan dari BPOM untuk diproduksi secara massal.

Untuk bisa mencapai tahap vaksinasi, Indonesia telah melalui sederet tantangan dalam penanganan Covid-19. Hingga sekarang, perjuangan Indonesia dan seluruh negara di dunia pun masih panjang dalam memerangi pandemi Covid-19.

Di Indonesia, tercatat kasus terkonfirmasi Covid-19 telah mencapai 377.541 orang dan 12.959 orang diantaranya meninggal dunia.

Sebelumnya, Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Reisa Brotoasmoro mengatakan, vaksin merupakan bentuk upaya pembuatan kekebalan tubuh untuk melawan penyakit. Ini merupakan pencegahan agar masyarakat tidak perlu terpapar penyakit dahulu untuk menumbuhkan kekebalan tubuh.

Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan 184 negara saat ini telah bergabung dengan fasilitas COVAX. Ekuador dan Uruguay menjadi negara terakhir yang baru saja bergabung.
Bangkit dari pandemi adalah sebuah harga mati. Pandemi virus corona telah membuat segala hal terdampak oleh sesuatu yang tak tampak. Sikap optimistis agar bisa terbebas dari pandemi tentu haruslah tetap dijaga.

)* Penulis adalah pengamat sosial politik, aktif dalam Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Indriyani )*

Tindakan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang mendiskreditkan Islam telah menimbulkan aksi protes hingga pemboikotan produk Prancis. Indonesia pun ikut mengambil tindakan tegas terhadap pernyataan kontroversial tersebut.

Tindakan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang membiarkan penerbitan karikatur Nabi Muhammad SAW, rupanya telah dikecam oleh Pemerintah RI. Sejumlah anggota DPR menilai hal tersebut sebagai langkah yang tepat.

Anggota DPR RI Komisi Tb Hasanuddin mengatakan, pihaknya setuju dengan sikap tegas pemerintah kepada sikap Macron. Ia menegaskan, tindakan kementerian luar negeri sudah tepat. Jangan gunakan kebebasan berpendapat untuk menghina agama.

Hasanudin menilai, penerbitan karikatur Nabi Muhammad SAW merupakan bentuk penghinaan. Ia memprediksi aksi tersebut dapat mengancam perdamaian dunia.

Dirinya juga menegaskan bahwa peringatan dari pemerintah ini, perlu diperhatikan tidak hanya oleh masyarakat Perancis saja tetapi juga oleh masyarakat Internasional.

Senada dengan Hasanuddin, Syaifullah Tamliha selaku anggota Komisi I DPR RI turut memberikan apresiasi kepada langkah pemerintah yang mengecam Presiden Macron.

Tamliha menyebut bahwa Macron harus paham betul bahwa kepercayaan kepada Nabi Muhammad menjadi salah satu rukun iman seorang Muslim. Sehingga mencela Nabi Muhammad justru akan menyulut emosi umat Muslim di seluruh dunia.

Perlu diketahui pula, bahwa kecaman yang menghujani Prancis dan Presiden Emmanuel Macron setelah otoritas Perancis menegaskan hak mereka untuk mempublikasikan karikatur Nabi Muhammad. Sikap tersebut tetap disampaikan meskipun mereka mengetahui akan menyinggung umat Muslim.

Persoalan tersebut kembali mencuat setelah seorang guru di Perancis tewas dipenggal karena menunjukkan karikatur Nabi Muhammad SAW dalam salah satu kelasnya saat membahas soal kebebasan berbicara dan berekspresi.

Komentar kontroversial Macron saat memimpin penghormatan untuk guru Perancis tersebut, menuai kecaman dan seruan boikot produk Perancis. Dalam pidatonya, Macron bersumpah bahwa Perancis tidak akan menghentikan karikatur dan menyebut sang guru dibunuh ‘karena islamis menginginkan masa depan kita’. Macron juga menyatakan perang terhadap ‘separatisme Islam’, yang diyakininya telah mengambil alih sejumlah komunitas Muslim di Perancis.

Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengecam sikap Presiden Perancis Emmanuel Macron yang akan membiarkan penerbitan karikatur Nabi Muhammad SAW. Indonesia juga sudah bersurat dan memanggil Dubes Perancis untuk Indonesia, namun panggilan tersebut belum mendapatkan respons.

Dampak dari kejadian tersebut adalah maraknya pemboikotan produk asal Perancis yang beredar di pasaran. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum MUI, Muhyidin Junaidi memintah kepada masyarakat agar tidak terprovokasi dan tetap menjaga kedamaian dalam menyikapi ajakan untuk memboikot produk perancis.

Seruan boikot produk Perancis terjadi di sejumlah negara di timur tengah seperti Qatar, Arab Saudi, Kuwait dan Uni Emirat Arab.

Sejumlah supermarket di negara tersebut juga telah menarik barang ataupun produk yang berasal dari Perancis.

Hal ini menyusul pernyataan Presiden Perancis Emmanuel Macron tentang Islam, termasuk mengumumkan rencana mereformasi Islam agar lebih sesuai dengan nilai-nilai Republik Perancis.

Muhyiddin meyakini bahwa pemerintah Indonesia akan mengambil langkah-langkah diplomatis agar tidak merugikan hubungan antara Indonesia dan Perancis.

Ia juga mengakui bahwa MUI merasa kecewa dengan pernyataan Macron, dimana sungguh tidak pantas seorang kepala negara melontarkan komentar yang berpotensi memecah belah.

Dirinya menuturkan, bahwa Macron hidup berdampingan dengan umat Islam, sehingga sudah seharusnya bisa lebih bijak dalam bertutur kata dan tidak mendiskreditkan Islam.

Direktur Jaringan Moderasi Indonesia, Islah Bahrawi mengingatkan, dalam isu tersebut umat Islam jangan sampai latah bereaksi dan dijadikan alat bentur pertempuran orang lain.

Islah justru mengajak umat Muslim di Tanah Air agar menyikapi perkara ini dengan instrospeksi. Menurutnya, harus disadari, banyak orang yang mengaku sebagai umat Islam namun masih intoleran, gemar mengumbar kebencian dan melakukan aksi kekerasan kepada orang lain karena perbedaan keyakinan.

Sementara itu, di linimasa twitter Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melalui akun-nya @AgusYudhoyono mengatakan, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar dunia, Indonesia memiliki tanggungjawab moral untuk suarakan aspirasi Muslim dunia. Saya juga mengajak saudara umat Islam untuk menahan diri & tidak terprovokasi. Mari kita buktikan, Islam sebagai Rahmatan Lil Alamin, membawa rahmat & pesan damai bagi dunia.

Dalam hal ini tentu sikap pemerintah sudah jelas dan tinggal menunggu jawaban dari Dubes Perancis, selain itu jangan pula kita mudah terprovokasi dimana hal tersebut rawan ditumpangi penumpang gelap.

Oleh : Raavi Ramadhan )*

Masyarakat sudah sangat lelah menghadapi KAMI karena tak henti-hentinya menebar sensasi. Karena mereka berkoar-koar ingin menyelamatkan Indonesia. Namun hanya bisa berkomentar negatif. Saat ada anggotanya yang ditangkap, mereka juga tidak terima dan playing victim. Padahal sudah jelas melakukan kesalahan besar.

Sejak awal didirikan, 18 agustus 2020 lalu, KAMI sudah berjanji akan menyelamatkan Indonesia yang mereka umpamakan sebagai kapal karam. Namun sayang, setelah beberapa bulan langsung terlihat modus mereka yang bermuatan politis. Kemampuan intelektual mereka saayangnya digunakan untuk hal yang negatif dan membohong rakyat.

Kebohongan pertama adalah janji untuk membuat Indonesia terselamatkan. Jika mereka memang ingin jadi superhero untuk negeri ini, mengapa tidak membuka lowongan kerja karena banyak yang butuh pekerjaan? Atau mereka juga bisa membagi sembako dan paket lain untuk mengurangi kemiskinan. Nyatanya nihil.

Sementara kebohongan kedua adalah KAMI malah mendukung penyebaran covid-19, walau secara tidak langsung. Ketika ada demo buruh, mereka malah terang-terangan mendukung. Padahal unjuk rasa bisa menimbulkan klaster corona baru. Karena susah menjaga jarak. Padahal sebulan sebelumnya, KAMI memprotes pilkada serentak karena bisa membuat penyebaran corona.

KAMI juga terbukti menyebar berita bohong dan provokasi di tengah masyarakat, melalui media sosial. Mereka paham bahwa sebagian warga termasuk sumbu pendek dan kurang bisa mengetahui kebenaran suatu berita yang di-share di internet. Kelemahan itu dimanfaatkan dan mereka membuat narasi hoax yang seakan pemerintah selalu berbuat zalim, padahal bohong.

Karena tindakan menyebar kebohongan ini maka ada 8 anggota KAMI ditangkap. Mereka berasal dari Medan dan Jakarta. Peristiwa ini terjadi karena mereka melanggar Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 alias UU ITE. Penyebabnya karena terbukti membuat hate speech dan menyebar hoax di dunia maya. Mereka terancam kurungan sampai 6 tahun.

Namun KAMI malah meradang dan menyalahkan aparat, serta menganggap penangkapan tidak sesuai prosedur. Padahal pencokokannya sudah sesuai, karena surat perintah penyidikan bertanggal 12 oktober sementara penangkapannya 13 oktober. Serta ada bukti berupa tangkapan layar dari status dan percakapan di grup, yang membuat provokasi di masyarakat.

Tim pengacara KAMI emosi dan mengadukan kasus ini ke Komnas HAM, tanggal 27 oktober lalu. Lucunya, sang pengacara saat diwawancarai mengaku bahwa penangkapan ini sehausnya tidak terjadi karena mereka hanya menyebar hoax. Berarti mereka menyepelekan penyebaran berita bohong dan meremehkan aparat.

Padahal jika ada 1 saja berita bohong yang tersebar di masyarakat, akibatnya bisa fatal. Masyarakat bisa mempercayainya dan jadi panik massal. Misalnya ketika ada hoax tentang omnibus law yang menghapus pesangon. Padahal setiap pekerja yang di-PHK masih mendapat pesangon, ditambah juga dengan jaminan kehilangan pekerjaan.

Aduan KAMI ke Komnas HAM juga ebrpotensi ditolak mentah-mentah karena mereka terbukti memprovokasi masyarakat untuk berdemo. Dengan perkiraan, ribuan massa yang mengamuk bisa beramai-ramai ke depan gedung DPR RI lalu meminta pemakzulan. Sehingga KAMI bisa melancarkan aksi makar tanpa harus turun langsung ke jalanan.

Modus KAMI yang penuh kebohongan ini sebenarnya sudah disadari oleh masyarakat. Sehingga aksi demo gagal memakzulkan dan hingga kini omnibus law tidak pernah dihapus. Karena UU ini sebenarnya malah akan memakmurkan Indonesia. Namun KAMI malah ketakutan, entah apa sebabnya.

Jangan ada lagi yang jadi korban KAMI karena mereka akan melakukan segala cara demi mendapatkan keinginannya. Media sosial dijadikan alat untuk menyebarkan hoax dan provokasi, sehingga rakyat tersulut emosinya dan berbalik membenci pemerintah. Semoga KAMI segera bertobat dan tak lagi bertingkah yang membuat masyarakat lelah melihatnya.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Depok

Oleh : Rizky Pranandia )*

UU Cipta Kerja sangat menguntungkan bagi para pengusaha di Indonesia. Tak hanya bagi pebisnis di bidang kuliner dan fesyen, tapi juga UMKM berbasis maritim. Mereka akan untung karena pengurusan izin usaha dipercepat dan dipermudah. Sehingga saat sudah legal, akan memperlancar bisnis dan bahkan bisa mengekspor produk-produknya.

Selama ini sektor maritim berusaha keras dimajukan oleh Presiden Joko Widodo. Bahkan sejak beliau jadi RI-1 untuk periode pertama, menunjuk Susi Pudjiastuti yang seorang praktisi bisnis perikanan sebagai Menteri Kelautan. Sekarang ketika Jokowi menjabat lagi, sektor maritim digenjot dengan meresmikan UU Cipta Kerja.

Selama ini orang mengenal UU Cipta Kerja untuk memajukan pekerja dan pebisnis. Termasuk juga pengusaha di bidang maritim. Menurut Laksamana TNI (purn) Marsetio, mantan KSAL, UU Cipta Kerja bisa mempercepat kemajuan di sektor kemaritiman. Karena dalam UU ini ada klaster UMKM, investasi, dan kemudahan berusaha.

Laksamana (purn) Marsetio menambahkan, UU Cipta Kerja membuat pengusaha UMKM di bidang maritim dan pelayaran jadi maju. Karena mereka bisa punya izin usaha resmi dengan cepat. Selain itu, ada klaster investasi yang memudahkan masuknya penanam modal. Sehingga makin banyak pebisnis yang bekerja sama dengan investor untuk membesarkan izinnya.

Dalam pasal 91 UU Cipta Kerja memang disebutkan ada kemudahan untuk mengurus izin usaha bagi UMKM. Mereka tinggal melengkapi persyaratannya, seperti scan atau fotokopi KTP dan surat keterangan usaha dari RT. Pendaftarannya juga bisa via online, sehingga mempercepat prosesnya, karena tidak usah mengantri di kantor Dinas Perizinan.

Dengan adanya kemudahan mendapatkan izin usaha, maka pebisnis di bidang pelayaran seperti usaha persewaan jet ski bisa mendapatkan legalitas dan ketika ada klien baru, akan mempercayai bisnisnya. Begitu juga dengan pengusaha persewaan kapal di Bali atau tempat wisata lain. Klien dari luar negeri cenderung mencari rekanan yang punya izin resmi.

Begitu pula dengan pengusaha produk laut seperti UMKM yang berjualan seafood atau suvenir kerang. Jualan mereka bisa dijual ke luar negeri karena sudah lengkap legalitasnya. Tidak ada lagi halangan, karena pembeli dari luar selalu tanya akan izin usaha mereka. Dunia bisnis maritim jadi semarak dan memperbaiki sektor keuangan di Indonesia.

Selain para pengusaha di bidang maritim, maka para nelayan juga diuntungkan oleh UU Cipta Kerja. Izin pada kapal nelayan akan diberikan, walau mereka hanya punya kendaraan laut yang kecil. Misalnya 20 atau 100 GT. Dengan begitu, anggapan kalau UU Cipta Kerja merugikan para nelayan itu salah besar. Karena justru akan memudahkan bisnis mereka.

Jika para nelayan mendapatkan izin resmi dengan cepat, maka mereka bisa naik statusnya. Bukan hanya nelayan skala kecil, tapi bisa bertransformasi jadi supplier seafood ke restoran dan warung. Karena mereka punya izin resmi, bisa melaut tanpa harus takut akan kehadiran patroli polisi laut. Usahanya akan jadi lancar dan membesar.

Perubahan status ini akan membuat mereka mendapat untung besar. Ketika usahanya maju maka daya belinya juga naik. Sehingga membuat perputaran uang di pasar makin cepat. Indonesia bisa selamat dari lubang resesi, karena dunia usaha berkembang dengan sangat baik. Efek domino yang positif ini membuat Indonesia bebas dari ancaman krisis ekonomi jilid 2.

UU Cipta Kerja bisa mengubah wajah dunia usaha maritim karena para pebisnis bisa mendapat legalitas dengan mudah dan cepat. Syaratnya juga tidak berbelit-belit dan prosesnya bisa via daring. Pebisnis UMKM di bidang kelautan akan makin maju dan bangkit dari keterpurukan akibat hantaman badai corona.

)* Penulis adalah kontributor Gerakan Mahasiswa (Gema) Jakarta

Terbentuknya Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang dibentuk mantan Ketua Umum PP Muhammaddiyah, Din Syamsudin dan kawan-kawannya terus mendapatkan kritikan dari beberapa pihak. KAMI dianggap hanya mempergunakan isu-isu sosial politik yang muncul ditengah masyarakat, hanya untuk mendongkrak popularitasnya dan menyerang Pemerintah.

Salah satu pihak yang menolak kehadiran koalisi ini yakni Sekjen HMI MPO Laode Muhammad Farid. Ia menilai langkah KAMI yang terus menerus melakukan manuver politik hanya akan menjadi masalah baru. Dia juga menilai, kental dengan sarat kepentingan politis. “Ditengah krisis malah bikin manuver politik yang bisa menjadi masalah baru. Mestinya ikut bantu pemerintah menyelesaikan krisis ini,” tutur Laode.

Laode pun berpesan kepada para penumpang gelap yang ketinggalan ‘kereta’ Pilpres 2019 untuk bersabar menanti perhelatan pesta demokrasi 2024 jika ingin berkuasa.

“Mantan pejabat kalau ingin berkuasa, bersabarlah sampai 2024. Pilpres baru satu tahun berjalan sudah tidak sabar ingin menjatuhkan pemerintah. Ini preseden buruk bagi perkembangan demokrasi,” pungkasnya.

Ditempat terpisah, Aliansi Masyarakat Peduli Bangsa (AMPB) di wilayah Jawa Barat juga turut mengkritik KAMI. Aliansi yang terdiri dari masyarakat umum, ormas dan mahasiswa ini menilai bahwa kehadiran KAMI hanya menjadi duri bagi pemerintahan yang kini berjalan.

Koordinatir AMPB, Untung Yupi, mengatakan bahwa hadirnya KAMI hanya kedok kelompok oposisi dalam melakukan serangkaian manuver politik yang tidak elok. Bahkan tidak mencerminkan kesatuan dan gerak bersama dalam menghadapi berbagai krisis yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19.

Untung menilai, kondisi Indonesia saat ini tengah berjibaku melawan pandemi Covid-19, justru dijadikan momentum untuk mewacanakan kegagalan pemerintah yang sama sekali tidak beralasan. “Atas kondisi itu, kami menentang berbagai manuver dan kegiatan politik KAMI yang cenderung dapat menciptakan kegaduhan politik dan memperbesar ruang konflik sosial baru,” tegasnya.

Oleh : Putu Prawira)*

Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) merupakan kelompok yang sering memprovokasi masyarakat. Masyarakat pun diimbau untuk mewaspadai pergerakan kelompok tersebut, utamanya di masa pandemi Covid-19 yang mampu hambat penanganan wabah penyakit menular.

Penyidik Bareskrim Mabes Polri memutuskan untuk memunda pemeriksaan terhadap Ketua Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Ahmad Yani ihwal pengembangan kasus demo anarkis Penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja pada 8 Oktober 2020 yang berujung penangkapan terhadap sejumlah aktifis KAMI.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Awi Setiyono mengatakan alasan penundaan pemanggilan tersebut karena penyidik masih berkonsentrasi proses dengan proses hukum yang masih berjalan.

Di sisi lain, Awi menekankan, segala keputusan sepenuhnya berada di tangan penyidik Bareskrim Polri terkait apakah Ahmad Yani akan dipanggil kembali menjadi saksi.

Sebelumnya, Komite Eksekutif (KAMI) Ahmad Yani menolak untuk menghadiri pemeriksaan di Bareskrim Polri terkait pengembangan kasus demo anarkis penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja pada 8 Oktober 2020 yang berujung penangkapan terhadap sejumlah aktifis KAMI di Jakarta.

Namun, Yani mengklaim bahwa dirinya belum menerima surat panggilan dari penyelidik Bareskrim Polri terkait pemeriksaan dirinya sebagai saksi tersebut.

Sebelumnya, pihak kepolisian telah mengungkapkan penangkapan delapan orang di Medan dan Jakarta terkait dengan unjuk rasa tolak UU Cipta Kerja.

Penangkapan dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dan tim siber dari Polda Sumatera Utara.

Pada 9 Oktober 2020, tim Siber Polda Sumatera Utara telah menangkap Ketua KAMI Medan Khairi Amri. Kemudian, pada 10 Oktober 2020, tim menangkap JG dan NZ. Lalu, polisi menangkap WRP pada 12 Oktober 2020.

Pihak kepolisian menangkap mereka terkait adanya demo menolak Omnibus Law yang berakhir di Sumatera Utara. Selain itu Polisi juga menangkap Anton Permana yang juga merupakan petinggi KAMI yang berada di daerah Rawamangun.

Awi menjelaskan, mereka diduga melanggar Pasal 45A ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan/atau pasal 160 KUHP tentang penghasutan.
Sebelumnya, Politisi Golkar Sarmuji menilai tuntutan yang dilontarkan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) kepada pemerintah tidak tepat.

Golkar memandang bahwa selama ini, pemerintah sudah bekerja secara maksimal, terlebih saat menghadapi pandemi Covid-19 ini, khususnya di bidang kesehatan dan ekonomi.

Ia menjelaskan bahwa apa yang dilakukan pemerintah sudah semua memenuhi tuntutan KAMI, bahkan melampaui. Pemerintah bahkan sudah mengintegrasikan antara penanganan kesehatan dengan pemulihan ekonomi agar keduanya tidak saling meniadakan bahkan menjadi langkah yang saling melengkapi.

Anggota Fraksi Golkar ini menyebut, bahwa KAMI menunjukkan kesan sebagai sekelompok yang terkesan menutup mata terhadap kinerja pemerintah yang baik selama ini. Terlebih untuk masyarakat bawah.

Dia menjelaskan, pemerintah sudah melakukan banyak langkah dan sudah mengalokasikan serta mengeluarkan ratusan triliun untuk mengatasi dampak covid-19. Yakni, melalui program pemulihan ekonomi nasional khususnya untuk UMKM, subsidi bunga untuk relaksasi kredit khususnya usaha kecil, dukungan untuk korporasi dan BUMN dan sekian langkah lainnya.

Sebelumnya, Muhammad Kapitra Ampera selaku ahli hukum Indonesia menilai bahwa pembentukan KAMI sarat akan kepentingan politis. Tuntutan dan juga aksi yang akan dilakukannya juga dianggap tidak jelas. Pasalnya saat ini Indonesia secara pemerintahan cukup baik. Bahkan dirinya melihat adanya perbaikan ekonomi yang ambruk akibat pandemi covid-19.

Kapitra menilai bahwa KAMI memiliki tujuan dan maksud lain terkait dengan misi penyelamatannya. Deklarasi mereka untuk menyelamatkan Indonesia masih perlu dipertanyakan, apakah mereka ingin menyelamatkan bangsa dari keterpurukan atau karena keinginannya mendapatkan panggung politis.

Pakar Komunikasi Politik Iman Sholeh, M.Si mengatakan aksi yang dilakukan oleh KAMI justru lebih condong kepada sikap kebencian dan gerakan anti pemerintah yang sengaja dimunculkan pada saat pandemi covid-19 berlangsung. Aksi ini dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif yang bertujuan mengganggu kinerja pemerintah dalam upaya penanganan pandemi covid-19 dan upaya pemulihan ekonomi.

Iman juga menganjurkan kepada pemerintah agar mengambil sikap atas aksi ini. Terutama jika aksi tersebut hanya memprovokasi massa dan memberikan kritik tanpa solusi. Karena hal tersebut justru hanya mengganggu kinerja pemerintah.

Oleh karena itu, KAMI memang suatu gerakan yang patut diwaspadai, apalagi pada awal deklarasinya, gerakan ini sudah kerap bersentuhan dengan pihak kepolisian dan penolakan dari masyarakat.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Rahmat Siregar )*

Di akhir bulan Oktober, masyarakat Indonesia menikmati libur panjang sejak 28 Oktober – 1 November 2020. Kendati demikian, masyarakat diimbau untuk tetap mewaspadai penularan Covid-19 dan kluster keluarga yang berpotensi terjadi selama libur panjang.

Bulan Oktober akan segera berakhir dengan libur panjang, tentu momentum ini akan dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat untuk berlibur bersama keluarga dengan berkunjung ke tempat wisata.
Namun, adanya libur panjang di masa pandemi covid-19 ini perlu diwaspadai adanya penularan virus di klaster keluarga. Jangan sampai setelah menikmati kegembiraan selama libur panjang, diri kita justru membawa penyakit yang bisa membahayakan orang sekitar atau keluarga kita sendiri.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengingatkan bagi warga yang tengah berlibur ditengah pandemi Covid-19, harus tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan.

Libur panjang kali ini, tentu memiliki risiko besar terhadap lonjakan kasus Covid-19. Saat mobilitas tinggi, maka tingkat penularan juga meningkat.

Anies menjelaskan, salah satu hal yang dikhawatirkan adalah munculnya klaster keluarga. Bukan tanpa alasan, di Jakarta Klaster Keluarga menyumbang 39 persen kasus Covid-19.

Dirinya mengungkapkan, terdapat 4.684 klaster keluarga dengan jumlah kasus positif mencapai 36.659 orang.

Guna mencegah klaster keluarga semakin banyak, menurutnya penerapan protokol kesehatan sangatlah penting.

Anies Baswedan menuturkan, kebanyakan masyarakat justru abai terhadap penggunaan masker ketika bertemu dengan keluarga atau orang yang dikenal.

Seperti yang telah diketahui, pemerintah telah menetapkan tanggal 28 Oktober dan 30 Oktober sebagai cuti bersama dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Sehingga terdapat libur panjang selama 5 hari, yakni pada 28 Oktober – 1 November 2020.

Mantan menteri pendidikan tersebut memperkirakan lonjakan kasus Covid-19 tersebut terjadi dalam rentang waktu 10-14 hari pascalibur panjang pada bulan Agustus 2020 lalu.

Dirinya juga mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk tetap berada di rumah apabila tidak memiliki keperluan mendesak, serta menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan Covid-19 selama menghabiskan masa liburan. Hal tersebut memang sudah sepatutnya dilaksanakan tidak hanya saat berada di tempat umum, tetapi juga ketika berkumpul bersama keluarga besar.

Dengan berkunjung ke tempat wisata yang ramai akan orang yang berkerumun, tentu akan sangat berisiko. Terutama penularan dari orang tanpa gejala (OTG). Akan lebih baik dan aman jika memilih liburan di tempat sepi dan private dengan hanya melibatkan keluarga inti. Mengunjungi area yang ramai bersama keluarga, bisa memunculkan kluster Covid-19 dalam keluarga.

Selain itu aktifitas liburan yang dapat memunculkan klaster baru adalah kumpul keluarga besar. Setelah berbulan-bulan tidak bertemu karena pandemi, tentu akan sangat sulit untuk tidak berdekatan, bercerita bahwa berpelukan antar kerabat.

Kita tentu tidak tahu riwayat kesehatan tiap orang, meskipun kondisinya sehat bisa saja dia masuk dalam kategori OTG. Karena bagaimanapun juga risiko penularan akan semakin besar jika terjadi penularan.

Kita tentu kerap mendengar istilah menjaga jarak atau physical distancing, protokol ini selalu digaungkan demi mencegah penularan Covid-19 saat berada di ruang publik.

Dengan menerapkan protokol untuk jaga jarak minimal 1-meter dan mengenakan masker, maka hal ini tentu saja membantu meminimalisir risiko untuk bersentuhan dengan permukaan yang terkontaminasi dan orang yang terinfeksi di luar rumah. Paling aman, hindari kerumunan atau tempat yang ramai.

Apabila terpaksa bepergian menuju area yang ramai, maka usahakan untuk tetap menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain setiap saat, dan kenakan masker. Masker sangat penting pada saat jarak fisi sulit dilakukan.

Oleh karena itu, pengelola tempat wisata diminta mengantisipasi potensi munculnya klaster baru selama libur panjang akhir pekan.

Juru bicara penangnan covid-19 Wiku Adisasmito mengingatkan kepada pemerintah daerah yang mempunyai destinasi wisata populer agar ikut bersiap.

Berkaca pada pengalaman sebelumnya, dimana libur panjang justru malah berdampak pada penambahan kasus positif di tingkat nasional. Hal ini dipicu karena terjadinya kerumunan di berbagai lokasi yang dikunjungi masyarakat selama masa liburan dan ketidakpatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan.

Pemerintah daerah juga diminta untuk membatasi kapasitas tempat wisata menjadi hanya 50% dari total pengunjung.

Protokol kesehatan merupakan hal yang tidak dapat diganggu gugat, jika liburan telah menjadi kebutuhan keluarga, maka penerapan protokol kesehatan harus tetap dilakukan dimanapun berada.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Angga Gumilar ) *

DPR baru saja mengesahkan Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) sebagai salah satu terobosan untuk memangkas hiper regulasi yang selama ini membekap investasi. Salah satu cluster yang ada dalam Omnibus Law tersebut memiliki banyak keuntungan diantaranya mempermudah perizinan dan usaha.

Selama periode kepemimpinannya, Presiden Jokowi kerap menerima keluhan dari masyarakat terkait dengan proses pendirian usaha yang berbelit-belit.

Sehingga pemerintah berinisiatif untuk mempermudah regulasi dan memangkas perizinan yang berbelit terkait dengan pendirian usaha. Ketegasan dalam memangkas proses birokrasi tersebut dirancang dengan formula yang bernama omnibus law.

Hal ini tentu saja menepis anggapan bahwa pemerintah menyengsarakan rakyat dengan UU Ciptaker. Sebab regulasi tersebut justru memiliki tujuan untuk memberantas aturan tumpang tindih, khususnya tekait perizinan.

Salah satu contoh kemudahan yakni proses pembuatan PT atau perseroan terbatas. Karena tidak ada lagi batasan modal minimum. Selain itu, pembentukan koperasi juga semakin mudah. Hanya dibutuhkan sembilan orang untuk mendirikan koperasi. Hal ini semakin memperjelas bahwa UU Cipta Kerja merupakan salah satu terobosan untuk Indonesia.

Pemerintah juga memiliki terobosan agar regulasi yang tertulis dalam UU Cipta Kerja mampu mempermudah pengusaha dalam membangun perseroan terbatas (PT). Salah satu poin dipermudahnya adalah pembuatan PT yang tidak ada lagi modal minimum.

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki menyatakan bahwa pihaknya menginginkan agar ke depan, para pelaku UMKM dapat terhubung ke lembaga perbankan, termasuk juga koneksi ke perpajakan dan BPSJ.

Ia menuturkan, bahwa transformasi lain yang sekira penting menjadi target, yakni tentang bagaimana transformasi dari sektor informal menjadi formal. Maka dari itu, kemudahan perizinan dalam omnibus law UU Cipta Kerja Betul-betul kita berikan.

Hal tersebut perlu dilakukan supaya kegiatan usaha para pelaku UMKM lebih berkelanjutan dan kemudian mereka memperoleh pendapatan yang tentunya lebih baik.

Teten berujar, dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja, pihaknya akan memberikan semua insentif untuk memungkinkan UMKM dapat bertransformasi dari informal ke formal.

Perlu kita ketahui bahwa masalah dari high cost economy Indonesia tidak hanya dialami oleh usaha manufaktur besar, melainkan juga terjadi di level UMKM.

Rumitnya birokrasi dan perizinan yang panjang ternyata memiliki dampak pada terbukanya peluang bagi terjadinya high cost economy dan ketidakpastian usaha.

Lebih jauh, Teten menjelaskan UMKM di Indonesia tidak didesain rantai pasok. Sehingga akses terhadap pembiayaan juga masih relatif berat meskipun banyak sekali pembiayaan untuk UMKM.

Dirinya juga berharap bahwa dengan membangun UMKM dan koperasi yang berbasis rantai pasok melalui dorongan kemitraan dengan pelaku usaha besar. Hal ini menurut Teten menjadi sangat penting.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan peran kementeriannya di UU Cipta Kerja, yaitu di cluster administrasi. Dirinya menjamin bahwa UU Cipta Kerja akan mempermudah izin dalam membangun usaha.

Tito menegaskan pemerintah daerah tetap memiliki kewenangan dalam mengurus izin usaha. Hanya, mekanisme dan prosedur dalam membuat izin usaha dipangkas seminim mungkin.

Dia mengatakan bahwa sistem administrasi yang ada saat ini terbilang cukup rumit, bahkan bisa berbulan-bulan. Dia membandingkan dengan negara lain yang selesai dalam hitungan jam.

Jika di luar negeri perizinan bisa selesai dalam waktu beberapa jam saja, di Indonesia perizinan bisa membutuhkan waktu berbulan-bulan, hal ini karena birokrasi yang memaksa pengusaha harus mendapatkan rekomendasi dari berbagai pihak sehingga terkesan di pingpong ketika mengurusnya.

Tito juga menuturkan bahwa pihaknya akan mengidentifikasi jenis-jenis usaha yang prosedur izinnya disederhanakan. Identidikasi jenis usaha ini diperkirakan akan selesai bulan depan sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

Salah satu turunan pada UU Cipta kerja adalah penyederhanaan jenis dan prosedur berusaha di daerah, yang artinya akan ada peraturan pemerintah untuk menginventarisasi dan mengidentifikasi jenis-jenis usaha apa saja yan harus disederhanakan dan prosedurnya seperti apa.

Dalam pembahasannya, Tito akan mengajak asosiasi pemerintah daerah. Sehingga aspirasi dari masyarakat daat tersampaikan melalui asosiasi-asosiasi.

Dengan demikian, UU Cipta Kerja bisa dianggap sebagai triger / pemicu lahirnya UMKM ataupun PT di masa depan, sehingga tenaga kerja akan terserap dan angka pengangguran menurun.

)* Penulis aktif dalam Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Abner Wanggai )*

Otonomi khusus akan diperpanjang selama 20 tahun ke depan. Seluruh warga Papua mendukung otsus jlid 2 karena mereka sudah menikmati hasilnya. Anak-anak bisa sekolah dengan beasiswa dan mereka mendapat jaminan masa depan yang cerah. Sehingga tak hanya SDA yang dibangun oleh dana otsus, tapi juga SDM-nya.

Saat Presiden Jokowi mengangkat staf khusus dari kalangan milenial, maka publik terhenyak karena ada seorang putra Papua di antara deretan orang-orang hebat tersebut. Dialah Billy Mabrasar, pemuda berusia 30 tahun yang mengharumkan Bumi Cendrawasih. Di usianya yang sangat muda, ia memiliki sebuah yayasan, dan kini dipercaya untuk bekerja di Istana Negara.

Billy adalah satu di antara banyak alumni beasiswa otsus. Sejak otsus digelar tahun 2001 lalu, memang ada dana khusus untuk bidang pendidikan. Peruntukannya tak hanya untuk membangun sekolah, tapi juga diberikan dalam bentuk beasiswa kepada para putra Papua. Sehingga mereka bisa makin cerdas dan tak lagi identik dengan anak yang buta huruf.

Beasiswa otsus yang diberikan tidak hanya untuk murid SD, tapi juga ke level SMP, SMA, SMK, sampai unversitas. Untuk level universitas, rata-rata pemuda Papua kuliah di Jawa untuk belajar di Kampus dengan akreditasi A. Setelah lulus, mereka pulang ke Bumi Cendrawasih dan mengabdikan diri di kampung halamannya, sebagai bentuk balas budi.

Ada pula Akademi di Papua yang menerima mahasiswa dengan beasiswa otsus, yakni akademi penerbangan. Di Bumi Cenderawasih sudah semakin maju, sehingga ada Kampus khusus untuk mendidik penerbang, jadi tak usah jauh-jauh belajar di Jawa. Menariknya, jika kuliah di Akademi tersebut, akan dengan mudah diterima bekerja di Bandara Internasional Sentani.

Status otsus yang diberikan kepada Papua memang membuat kehdupan rakyat menjadi lebih baik. Selain mendapat beasiswa untuk sekolah dan kuliah, para pemuda juga diberi kesempatan untuk mendaftar jadi anggota TNI. Ada jalur otsus yang khusus diberi kepada para putra Papua agar mereka jadi semangat untuk mengikuti seleksi dan menuntut ilmu di akademi militer.

Jalur otsus untuk mendaftar jadi tentara memang disediakan. Pertama, karena jumlah aparat yang ada di Papua masih belum mencukupi, karena luasnya wilayah. Kedua, para pemuda Bumi Cendrawasih punya fisik yang kuat, sehingga cocok jadi anggota TNI.
Mereka akan bangga dan berusaha keras menjaga wilayah Papua dan Papua Barat dari separatis.
Selain jadi tentara, para pemuda Papua juga bisa diarahkan untuk jadi wirausahawan. Dana otsus untuk bidang pendidikan bisa dirupakan edukasi non formal. Banyak remaja bisa dilatih untuk berbisnis dan mengurus usahanya sendiri. Apalagi di Papua masih banyak bahan mentah yang bisa diolah dan dibisniskan, misalnya sagu dan umbi-umbian.

Jika mereka jad wirausahawan maka akan meringankan beban pemerintah, karena mengurangi jumlah pengangguran. Apalagi jika bisnisnya bertambah besar dan butuh karyawan baru. Di Papua akan makin makmur karena semua orang punya pekerjaan dan banyak yang semangat untuk jadi wirausahawan.

Jadi, perpanjangan otsus sangat dinanti oleh masyarakat di Bumi Cendrawasih. Karena program ini terbukti membangun Papua dengan cepat, sehingga jadi tujuan wisata yang ramai. Selain itu, dana otsus berupa beasiswa juga membuat masa depan pemuda Papua jadi cerah, karena mereka bisa mendapat pendidikan dan pekerjaan yang layak.

Jangan ada lagi oknum yang menolak perpanjangan otsus, karena dananya sudah dinikmati oleh banyak kalangan. Program otsus tidak hanya untuk membangun infrastruktur dan sumber daya alam, tapi juga sumber daya manusia. Warga Papua jadi cerdas dan bisa membangun daerah mereka sendiri.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta