Oleh : Aditya Akbar )*

Presiden Jokowi mengecam keras tindakan Presiden Prancis yang melecehkan umat Islam. Masyarakat pun mengapresiasi respon cepat Pemerintah Indonesia yang sensitif terhadap keresahan masyarakat.
Di Prancis ada kasus di mana seorang Presiden yang seharusnya dihormati, malah memberi contoh buruk kepada rakyatnya. Ia menghina umat islam, bahkan mengancam akan menutup semua masjid di negrinya. Kaum muslim yang tinggal di Prancis jadi ketar-ketir dan takut tidak akan selamat, karena ada isu SARA yang mencuat ke publik.

Presiden Jokowi dengan tegas menegur tindakan Mr Macron. Pernyataan Presiden Prancis tersebut tidak bisa didasarkan atas kebebasan berpendapat, karena ia melukai kesakralan agama. Juga menyinggung hati jutaan umat muslim sedunia. Walau di Prancis menganut paham bebas, namun tidak bisa seenaknya sendiri, apalagi jika menyangkut isu agama.

Dalam artian, jika Mr Macron terang-terangan menyerang umat islam, maka ia bisa terkena masalah. Bukankah sebagai pemimpin seharusnya ia memberi teladan baik? Namun yang terjadi malah sebaliknya. Dengan adanya kasus ini maka hubungan Prancis dengan negara lain jadi terganggu. Bahkan ada yang ingin memutus hubungan bilateral dengan negara itu.

Menurut Presiden Jokowi, Mr Macron memecah persatuan antar umat beragama di dunia. Padahal seharusnya seluruh warga negara baik di Indonesia, Prancis, dan negara lain harus bersatu. Karena kita sedang masa pandemi corona, sehingga butuh persatuan agar bisa menangani penyakit itu bersama-sama. Bukannya malah cari permusuhan dengan umat beragama lain.

Mr Macron kena batunya ketika ada bokiot terhadap produk dan perusahaan asal Prancis. Akibatnya harga saham perusahaan tersebut turun drastis. Semua ini akibat lidahnya sendiri. ia juga lupa bahwa ada tata krama dalam pergaulan antar bangsa dan antar umat beragama.

Akan tetapi, sebagai umat muslim kita juga jangan terprovokasi oleh hasutan saat ada kasus ini. Jangan sampai jadi kaum yang bersumbu pendek dan mudah marah, lalu bertindak seenaknya sendiri. Bahkan ada isu sweeping terhadap warga negara Prancis dan rencana demo di depan Kedutaan Besar Prancis, di Jakarta.

Rencananya, unjuk rasa mengecam tindakan Presiden Macron akan dilakukan tanggal 2 november di Jakarta dan 4 november di Bandung. Demo yang dikenal dengan aksi 211 dan 411 diprakarsai oleh Ketua FPI Rizieq Shihab. Bahkan ia malah memprovokasi umat dengan menyebut bahwa penghinaan terhadap Nabi tak bisa diampuni.

Memang kita protes ketika ada yang melecehkan Nabi. Namun jangan terburu-buru demo, karena masih masa pandemi. Takutnya ada klaster corona baru. Ketika berunjuk rasa, sudah lelah, kepanasan, akhirnya terpapar virus covid-19. Lantas menularkannya ke anggota keluarga dan teman yang pernah berkontak. Sungguh menyedihkan.

Tahan dulu emosi dan jangan melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri dengan turun ke gelanggang demo. Kita tidak tahu mana yang sehat dan mana teman yang ternyata OTG. Karena orang yang terkena corona pada tahap awal tidak memperlihatkan ciri-ciri fsik yang jelas.

Jika unjuk rasa itu dihalau aparat, maka jangan malah menyalahkan mereka yang sedang menjalankan tugasnya. Polisi adalah sahabat rakyat dan pelarangan demo tersebut justru sebuah bukti tanda sayang, karena tak ingin ada masyarakat yang terkena corona. Karena nekat berdemo saat masa pandemi.

Pengecaman terhadap Presiden Prancis memang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi, dan patut kita apresiasi. Namun jangan menerjang batas dan malah melanggar hukum, dengan melakukan sweeping seenaknya sendiri. Jangan pula nekat berdemo, karena bisa menimbulkan klaster corona baru.

)* Penulis adalah Kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Raditya Rahman)*

Pemerintah terus berjuang keras dalam mengendalikan laju penularan Covid-19. Sejak pertama kali diumumkan pada awal Maret 2020, penanganan Covid-19 di Indonesia pun terus mengalami perbaikan.

Pandemi Covid-19 di Indonesia memang belum dinyatakan berakhir, namun perkembangan penanganan covid-19 secara mingguan pada 10 provinsi menunjukkan hasil yang relatif baik. Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menunjukkannya melalui data perbandingan jumlah kasus dan perbandingan jumlah kematian periode 5-11 Oktober 2020 vs 12-18 Oktober 2020.

Melihat kenaikan tertinggi ada di Provinsi Papua yang mengalami kenaikan mencapai 27, persen. Diikuti Sulawesi Selatan dengan kenaikan 5,5%, Jawa Tengah naik 1,6%, Kalimantan Selatan naik 1,2% dan Nangroe Acehh Darussalam 0,3%. Namun beberapa provinsi juga mengalami penurunan jumlah kasus terdapat di Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Bali.

Wiku menambahkan bahwa penurunan tertinggi ada di Provinsi Bali dengan jumlah 17,3%. Disusul DKI Jakarta turun 9,2%, Jawa Barat turun 8,7%, Jawa Timur turun 6,4% dan Sumatera Utara turun 6,3%

Meski demikian, ia berpesan agar pencapaian beberapa provinsi tidak membuat pemerintah daerah dan masyarakat menjadi lengah dan berpuas diri. Terutama karena angka kematian yang cukup memprihatinkan.

Pihaknya juga meminta agar seluruh fasilitas pelayanan kesehatan agar betul-betul mengikuti standar pengobatan dan pelayanan yang telah ditentukan Kementerian Kesehatan bersama 5 organisasi kedokteran.

Adapun untuk provinsi yang pada pekan ini belum mencapai perkembangan yang baik, agar terus diupayakan menekan penularan sehingga angka kasusnya dapat menurun. Ia meminta agar seluruh pemerintah daerah dapat memastikan kualitas terbaik dalam menangani pasien Covid-19 termasuk menangani pasien sejak dini. Termasuk pasien dengan gejala sedang dan berat. Sehingga dapat meningkatkan potensi kesembuhan dan meminimalisir potensi kematian.

Wiku juga mengingatkan kepada masyarakat, baik tua muda dan dimanapun berada agar segera menghubungi fasilitas kesehatan terdekat apabila merasakan gejala-gejala Covid-19. Masyarakat juga diharapkan tidak meremehkan sedikitpun adanya gejala-gejala Covid-19.

Sementara itu, pemerintah juga merasa optimis dalam upaya penanganan covid-19 di Tanah Air. Hal tersebut diwujudkan dengan berbagai upaya, seperti peningkatan kapasitas pemeriksaan spesimen dan memperbanyak laboratorium untuk pengujian sampel di beberapa wilayah di Indonesia.

Berdasarkan data satgas penanganan covid-19, laboratorium untuk pengujian sampel spesimen covid-19 mencapai 377 lab dalam kurun waktu tujuh bulan terakhir. Adanya penambahan lab tersebtu diharapkan dapat mempercepat upaya tracing dan testing pasien Covid-19, sehingga penanganan Covid-19 dapat lebih dioptimalkan.

Dengan bertambahnya laboratoriim tersebut, tentu saja rata-rata pemeriksaan spesimen telah mencapai 270 ribu spesiman dari sekitar 33 ribu orang per hari. Setiap satu orang tersebut dapat diambil sampelnya lebih dari satu. Dengan kata lain, angka rata-rata pemeriksaan spesimen tersebut berada pada posisi 82,51 persen dai yang ditargetkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Data tersebut sekaligus menunjukkan bahwa Pemerintah Pusat sangat serius dan terus optimis dalam meningkatkan kapasitas pemeriksaan spesimen untuk penanganan Covid-19 di Tanah Air.

Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo menunjukkan bahwa angka kesembuhan pasien Covid-19 di tanah air juga mengalami peningkatan sebesar 7,2%. Angka tersebut sekaligus melampaui standar WHO.

Pencapaian tersebut tentu tidak lepas dari adanya kerja sama dan kerja keras dari seluruh komponen yang ada di daerah. Sehingga seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan Covid-19 patut mendapatkan apresiasi.

Meski Indonesia telah berduka dengan meninggalnya 100 lebih dokter yang gugur saat pandemi Covid-19. Namun, anagka kesembuhan yang tinggi menjadi suatu hal yang perlu disyukuri.

Para tenaga kesehatan terus berinovasi dalam menangani pandemi virus yang baru pertama kali muncul di dunia ini. Sehingga, pasien yang sembuh semakin banyak sejak pandemi covid-19 merebak pada Maret 2020.

Founder & Chairman MarkPlus, Hermawan Kartajaya merasa, pemerintah sudah melakukan penanganan pandemi covid-19 secara terukur.

Selain kerja pemerintah, upaya penanganan covid-19 ini tentu saja memerlukan keterlibatan masyarakat secara aktif sesuai dengan kapasitas masing-masing. Termasuk dalam hal kepatuhan terhadap protokol kesehatan.

Penanganan Covid-19 di Indonesia haruslah mendapatkan dukungan dari banyak pihak, karena pandemi ini adalah adalah masalah kita bersama sehingga diperlukan sikap gotong royong untuk bersama-sama menjaga diri dan orang disekitar dari penularan virus corona.

)* Penulis adalah pengamat sosial politik, aktif dalam Gerakan Mahasiswa (Gema) Jakarta

Oleh : Alfisyah Dianasari ) *

Omnibus Law UU Cipta Kerja merupakan terobosan Pemerintah dalam mempermudah perizinan usaha di Indonesia. Dengan adanya peraturan tersebut, maka iklim investasi diyakini akan lebih kondusif.

Undang-undang cipta kerja yang telah disahkan oleh DPR, diyakini menjadi solusi penciptaan angkatan kerja Indonesia. Iklim Investasi tumbuh dan memudahkan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dari segi perizinan pendirian usaha.

Sari Pramono selaku Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Vokasi, dan Kesehatan Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), mengatakan UU Cipta Kerja akan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan. Angkatan kerja Indonesia juga akan memiliki pendapatan yang layak.

Dirinya menilai bahwa UU Cipta Kerja dapat menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif. Khususnya pada industri UMKM, sehingga bisa bersaing di tingkat global.

Pramono mengatakan pengesahan UU Ciptaker dapat menekan masalah dan hambatan bagi industri. Dengan adanya Omnibus Law juga, diharapkan regulasi tersebut dapat menarik minat investasi demi meningkatkan kapasitas industri UMKM nasional.

Sebagai pengusaha, pihaknya berharap agar UU Cipta Kerja dapat senantiasa mendorong perekonomian dan investasi melalui penciptaan dan perluasan lapangan kerja. Dinamika perubahan ekonomi global memerlukan respons cepat dan tepat. Tanpa reformasi struktural, pertumbuhan ekonomi akan tetap melambat.

UU Cipta Kerja-pun akan meningkatkan daya saing Indonesia dan mendorong investasi. Imbasnya, hal ini akan melahirkan banyak lapangan kerja sehhingga mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Ia juga berharap, agar angka penciptaan lapangan kerja mengalami peningkatan per tahunnya dengan disahkannya Omnibus Law Cipta Kerja. Angka pengangguran yang semakin bertambah akibat dampak pendemi covid-19 menjadi tantangan yang harus diatasi melalui UU Cipta Kerja.

UU Ciptaker diyakini mampu menjawab berbagai permasalahan fundamental ekonomi, terutama setelah pandemi Covid-19. Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha dan serikat pekerja atau buruh, persoalan kurangnya lapangan kerja diharapkan dapat selesai secara bertahap.

Melalui UU Ciptaker, isu terkait ketenagakerjaan tidak lagi menjadi polemik, tenaga kerja yang berkualitas tentunya memiliki standar kesejahteraan yang mumpuni.

Pada kesempatan sebelumnya, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin mengatakan bahwa UU Ciptaker memiliki tujuan untuk menciptakan iklim kondusif bagi investasi dan dunia usaha.

UU tersebut diperlukan karena selama ini penciptaan iklim yang kondusif bagi investasi dan dunia usaha terkendala oleh regulasi yang berbelit-belit, serta tumpang tindihnya aturan-aturan yang ada, sehingga memerlukan waktu yang panjang.

Ma’ruf mengatakan, hal tersebut menyebabkan Indonesia kalah saing dengan negara lain seperti Thailand, Malaysia, Vietnam, Kamboja dan lain-lan.

Terutama, dalam hal kemudahan investasi sehingga mengakibatkan tersendatnya penciptaan lapangan kerja di Tanah Air.

Oleh karena itu, pembenahan melalui UU baru tersebtu pun diperukan agar pemerintah menjadi lebih responsif, cepat dan memudahkan segala pihak.

Ma’ruf Amin juga memastikan bahwa UU Ciptaker merupakan respons pemerintah terhadap tuntutan masyarakat. Terutama tuntuntan akan terciptanya lapangan kerja, perbaikan birokrasi dan penyederhanaan regulasi serta penciptaan iklim yang kondusif bagi investasi dan dunia usaha.

Dalam sebuah kesempatan webinar yang diselenggarakan oleh The Jakarta Post, Ma’ruf Amin memiliki harapan agar setelah pandemi Covid-19 UMKM di Indonesia dapat berlari kencang.

Karena bagaimanapun juga, dampak ekonomi dari pergerakan UMKM tersebut dinilai sangat penting demi pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19.

Undang-undang cipta kerja menjadi modal utama untuk pemulihan ekonomi tahun depan. Regulasi ini diyakini mampu merampingkan hyperegulasi yang sudah lama menjadi hambatan untuk pertumbuhan investasi di Indonesia.

Ketua KADIN Andik Dwi Putranto mengatakan, bahwa Omnibus Law dapat memberikan harapan kepada para pengusaha yang mengalami kesulitan dalam perizinan investasi.

Disahkannya UU Cipta Kerja tentu diharapkan dapat mendorong pemulihan ekonomi nasional dan membawa Indonesia menuju negara yang adil, makmur dan sejahtera.

UU Cipta Kerja juga dinilai dapat membantu Indonesia lolos dari jurang resesi ekonomi. Pasalnya, UU Cipta Kerja akan menarik banyak investasi ke dalam negeri.

Penciptaan lapangan kerja merupakan suatu keharusan untuk mengakomodasi bonus demografi Indonesia yang diperkirakan terjadi pada 2030, saat jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan penduduk lansia atau usia sekolah.

UU Cipta Kerja menjadi sebuah payung yang menjamin bahwa proses perizinan bisa dilakukan lebih mudah dan lebih cepat, dengan adanya iklim investasi yang kondusif, tentu saja hal ini dapat berdampak pada terserapnya tenaga kerja.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Depok

Oleh : Alfisyah Kumalasari )*

Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) terindikasi masih aktif melakukan deklarasi meskipun di masa Pandemi Covid-19. Masyarakat pun dengan tegas menolak deklarasi tersebut karena rentan menciptakan kluster Covid-19 dan memicu keresahan publik.

Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Jambi dibubarkan oleh pihak kepolisian. Polisi mengatakan bahwa yang membubarkan acara tersebut adalah Satgas Covid-19.

Kabid Humas Polda Jambi Kombes Kuswahyudi Trensadi mengatakan acara tersebut tidak mengantongi izin sehingga dibubarkan. Acara dihentikan sekitar pukul 16.00 WIB.

Pada kesempatan berbeda, Aliansi Masyarakat Anti Radikalisme, Terorisme dan Komunisme (AMAR) di Kabupaten Tulungagung menyatakan menyatakan mendukung pemerintah dan menyuarakan sikap dalam petisi menolak radikalisme, terorisme dan khilafah.

Maliki selaku Ketua AMAR menyatakan bahwa pihaknya menolak keberadaan KAMI dan meminta agar menghentikan aksi Provokasi yang memecah belah bangsa.

Kelompok ini juga menjadi kelompok yang terus menciptakan gejolak di masyarakat. Masyarakat juga dihimbau mewaspadai gerakan KAMI karena hanya memprovokasi rakyat di tengah penanganan Covid-19.

Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia rupanya tidak 100 % memiliki visi untuk menyelamatkan Indonesia, gerakan ini justru cenderung seperti gerakan politis yang terkesan mencari panggung demi ambisi pribadi.

Mulai dari menunggang aksi demonstrasi hingga deklarasi tak berizin. Mereka tetap mencoba mencari kesempatan dalam kesempitan demi meninggalkan jejak ketenaran.

Kerapnya melangsungkan deklarasi tentu membuat sebagian masyarakat gagal paham, karena namanya gerakan moral seharusnya hanya sekali saja, dan manfaatkan aplikasi daring untuk menyebarkannya. Namun justru Deklarasi seakan dilaksanakan berkali-kali seperti membentuk partai.

Saat ini yang dibutuhkan oleh Indonesia adalah aksi nyata, bukan deklarasi yang minim program kerja. Apalagi deklarasi yang tidak mengantongi izin, wajar apabila kegiatan tersebut dibubarkan oleh aparat keamanan.

Jika sudah seperti ini, lantas seperti apa masa depan KAMI? Skenario apa yang mungkin dijalankan oleh kelompok yang digawangi oleh Gatot Nurmantyo CS.

Salah satu kemungkinan skenario telah diungkapkan oleh Denny JA, dirinya mengatakan kemungkinan kejadian tahun 1998 dapat terulang saat ini. Namun, dia menegaskan hal itu tidak akan terwujud.

Skeneraio pertama, KAMI akan membawa pemerintahan Jokowi jatuh sebelum berakhirnya jabatan di tahun 2024. Tapi masih ada 2 variabel yang belum hadir sebagai konteks gerakan ini. Sebelum dua variabel tambahan hadir, KAMI tidak cukup kuat untuk menjatuhkan Presiden Jokowi di tengah jalan.

Sementara itu, Denny JA menyebutkan bahwa KAMI bisa jadi tidak menjatuhkan Jokowi tapi malah melahirkan sosok capres untuk pemilu selanjutnya. KAMI bisa dinilai menjadi King Maker untuk Pilpres 2024.

Namun, skenario kedua ini juga sulit terwujud karena KAMI memiliki kekurangan. Denny JA, mengatakan bisa saja KAMI berujung pada perpecahan internal.

Selain itu, Ada pula prediksi dari Denny JA yaitu KAMI tidak akan menjadi apa-apa. KAMI disebut bisa saja hanya menjadi penghias demokrasi negeri ini.

Skenario selanjutnya, Denny JA menyebutkan bahwa KAMI tidak akan menjadi apa-apa. KAMI disebut bisa saja menjadi penghias demokrasi negeri ini. Kelompok ini justru akan menjadi pemanis pemerintahan saat ini.

Pada kesempatan berbeda, Politikus PDIP Hendrawan Supratikno sempat melontarkan dugaan soal kelanjutan KAMI. Apakah KAMI bakal menjadi ormas maupun parpol?

Menurut Hendrawan, sebuah gerakan yang akhirnya menjadi ormas ataupun parpol sudah sering terjadi. Namun, jika KAMI menjadi ormas atau Parpol, Hendrawan menilai posisi KAMI akan sulit karena banyak tokoh parpol yang juga kritis.
Sebelumnya, Politisi Golkar Sarmuji menilai tuntutan yang dilontarkan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) kepada pemerintah tidak tepat.

Golkar memandang bahwa selama ini, pemerintah sudah bekerja secara maksimal, terlebih saat menghadapi pandemi Covid-19 ini, khususnya di bidang kesehatan dan ekonomi.

Ia menjelaskan bahwa apa yang dilakukan pemerintah sudah semua memenuhi tuntutan KAMI, bahkan melampaui. Pemerintah bahkan sudah mengintegrasikan antara penanganan kesehatan dengan pemulihan ekonomi agar keduanya tidak saling meniadakan bahkan menjadi langkah yang saling melengkapi.

Kelompok ini tampak mengedepankan narasi pesimistik dengan mengibaratkan Indonesia seperti Kapal Karam, mereka menggunakan narasi ini untuk menembak kursi kekuasaan.

Sudah tak terhitung berapa banyak penolakan terhadap KAMI yang dilakukan oleh masyarakat, namun KAMI masih saja berulah demi mencari ketenaran dengan menggelar deklarasi yang tak berkesudahan.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Keberadaan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) memang menjadi kekhawatiran sejumlah warga. Bukan hanya dinilai terbentuk akibat ambisi politik, koalisi yang dinisiasi oleh Din Syamsuddin cs ini berpotensi memecah belah bangsa dan mengancam stabilitas keamanan negara. Selain itu juga mengganggu upaya Pemerintah menanggulangi Covid-19.

Ratusan orang yang tergabung dalam Paguyuban Warga Tasikmalaya Bersatu secara tegas menolak konspirasi KAMI. Koordinator massa Sugiyanto mengatakan Pemerintah dan aparat keamanan harus bersikap tegas terhadap KAMI yang terus membuat kegaduhan dan provokasi.

Mereka, lanjut Sugiyanto, mengancam stabilitas ekonomi dan politik serta keutuhan bangsa.”Gerakan KAMI yang menggelar deklarasi di sejumlah daerah ini bukan lagi gerakan moral tapi politik. Warga menilai KAMI adalah gerakan politik yang terindikasi makar, karena terus mendiskreditkan Pemerintahan yang sah. Bahkan mereka terus memprovokasi rakyat untuk melawan pemerintah. Hal ini mengancam stabilitas keamanan negara,” ujar Sugiyanto.

Di wilayah lain, Puluhan massa yang mengatasnamakan diri Perhimpunan Masyarakat Sejahtera (Permatera) Indonesia menyatakan penolakannya terhadap keberadaan KAMI di wilayah mereka. Ketua Umum Permatera Indonesia, Satria Wahab menilai bahwa KAMI sulit dipandang sebagai gerakan moral. Karena keberadaanya sering kali melakukan propaganda kepada masyarakat untuk melakukan upaya-upaya demi mendelegitimasi pemerintahan yang sah saja, apalagi di situasi pandemi Covid-19.

“KAMI adalah gerakan yang notabene menyimpang dari nilai-nilai pancasila dan tidak bersifat nasionalis sehingga condong untuk memecah belah bangsa,” kata Satria.

Selanjutnya, Permatara Indonesia juga mengharapkan agar aparat keamanan tidak memberikan ijin penyelenggarakan deklarasi KAMI di sejumlah wilayah yang berpotensi mengganggu stabilitas masyarakat.

“Mohon dengan sangat kepada seluruh aparat keamanan dan pemerintah daerah untuk tidak mengizinkan seluruh kegiatan kelompok tersebut. Dan apabila aspirasi kami tidak didengar, kami siap membubarkan sendiri kegiatan kelompok tersebut,” tegas Satria lagi.

Sebelumnya, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko memperingatkan KAMI untuk tidak mengganggu stabilitas keamanan negara. “Kita tidak perlu menyikapi berlebihan sepanjang masih gagasan-gagasan. Sepanjang gagasan itu hanya bagian dari demokrasi, silakan. Tapi jangan coba-coba mengganggu stabilitas politik. Kalau bentuknya sudah mengganggu stabilitas politik, semua ada risikonya. Negara punya kalkulasi dalam menempatkan demokrasi dan stabilitas,” tegas Moeldoko.