Oleh : Alfisyah Kumalasari )*

Banyak masyarakat yang tertolong oleh bansos pemerintah, karena mendapatkan uang tunai atau paket sembako. Mereka tak usah khawatir ketika masih belum stabil finansialnya, karena progam ini akan dilanjutkan sampai 2021. Pemerintah paham karena pandemi belum berakhir dan banyak yang membutuhkan, jadi memperpanjang bansos.

Situasi finansial masyarakat sekarang masih belum terlalu kondusif. Memang setelah dbukanya era adaptasi kebiasaan baru, pelan-pelan roda ekonomi Indonesia dijalankan lagi. Namun belum maksimal karena terjadi krisis global. Akan tetapi, kita harus tetap optimis dan bekerja sama agar pandemi lekas berakhir.

Pemerintah mengetahui situasi ini dan bansos akan diperpanjang hingga tahun depan, agar makin banyak masyarakat yang menikmatinya. Karena efek pandemi begitu dahsyat sehingga merontokkan mulai dari pengusaha kecil hingga besar, juga karyawan sampai ibu rumah tangga. Sehingga bansos masih akan diperlukan.

Bansos yang diperpanjang masa pemberiannya adalah bantuan kepada pengusaha UMKM, senilai 2,4 juta rupiah. Bantuan ini masih didapatkan oleh mereka tahun depan, namun dengan syarat jika program ini berhasil dan tepat guna. Sehingga uang itu benar-benar digunakan untuk menambah modal, bukan untuk konsumsi pribadi.

Selain itu, bansos yang juga diperpanjang adalah bantuan kepada karyawan swasta, sebesar 2,4 juta rupiah. Bedanya, jika bansos untuk pebisnis UMKM harus digunakan untuk usaha, bansos yang ini malah disuruh untuk dibelanjakan. Karena jika dihabiskan di pertokoan, akan bisa menaikkan daya beli masyarakat dan menghindarkan Indonesia dari resesi.

Para guru juga masih akan mendapatkan bansos dari pemerintah sebagai bentuk apresasi. Mereka mendapat bansos senilai 1,8 juta rupiah, dengan syarat harus belum diangkat jadi ASN alias masih berstatus honorer. Bantuan ini sangat tepat, karena saat sekolah online, tugas guru malah lebih berat. Mereka juga harus membayar pulsa atau wifi agar pembelajaran lancar.

Lantas sampai kapan bansos akan diberikan? Menurut Menteri Sosial Juliari P Batubara, rencananya bansos akan disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan sampai pertengahan 2021. Tujuannya untuk menjaga perekonomian nasional. Dalam artian, kondisi finansial rakyat memang belum terlalu stabil, sehingga butuh bantuan dari pemerintah.

Pemberian bantuan bukan berarti memanjakan rakyat Indonesia. Namun karena banyak orang terdampak badai corona dan mereka kesusahan untuk sekadar makan nasi berlauk tempe goreng. Sehingga pemberian bansos paket sembako berupa beras, mie instan, minyak, dan telur (atau sarden) masih akan diberi kepada masyarakat yang membutuhkannya.

Bansos untuk pekerja juga diberikan karena ternyata banyak yang gajinya belum sesuai UMR. Atau, mereka sebenarnya bergaji UMR tapi terpaksa dipangkas jadi setengahnya. Karena kondisi finansial perusahaan yang limbung akibat pandemi covid-19. Sehingga mereka memang butuh bansos senilai 2,4 juta rupiah, untuk menyambung hidup.

Pengawasan dalam penyaluran bansos juga diperlukan agar tidak ada penyelewengan di lapangan. Jangan sampai ada yang tega mengkorupsinya. Untuk itu diperlukan kerja sama antara pemerintah daerah, KPK, dengan warga sipil. Agar ketika ada oknum yang mengemplang bansos, bisa langsung dicokok aparat.

Bagi mereka yang mendapat bansos berupa paket sembako juga diharap akan langsung mengkonsumsinya, bukannya dijual. Karena harganya bisa turun drastis. Selain itu ketika dijual, terkesan tidak menghargai pemerintah sebagai pemberi bansos. Lebih baik memasak beras jadi nasi daripada menukarnya dengan lembaran uang, yang membuat harga diri Anda turun.

Pemberian bansos yang akan diperpanjang sampai tahun 2021 menunjukkan perhatian pemerintah kepada rakyatnya. Karena pemerintah sadar banyak kalangan masyarakat yang terdampak badai corona. Bantuan berupa uang tunai dan sembako sangat diperlukan, agar mereka bisa menyambung hidup dan bertahan di tengah pandemi covid-19.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Sabby Kosay )*

Terjadi lagi peristiwa berdarah yang membawa korban di Papua. Sebanyak 3 anggota TNI ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB). Untung saja mereka selamat dan masih dalam perawatan intensif di RS. Kekejaman KKB membuat masyarakat geram, karena mereka melakukannya berulang-ulang.

Jelang ulang tahun organisasi Papua merdeka (OPM) tanggal 1 desember selalu jadi momen yang mendebarkan karena ada tradisi untuk ‘turun gunung’. Banyak anggota KKB terang-terangan muncul setelah sebelumnya bergerilya, lalu mereka memamerkan senjata sebagai bentuk kepongahan. KKB juga tak segan menunjukkan kemampuan menembak, agar ditakuti warga sipil Papua.

Kogabwilhan III Kol Czi IGN Suriastawa menjelaskan bahwa tanggal 26 november 2020 KKB melakukan kontak senjata dengan aparat yang berjaga. Ada 3 anggota TNI jadi korban luka tembak. Mereka adalah Kopda Subair, Serda Abriadi, dan Prada Fajar Rosadi. Ketiga anggota TNI itu langsung dibawa dengan helikopter menuju RSUD Mimika, untuk mendapat pertolongan pertama.

Kolonel IGN Suriastawa melanjutkan, peristiwa ini terjadi sekitar pukul 15.15 WITA, di Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga. Pasukan gabungan dari Yonif R 700/ WYC sedang berpatroli, lalu tiba-tiba ditembak oleh KKB. Dalam kontak senjata selama 30 menit ini, KKB dipimpin oleh Egianus Kogoya.

Meski tidak memakan korban jiwa, namun tetap saja KKB bersikap kurangajar dengan menembak aparat. Mereka terbukti melawan negara dengan menjadi pemberontak dan ingin mendirikan republik federal papua barat. Padahal warga sipil Papua sudah cinta NKRI dan tidak mau untuk diajak bergabung dengan organisasi papua merdeka.

Penembakan oleh KKB juga membuat mereka melanggar hak azasi manusia (HAM). Karena menembak orang lain dengan emosional. Pasukan TNI sedang berpatroli, malah ditembak seenaknya. Dengan alasan mereka adalah perawakilan Indonesia, sehingga harus dijadikan musuh.

KKB juga melanggar HAM karena mereka bisa didakwa pasal pembunuhan berencana. Karena jelas memiliki senjata api dan merencanakan strategi untuk menyerang anggota TNI, kalau bisa semua ditembak hingga kehilangan nyawa. Jika mereka tertangkap akan bisa dibui karena kesalahannya yang fatal.

Mereka juga bisa didakwa pasal lain yakni pelanggaran kepemilikan senjata api ilegal. Karena di Indonesia, orang yang memiliki pistol dan senjata api lain harus memiliki izin. Misalnya khusus anggota polri dan TNI. Masyarakat sipil yang memiliki senapan dan bazooka ilegal akan digelandang ke meja hijau.

Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh KKB perlu untuk di-blow up agar beritanya viral. Karena selama ini mereka playing victim dan menuduh bahwa aparatlah yang melanggar HAM dengan menembak KKB, atau tega menembak warga sipil. Padahal itu hanya fitnah. Jika aparat menembak KKB, itu dem meringkus kaum separatis dan melindungi diri.

Selama ini di ajang internasional seperti rapat dewan PBB, ada oknum dari Vanuatu yang mencampuri urusan internal Indonesia dan menganggap negara kita melanggar HAM, dengan menjajah Papua. Seharusnya mereka belajar dulu sejarah Papua (dulu Irian Jaya), yang bergabung dengan Indonesia pasca pepera, dengan sukarela. Jadi tidak ada yang namanya penjajahan.

Isu pelanggaran HAM seperti ini yang seharusnya dilawan, karena untuk membersihkan nama Indonesia di mata dunia internasional. Karena pemerintah dan aparat tidak bersalah. Lagipula, masyarakat Papua tidak mau ikut OPM dan mengibarkan bendera bintang kejora. Mereka tetap setia dan cinta Indonesia, karena Papua adalah bagian dari NKRI.

Penembakan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata sangat keji dan membuat masyarakat makin antipati terhadap mereka. KKB dan OPM juga selalu playing victim dan menuduh Indonesia yang melanggar HAM, padahal yang terjadi adalah sebaliknya. Dunia internasional wajib mengetahui fakta ini dan negara lain diharap tak usah ikut campur mengenai Papua.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Oleh : Lisa Pamungkas )*

Omnibus law UU Cipta Kerja tak hanya mengubah iklim ketenagakerjaan dan investasi, tapi juga pertambangan. Akan ada efek positif dalam dunia pertambangan, karena UU ini mengundang minat investor asing untuk masuk ke Indonesia. Bisnis pertambangan akan makin semarak dan membuat kondisi ekonomi kita naik kembali.

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki banyak sumber daya alam, mulai dari emas, perak, sampai batubara. Bahan tambang yang disebut dengan ‘emas hitam’ ini harganya cukup lumayan dan membuat bisnis batubara banyak diminati orang. Sayang ada beberapa regulasi yang menyulitkan mereka, dan membuat mundur karena modalnya juga sangat besar.

UU Cipta Kerja akan mengatasi beberapa masalah di sektor pertambangan. Pertama, ada pemberian royalti 0% bagi pengusaha yang akan menambah nilai tambah batubara (hilirisasi). Permasalahan hilirisasi sangat penting, karena bisa mempercepat batubara sebagai economic booter, dibanding revenue driver. Sehingga mempercepat penyerapan tenaga kerja.

Penyerapan tenaga kerja sangat penting karena akan mengurangi jumlah pengangguran. Saat masa pandemi, pegawai yang di-PHK memang meningkat tajam. Jika ada industri pertambangan baru yang akan dibuka, berkat UU Cipta Kerja, mereka bisa melamar ke sana dan mendapatkan pekerjaan tetap. Sehingga punya penghasilan dan asap dapurnya masih bisa mengepul.

Muhammad Faukhan, ketua KADIN Kebumen menyatakan bahwa setelah diresmikan, omnibus law UU Cipta Kerja bisa menaikkan harga saham batubara. Memang bahan tambang yang satu ini punya pola unik, di saat tertentu sahamnya bisa naik. Ketika ada momen UU Cipta Kerja mamu mengatrol harga saham, maka pemegang saham akan gembira, karena untung besar.

Jika harga saham batubara naik maka pemerintah juga diuntungkan, karena mendapat keuntungan berlipat ganda. Juga bisa menambah devisa negara. Pendapatan ini sangat penting, agar pertumbuhan finansial Indonesia bisa naik kembali, dan menjauhkan negeri kita dari jurang resesi. Kelesuan ekonomi akan berangsur-angsur sembuh dan kita bisa maju lagi.

Saat ini batubara juga akan dikenai pajak pertambahan nilai. Namun hal ini dirasa wajar karena bahan mineral lain seperti emas, perak, dan mangan juga sudah kena PPN. Pajak ini bisa berguna bagi negara karena bisa dipakai untuk keperluan lain. Misalnya untuk program pemulihan ekonomi nasional, yang akan memperbaiki kondisi finansial masyarakat.

Terlebih, RRC dikabarkan akan memborong batubara produksi Indonesia karena mengetahui kualitasnya yang bagus. Tak tanggung-tanggung, pembelian batubara ini seberat 200 ton atau senilai 20,6 trilun rupiah. Mereka juga senang karena UU Cipta Kerja memperbaiki regulasi pertambangan, sehingga makin teratur dan birokrasinya dimudahkan.

UU Cipta Kerja juga menguntungkan karena izin usaha tambang dipermudah. Aturan awalnya adalah nomenklatur perpanjangan perjanjian karya pengusaha pertambangan batu bara, menjadi izin usaha izin usaha pertambangan khusus. Dengan perubahan ini maka langkah para pengusaha pertambangan akan dilancarkan dan mereka tak lagi pusing akibat birokrasi yang panjang.

Investor asing juga akan mau masuk ke Indonesia karena aturan dalam dunia pertambangan diubah jadi lebih baik. Mereka akan membuat perusahaan tambang dengan sistem kerjasama, dan membuat dunia bisnis dan pertambangan jadi makin semarak. Jika ada suntikan dana dari investor, maka usaha pertambangan akan makin modern dan maju, karena alat dan ilmunya baru.

Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mampu memperbaiki bidang pertambangan karena mengubah birokrasinya menjadi lebih mudah. Sehingga penanam modal asing akan mau masuk ke Indonesia dan bekerja sama dengan pengusaha tambang lokal. Kolaborasi ini akan menguntungkan dunia tambang dan membuat Indonesia makin maju.

)* Penulis adalah kontributor Milenial Muslim Bersatu

Oleh : Zakaria )*

Rizieq Shihab dikabarkan pernah dirawat di sebuah RS swasta di Bogor. Desas-desus berkata bahwa ia dan istri kena corona, namun belum ada keterangan resmi tentang hal ini. Seharusnya sejak dulu ia mau dites swab dan karantina mandiri, serta disiplin pakai masker, sehingga fisiknya tidak mudah kena corona.

Kabar sakitnya Rizieq Shihab membuat publik mengaitkannya dengan terbentuknya klaster corona baru di Petamburan dan Bogor. Karena di 2 tempat itu pernah ada kegiatan yang mengundang keramaian dan dihadiri oleh panglima FPI tersebut. Jika ada banyak orang terjangkiti virus covid-19, mungkinkah sang habib juga tertular corona?

Jika benar ia kena corona maka amat disayangkan, karena sebenarnya sudah banyak yang memperingatkannya untuk tes swab, sepulang dari Arab Saudi. Namun Rizieq Shihab menolaknya dengan alasan sudah melakukan tes tersebut sebelum naik pesawat. Ia juga ngotot tak mau karantina mandiri 14 hari, namun langsung tancap gas melakukan safari ceramah.

Masyarakat juga menyesalkan mengapa pihak manajemen Rumah Sakit terkesan menutup-nutupi kondisi kesehatan Rizieq Shihab? Malah para pengurus FPI yang memberi keterangan bahwa ia kelelahan dan hanya melakukan general check up bersama sang istri. Sehingga harus dirawat di Rumah Sakit selama beberapa hari.

Tentang tes swab juga belum ada keterangan yang jelas. Jika benar Rizieq Shihab akhirnya sudah melakukan tes swab, mengapa hasilnya tidak dipublikasikan? Maka publik makin menduga bahwa ia positif corona namun sayangnya malu mengakuinya, karena sudah terlanjur percaya diri untuk tidak isolasi mandiri.

Walikota Bogor Bima Arya mencak-mencak dan mengancam akan melaporkan manajemen RS swasta itu, karena dianggap tidak kooperatif. Seharusnya tiap tes swab diketahui olehnya, sehingga bisa diadakan tracing dan menelusuri siapa ODP dan OTG selanjutnya. Namun karena pihak Rumah Sakit malah terkesan melindungi Rizieq Shihab, maka bisa dipermasalahkan.

Masyarakat tidak bersimpati akan kabar sakitnya Rizieq Shihab. Mereka malah terkesan lega karena jika ia sakit, maka akibat dari perbuatannya sendiri. Rizieq Shihab bertindak arogan dan tak mau tes swab karena tak percaya dengan hasil tes di Indonesia. Ketika ia sakit maka salahnya sendiri karena tak mau isolasi mandiri, padahal itu adalah protokol wajib bagi ODP.

Ia juga tak tertib memakai masker. Karena saat dijemput oleh jamaahnya di bandara, Rizieq Shihab melakukan orasi dan menurunkan maskernya. Padahal hal itu sangat bahaya, karena bisa menularkan virus covid-19 lewat droplet. Juga ada kumpulan massa yang bisa menyebarkan virus, karena mereka melanggar aturan jaga jarak.

Keluarga Rizieq Shihab juga tidak mau melakukan tes swab. Padahal status mereka juga ODP karena telah menyelenggarakan pesta besar, yang mengundang 10.000 orang. Mereka juga berkontak dengan Rizieq Shihab yang saat itu statusnya belum pasti kena corona atau tidak, tapi kena resiko tinggi karena habis bepergian dari luar negeri.

Masyarakat juga ikut gemas karena saat ini rumah sang habib malah dijaga oleh anggota FPI. Apa mereka takut keluarga habib akan ditangkap aparat? Sehingga bertindak berlebihan dan terkesan paranoid. Padahal ketika ada petugas yang datang, mereka hanya ingin menjemput untuk lakukan tes swab dan menyemprot disinfektan ke dalam rumah.

Ketika Rizieq Shihab diduga kena corona, maka masyarakat tak menunjukkan simpati. Karena ia terbukti bandel dan melanggar banyak protokol kesehatan. Mulai dari menolak tes swab, ogah karantina mandiri, melepas masker, sampai mengumpulkan massa. Tingkah laku sang habib yang sudah keterlaluan membuat banyak orang malah mem-bully-nya saat ia sakit.

)* Penulis warganet tinggal di Bogor

Berbagai provokasi desakan referendum Papua terus dilakukan oleh sejumlah tokoh separatis. Mereka terindikasi melakukan hal itu jelang peringatan HUT OPM 1 Desember 2020. Tidak hanya didalam Negeri, suara refrendum itu juga diutarakan ke seluruh dunia.

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) Letjen TNI Joni Supriyanto menegaskan kembali bahwa Papua sudah sah menjadi bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak 1969.

“Kita mampu menyampaikan bahwa referendum di Papua sudah selesai dengan Pepera-nya, dengan Resolusi 2504, Majelis Umum PBB menyatakan bahwa Papua adalah bagian tak terpisahkan dari bagian NKRI,” kata Joni. Hasil Pepera itu kemudian selalu digaungkan oleh TNI kepada masyarakat Papua dan di luar Papua.

Lanjut Joni, dirinya juga menyadari bahwa desakan gerakan separatisme, seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM), perlu diwaspadai. Apalagi saat ini, gerakan itu sudah memasuki ranah dunia maya atau bergerak melalui media sosial. “Untuk itu, tugas kitalah menjelaskan kepada khalayak banyak bahwa yang terjadi di Papua tidak seperti yang muncul di media sosial. Jadi, hari ini adalah perang opini yang dibentuk oleh kelompok-kelompok propaganda, khususnya OPM, kita juga harus mampu membalas atau meluruskan,” tegasnya.

Tokoh muda Papua Ondo Yanto Eluay yang merupakan putra mendiang Dortheys Hiyo Eluay Tokoh Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) Papua tahun 1969. Dia menceritakan bahwa hasil Pepera telah diserahkan kepada Sekjen PBB kemudian disahkan dalam Sidang Umum PBB. Tidak hanya itu, Belanda yang waktu itu masih menjadi negara kolonial juga menerima hasil Pepera, sehingga pada saat itu Belanda mengakui bahwa Papua sah menjadi bagian dari NKRI.

“Pepera sudah Final karena Papua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Yanto.

Sebelumnya Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Beny Wenda mengajak seluruh rakyat Papua untuk memperingati hari kelahiran deklarasi manifesto politik West Papua pada 1 Desember dan mendesak kemerdekaan bagi Papua. “Saya mengajak seluruh rakyat West Papua dari Sorong sampai Samarai, dari seantero Melanesia dan dari seluruh dunia untuk mengadakan doa bersama pada tanggal 1 Desember 2020, untuk memperingati hari bersejarah bangsa kita ini,” kata Beny Wenda.

Lanjut Beny, dia menginginkan bahwa diplomat-diplomat dari Australia dan Belanda menyaksikan keinginan kemerdekaan Papua. “Kita tidak akan tunduk kepada permintaan dan tawaran dari Jakarta, kecuali permintaan itu melibatkan referendum untuk kemerdekaan bangsa kita. Hukum-hukum yang datang dari Jakarta tidak berlaku untuk kita,” ajak Wenda.

Oleh : Yusaac Wakum )*

Salah satu pentolan gerakan separatis Papua, Benny Wenda terus memprovokasi masyarakat untuk lepas dari Indonesia utamanya jelang 1 Desember yang sering diperingati sebagai HUT OPM. Masyarakat Papua pun menolak provokasi Bennya Wenda yang merupakan bagian gerakan utopis.
Benny Wenda selaku Ketua dari United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mengatakan bahwa dirinya menolak untuk tunduk pada NKRI dan menolak otonomi khusus (Otsus) dari Indonesia.

ULMWP justru mengadopsi konstitusi sementara untuk sebuah negara demokratis. Organisasi tersebut sedang mengupayakan referendum di Papua Barat tentang kemerdekaan dari Indonesia.

Konstitusi sementara itu akan membentuk pemerintahan yang berpedoman pada aturan dan norma demokrasi, hak asasi manusia dan penentuan nasib sendiri. Gerakan tersebut mengatakan, bahwa setiap elemen dari Konsitusi Sementara itu demokratis dan dirancang untuk melindungi budaya dan cara hidup Papua Barat.

Namun rupanya masyarakat baik di Papua dan Papua Barat justru sempat mempertanyakan eksistensi Benny Wenda baik di Indonesia maupun di luar negeri, walaupun sempat muncul opini dan agenda-agenda propaganda politik di luar negeri, termasuk di negara-negara Ras Melanesia, namun tidak begitu penting bagi warga masyarakat Papua dan Papua Barat.

Benny Wenda juga pernah mengkampanyekan isu kolonialisme di tanah Papua yang terus dilakukan para aktifis dan pendukung kemerdekaan Papua Barat. Namun rupanya kampanye tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan karena hampir seluruh negara di dunia mengakui bahwa Papua merupakan bagian integral dari Indonesia.

Direktur Eropa I Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Ida Bagus Made Bimantara (Sade) secara tegas mengatakan bahwa berbagai isu di Papua seutuhnya merpakan urusan dalam negeri dan semua negara memahami dan menghormati posisi Indonesia.

Sade memaparkan, hampir 99,5% pemerintah di dunia mengakui dan menghormati keutuhan Indonesia, menegaskan bahwa Papua bagian Indonesia, dan hanya ada satu negara yang masih mempertanyakan yakni Vanuatu.

Ia juga menegaskan, bahwa Papua saat ini sudah memiliki kebebasan secara politik, karena di bumi cenderawasih ini juga telah dijalankan pilkada, pilpres serta kebijakan otonomi khusus yang sangat membantu kemajuan tanah Papua.

Salah satu tokoh Papua yang bermukim di Manokwari Wilson mengatakan, bahwa Benny Wenda bukanlah bagian dari masyarakat Papua atau bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ia menegaskan justru masyarakat Papua menginginkan keadilan dan kesejahteraan, bukan ide yang dicetuskan oleh Benny.

Wilson juga mengatakan bahwa Benny Wenda telah menjadi warga negara Inggris, Oleh karena itu pihaknya sudah tidak peduli dengan apa yang menjadi langkah-langkahnya, namun yang diharapkan adalah kesejahteraan, bukan kata-kata provokasi.

Ia menilai bahwa Benny Wenda merupakan provokator kelas tinggi. Namun Wilson menyatakan bahwa dirinya tidak terprovokasi kembali karena apa yang disampaikan oleh Benny tidak sesuai dengan persoalan aktual bangsa Papua, sehingga akan lebih baik apabila Benny Wenda menjadi warga negara yang baik, entah warga negara Inggris atau warga negara Indonesia.

Benny perlu mengetahui bahwa pemerintah telah menghadirkan BBM dengan harga sama seperti di daerah lain di Indonesia, akses transportasi dan infrastruktur terus dibangun seperti fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan.

Sementara sosok Benny Wenda yang terus menggembar-gemborkan kampanye kemerdekaan Papua, justru sejatinya Benny tidak pernah berkontribusi ke Papua, bahkan sebaliknya meminta donasi untuk terbang ke luar negeri.

Kita haruslah mengingat sejarah bangsa, bahwa Papua merupakan bagian dari Indonesia yang telah diperjuangakan oleh seluruh Pahlawan bangsa dari berbagai suku, ras, agama dan bahasa. Selama ini, berbagai kelompok dan ormas yang tidak pro-NKRI telah melakukan kebohongan serta provokasi terhadap masyarakat Papua untuk mendukung referendum.

Ondoafi Waena yang merupakan Ketua dari Barisan Merah Putih Papua mengatakan, pihaknya menolak dengan tegas seluruh kegiatan dan aktifitas kelompok politik maupun kelompok bersenjata serta ormas-ormas yang tidak pro-NKRI yang bertujuan untuk memecah belah dan merusak rasa persaudaraan kami masyarakat Papua dan Bangsa Indonesia.

Ray Tanji menuturkan bahwa anggota separatis Papua tersebut ditolak oleh warga Papua Nugini. Hal tersebut dikarenakan kehadiran kelompok separatis tersebut kerap menimbulkan masalah bagi warga yang tinggal di perbatasan.

Benny Wenda tidak mendapatkan simpati masyarakat Papua Barat karena provokasinya. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat di Papua memiliki keteguhan untuk tetap setia pada NKRI dan pancasila.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Surabaya

Oleh : Deka Prawira )*

Ketika pandemi sudah kita lewati selama lebih dari 8 bulan, ada harapan baru untuk mengakhirinya. Vaksin Corona diperkirakan siap pada Desember 2020 atau paling lambat awal tahun depan. Adanya imunisasi ini disambut baik oleh masyarakat, karena mereka tak ingin tertular virus covid-19.

Rencana masuknya vaksin Corona ke Indonesia sudah ditunggu oleh masyarakat. Walau saat ini status vaksin masih dalam masa pengujian dan penyempurnaan, namun dipastikan beberapa bulan lagi akan dimulai imunisasinya. Vaksin sangat penting agar daya tahan tubuh kita makin kuat dari serangan Corona, sehingga pasiennya berkurang dan pandemi lekas berakhir.

UNICEF mengadakan survey mengenai penerimaan vaksin covid-19 di Indonesia. Hasilnya, 65% responden mengaku mau diimunisasi ketika vaksinnya sudah tersedia. Sementara yang menolaknya hanya 7,6%. Lantas, sudah ada 75% masyarakat yang mengetahui bahwa vaksin Corona akan tersedia dalam waktu dekat. Hal ini dinyatakan oleh Rizky Ika, UNICEF communication development specialist.

Rizky melanjutkan, penerimaan vaksin tergantung dari geografis, ekonomi, status sosial, dan pendidikan. Penerimaan vaksin terbanyak ada di Papua, yakni 75%. Sedangkan terendah ada di Aceh, yakni 45%. Survey ini dilakukan agar pemerintah melakukan strategi komunikasi dan pelaksanaan berdasarkan data. Jadi yang menolak vaksin akan didekati dan diyakinkan keamanannya.

Masyarakat yang menolak vaksin karena beranggapan imunisasi ini haram. Hal ini yang masih perlu diluruskan. Karena dalam pembuatannya, vaksin covid-19 tidak mengandung zat yang terbuat dari babi. Karena dalam proses pembuatannya, diawasi oleh berbagai pihak. Mulai dari pemerintah, tim satgas covid-19, sampai pemuka agama.

Di sinilah perlunya peranan pemuka agama dalam mendukung program pemerintah. Mereka diharap ikut mendukung gerakan imunisasi Corona dan mempergunakan pengaruhnya, agar makin banyak masyarakat yang mau disuntik vaksin. Karena statusnya sudah halal dan aman. Sehingga 100% masyarakat mau divaksin oleh pemerintah.

Pemberian vaksin ini sangat penting karena setelah disuntik, masyarakat akan kebal dari Corona. Sehingga kita bisa mengakhiri masa pandemi dan beraktivitas dengan normal. Jika pandem berakhir maka diharap keadaan ekonomi membaik kembali dan Indonesia selamat dari krisis ekonomi jilid 2. Efek domino positif ini perlu diketahui oleh masyarakat.

Jadi, diharap semua masyarakat mau disuntik vaksin covid-19. Sebagai warga negara yang baik, mereka tertib dan mau menaati aturan pemerintah, termasuk imunisasi Corona. Lagipula, selama ini kita sudah familiar dengan imunisasi, mulai dari campak, hepatitis, sampai polio. Jadi jangan ada lagi yang menolak vaksin covid-19.

Setelah semua divaksin, maka masyarakat masih diharap untuk tetap menjaga imunitas dan higienitas, agar tubuh sehat dan lingkungan bersih. Sehingga kebiasaan baik untuk tertib mencuci tangan dan pakai masker akan terus membudaya, walau pandemi sudah berakhir. Karena terbukti menyehatkan badan.
Pemberian vaksin covid-19 rencana akan dilakukan secara bertahap, mulai desember 2020 atau januari tahun depan.
Nantinya, pihak yang akan disuntik imunisasi Corona pertama kali adalah tenaga medis, karena mereka yang beresiko tinggi untuk tertular dari pasien. Juga pihak yang sering berhubungan dengan orang lain, misalnya yang bekerja di ranah pelayanan publik.

Masyarakat diminta untuk tidak khawatir, karena nanti semua orang akan diberi vaksin covid-19. Pemberian prioritas kepada tenaga medis diberikan karena mereka memang membutuhkannya sebegai benteng pelindung, bukannya menganak-emaskan.
Sekaligus sebagai bentuk penghormatan, karena mereka rela bekerja dalam APD selama berjam-jam tanpa lelah.
Imunisasi Corona memang baru akan diadakan beberapa bulan lagi. Namun sudah dipastikan mayoritas masyarakat menyetujuinya. Mereka ingin agar pandemi covid-19 cepat selesai dan beraktivitas dengan normal, tanpa takut resiko tertular Corona di luar rumah.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Dodik Prasetyo )*

Rizieq Shihab membuat ulah dengan sengaja mengundang 10.000 orang dalam pesta pernikahan putrinya, dengan alasan sekalian memperingati maulid. Ia juga masih sempat mengisi acara di Bogor dan tempat lain. Buntut dari peristiwa-peristiwa ini adalah terbentuknya klaster corona baru di Petamburan dan Bogor.

Setelah Rizieq Shihab kembali ke Indonesia awal november 2020, setiap hari ada saa berita tentangnya. Sayang narasi beritanya selalu negatif, karena ia ngotot melakukan safari ceramah dan membuat pesta besar-besaran. Padahal sudah jelas melanggar protokol physical distancing. Ia juga bandel dan tak mau tes swab di Indonesia dan menolak karantina mandiri.

Sekitar 10 hari setelah acara pernikahan di rumah Rizieq, dilaporkan ada 80 orang yang kena corona. Mereka adalah orang-orang yang diundang oleh pemimin FPI ke pesta, dan sebagian adalah hadirin dalam ceramah yang mendatangkan Habib Rizieq. Terbentuknya klaster corona ini sudah diprediksi oleh ahli epidemiologi.

Lurah Petamburan juga dikabarkan hasil tes swab-nya positif setelah ia menghadiri pesta tersebut. Bahkan Rizieq dan istrinya saat ini masuk IGD di sebuah Rumah Sakit swasta di Bogor. Keluarganya pun akan melakukan tes swab massal. Namun anak-anaknya mengelak jika mereka kena corona, alasannya hanya medical check up biasa.

Sayangnya publik tak mempercayai omongan mereka karena cek medis tahunan mengapa harus menginap di IGD? Mungkin ia malu karena jika terbukti positif corona, karena terbukti keras kepala dan tak mau tes swab beberapa saat setelah mendarat di Bandara Soekarno Hatta, dan mengabaikan protokol untuk karantina mandiri selama 14 hari.

Lain lagi dengan jamaah dan tamu pada acara yang dihadiri Rizieq. Ada beragam reaksi saat mereka dinyatakan positif corona. Ada yang biasa saja dan mau isolasi mandiri sekeluarga, dan ada yang malah tidak percaya dengan hasil tesnya. Sementara orang lain ada yang shock berat karena tak menyangka akan mengidap penyakit berbahaya.

Jika sudah terlanjur sakit massal, apa mereka masih mau menyalahkan orang lain dan pemerintah? Padahal mereka mendatangi acara tersebut atas kesadaran sendiri, jadi tidak boleh menyalahkan orang lain. Walau sudah pakai masker namun pada ceramah tersebut tidak ada penerapan aturan jaga jarak, sehingga membuat penularan corona makin cepat.

Apalagi pada pesta dan ceramah tersebut, ada sesi makan bersama. Saat itulah virus mengintai, karena banyak orang yang melepas masker dan mulai menyuapkan hidangan. Ditambah lagi jika mereka tidak sengaja memakai perangkat makan yang sama atau kurang higienis, penularan virus covid-19 akan lebih cepat terjadi.

Wakil Sekjen MUI Najamuddin Ramli menyesalkan kerumunan yang terjadi pada acara yang dihadiri oleh Rizieq. Menurutnya, kerumunan itu telah merusak kerja keras tim satga penanganan covid-19 selama berbulan-bulan. Karena massa memadat saat Rizieq datang di bandara, saat acara di Petamburan, Bogor, dan tempat-tempat lain.

Seharusnya masyarakat tertib dan tetap menaati protokol kesehatan, walau saat ini sudah fase adaptasi kebiasaan baru. Janganlah membuat pesta atau acara peringatan akbar, karena masih sangat berbahaya. Karena siapa tahu pada tempat itu ada orang tanpa gejala yang tak sengaja menularkan corona. Lebih baik menahan diri agar semua aman dan sehat.

Kerumunan pada acara yang dihadiri Rizieq telah membuat bom klaster corona baru dan mencengangkan publik. Mereka yang sakit akhirnya menyesal karena bandel dan tak mengindahkan larangan tim satgas covid untuk tertib melakukan physical distancing. Nasi telah menjadi bubur. Semoga tidak ada lagi acara serupa yang memakan banyak korban.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Lisa Pamungkas )*

Pemerintah berusaha membangkitkan kembali ekonomi Indonesia, dengan meresmikan UU Cipta Kerja. UU ini akan memudahkan rakyat untuk membuka usaha, mereformasi regulasi sehingga memudahkan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

Perekonomian kita yang sempat jatuh karena serangan badai corona berusaha dinaikkan kembali oleh pemerintah. Salah satunya dengan membuat omnibus law UU Cipta Kerja. Undang-undang ini akan mengubah kehidupan masyarakat jadi sejahtera, karena ada perubahan di bidang investasi, ketenagakerjaan, perizinan, dan lain-lain.

Salah satu hal yang akan diperbaiki pemerintah untuk pemulihan ekonomi adalah investasi. Kementerian Bidang Perekonomian mengungkapkan bahwa UU Cipta Kerja memberi kepastian dan perizinan investasi, juga kepastian hukum, jika ia udah diresmikan dan jadi efektif. Dalam artian kita masih menunggu Perpres dan Peraturan Pemerintah sebagai aturan turunannya.

UU Cipta Kerja membuat langkah penanam modal untuk masuk ke Indonesia dipermudah, sehingga pegusaha UMKM bisa memintanya jadi investor. Bisnis UMKM akan berkembang dengan baik, sehingga mampu merekrut karyawan dan mengurangi pengangguran. Selain investor asing, UU ini juga menguntungkan investor lokal karena aturannya lebih disederhanakan.

Jika pengangguran berkurang maka rakyat akan sejahtera, karena punya mata pencaharian. Daya beli akan naik karena banyak orang mampu membeli sembako dan berbagai kebutuhan lain, tanpa harus berhutang. Karena mereka sudah punya gaji bulanan sebagai pegangan.

Pebinis UMKM uga diuntungkan oleh UU Cipta Kerja, karena ada aturan bahwa ketika sebuah lembaga negara butuh suatu barang, 40% produk wajib produksi UMKM. Dengan begitu, UMKM akan mendapat banyak pesanan, karena sudah ada market yang jelas, sehingga mereka tak lagi bingung akan memasarkan barang ke mana.

UU Cipta Kerja juga mensejahterakan masyarakat karena mempermudah mereka untuk membuka usaha dan memperoleh perizinan. Peraturan tentang perizinan usaha diubah menjadi berbasis resiko: tinggi, rendah, dan sedang. Bisnis yang beresiko rendah seperti toko kelontong juga bisa mendapat izin usaha, sehingga mereka lega karena punya legalitas.

Pengurusan izin usaha juga sangat mudah karena bisa via situs resmi, dan prosesnya hanya maksimal 7 hari. Setelah memasukkan data dan hasil scan berkas, akan dievaluasi dan diputuskan, apakah izin bisa keluar atau tidak. Jika semuanya lengkap dan valid pasti legalitasnya didapatkan dengan mudah.

Jika usaha kecil punya izin resmi dari pemerintah (bukan sekadar surat keterangan usaha dari RT), maka jika akan mengambil kredit ke Bank, akan dipermudah. Karena mereka sudah melengkapi syarat-syaratnya. Dengan begitu, toko bisa berkembang berkat suntikan modal tambahan. Dari level toko kecil menjadi minimarket yang menyediakan lebih banyak kebutuhan masyarakat.

Saat pengusaha toko kelontong naik level, maka ia akan mendapat keuntungan yang lebih besar. Karena di minimarketnya menjual berbagai barang dan lebih dipadati pembeli. Tempatnya juga lebih luas dan bersih, sehingga pembeli suka berbelanja di sana. Pengusaha kecil juga bisa sejahtera berkat UU Cipta Kerja.

Oleh karena itu seluruh rakyat Indonesia wajib mendukung UU Cipta Kerja, karena sangat berguna bagi kehidupan kita. Mulai dari sektor investasi, UMKM, sampai perizinan, aturan-aturannya akan diubah jadi lebih baik. Birokrasi yang dipangkas akan memudahkan semuanya, dan tak lagi memusingkan.
UU Cipta Kerja dibuat untuk kesejahteraan masyarakat.
Diresmikannya UU ini pada momen pandemi memang disengaja, agar kehidupan ekonomi rakyat jadi lebih baik, karena banyak yang menggelepar akibat hantaman badai corona. Semoga ujian pandemi ini cepat berlalu dan penerapan UU di lapangan dilakukan dengan baik, sehingga rakyat makin sejahtera.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Sejumlah masyarakat secara terang-terangan menolak keberadaan kelompok separatis di wilayah Papua. Selain memang menciptakan ketidakstabilan situasi keamanan di Papua, berbagai aksi kelompok tersebut sering diupayakan untuk menghambat berbagai proyek pembangunan yang sedang dikerjakan Pemerintah.

Kepala Suku Dani, Kabupaten Puncak Ilaga, Papua, Jembatan Murib, mengatakan bahwa sekarang Marga Alom-Magai Suku Damal sudah menolak kehadiran OPM di Kabupaten Puncak. Mereka takut menjadi korban serangan kelompok separatis ini.

“Sekarang Marga Alom-Magai Suku Damal sudah menolak kehadiran OPM di Kabupaten Puncak. Kami trauma setelah perang suku 2010-2011 yang mengakibatkan adanya anggota Suku Damal yang ditembak oleh OPM, sehingga kami Suku Damal menolak kehadiran OPM di Ilaga,” ucap Jembatan Murib.

Selain itu, dia mengungkapkan bahwa hidup mereka penuh dengan ancaman OPM. “Setiap hari kami dipaksa mendukung kegiatan mereka. Mereka tidak segan untuk membunuh kami jika keinginannya ditolak,” tegasnya.

Sementara itu, Mantan Anggota KKSB, Tenius Tebuni, mengatakan aksi separatis di wilayah Papua sering kali memeras dan menyakiti masyarakat, bahkan membunuh masyarakat yang tidak mau membantu.

“Yaa, mereka itu kerap kali memeras dan mengancam masyarakat, serta menyakiti bahkan membunuh masyarakat yang tidak mau membantu,” kata Tenius Tebuni. Bahkan dirinya merasa tertipu dengan narasi perjuangan kelompok separatis ini.
Anggota Komisi I DPR RI Willy Aditya menegaskan negara tidak boleh kalah dengan tindak kekerasan yang dilakukan pihak mana pun, termasuk KKB. Untuk itu, diperlukan penanganan yang lebih baik.

“Perlu ada perbaikan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menyelesaikan masalah KKB di Papua. Bertahun-tahun kita selalu disuguhi berita demikian ini, tapi pendekatan untuk menyelesaikan masalah KKB ini belum juga komprehensif,” ujar Willy.