KAMI Bentukan Din Syamsuddin Cs, Minim Dukungan Masyarakat

Berbagai elemen masyarakat terus menolak deklarasi dan berbagai provokasi yang digaungkan oleh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Selain tidak etis, koalisi ini dinilai hanya akan mengkritik Pemerintah tanpa didasari oleh kajian maupun pendapat yang konstruktif. Sehingga tudingan bahwa kemunculan koalisi yang diinisiasi oleh Gatot Nurmantyo cs ini hanya bagian strategi politik mereka. Dan tentunta sangat jauh dengan narasi gerakan moral yang disampaikan oleh para tokohnya.

Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Agus Mulyono Herlambang mengatakan bahwa aksi penolakan di berbagai daerah terhadap deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) sejatinya bukan ditolak, melainkan tertolak secara otomatis. “Bagi PB PMII pada prinsipnya tidak perlu konsolidasi untuk penolakan KAMI. Sebab, KAMI akan tertolak dengan sendirinya,” ujar Agus.

Tertolaknya kelompok KAMI di berbagai daerah itu dilihat Agus lantaran mereka tidak membawa gagasan konkret untuk menyelesaikan persoalan bangsa dan negara, justru hanya berkutat pada persoalan yang tidak substantif. “KAMI tertolak di daerah-daerah karena tidak membawa gagasan baru dan solusi untuk bangsa”, katanya.

Lebih dari itu, Agus juga memandang kelompok yang dikomandoi oleh Gatot Nurmantyo, Din Syamsuddin dan Rokhmat Wahab hanya memanfaatkan situasi pandemi untuk mencari keuntungan politik pribadi dan kelompok mereka semata.

Ditempat terpisah, Koordinator Aksi Kita Indonesia (AKI), Fadhol, mengatakan masyarakat perlu mengkritisi dibentuknya Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), karena adanya kepentingan politik didalamnya. “Kami sadar akan kepentingan siapa di balik semua ini. Karena itu, yang jadi pertanyaan, apakah itu murni gerakan moral atau gerakan politik,” tegas Fadhol.

Pihaknya menyebut adanya tuntutan dari sejumlah tokoh KAMI untuk menyelenggarakan Sidang Istimewa MPR yang menginginkan penurunan pimpinan negara yakni presiden, harus dicermati. Jangan sampai kemudian, indikasi itu diartikan sebagai tindakan makar. “Jadi KAMI jangan mengatasnamakan kepentingan rakyat. Itu sudah jelas bahwa gerakan itu hanya kepentingan politik dengan dalih kepentingan rakyat,” lanjut Fadhol.

Tinggalkan Balasan