Oleh : Rebecca Marian )*

Tahun 2021 merupakan babak baru di Papua karena ada perpanjangan otonomi khusus. Publik tidak perlu khawatir akan pro kontra program ini, karena di otsus jilid 2 akan ada banyak perubahan. Mulai dari penambahan dana otsus, serta evaluasi agar bisa berjalan lebih baik lagi.

Bumi Cendrawasih bagaikan batu permata yang perlu digosok agar lebih baik lagi tampilannya. Oleh karena itu, Papua mendapat keistimewaan sejak tahun 2001 berupa otonomi khusus. Program ini membuat masyarakat di sana diberi dana sampai trilyunan rupiah, untuk memajukan dan membangun daerah mereka.

Program otsus yang berlaku selama 20 tahun telah berhasil membangun infrastruktur cantik, misalnya Bandara Internasional Sentani. Selain pembangunan fisik, juga ada pembangunan sumber daya manusia, yang disalurkan melalui bidang pendidikan. Anak-anak Papua dijamin sekolahnya karena mendapat dana beasiswa yang nominalnya lumayan.

Namun setelah 20 tahun dan akan diperpanjang lagi tahun 2021 mendatang, apakah masih ada yang tega menolak otonomi khusus? Tentu jawabannya tidak. Seluruh warga sipil Papua menyetujui perpanjangan otsus karena program ini sudah terbukti menguntungkan dan mengubah kehidupan mereka menjadi jauh lebih baik.

Akademis Unversitas Cendrawasih Papua, Ferry Kareth, menyatakan bahwa otonomi khusus sudah cukup berhasil pelaksanaannya. Namun perlu ada peningkatan agar dana bisa terserap merata. Dosen di Fakultas Hukum ini merupakan ahlinya, karena ia ikut dalam pembentukan draft otsus tahun 2001. Jadi ia sudah mengamati lika-liku program otsus selama hampir 20 tahun.

Ferry menambahkan, program otonomi khusus adalah anugerah dari Tuhan untuk Papua. Keistimewaan yang diberikan kepada masyarakat di Bumi Cendrawasih harus digunakan untuk kebaikan bersama. Jadi jangan ada penolakan atas perpanjangan otsus. Karena sama saja menolak rezeki dari Sang Kuasa.

Setelah otsus jilid 1 selesai, maka tentu saja ada evaluasi untuk menilai keberhasilan program ini. Pengecekan dimulai dari tingkat Provinsi, kota, sampai ke Desa dan kampung terkecil. Evaluasi dilakukan dalam hal penyerapan dana, efektivitas, penyesuaian dengan rencana, dan sebagainya. Dengan adanya evaluasi maka otsus jilid 2 akan lebih baik lagi.

Evaluasi otsus dilakukan di lapangan untuk mengecek apakah pemberian dananya sudah tepat sasaran? Jika sekolah sudah dibangun, maka di otsus jilid 2 tinggal melengkapi fasilitasnya. Misalnya akses internet, buku-buku baru, dan guru dengan kualitas dan etos kerja yang bagus. Murid akan semangat belajar dan jadi cerdas serta kreatif.

Selama ini program otsus yang cukup berhasil adalah pembangunan Jalan Trans Papua dan pemberian beasiswa. Bahkan dana beasiswa ini yang mengantar salah satu pemuda dari Bumi Cendrawasih, Billy Masambrar, untuk sekolah dan kuliah. Hingga kini ia berhasil membuat Yayasan Kitong Bisa dan jadi staf khusus Presiden Jokowi.

Untuk memberi beasiswa dan menjalankan program lain, maka kelancaran dana otsus menjadi syaratnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah menjamin kenaikan jumlah dana otsus jilid 2, sehingga program ini akan berjalan dengan lancar.
Lagipula dalam 20 tahun terakhir tentu ada inflasi, sehingga kenaikan dana otsus adalah hal yang wajar.
Otsus jilid 2 sangat diperlukan untuk lebih membangun Papua agar maju dan modern. Di wilayah timur tak lagi identik dengan orang yang terbelakang. Namun ada banyak putra Papua yang cerdas dan berhasil jadi ‘orang’, seperti Boaz Salosa, Silas Ohee, dan Freddy Numberi. Mereka sukses di bidangnya masing-masing.

Keberhasilan otsus jilid 1 membuat program ini wajib diteruskan, agar di Bumi Cendrawasih lebih banyak lagi kemajuan yang terlihat. Seluruh elemen masyarakat juga menyetujui perpanjangan otsus, karena mengubah wajah Papua jadi modern. Serta tidak ada ketimpangan antara Indonesia Barat dan Timur.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Oleh : Rengganis Kusuma Dewi )*

Masa pandemi belum berakhir dan saat ini warga dunia patut waspada ketika ada potensi serangan corona gelombang kedua di Eropa. Bahkan di Prancis diperintahkan untuk lockdown selama minimal 2 minggu. Orang Indonesia juga harus melindungi diri karena vaksin covid-19 belum dikeluarkan secara resmi.

Virus covid-19 yang berasal dari Wuhan, Tiongkok, menyebar ke seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia. Pemerintah sudah berusaha menahan penularan penyakit corona dengan berbagai cara, dengan memplokamirkan protokol kesehatan. Juga membentuk tm satgas covid agar memperingatkan masyarakat atas bahaya penyakit ini.

Sekarang di negeri asal corona, sudah dinyatakan bersih, namun sayangnya ada ancaman serangan penyakit gelombang kedua di Eropa. Presiden Jokowi dalam pidatonya menyatakan bahwa saat ini di Prancis, Italia, Spanyol, dan Jerman ada kenaikan jumlah pasien corona. Beliau mengingatkan agar seluruh warga negara Indonesia berhati-hati.

Presiden menambahkan, kewaspadaan patut ditingkatkan walau kasus aktif corona di Indonesia relatif rendah, yakni 13,78 %. Angka ini lebih sedikit dari rata-rata kasus aktif corona di dunia, yakni 25,22%. Kasus aktif yang rendah masih harus ditekan sampai 0%, agar pandemi bisa lekas berakhir.

Sementara itu, tingkat kesembuhan di Indonesia 82,84% dan angka ini lebih tinggi dari tingkat kesembuhan corona di duna, yakni 72%. Namun walau kasus aktif covid rendah dan tingkat kesembuhannya cukup tinggi, kita jangan jumawa. Karena bisa jadi ada serangan gelombang kedua seperti yang terjadi di Eropa.

Di Prancis dan negara Eropa lain memang serangan corona sempat mereda, tak heran sekolah dan tempat umum lain dibuka kembali. Namun sayang setelah itu ditemukan kasus covid-19 yang baru, entah dari kebiasaan masyarakatnya atau imunitas tubuh yang belum membaik. Sekarang Prancis masih di-lockdown total.

Walau benua Eropa letaknya relatif jauh dari Asia Tenggara, namun bukan berarti serangan corona tidak akan terjadi lagi. Karena tingginya penularan bukan dari lokasi negara, namun dari kebiasaan dan pola hidup masyarakat. Apakah mereka mematuhi protokol kesehatan dan menuruti aturan pemerintah yang lainnya.

Masyarakat masih harus mematuhi protokol kesehatan seperti pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Semua itu terlihat sepele tapi wajib dilakukan demi keselamatan kita sendiri. Jangan berpikir bahwa pakai masker membuat susah bernapas, karena ada masker kain atau masker bedah yang berpori dan pemakainya bisa menghirup udara dengan lega.

Begitu pula dengan kebiasaan untuk cuci tangan. Yang perlu diubah adalah mindset masyarakat. Cuci tangan hanya perlu waktu kurang dari semenit tapi mampu mematikan kuman dan virus. Jangan meremehkan cuci tangan, karena pada pegangan pintu dan benda lain yang sering disentuh banyak orang, berpotensi membawa virus covid-19.

Jauhi juga kerumunan dan ingat untuk jaga jarak minimal 1,5 meter. Ketika mengantri di Bank atau tempat umum lain, jangan sengaja duduk di kursi yang ditanda silang, karena dimaksudkan untuk menjaga jarak. Ingatlah penelitian WHO yang menyatakan bahwa corona bisa menular lewat udara, jadi selalu hindari kerumunan dan jangan duduk berdempetan.

Mematuhi protokol kesehatan memang melelahkan, tapi penting dilakukan agar kita semua bebas corona. Lebih baik mengoleksi masker, hand sanitizer, sarung tangan, dan perangkat lain. Juga menghindari undangan arisan atau pernikahan, yang mengumpulkan banyak orang. Daripada nanti tertular corona dan mati merana.

Jika semua orang disiplin dan mematuhi protokol kesehatan, maka penularan corona di Indonesia bisa berkurang drastis. Sehingga kita tidak perlu takut akan ada serangan covid-19 gelombang kedua. Kehidupan akan normal kembali dan masyarakat tak perlu takut akan corona.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI)

Oleh : Zakaria )*

Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) merupakan kelompok yang sulit melupakan kekalahan dalam Pilpres 2019. Masyarakat pun diimbau untuk mewaspadai gerakan provokatif KAMI yang selalu memicu gejolak publik.

Gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) rupanya sempat bertransformasi menjadi kelompok yang mengajak pada kerusuhan dengan menunggangi demo penolakan Omnibus Law Cipta Kerja.

Hal tersebut diakui oleh ketua KAMI Medan, Khairi Amri, yang mengakui akan adanya ajakan demonstrasi rusuh di WAG ‘KAMI Medan’. Dimana salah salah satu member grup menyerukan ajakan demonstrasi seperti pada tahun 1998.

Khairi kemudian menyebut dirinya sebagai inisiator KAMI Medan sekaligus admin WAG. Seingat Khairi, jumlah member di WAG itu ada 40 orang. Menurutnya, dirinya jarang mengecek isi percakapan di grup ‘KAMI Medan’ karena kesibukannya bekerja.

Karena jarang memantau percakapan di grup, dirinya baru menyadari ada kalimat ajakan demo rusuh oleh dua member grup ‘KAMI Medan’.

Hal ini tentu menjadi pertanyaan besar, jika KAMI memang benar-benar gerakan moral menyelamatkan bangsa, bagaimana bisa gerakan tersebut disusupi oleh orang yang ingin membuat chaos?

Pada kesempatan berbeda, Bareskrim Polri memanggil Ketua Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Ahmad Yani. Ahmad Yani dijadwalkan diperiksa pada 3 November 2020.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono menyatakan, Ahmad Yani dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan menyebarkan saksi dalam kasus dugaan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian.

Sebelumnya, Ahmad Yani sempat diminta datang ke Bareskrim. Namun Yani tidak jadi datang karena kondisi badannya yang tidak fit.

Kini berkas perkara sembila petinggi hingga anggota KAMI sudah memasuki tahap satu. Polri mengatakan berkas perkara sudah dilimpahkan ke Kejaksaan pekan lalu.

Awi menjelaskan, mereka diduga melanggar Pasal 45A ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan/atau pasal 160 KUHP tentang penghasutan.

Sebelumnya, Politisi Golkar Sarmuji menilai tuntutan yang dilontarkan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) kepada pemerintah tidak tepat.

Golkar memandang bahwa selama ini, pemerintah sudah bekerja secara maksimal, terlebih saat menghadapi pandemi Covid-19 ini, khususnya di bidang kesehatan dan ekonomi.

Ia menjelaskan bahwa apa yang dilakukan pemerintah sudah semua memenuhi tuntutan KAMI, bahkan melampaui. Pemerintah bahkan sudah mengintegrasikan antara penanganan kesehatan dengan pemulihan ekonomi agar keduanya tidak saling meniadakan bahkan menjadi langkah yang saling melengkapi.

Anggota Fraksi Golkar ini menyebut, bahwa KAMI menunjukkan kesan sebagai sekelompok yang terkesan menutup mata terhadap kinerja pemerintah yang baik selama ini. Terlebih untuk masyarakat bawah.

Dia menjelaskan, pemerintah sudah melakukan banyak langkah dan sudah mengalokasikan serta mengeluarkan ratusan triliun untuk mengatasi dampak covid-19. Yakni, melalui program pemulihan ekonomi nasional khususnya untuk UMKM, subsidi bunga untuk relaksasi kredit khususnya usaha kecil, dukungan untuk korporasi dan BUMN dan sekian langkah lainnya.

Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia rupanya tidak 100 % memiliki visi untuk menyelamatkan Indonesia, gerakan ini justru cenderung seperti gerakan politis yang terkesan mencari panggung demi ambisi pribadi.

Mulai dari menunggang aksi demonstrasi hingga deklarasi tak berizin. Mereka tetap mencoba mencari kesempatan dalam kesempitan demi meninggalkan jejak ketenaran.

Kerapnya melangsungkan deklarasi tentu membuat sebagian masyarakat gagal paham, karena namanya gerakan moral seharusnya hanya sekali saja, dan manfaatkan aplikasi daring untuk menyebarkannya. Namun justru Deklarasi seakan dilaksanakan berkali-kali seperti membentuk partai.
Pada kesempatan berbeda, Aliansi Masyarakat Anti Radikalisme, Terorisme dan Komunisme (AMAR) di Kabupaten Tulungagung menyatakan menyatakan mendukung pemerintah dan menyuarakan sikap dalam petisi menolak radikalisme, terorisme dan khilafah.

Maliki selaku Ketua AMAR menyatakan bahwa pihaknya menolak keberadaan KAMI dan meminta agar kelompok tersebut menghentikan aksi Provokasi yang memecah belah bangsa.

Kelompok ini juga menjadi kelompok yang terus menciptakan gejolak di masyarakat. Masyarakat juga dihimbau mewaspadai gerakan KAMI karena hanya memprovokasi rakyat di tengah penanganan pandemi Covid-19.

Jika memang gerakan KAMI merupakan gerakan moral, tentu sudah semestinya kelompok tersebut dapat menggunakan cara-cara yang santun dalam melontarkan kritik, namun keberadaannya justru terkesan mencari panggung dengan memprovokasi yang berpotensi memecah belah rasa persatuan.

Sudah saatnya KAMI mendapat pengadilan oleh pihak berwajib, sehingga para petinggi KAMI dapat berdemokrasi tanpa merusak persatuan.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh : Aldia Putra )*

Pandemi Covid-19 tidak saja melemahkan sektor kesehatan masyarakat, namun juga memicu krisis di sektor perekonomian. Masyarakat pun berharap pengesahan UU Cipta Kerja dapat memicu pemulihan ekonomi dan kesejahteraan rakyat yang terdampak Covid-19.

Selama Pandemi Covid-19, tentu saja kita berharap agar pondasi ekonomi Indonesia mengalami peningkatan dari sisi produktifitas dan kompetitif.

Presiden RI Joko Widodo telah menandatangani omnibus law undang-undang (UU) Cipta Kerja pada Senin, 2 November 2020. Draft UU Cipta Kerja tersebut juga telah diunggah di situs resmi Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan bisa diakses oleh publik.

Dengan demikian seluruh ketentuan dalam UU Cipta Kerja mulai berlaku sejak 2 November 2020. Hal ini tentu menjadi titik harapan bagi bangsa Indonesia agar sektor perekonomian dan kesejahteraan rakyat mengalami peningkatan
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan Omnibus Law atau UU Cipta Kerja juga melengkapi langkah-langkah reformasi yang telah dilakukan oleh pemerintah baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun belanja negara.

Target-target kesejahteraan rakyat meliputi target inflasi, pertumbuhan ekonomi, penciptaan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, pernaikan indeks kualitas manusia dan ketimpangan.

Sri Mulyani juga memastikan, bahwa dirinya akana terus menjaga kebijakan fiskal dalam rangka untuk tetap mencapai target-target kesejahteraan masyarakat.

Ia juga menegaskan bahwa Kemenkeu akan terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain untuk menjaga kondisi masyarakat dan perekonomian dalam masa sulit akibat krisis pandemi ini.

Sebagai terobosan baru di bidang hukum, UU Cipta Kerja bisa menjadi instrumen hukum untuk mendongkrak ekonomi Indonesia di tengah penurunan ekonomi global. Kesempatan strategis dan peluang pembangunan ini bisa diambil Indonesia dan harus dimanfaatkan secara maksimal.

Pengesahan UU Cipta kerja diharapkan agar dapat mengurai kompleksitas persoalan ketenagakerjaan di Tanah Air. Pandemi Covid-19 dapat menjadi momentum untuk melakukan pembenahan dan penataan ulang atas berbagai persoalan di sektor ekonomi sehingga Indonesia tidak kehilangan momentum untuk terus bangkit pasca pandemi covid-19.

UU cipta kerja juga diharapkan dapat memnawa peningkatan investasi sebesar 6.6% hingga 7.0% guna membangun usaha baru maupun mengembangkan usaha exixting.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional Ristadi mengatakan, pada prinsipnya Serikat Pekerja setuju pada upaya pemerintah melakukan debirokratisasi, mempermudah izin investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja, namun jangan sampai mengabaikan perlindungan dan kesejahteraan buruh di Indonesia.

UU Cipta kerja juga mendapatkan dukungan dari Bank Dunia / World Bank. Bank Dunia menyatakan bahwa undang-undang Cipta Kerja merupakan upaya reformasi besar untuk menjadikan Indonesia lebih kompetitif dan mendukung aspirasi jangka panjang Indonesia menjadi masyarakat yang sejahtera.

Dengan menghapus berbagai pembatasan besar pada investasi dan memberikan sinyal bahwa Indonesia terbuka untuk bisnis, UU ini dapat membantu menarik investor, menciptakan lapangan kerja dan membantu Indonesia memerangi kemiskinan.

World Bank juga berkomitmen untuk bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dalam reformasi ini, menuju pemulihan ekonomi dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia.

Selain World Bank, Asosiasi Investor Inggris yang tergabung dalam British Chamber of Commerce in Indonesia (BritCham) juga menyambut positif UU Cipta Kerja atau Omnibus Law.

Executive Director Brit-Cham, Chris Wren menilai, pro kontra undang-undang tersebut merupakan implikasi awal sebuah perubahan. Hal ini akan membawa Indonesia menjadi lebih kompetitif dibanding negara Asean lain seperti Vietnam.

Wren juga menyatakan bahwa sejauh ini investasi dari Inggris telah menciptakan lebih dari 1,5 juta lapangan kerja di Indonesia.

Agus Gumiwang selaku Menteri Perindustrian (Menperin) mengatakan, UU Cipta Kerja bisa mempermudah proses dalam mengakselerasi rebooting ekonomi Indonesia akibat dampak pandemi covid-19.

Menurutnya, UU Cipta Kerja juga didesain untuk memberikan banyak sekali kemudahan bagi para pelaku usaha termasuk kemudahan-kemudahan untuk UMKM. Di mana dia melihat bahwa situasi industri startup di Indonesia telah didominasi oleh mereka yang masih pemula atau dalam taraf Usaha Mikro Kecil (UMK).

Ia berujar, dengan adanya undang-undang cipta kerja, UMKM yang didalamnya akan sangat terbantu dengan undang-undang tersebut.

Pengesahan UU Cipta Kerja tentu diharapkan menjadi angin segar bagi pengusaha, investor maupun pekerja. Dimana dengan pemangkasan regulasi yang terangkum dalam Omnibus Law, dinilai mampu mempercepat regulasi perizinan dalam memulai usaha sehingga akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan peningkatan daya beli masyarakat.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Sejumlah kelompok masyarakat di berbagai daerah secara tegas menolak keberadaan dan berbagai manuver yang dilancarkan KAMI. Mereka khawatir agenda politik KAMI ini dapat memecah belah bangsa serta mengancam keharmonisan antar masyarakat. Koordinator Aliansi Masyarakat Cipayung, Sakuntala, mengatakan masyarakat menolak berbagai manuver Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) karena sarat dengan kepentingan politik dan haus akan kekuasaan.

“Mendesak Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung untuk tidak mengizinkan dan menolak kegiatan KAMI, karena merupakan gerakan politik dari tokoh-tokoh yang haus kekuasaan dengan membungkusnya dengan judul gerakan moral,” kata Sakuntala. Menurutnya, kegiatan KAMI yang mengumpulkan massa dapat menjadi klaster baru lantaran saat ini masa pandemi Corona.

Ditempat yang berbeda, Aktivis dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mojokerto dan Pergeragakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Mojokerto turut melakukan penolakan terhadap koalisi yang diinisiasi Din Syamsuddin cs.

Ketua umum PC PMII Mojokerto, Ikhwanul Qirom menyampaikan, akhir-akhir ini banyak elit politik yang melakukan upaya melakukan propanganda dan melemahkan negara, seperti yang dilakukan oleh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). “Kami menilai hal itu merupakan bentuk ketidakpercayaan kepada Pemerintah dan bisa jadi akan memberikan efek negatif terhadap situasi keamanan di Indonesia,” Ikhwanul.

Penolakan itu juga muncul di sejumlah wilayah, termasuk di Madiun. Gabungan Ormas dan LSM di Kota Madiun menolak keberadaan dan manuver KAMI di Jawa Timur dikhawatirkan menyebabkan terjadinya perpecahan bangsa. Melalui Budi Santoso, selaku koordinator, menyatakan bahwa tuntutan yang dibawa oelh KAMI juga tidak logis dan relevan.

” Tujuan aksi ini adalah kita yang ada di Kota Madiun menolak kehadiran KAMI karena telah memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Apalagi tuntutannya tidak logis, di masa pandemi ini, presiden kita yang saat ini masih menjabat dan terpilih secara konstitusional dipaksa mundur,” ujar Budi Santoso.

Budi pun mengajak seluruh masyarakat untuk bersatu bersama TNI-Polri untuk menjaga kedaulatan bangsa Indonesia. Tak lupa ia juga meminta masyarakat menolak paham-paham radikal, khilafah, serta aliran yang bertentangan dengan Pancila dan UUD 1945.