Oleh : Deka Prawira )*

Demonstrasi mengecam pernyataan Presiden Prancis terjadi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kendati demikian, masyarakat diimbau untuk tetap mewaspadai provokasi isu Aksi Bela Nabi yang berpotensi digunakan Front Pembela Islam (FPI) maupun Persaudaraan Alumni (PA) 212 sebagai panggung untuk mencari simpati hingga menuntut kepulangan Habib Rizieq ke Indonesia.

Beberapa waktu lalu, sempat viral video tentang Habib Rizieq yang mengumumkan rencananya untuk pulang ke Tanah Air dalam waktu dekat. Dirinya belum dapat pulang karena terganjal masalah overstay visa.

Dalam video dengan durasi 1 menit 30 detik tersebut, Habib Rizieq mengatakan akan memboyong serta keluarganya ke Indonesia hinga menyebut untuk melanjutkan perjuangan.

Pada kesempatan berbeda, Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menjelaskan bahwa kepulangan pentolan Front Pembela Islam (FPI) tersebut dapat berdampak pada peningkatan suhu politik di Indonesia.

Karyono mengatakan, apabila HRS kembali ke tanah air dan memimpin aksi, maka akan ada pihak yang berharap dapat meningkatkan turbulensi politik yang bertujuan untuk menggoyang pemerintahan saat ini.

Sementara di tanah air, Persaudaraan Alumni (PA) 212 bakal mendatangi Kedutaan Besar Perancis di Jakarta untuk mengecam pernyataan Presiden Emmanuel Macron yang dinilai menghina Islam dan Nabi Muhammad SAW.

Presiden RI Joko Widodo juga telah mengatakan bahwa Indonesia mengecam keras pernyataan Presiden Perancis Emmanuel Macron yang menghina agama Islam dan telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pernyataan persnya usai bertemu dengan sejumlah pemimpin organisasi keagamaan di Indonesia membahas perkembangan dunia, khususnya terkait dengan persaudaraan antarumat beragama.

Secara tegas Jokowi mengatakan bahwa kebebasan berekspresi yang mencederai kehormatan, kesucian, serta kesakralan nilai-nilai dan simbol agama sama sekali tidak bisa dibenarkan dan harus dihentikan.

Jokowi juga mengajan kepada dunia untuk mengedepankan persatuan dan toleransi beragama untuk membangun dunia yang lebih baik.

Kecaman yang dilontarkan oleh Presiden Jokowi rupanya mendapatkan apresiasi dari Juru Bicara Presiden PKS Pipin Sopian, pihaknya mengapresiasi sikap Jokowi yang dinilai sensitif membaca keresahan masyarakat Indonesia.

Dalam hal ini kita tentu sepakat bahwa apa yang dilakukan oleh Macron adalah hal yang tidak dibenarkan dan melukai perasaan umat Muslim di seluruh dunia.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhyidin Junaidi telah meminta kepada masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dengan ajakan untuk memboikot produk perancis.

Seruan tersebut sebelumnya muncul di sejumlah negara-negara di Timur Tengah seperti Arab Saudi, Uni Emirate Arab, Kuwait dan Qatar.

Junaidi meyakini bahwa Indonesia telah mengambil langkah-langkah diplomatis untuk merespon pernyataan Macron. Tujuannya agar hal ini tidak merugikan hubungan bilateral antara Indonesia-Perancis ke depan

Meski demikian, Muhyidin tetap menyesalkan pernyataan Macron. Pasalnya, tidak semestinya seorang kepala negara mengeluarkan pernyataan yang berpotensi memecah belah persatuan.

Pada kesempatan berbeda, Direktur Jaringan Moderasi Indonesia Islah Bahrawi berharap, agar umat Islam dapat menganalisa terlebih dahulu pernyataan yang disampaikan oleh Macron sebelum menyampaikan pendapat maupun bersikap lebih jauh.

Islah menuturkan, reaksi umat Islam seringkali terjadi karena latah. Ketika sebuah isu meletup dan bergesekan dengan agama, semua orang kadang segera menutup mata, tanpa menganalisa kejadian sebenarnya. Hal inilah yang menyebabkan kenapa militansi umat Islam kerap menjadi alat bentur untuk pertempuran orang lain.

Apalagi dengan adanya seruan boikot ini, dapat memicu persaingan usaha yang tidak sehat. Sangat disayangkan apabila isu yang ditunggangi yang sebenarnya isu organik dipelintir menjadi senjata untuk menyerang merek atau produk tertentu yang dapat mendorong persaingan tidak sehat.

Apalagi dengan adanya seruan ini akan sangat disayangkan apabila seruan boikot akan membuat Habib Rizieq yang sedang menikmati ‘liburannya’ di Arab Saudi lantas ngotot pulang ke Indonesia.

Kita semua tahu bahwa keberadaan Habib Rizieq hanya akan memperkeruh kondisi politis bangsa.

Oleh karena itu kita juga harus berhati-hati dalam menggunakan tagar ketika bermain di sosial media, bisa saja tagar itu merupakan tagar pesanan yang dapat direkayasa atau pesanan pihak tertentu untuk mencari keuntungan komersil.

Kita memiliki hak untuk memilih atau membeli barang apapun, namun sangat disayangkan apabila kita turut serta latah dengan mendengungkan boikot terhadap produk-produk asal perancis, dimana sebagian dari produk tersebut menyerap tenaga kerja warga Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Raavi Ramadhan )*

Koalisi aksi menyelamatkan Indonesia menjadi organisasi paling sensasional di tahun 2020. Mereka terdiri dari kumpulan tokoh senior, namun sayang usianya tidak diimbangi dengan kebjaksanaan. Masyarakat pun menolak provokasi KAMI karena hanya menimbulkan gejolak publik di masa pandemi Covid-19.

Cara untuk jadi populer bisa dilakukan dalam 2 jalur, negatif dan positf. Sayangnya KAMI memilih cara kedua dan alih-alih membuat prestasi, malah melakukan berbagai tindakan yang membuat emosi masyarakat. Mereka sudah berbuat onar dengan sengaja mengadakan deklarasi di berbagai kota, padahal masih pandemi covid. Para anggota KAMI juga ketahuan menebar provokasi.

Presidium KAMI Din Syamsudin mencak-mencak ketika datang ke kantor Bareskim. Permintaan untuk membebaskan 8 anggota organisasinya yang terkena kasus provokasi, ditolak oleh aparat yang berjaga. Pasalnya, kasus mereka masih berjalan dan tidak bisa dilepaskan begitu saja. Bahkan Din cs gagal menemui para anggota KAMI Jakarta dan Medan yang masuk bui.

Setelah gagal membebaskan para anggota KAMI, para presidumnya tidak terima. Mereka menuduh polisi asal tangkap dan tidak memenuh prosedur. Padahal menurut Brigjen Awi, sudah sesuai dengan aturan. Karena surat perintah penyidikan keluar tanggal 12 dan penangkapan terjadi tanggal 13. Sudah ada pula bukti berupa screenshot kalimat provokasi.

Tingkah laku KAMI yang berani menentang polisi membuktikan kualitas mereka. Masyarakat jadi kecewa karena organisasi ini gagal menyelamatkan Indonesia. Namun malah sengaja bikin onar dan merencanakan kerusuhan pasca aksi demo. Dengan harapan dalam aksi tersebut, pengunjuk rasa akan emosi dan bisa dipancing untuk melakukan pemakzulan.

Ketika akhirnya anggota KAMI ditangkap, mereka langsung marah dan menyalahkan polisi. Alih-alih mengakui kesalahannya di depan publik, mereka malah playing victim dan bermain drama, seakan-akan sedang dizholimi oleh aparat dan pemerintah. Padahal setiap warga negara yang bersalah bisa dibui dan tidak dapat dibebaskan begitu saja.

Begitu permintaannya ditolak, KAMI langsung mengadu ke Komnas Hak Asasi Manusia. Saat pengacara mereka diawawancara, maka publik langsung melihat karakter asli organisasi tersebut yang seenaknya sendiri. Bagaimana bisa seorang tersangka minta dibebaskan, dan ketika gagal malah mengadu ke Komnas HAM? Bagaikan anak kecil yang curhat pada ibunya.

Pengacara KAMI berdalih bahwa 8 anggota organisasi itu tidak bersalah, karena hanya menyebar hoax. Terlihat sekali ia menyepelekan sebuah berita bohong. Padahal kita tahu bahwa 1 kebohongan bisa menimbulkan 1.000 kebohongan lainnya. Persis seperti Pinokio.

Padahal anggota KAMI terdiri dari akademisi, mantan pejabat, dan tokoh publik. Mereka jelas memiliki otak yang cerdas namun sayang tidak mempergunakan kelebihannya untuk menolong masyarakat dan memenuhi janjinya untuk menyelamatkan Indonesia. Namun akalnya dibuat untuk membuat skenario pemakzulan dan pembodohan masyarakat.

Tingkah KAMI untuk berbuat onar juga terlihat ketika mereka mendukung demo buruh. Padahal sudah jelas dilarang aparat, karena bisa menyebarkan virus covid-19. Bagaimana bisa sebuah organisasi yang berjanji untuk menyelamatkan nasib bangsa, malah menghancurkan rakyatnya sendiri? Isu demo jelas ditunggangi agar mereka ikut viral.

Jangan mudah percaya akan bujuk rayu KAMI. Mereka jelas memiliki motif politis dan hobi berbuat onar, serta mengacaukan kedamaian di Indonesia. Jangan pula mudah iba karena mereka hanya playing victim. Ketika ada pemberitaan tentang KAMI, baca berbagai media yang valid agar tahu kebenarannya.
Lebih baik KAMI sadar diri dan membubarkan diri, daripada mendapat masalah lagi di masa depan. Atau bisa saja mereka membentuk partai baru, seperti saran Mantan Presiden Megawati. Jika memang punya tujuan politis dan terobsesi menjadi RI-1 tahun 2024.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh : Dodik Prasetyo )*

Pandemi di Indonesia belum juga berakhir, namun kita wajib mempupuk rasa optimis. Sebentar lagi vaksin corona akan diresmikan, dan semua orang bisa bebas dari penyakit berbahaya ini. Jangan menyalahkan pemerintah ketika tidak ada lockdown sehingga pandemi belum usai, namun malah dengan sengaja melanggar protokol kesehatan.

Presiden Jokowi berpesan kepada seluruh warga negara Indonesia untuk tetap optimis menghadapi pandemi corona. Walau masa sulit ini telah kita lalui selama lebih dari 7 bulan. Jangan sampai ada yang kehilangan harapan lalu merasa lemas tak berdaya. Dalam artian, putus asa adalah dosa. Jadi optimisme yang diajarkan oleh Presiden patut kita teladani.

Namun, sambung Presiden Jokowi, penanganan pandemi yang dilakukan oleh pemerintah sudah direncanakan dengan matang. Untuk selamatkan sektor ekonomi, maka Indonesia tidak melakukan lockdown baik skala nasional maupun lokal. Karena kebijakan ini bisa berdampak buruk. Terbukti negara lain yang melakukan lockdown terancam kena resesi.

Jadi masyarakat patut memelihara optimisme dan melihat kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah, dalam kacamata yang positif. Misalnya peraturan untuk memberikan BLT kepada seluruh lapisan masyarakat. Karena warga kelas menengah dan atas juga terdampak corona. Bantuan ini akan menaikkan optimisme dan harapan hidup rakyat.

Pemerintah juga sempat menutup pasar dan Mall karena bisa menimbulkan klaster corona baru. Ketika fase adaptasi kebiasaan baru, maka tempat umum tersebut dibuka kembali, dan kita optimis hal itu bisa memperbaiki keadaan finansial di Indonesia. Jangan malah pesimis dan protes mengapa pasar dibuka namun sekolah masih ditutup. Karena tidak apple to apple.

Presiden berusaha keras untuk menyeimbangkan antara penanganan dampak corona di bidang ekonomi dan kesehatan, dan berpikiran positif agar semua bisa teratasi. Pemerintah sudah menganggarkan lebih dari 239 trilun rupiah untuk anggaran perlindungan sosial. Adi masyarakat tak perlu takut, karena selalu dilindungi oleh pemerintah.

Jangan malah menyalahkan tindakan pemerintah yang tidak mau lockdown. Lalu menolak untuk menaati protokol kesehatan, karena sudah terlanjur patah hati dengan keputusan presiden. Hadapi dengan kepala dan hati yang dingin. Karena buktinya, dari negara yang melakukan lockdown juga terancam corona gelombang 2. Jadi tidak bisa 100% aman.

Jika masyarakat memutuskan untuk tidak mematuhi protokol kesehatan, misalnya malas memakai masker, maka akan merugikan dirinya sendiri dan keluarganya. Potensi untuk tertular virus covid-19 akan sangat besar. Banyak orang tanpa gejala yang bisa jadi berkontak tanpa sengaja dengan Anda lalu menyebar droplet, karena sama-sama tak pakai masker.

Ketika sudah terlanjur sakit, maka pemerintah yang disalahkan. Padahal itu atas kecerobohannya sendiri. Biaya pengobatan corona juga ditanggung pemerintah melalui BPJS. Sudah pesimis, masih saja hobi menyalahkan orang lain. Pola pemikiran seperti ini yang harus kita ubah secepatnya. Karena sangat merugikan.

Optimisme dalam menghadapi pandemi sangat penting, karena jika masyarakat sudah kehilangan harapan, akan berdampak pada tubuhnya. Ia akan merasa lemas dan memiliki penyakit dalam pikiran. Akibatnya, daya tahan tubuhnya lemah dan bisa dengan mudah tertular corona. Apalagi jika tidak disiplin dalam menaati protokol kesehatan.

Cara untuk bersikap optimis bisa dengan membaca kitab suci, meditasi, dan makan makanan dan minuman sehat. Hindari pemicu pikiran negatif sepert berita hoax dan ujaran kebencian. Kita perlu menjaga mood, mind, body, and soul sehingga bisa tetap optimis dalam keadaan terburuk.

Tetaplah berdoa dan menaati protokol kesehatan dengan disiplin. Jangan pernah kehilangan harapan, karena Tuhan tak pernah memberi cobaan melebihi kemampuan umat-Nya. Kita wajib optimis bahwa pandemi covid-19 akan segera berakhir, dan dunia akan kembali sehat dan bebas virus corona.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI)

Oleh : Rudianto )*

Omnibus Law UU Cipta Kerja merupakan terobosan untuk mengatasi segala regulasi yang tumpang tindih. Selain mampu meningkatkan investasi di Indonesia, kebijakan tersebut juga diyakini mampu mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Arif Rahman selaku Deputi Bidang Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM, menjelaskan bahwa terdapat beberapa kemudahan bagi UMKM yang dibawa dalam Undang-undang (UU) Cipta Kerja terutama klaster Koperasi dan UMKM.
Kemudahan yang didapat UMKM meliputi, kemudahan memulai usaha, kemudahan mengelola dan kemudahan mengembangkan UMKM.

Arif memaparkan terkait kemudahan memulai usaha. UMKM, pertama, usaha mikro tetap dibebaskan dari biaya perizinan berusaha dan usaha kecil diberi keringanan biaya perizinan berusaha.

Aturan ini diatur dalam pasal 12 ayat 1 (b) UU Cipta Kerja yang berbunyi, membebaskan biaya perizinan berusaha bagi usaha mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan berusaha bagi usaha kecil.

Kedua, adanya perizinan tunggal dan prosedur perizinan menjadi lebih ringkas dan sederhana berkat adanya online single submission (OSS).

Ketiga, adanya peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, usaha besar nasional dan asing dalam penyediaan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil tidak berubah bahkan akses data klaim akan semakin luas, variatif dan mudah.

Selanjutnya terkait kemudahan dalam mengelola UMKM dalam UU Cipta Kerja dijabarkan Arif adalah sebagai berikut, pertama, administrasi perpajakan dipermudah dan disederhanakan, serta insentif pajak dan kepabean bagi usaha mikro dan kecil.

Kedua, penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi usaha mikro dan kecil. Ketiga, adanya pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem/aplikasi pembukuan atau pencatatan keuangan bagi usaha mikro dan kecil.

Kemudian keempat, bagi usaha mikro dan kecil berlaku upah berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja, sekurang-kurangnya sebesar persentase tertentu dari rata-rata konsumsi masyarakat.

Kelima, adalah perlindungan bagi UMKM supaya tidak dikuasai atau dimiliki oleh usaha besar akan semakin diperkuat. Lalu yang keenam, meningkatkan peluang usaha bagi produk UMKM dengan kemitraan rantai pasok.

Selain itu diatur pula kemudahan dalam mengembangkan UMKM, diantaranya kegiatan usaha UMKM dapat menjadi jaminan untuk mengakses kredit pembiayaan usaha. Tak hanya itu proses pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) juga disebut akan dipermudah dan disederhanakan.

Selain itu, berkaitan dengan bahan baku dan bahan penolong industri dipermudah serta fasilitas ekspor bagi usaha mikro kecil dan menengah yang sedang digaungkan juga adanya alokasi produk usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah. Kemudian adanya alokasi dana alokasi khusus (DAK) untuk memberikan support terhadap kegiatan pemberdayaan dan pengembangan UMKM.

Adapun soal memperluas pasar dan promosi produknya, UMKM juga mendapat kesempatan lebih besar di rest area jalan tol dan infrastruktur publik seperti terminal, bandara, pelabuhan, stasiun kereta api dan lainnya.

Selain itu UU Cipta Kerja juga terdapat aturan mengenai inkubasi penciptaan dan pennumbuhan usaha baru, serta penguatan kapasitas pelaku bagi usaha pemula.

UU ini juga memungkinkan agar pelaku UMKM dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja serta pembentukan koperasi bisa lebih mudah.

Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto memastikan, UU Cipta Kerja yang telah disahkan DPR RI akan memberi banyak kemudahan serta manfaat bagi pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

UU Cipta Kerja yang disahkan pada 5 Oktober lalu ternyata juga mampu memberikan aspek legal dari UMKM dimana selama ini tidak memiliki legal standing atau dasar hukum usaha bagi UMKM dengan biaya yang murah dan tanpa akte dari notaris.

Disahkannya UU Cipta Kerja ini tentu saja diharapkan mampu mengembangkan UMKM dan terealisasi dalam aturan yang mewajibkan adanya fasilitas infrastruktur publik minimal 30 persen untuk tempat promosi, tempat usaha dan pengembangan usaha mikro dan kecil.

Darmadi menilai, UU Ciptaker ini telah memberikan banyak perlindungan dan peluang kepada penguatan UMKM di Indonesia terutama dalam kegiatan UMK.

Selain itu, UU Cipta Kerja juga mampu meringankan syarat keanggotaan koperasi, dari yang seemula 20 orang, menjadi 9 orang.

Kemudahan ini tentu sangat bermanfaat bagi keberlangsungan UMKM dan Koperasi, terutama pada masa pandemi Covid dimana daya beli masyarakat mengalami penurunan yang cukup signifikan.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Yogyakarta

Berbagai elemen masyarakat terus menolak deklarasi dan berbagai provokasi yang digaungkan oleh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Selain tidak etis, koalisi ini dinilai hanya akan mengkritik Pemerintah tanpa didasari oleh kajian maupun pendapat yang konstruktif. Sehingga tudingan bahwa kemunculan koalisi yang diinisiasi oleh Gatot Nurmantyo cs ini hanya bagian strategi politik mereka. Dan tentunta sangat jauh dengan narasi gerakan moral yang disampaikan oleh para tokohnya.

Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Agus Mulyono Herlambang mengatakan bahwa aksi penolakan di berbagai daerah terhadap deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) sejatinya bukan ditolak, melainkan tertolak secara otomatis. “Bagi PB PMII pada prinsipnya tidak perlu konsolidasi untuk penolakan KAMI. Sebab, KAMI akan tertolak dengan sendirinya,” ujar Agus.

Tertolaknya kelompok KAMI di berbagai daerah itu dilihat Agus lantaran mereka tidak membawa gagasan konkret untuk menyelesaikan persoalan bangsa dan negara, justru hanya berkutat pada persoalan yang tidak substantif. “KAMI tertolak di daerah-daerah karena tidak membawa gagasan baru dan solusi untuk bangsa”, katanya.

Lebih dari itu, Agus juga memandang kelompok yang dikomandoi oleh Gatot Nurmantyo, Din Syamsuddin dan Rokhmat Wahab hanya memanfaatkan situasi pandemi untuk mencari keuntungan politik pribadi dan kelompok mereka semata.

Ditempat terpisah, Koordinator Aksi Kita Indonesia (AKI), Fadhol, mengatakan masyarakat perlu mengkritisi dibentuknya Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), karena adanya kepentingan politik didalamnya. “Kami sadar akan kepentingan siapa di balik semua ini. Karena itu, yang jadi pertanyaan, apakah itu murni gerakan moral atau gerakan politik,” tegas Fadhol.

Pihaknya menyebut adanya tuntutan dari sejumlah tokoh KAMI untuk menyelenggarakan Sidang Istimewa MPR yang menginginkan penurunan pimpinan negara yakni presiden, harus dicermati. Jangan sampai kemudian, indikasi itu diartikan sebagai tindakan makar. “Jadi KAMI jangan mengatasnamakan kepentingan rakyat. Itu sudah jelas bahwa gerakan itu hanya kepentingan politik dengan dalih kepentingan rakyat,” lanjut Fadhol.