Hanya Muncul Demi Kepentingan Politik Ditengah Pandemi, KAMI Ditolak di Sejumlah Daerah

Terbentuknya Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang dibentuk mantan Ketua Umum PP Muhammaddiyah, Din Syamsudin dan kawan-kawannya terus mendapatkan kritikan dari beberapa pihak. KAMI dianggap hanya mempergunakan isu-isu sosial politik yang muncul ditengah masyarakat, hanya untuk mendongkrak popularitasnya dan menyerang Pemerintah.

Salah satu pihak yang menolak kehadiran koalisi ini yakni Sekjen HMI MPO Laode Muhammad Farid. Ia menilai langkah KAMI yang terus menerus melakukan manuver politik hanya akan menjadi masalah baru. Dia juga menilai, kental dengan sarat kepentingan politis. “Ditengah krisis malah bikin manuver politik yang bisa menjadi masalah baru. Mestinya ikut bantu pemerintah menyelesaikan krisis ini,” tutur Laode.

Laode pun berpesan kepada para penumpang gelap yang ketinggalan ‘kereta’ Pilpres 2019 untuk bersabar menanti perhelatan pesta demokrasi 2024 jika ingin berkuasa.

“Mantan pejabat kalau ingin berkuasa, bersabarlah sampai 2024. Pilpres baru satu tahun berjalan sudah tidak sabar ingin menjatuhkan pemerintah. Ini preseden buruk bagi perkembangan demokrasi,” pungkasnya.

Ditempat terpisah, Aliansi Masyarakat Peduli Bangsa (AMPB) di wilayah Jawa Barat juga turut mengkritik KAMI. Aliansi yang terdiri dari masyarakat umum, ormas dan mahasiswa ini menilai bahwa kehadiran KAMI hanya menjadi duri bagi pemerintahan yang kini berjalan.

Koordinatir AMPB, Untung Yupi, mengatakan bahwa hadirnya KAMI hanya kedok kelompok oposisi dalam melakukan serangkaian manuver politik yang tidak elok. Bahkan tidak mencerminkan kesatuan dan gerak bersama dalam menghadapi berbagai krisis yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19.

Untung menilai, kondisi Indonesia saat ini tengah berjibaku melawan pandemi Covid-19, justru dijadikan momentum untuk mewacanakan kegagalan pemerintah yang sama sekali tidak beralasan. “Atas kondisi itu, kami menentang berbagai manuver dan kegiatan politik KAMI yang cenderung dapat menciptakan kegaduhan politik dan memperbesar ruang konflik sosial baru,” tegasnya.

Tinggalkan Balasan