Oleh : Khairunnisa )*

Kasus Presiden Prancis yang melakukan hate speech terhadap umat islam hendaknya kita tanggapi dengan bijaksana. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, apalagi memboikot barang bermerek dari negara tersebut. Ingatlah bahwa Islam adalah rahmatan lil alam, sehingga umat muslim wajib menunjukkan sisi positifnya.

Kasus teror yang disusul pernyataan kontroversial Presiden Prancis Emmanuel Macron telah memicu gejolak di seluruh dunia. Menyikapi hal tersebut, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan sikap tegasnya dalam merespon pernyataan Presiden Macron yang dinilai menghina umat Islam. Menurut Presiden Jokowi, pernyataan Macron dapat memecah belah persatuan antar-umat beragama di dunia. Padahal, saat ini dunia memerlukan persatuan untuk menghadapi pandemi Covid-19.

Sebagai umat muslim, apakah kita harus emosi lalu berbalik menyerang Prancis dalam bentuk boikot dan serangan lisan? Jika ada kejahatan apakah harus dibalas dengan kejahatan juga? Padahal ketika semua orang menghujat Presiden Macron, maka yang terlihat adalah muslim yang identik dengan kekerasan verbal. Sehingga malah mencoreng muka sendiri.

Seharusnya kita memperlihatkan kepada warga Prancis dan dunia bahwa islam adalah rahmatan lil alam alias rahmat bagi semua orang. Islam memberi kesejukan tak hanya bagi umat muslim, tapi juga non muslim. Karena mereka tidak membaca al quran, namun membaca sikap kita sehari-hari. Sehingga yang harus diperlihatkan adalah akhlaq yang baik.

Islam juga melarang pembunuhan karena emosi semata. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan bahwa seorang mukmin tetap berada dalam keleluasaan agamanya, selama ia tidak menumpahkan darah secara hak. Jika ada pembunuhan maka sama saja menunjukkan sisi negatif umat islam.

Janganlah mudah melukai orang lain dan main hakim sendiri. Namun selesaikan dengan baik, misalnya melalui pengadilan. Ingatlah sebagai warga negara juga terikat hukum negara, sehingga wajib taat peraturan dan tak boleh melakukan kekerasan secara semena-mena.

Ketika berita tentang Presiden Prancis yang seakan mengajak bermusuhan dengan kaum muslim, maka jangan balas dengan serangan. Karena sama saja akan terjadi perang tak berkesudahan. Sayangnya di Indonesia dan negara lain malah ada aksi memboikot produk yang berasal dari Prancis, termasuk perusahaan dan supermarketnya.

Di Indonesia, orang-orang mulai menyerukan boikot dan berhenti menggunakan produk kosmetik, sepatu, dan air mineral yang berasal dari Prancis. Bahkan ada pesohor yang langsung membuang semua dompet dan tas mewah asli Prancis, dari lemarinya. Para pegawai yang bekerja di supermarket dan perusahaan yang bersaham orang Prancis juga ikut dhujat.

Hal ini sangat menyedihkan. Karena kebanyakan produk itu malah dibuat di Indonesia sehingga berpengaruh terhadap kehidupan para pekerjanya. Jika ada boikot maka penjualan bisa menurun sehingga para pegawai bisa terancam PHK. Jika sudah begini, maka sama saja dengan merugikan sesama warga negara Indonesia.

Apalagi di antara perusahaan Prancis tersebut, ada yang sebenarnya didirikan oleh orang Indonesia. Perusahaan air mineral itu lalu dibeli sahamnya oleh pengusaha Prancis dan diedarkan secara global. Jangan lupakan sejarahnya, dan jika ada pemboikotan terhadap merek air mineral itu, maka sama saja merugikan pendirinya.

Jika terus ada pemboikotan, bagaimana bisa menunjukkan islam yang rahmatan lil alam? Ingatlah akhlaq Nabi Muhammad yang sangat lembut, bahkan kepada non muslim yang terus menghinanya. Beliau tidak marah, malah setiap hari datang dan menyuapi pria tua yang buta tersebut. Barulah ketika Nabi tiada, sahabat memberi tahu kepada si buta bahwa yang mengurusnya adalah Nabi.

Sebagai umat islam, jangan malah bersikap barbar. Justru kita harus menunjukkan wajah muslim yang santun dan sabar. Jangan malah emosi, balas dendam, dan main hakim sendiri. Jika terus ada pemboikotan dan perang dagang, bagaimana bisa ada ketenangan di dunia? Berhentilah dan sikapi kasus di Prancis dengan bijaksana.

Oleh : Made Raditya )*

Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) terus menciptakan gejolak negeri. Selain menunggangi aksi buruh, KAMI seringkali melakukan deklarasi tak berizin dan bermain peran sebagai korban (playing victim) untuk mencari simpati masyarakat.

Penyidik Bareskrim Mabes Polri memutuskan untuk memunda pemeriksaan terhadap Ketua Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Ahmad Yani ihwal pengembangan kasus demo anarkis Penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja pada 8 Oktober 2020 yang berujung penangkapan terhadap sejumlah aktifis KAMI.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Awi Setiyono mengatakan alasan penundaan pemanggilan tersebut karena penyidik masih berkonsentrasi proses dengan proses hukum yang masih berjalan.

Di sisi lain, Awi menekankan, segala keputusan sepenuhnya berada di tangan penyidik Bareskrim Polri terkait apakah Ahmad Yani akan dipanggil kembali menjadi saksi.

Sebelumnya, Komite Eksekutif (KAMI) Ahmad Yani menolak untuk menghadiri pemeriksaan di Bareskrim Polri terkait pengembangan kasus demo anarkis penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja pada 8 Oktober 2020 yang berujung penangkapan terhadap sejumlah aktifis KAMI di Jakarta.

Namun, Yani mengklaim bahwa dirinya belum menerima surat panggilan dari penyelidik Bareskrim Polri terkait pemeriksaan dirinya sebagai saksi tersebut.

Sebelumnya, pihak kepolisian telah mengungkapkan penangkapan delapan orang di Medan dan Jakarta terkait dengan unjuk rasa tolak UU Cipta Kerja.

Penangkapan dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dan tim siber dari Polda Sumatera Utara.

Pada 9 Oktober 2020, tim Siber Polda Sumatera Utara telah menangkap Ketua KAMI Medan Khairi Amri. Kemudian, pada 10 Oktober 2020, tim menangkap JG dan NZ. Lalu, polisi menangkap WRP pada 12 Oktober 2020.

Pihak kepolisian menangkap mereka terkait adanya demo menolak Omnibus Law yang berakhir di Sumatera Utara. Selain itu Polisi juga menangkap Anton Permana yang juga merupakan petinggi KAMI yang berada di daerah Rawamangun.

Awi menjelaskan, mereka diduga melanggar Pasal 45A ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan/atau pasal 160 KUHP tentang penghasutan.
Sebelumnya, Politisi Golkar Sarmuji menilai tuntutan yang dilontarkan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) kepada pemerintah tidak tepat.

Golkar memandang bahwa selama ini, pemerintah sudah bekerja secara maksimal, terlebih saat menghadapi pandemi Covid-19 ini, khususnya di bidang kesehatan dan ekonomi.

Ia menjelaskan bahwa apa yang dilakukan pemerintah sudah semua memenuhi tuntutan KAMI, bahkan melampaui. Pemerintah bahkan sudah mengintegrasikan antara penanganan kesehatan dengan pemulihan ekonomi agar keduanya tidak saling meniadakan bahkan menjadi langkah yang saling melengkapi.

Anggota Fraksi Golkar ini menyebut, bahwa KAMI menunjukkan kesan sebagai sekelompok yang terkesan menutup mata terhadap kinerja pemerintah yang baik selama ini. Terlebih untuk masyarakat bawah.

Dia menjelaskan, pemerintah sudah melakukan banyak langkah dan sudah mengalokasikan serta mengeluarkan ratusan triliun untuk mengatasi dampak covid-19. Yakni, melalui program pemulihan ekonomi nasional khususnya untuk UMKM, subsidi bunga untuk relaksasi kredit khususnya usaha kecil, dukungan untuk korporasi dan BUMN dan sekian langkah lainnya.

Sebelumnya, Muhammad Kapitra Ampera selaku ahli hukum Indonesia menilai bahwa pembentukan KAMI sarat akan kepentingan politis. Tuntutan dan juga aksi yang akan dilakukannya juga dianggap tidak jelas. Pasalnya saat ini Indonesia secara pemerintahan cukup baik. Bahkan dirinya melihat adanya perbaikan ekonomi yang ambruk akibat pandemi covid-19.

Kapitra menilai bahwa KAMI memiliki tujuan dan maksud lain terkait dengan misi penyelamatannya. Deklarasi mereka untuk menyelamatkan Indonesia masih perlu dipertanyakan, apakah mereka ingin menyelamatkan bangsa dari keterpurukan atau karena keinginannya mendapatkan panggung politis.

Pakar Komunikasi Politik Iman Sholeh, M.Si mengatakan aksi yang dilakukan oleh KAMI justru lebih condong kepada sikap kebencian dan gerakan anti pemerintah yang sengaja dimunculkan pada saat pandemi covid-19 berlangsung. Aksi ini dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif yang bertujuan mengganggu kinerja pemerintah dalam upaya penanganan pandemi covid-19 dan upaya pemulihan ekonomi.

Iman juga menganjurkan kepada pemerintah agar mengambil sikap atas aksi ini. Terutama jika aksi tersebut hanya memprovokasi massa dan memberikan kritik tanpa solusi. Karena hal tersebut justru hanya mengganggu kinerja pemerintah.

Oleh karena itu, KAMI memang suatu gerakan yang patut diwaspadai, apalagi pada awal deklarasinya, gerakan ini sudah kerap bersentuhan dengan pihak kepolisian dan penolakan dari masyarakat.

)* Penulis adalah pengamat sosial politik, aktif dalam Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Muhammad Ridwan )*

UU Cipta Kerja adalah undang-undang yang terus mendapat demo dari mahasiswa dan buruh. Mereka yang berunjuk rasa berorasi penuh emosi dan lupa bahwa sekarang masih masa pandemi. Padahal demo bisa menyebabkan klaster corona baru. Maukah kena virus covid-19 hanya karena nekat berdemo?

Masyarakat dipusingkan dengan aksi demo dan demo lagi. Setelah unjuk rasa sekaligus mogok massal tanggal 6-8 oktober 2020 lalu, ada lagi demo susulan tanggal 13 dan 28 oktober. Buruh pun akan kembali berdemonstrasi pada 2 November 2020 karena para buruh berjanji akan terus berdemo sampai UU Cipta Kerja ditarik lagi oleh DPR RI. Sedihnya, mereka berdemo hanya karena termakan hoax.

Padahal dalam pidato resminya, Presiden Jokowi sudah menjelaskan tentang hoax dalam omnibus law UU Cipta Kerja. Beberapa berita bohong telah diluruskan. Bahkan beliau mempersilakan masyarakat untuk mengajukan gugatan atau judicial review langsung ke tingkat Mahkamah Konstitusi, jika merasa kurang puas dengan pasal dalam UU Cipta Kerja.

Namun masih ada saja yang bandel dan merencanakan unjuk rasa. Padahal sudah jelas kegiatan ini dilarang keras dan tak mendapat izin dari kepolisian. Karena saat ini masih masa pandemi, sehingga demo yang menghadirkan ribuan orang bisa membuat klaster corona baru.

Para dokter juga mengkhawatirkan demo tersebut. Menurut Dokter Adib Khumaidi, Ketua Tim Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, potensi melonjaknya kasus corona saat demo terjadi karena ada yang melepas masker saat berorasi. Selain itu, mereka tidak bsa menjaga jarak dalam radius 2 meter. Sehingga makin memperbesar resiko kena virus covid-19.

Dokter Adib melanjutkan, dalam demo penyebaran droplet bisa terjadi saat peserta unjuk rasa bernyanyi untuk menyuarakan isi hati. Alih-alih-alih dapat simpati, mereka mempertaruhkan nyawa karena bisa tertular virus corona. Selain itu, unjuk rasa mempertemukan ribuan orang, dan mereka pulang ke daerahnya dengan membawa potensi penularan covid-19.

Ketika ratusan peserta demo diajak aparat untuk melakukan tes rapid, ada 12 orang yang positif corona. Ini baru ratusan orang, masih ada banyak pendemo lain yang lolos dari pengetesan dan tidak tahu apakah ketularan virus covid-19 atau tidak. Setelah demo, yang didapat hanya rasa lelah dan potensi kena corona, bagaikan memasukkan diri ke lubang buaya.

Proses tracing pasca demo akan sangat susah karena bisa saja alamat KTP pendemo beda dengan alamat domisili, karena mereka hanya mengekos di Jakarta. Jika sudah menyebar, maka akan susah sekali menelusuri para OTG dan mereka tiba-tiba sakit keras. Kalau sudah begini, kapan pandemi bisa berakhir, kalau masyarakat tak mau tertib dan taat protokol kesehatan?

Memang setelah demo mereka tak merasakan gejala sesak napas atau kehilangan penciuman, sebagai tanda tertular virus. Menurut Dokter Wiku, juru bicara tim satgas covid, dalam 2 sampai 4 minggu kemudian baru terlihat gejala sakit dan tiba-tiba positif corona. Bagaimana jika tak segera diatasi? Bisa-bisa tak tertolong dan kehilangan nyawa.

Saat 1 OTG kena, maka akan berimbas pada keluarga dan lingkungan terdekatnya, karena mereka bisa saja menunjukkan hasil reaktif saat dites rapid atau swab. Selain itu, virus juga bisa menyebar saat pendemo melepas masker ketika makan di warung atau menyeruput minuman di minimarket. Apa mau menulari banyak orang dan merugikan kesehatan mereka?

Jangan ada lagi demo selanjutnya karena itu bukanlah langkah yang tepat untuk menyampaikan aspirasi. Jika memang tidak setuju dengan UU Cipta Kerja, ajukan saja gugatan ke MK. Ketika ada unjuk rasa lagi, maka akan mengundang virus covid-19 ke dalam diri sendiri dan menyebarkannya ke banyak orang.

)* Penulis adalah aktif dalam Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Dodik Prasetyo )*

Indonesia masih dalam masa pandemi namun ada kabar baik yang mencuat ke publik. Penanganan corona di negeri kita lebih baik dari rata-rata dunia. Hal ini merupakan hasil kerja keras dari pemerintah, tim satgas penanganan covid, serta para tenaga kesehatan. Masyarakat juga wajib menaati protokol, agar pandemi segera berakhir.

Indonesia belum termasuk negara yang bebas corona namun ada angin segar yang dibawa oleh tim satgas penanganan covid. Menurut Dokter Wiku Adisasmito, juru bicara tim, penanganan pandemi corona di Indonesia di atas rata-rata dunia. Jika di dunia ada 24,23% kasus aktif, maka di Indonesia ada 14,9% saja.

Ada 60.596 kasus covid di Indonesia dan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di Indonesia yang mencapai lebih dari 200 juta orang, jumlahnya terasa sangat kecil. Di samping itu, jumlah pasien corona yang sembuh juga melebihi rata-rata di dunia. Di negeri kita, kesembuhan mencapai 81,6%. Sedangkan rata-rata dunia adalah 73,12%.

Peningkatan kesembuhan pasen covid dan penanganan corona di Indonesia merupakan hasil kerja keras dari berbagai pihak. Mulai dari pemerintah pusat dan daerah, tim satgas penanganan covid, para dokter dan tenaga kesehatan lain, serta kalangan masyarakat. Kerja sama ini membuahkan hasil yang manis, sehingga kita optimis pandemi akan segera berakhir.

Saat awal pandemi, di bulan maret dan april 2020, pemerintah berusaha keras untuk mencegah penularan corona dengan memberlakukan beberapa peraturan. Yakni masyarakat harus stay at home. Bekerja dan sekolah di rumah saja. Setelah fase adaptasi kebiasaan baru, maka baru boleh bekerja di luar rumah. Asal mematuhi protokol kesehatan.

Peran serta masyarakat sangat penting untuk membantu pemerintah dan tim satgas dalam menangani penyebaran corona. Jika sudah ada sosialisasi protokol kesehatan, maka jangan dilanggar. Ingatlah untuk pakai masker demi kesehatan diri sendiri dan keluarga. Bukan karena takut kena razia aparat di jalan lalu kena denda 150.000 rupiah.

Selain itu, masyarakat perlu tertib untuk menghindari kerumunan. Jangan belanja di pasar atau Mall yang ramai. Jika terpaksa, maka datanglah di pagi hari saat tempatnya baru buka, karena masih relatif sepi. Akan lebih baik lagi jika belanja sayur dan sembako melalui online shop, sehingga mengurangi kontak dengan banyak orang.

Kerumunan seperti di tempat makan juga jangan didekati. Memang sebuah warung yang dibuka kembali pasca fase adaptasi kebiasaan baru, harus sesuai protokol. Yakni maksimal daya tampungnya 50% pengunjung dan wajib ada kursi dan meja yang berjarak. Namun ada pula yang bandel dan pelanggannya berdesakan seperti biasa. Jangan nekat dine in atau jika terpaksa, bungkus saja.

Jangan pula sengaja membuat kerumunan seperti pesta pernikahan atau hajatan lain, karena khawatir membuat klaster corona baru. Menurut aturan, sebuah acara perkawinan hanya boleh mengundang maksimal 30 orang, sudah termasuk keluarga. Jadi disarankan untuk melakukan akad atau pemberkatan nikah saja dan bukan resepsi di gedung seperti biasa.

Semua peraturan ini memang sangat melelahkan namun pahami bahwa protokol kesehatan dibuat untuk keselamatan orang banyak. Jangan malah sengaja melanggarnya, bahkan menganggap corona tidak ada. Buktinya ada yang meninggal karena virus covid-19 dengan atau tanpa penyakit penyerta. Pastikan Anda tertib demi kesehatan diri sendiri.

Ayo kita bantu pemerintah untuk terus menati protokol kesehatan, menjaga imunitas, dan higienitas. Jika semua kalangan masyarakat disiplin dan tidak melepas masker, maka corona akan berhenti menular dan kita semua bisa bebas beraktivitas seperti biasa. Karena masa pandemi sudah berakhir.

)* Penulis aktif dalam Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI)

Mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengaku prihatin dengan gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang kini justru menurutnya berupaya menciptakan kekacauan hanya demi politik.

Ferdinand menegaskan, untuk bisa mencintai Indonesia bukan dengan menciptakan kerusuhan. “Prihatin melihat semua ini, KAMI yang katanya gerakan moral, gerakan meluruskan kiblat bangsa, justru merencanakan sesuatu yang buruk bagi bangsa, kerusuhan, pembakaran, penjarahan dan upaya-upaya menciptakan chaos hanya demi politik. Mencintai Indonesia bukan dgn cipta kerusuhan..!,” ungkap Ferdinand.

Ferdinand menilai bahwa koalisi yang diinisiasi oleh Din Syamsuddin cs ini hanya memanipulasi rakyat. Mereke terus saja membohongi rakyat dengan narasi-narasi ataupun dalih gerakan moral. Nyatanya, lanjut Ferdinand, sejumlah tokoh KAMI berpolitik dan berupaya membangun citra saja. Publik boleh mempertanyakan kemana arah perjuangan KAMI. Masyarakat tidak ingin hanya dijadikan objek politik yang dibutuhkan hanya sebagai pion untuk memenuhi hasrat politik, terutama bagi KAMI.

Ditempat terpisah, Koordinator Pengawal Pancasila Petrus Selestinus menyebutkan bahwa sejumlah aktivis KAMI nyatanya ditangkap karena telah menyebarkan berita bohong dan dapat menimbulkan keonaran di tengah Masyarakat. Tetapi yang terjadi, para tokoh KAMI mengkritisi penangkapan beberapa anggotanya sebagai tindakan yang menyalahi prosedure hukum.

Petrus melihat, penangkapan terhadap Syahganda Nainggolan bukan karena mereka berasal dari anggota atau pimpinan KAMI, tetapi Polisi sudah terdapat bukti yang beralasan untuk menjerat anggota KAMI sebagai penghasut.

“Tindakan Polisi tidak dapat dikualifikasi sebagai tindakan represif,” sebut Petrus. Ia menambahkan tidak ada pembeda dari Polri untuk siapapun pelaku anarkis yang mengganggu ketertiban umum, termasuk apakah Syahganda Nainggolan cs adalah aktor utama atau hanya operator pelaku lapangan karena telah terdapat bukti menyebarkan berita bohong dan memimbulkan keonaran.