Presiden Joko Widodo memfokuskan pembangunan infrastruktur di sejumlah wilayah, termasuk pembangunan di Papua dan Papua Barat. Bahkan terkini, Presiden menunjuk Wakil Presiden Ma’ruf Amin, sebagai Ketua Dewan Pengarah Percepatan Pembangunan Papua. Langkah ini sebagai upaya Pemerintah memastikan pembangunan terus berjalan di segala sektor sehingga terwujudnya keadilan yang merata. Hal itu dilakukan Pemerintah untuk membangun kepercayaan masyarakat di sana terkait komitmen membangunan Papua dan Papua Barat.

Langkah tersebut mendapatkan berbagai apresiasi dari sejumlah pihak, termasuk pejabat di wilayah Papua. Walikota Jayapura, Benhur Tommy Mano, mengatakan dirinya memberikan apresiasi luar biasa terhadap pembangunan infrastruktur, terutama Jembatan Youtefa.

Jembatan Youtefa berdampingan dengan Tol Trans-Jawa dan MRT yang dilambangkan sebagai pencapaian pembangunan Indonesia di bidang infrastruktur. Bahkan tidak hanya dibangun, jembatan itu juga dimasukkan kedalam gambar pecahan uang baru Rp 75.000 edisi khusus HUT ke-75 RI.

Benhur Tommy Mano mengku bangga Jembatan Youtefa ada di pecahan uang baru tersebut. “Ini suatu apresiasi khusus bagi Papua karena banyak bangunan yang dibangun secara megah di Indonesia, tapi pilihannya pada Papua, berarti Papua melekat di hati Bapak Presiden,” ujar Benhur.

Masyarakat Papua pun, menurut Benhur, juga bangga dan mengapresiasi langkah Pemerintah. Dia menegaskan hal ini menunjukkan pembangunan berjalan merata. “Itu bertanda bahwa pembangunan untuk semua orang dan merata. Ini dibangun menggunakan uang rakyat, saya memberikan apresiasi luar biasa kepada Pak Jokowi yang mengambil satu lambang kemegahan di Papua, yang merupakan landmark yang ada di Kota Jayapura,” kata dia.

Ditempat terpisah, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Warmadewa Dr.Toto Nurasto, menyebut perhatian Pemerintah Pusat terhadap Papua dan Papua Barat patut diakui, terutama terkait pembangungan infrastruktur dan pembangunan SDM.

Para mahasiswa yang belajar di Universitas Warmadewa, menurut Dr. Toto, mengapresiasi kinerja pembangunan yang dilakukan pemerintah saat ini. “Dari komunikasi yang kami lakukan, mereka mengapresiasi apa yang sudah dilakukan pemerintah di bawah Presiden Jokowi, terhadap perhatian dan pembangunan yang sudah dilakukan,” tegasnya.

Hal ini diharapkan dapat memajukan kehidupan masyarakat di Papua dan Papua Barat, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Inipun dapat menjadi sinyalemen Pemerintah sangat menginginkan Papua dan Papua Barat berkembang.

Presiden Joko Widodo memfokuskan pembangunan infrastruktur di sejumlah wilayah, termasuk pembangunan di Papua dan Papua Barat. Bahkan terkini, Presiden menunjuk Wakil Presiden Ma’ruf Amin, sebagai Ketua Dewan Pengarah Percepatan Pembangunan Papua. Langkah ini sebagai upaya Pemerintah memastikan pembangunan terus berjalan di segala sektor sehingga terwujudnya keadilan yang merata. Hal itu dilakukan Pemerintah untuk membangun kepercayaan masyarakat di sana terkait komitmen membangunan Papua dan Papua Barat.

Langkah tersebut mendapatkan berbagai apresiasi dari sejumlah pihak, termasuk pejabat di wilayah Papua. Walikota Jayapura, Benhur Tommy Mano, mengatakan dirinya memberikan apresiasi luar biasa terhadap pembangunan infrastruktur, terutama Jembatan Youtefa.

Jembatan Youtefa berdampingan dengan Tol Trans-Jawa dan MRT yang dilambangkan sebagai pencapaian pembangunan Indonesia di bidang infrastruktur. Bahkan tidak hanya dibangun, jembatan itu juga dimasukkan kedalam gambar pecahan uang baru Rp 75.000 edisi khusus HUT ke-75 RI.

Benhur Tommy Mano mengku bangga Jembatan Youtefa ada di pecahan uang baru tersebut. “Ini suatu apresiasi khusus bagi Papua karena banyak bangunan yang dibangun secara megah di Indonesia, tapi pilihannya pada Papua, berarti Papua melekat di hati Bapak Presiden,” ujar Benhur.

Masyarakat Papua pun, menurut Benhur, juga bangga dan mengapresiasi langkah Pemerintah. Dia menegaskan hal ini menunjukkan pembangunan berjalan merata. “Itu bertanda bahwa pembangunan untuk semua orang dan merata. Ini dibangun menggunakan uang rakyat, saya memberikan apresiasi luar biasa kepada Pak Jokowi yang mengambil satu lambang kemegahan di Papua, yang merupakan landmark yang ada di Kota Jayapura,” kata dia.

Ditempat terpisah, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Warmadewa Dr.Toto Nurasto, menyebut perhatian Pemerintah Pusat terhadap Papua dan Papua Barat patut diakui, terutama terkait pembangungan infrastruktur dan pembangunan SDM.

Para mahasiswa yang belajar di Universitas Warmadewa, menurut Dr. Toto, mengapresiasi kinerja pembangunan yang dilakukan pemerintah saat ini. “Dari komunikasi yang kami lakukan, mereka mengapresiasi apa yang sudah dilakukan pemerintah di bawah Presiden Jokowi, terhadap perhatian dan pembangunan yang sudah dilakukan,” tegasnya.

Hal ini diharapkan dapat memajukan kehidupan masyarakat di Papua dan Papua Barat, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Inipun dapat menjadi sinyalemen Pemerintah sangat menginginkan Papua dan Papua Barat berkembang.

Oleh : Zakaria )*

Seorang pengusaha bisa kesulitan karena harus mengurus SIUP dengan banyak persyaratan dan masa tunggu yang lama. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah meresmikan omnibus law UU Cipta Kerja 5 oktober 2020. Perizinan usaha sudah diganti dengan sistem berbasis resiko, bukan berbasis izin.

Sebanyak 90% pelaku usaha di Indonesia masih dalam level kecil dan menengah (UMKM). Selama ini mereka ingin meningkatkan bisnisnya, dengan cara memeroleh SIUP (surat izin usaha perdagangan. Namun sayang pembuatan SIUP ini berliku-liku, karena harus menyetor berkas berupa KTP, NPWP, dan surat resmi lain. Setelah mengsi formulir dan membayar, izin tak bisa langsung keluar.

Masa tunggu izin usaha ini standarnya hanya 2 minggu, namun bisa molor menjada 1 bulan bahkan 1 tahun. Entah apa penyebabnya, bisa jadi dari banyaknya antrian formulir perizinan atau ada permainan dari oknum. Mereka bisa menjanjikan izin tersebut lekas keluar asalkan ada uang pelicin. Praktik seperti ini yang menyuburkan korupsi, yang akan ditebas oleh Presiden Jokowi.

Sebagai solusi, maka pemerintah meresmikan omnibus law UU Cipta Kerja. Pada Ung-Undang ini ada klaster kemudahan berusaha yang bisa menjamin seluruh rakyat untuk menjalankan bisnis dengan lancar, dan mendapatkan perizinan dengan singkat. Karena pemerintah ingin agar makin banyak pengusaha muda, yang membuat dunia perdagangan makin semangat.

Jika dulu saat akan mendapat izin harus memiliki SIUP, maka saat ini diganti dengan sistem izin usaha berbasis resiko. Hal ini diatur dalam pasal 6 huruf a UU Cipta Kerja. Penetapan tingkat resiko dan skala usaha berdasarkan aspek keselamatan, lingkungan, kesehatan, dan pengelolaan sumber daya.

Dalam artian jika bisnis beresiko rendah seperti warung kelontong atau rumah makan kecil, maka tidak usah mengurus SIUP. Namun pengusaha UMKM tersebut cukup membuat NIB (nomor induk berusaha) sebagai legalitas bisnis. Pengurusannya juga bsa via online. Ketika akan mengurus kredt ke Bank, mereka makin dipermudah karena sudah punya NIB.

Menurut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, klaster kemudahan berusaha akan sangat baik, terutama di daerah. Karena masih banyak anak muda yang ingin meresmikan bisnisnya tapi terkendala biaya dan prosesnya yang lama. Nantinya akan makin banyak usaha yang tumbuh di daerah dan Indonesia punya banyak pebisnis yang brilian.

Tito melanjutkan, akan ada peraturan pemerintah yang menjelaskan usaha apa saja yang bisa disederhanakan perizinannya, juga invetarisasinya. Ia membandingkan dengan keadaan di negara lain seperti New Zealand dan Singapura yang izin usahanya bisa cepat keluar, bahkan dalam hitungan jam. Sedangkan di Indonesia bisa lama dan dipingpong oleh banyak oknum.

Jika ada kemudahan dalam mendapatkan izin, maka para pemuda tidak akan bingung mencari lowongan kerja, karena mereka akan memilih untuk membuka bisnis sendiri. Selama ini di Indonesia baru ada 3% pengusaha, padahal jumlah tersebut masih sangat kurang. Bandingkan dengan di Singapura yang mencapai 7%. Padahal jumlah penduduk kita jauh lebih banyak.

Jika ada lebih banyak pengusaha maka akan berdampak positif, karena mereka bisa merekrut pegawai. Sehingga jumlah pengangguran akan berkurang drastis. Pengusaha UMKM selama ini jadi tulang punggung perekonomian di Indonesia. Tak heran pemerintah memberi apresiasi pada mereka dengan memberi kemudahan izin usaha di omnibus law UU Cipta Kerja.

UU Cipta Kerja klaster kemudahan berusaha membuat para pebisnis kecil mendapatkan legalitas usaha dengan mudah dan cepat. Mereka tak harus mengurus SIUP tapi hanya butuh NIB sebagai izin resmi. Dengan mengantongi NIB maka akan mempermudah permohonan kredit ke Bank, juga menambah kepercayaan para konsumen.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh : Sabby Kosay )*

Pembangunan di Papua dan Papua Barat menjadi salah satu perhatian Presiden Jokowi, bahkan sejak periode pertamanya. Masyarakat pun mengapresiasi berbagai program pembangunan tersebut yang dapat meningkatkan taraf hidup rakyat.

Presiden RI Joko Widodo telah merilis instruksi Presiden (Inpres) nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua Barat dan Papua. Aturan ini didasarkan pada tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Instruksi ini ditujukan kepada semua Menteri agar percepatan pembangunan ini bisa dilakukan. Dalam Inpres ini dikatakan, aturan ini diperlukan sebagai langkah-langkah terobosan, terpadu, tepat, fokus dan sinergi antar kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah untuk mewujudkan masyarakat Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang sejahtera, maju, bermartabat dan damai.

Kepala Pusat Analisis Kinerja Bappenas Velix Wainggai mengatakan, ada beberapa major project infrastruktur sangat penting tengah dibangun di Papua. Salah satunya di kawasan wisata Raja Ampat. Di tempat tersebut, pemerintah akan melakukan perluasan Bandara Waisai yang menjadi salah satu prioritas dalam 4-5 tahun ke depan.

Selanjutnya, mendorong dua kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri di Teluk Bintuni, Kawasan Ekonomi Khusus Sorong, dan ada beberapa dukungan infrastruktur yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Tentunya itu semua akan mendorong kesejahteraan masyarakat sekitar.

Direktur Utama Perusda Baniayu Kabupaten Jayapura Izak R Hiyokabi mengharapkan, infrastruktur yang sedang dikembangkan pemerintah pusat dapat membawa perubahan di Papua. Dengan prediksi populasi penduduk yang akan meningkat, infrastruktur ini diyakini akan menjawab tantangan yang akan datang di masa depan.

Pembangunan jalan terus dilakukan untuk menambah panjang jalan di Papua. Pada saat ini, jalan di Papua meliputi jalan nasional 2.636,73 kilometer, jalan provinsi 2.361,76 kilometer, jalan kabupaten/kota 2.636,73 kilometer. Pembangunan jalan ini dimaksudkan untuk melancarkan kegiatan perekonomian di Papua.

Itulah sebabnya dia mengaku optisim pembangunan di Papua akan berjalan lebih baik di masa yang akan datang. Apalagi terdapat 27 kementerian yang mendapat tugas besar dalam implementasi Inpres No. 9 Tahun 2020. Sekaligus mendukung percepatan pembangunan wilayah adat Laa Pago (10 Kabupaten), wilayah adat Domberay (11 kabupaten), major project pusat kawasan strategis nasional (PKSN) Jayapura dan major project PKSN Merauke pada RPJMN 2020-2024.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebutkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua dan Papua Barat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Data dari Biro Pusat Statistik (BPS), IPM Papua mengalami peningkatan dari 57 pada tahun 2014, menjadi 60 pada tahun 2018. Sementara itu, di Provinsi Papua Barat, juga mengalami peningkatan dari 61 pada tahun 2014 menjadi 64 pada tahun 2018.

Percepatan pembangunan kesejahteraan di Tanah Papua telah berdampak pada peningkatan indeks pembangunan manusia dan penurunan tingkat kemiskinan.

Sementara itu, tingkat kemiskinan masyarakat Papua juga mengalami penurunan dari 30,05 persen pada 2014 menjadi 27,43 persen pada tahun 2018.

Salah satu apresiasi terhadap pembangunan di Papua juga ditunjukkan oleh Bank Indonesia yang menyatakan, pemasangan gambar Jembatan Youtefa pada pecahan uang khusus baru Rp 75.000 merupakan bentuk apresiasi atas keberhasilan pembangunan infrastruktur di Papua.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesa (KpwBI) Provinsi Papua Naek Tigor Sinaga mengatakan, jembatan Youtefa saat ini merupakan salah satu bangunan dengan daya tarik tersendiri di Papua.

Naek menuturkan, filosofi gambar tersebut merupakan konektivitas yang terwujud dengan adanya jembatan yang bermanfaat untuk mempermudah mobilitas masyarakat, khususnya yang berada di Kota Jayapura dan sekitarnya.

Perlu diketahui pula, bahwa sebelum jembatan ini dibangun, perjalanan dari kawasan pemerintahan menuju Distrik Muara Tami harus menempuh jarak sejauh 35 Km dengan waktu tempuh sekitar 1 jam.

Namun, apabila melewati Jembatan Youtefa maka jaraknya menjadi sekitar 12 km dengan waktu tempuh sekitar 15 menit.

Jembatan sepanjang 732 meter dengan lebar 21 meter ini, merupakan jembatan tipe pelengkung baja yang dapat memperpendek jarak dan waktu tempuh dari Kota Jayapura ke Distrik Muara Tami dan ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw daerah perbatasan Indonesia – Papua Nugini.

Pembangunan ini tentu patut diapresiasi, karena terbukti dengan pembangunan papua yang terus diupayakan oleh pemerintah. Masyarakat di Papua dan Papua Barat dapat turur serta merasakan manfaatnya.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Oleh : Dea Angkasa )*

Virus corona masih tersebar di Indonesia namun bukan berarti pandemi ini tiada berakhir. Kita wajib berpikiran positif serta mematuhi peraturan pemerintah. Tujuannya agar jumlah pasien covid menurun dan tidak menyebar lagi ke seluruh Indonesia.

Sejak awal pandemi, pemerintah sudah bergerak cepat dan memutuskan aturan untuk stay at home serta mensosialiasikan protokol kesehatan. Masker dan hand sanitizer jadi barang belanjaan wajib, selain sembako. Masyarakat pun menaati aturan ini karena sadar bahaya virus covid-19, apalagi ketika ia bisa menyebar lewat udara yang kotor dan pengap.

Namun sayangnya setelah 7 bulan, masyarakat seolah lupa bahwa sekarang ini masih dalam masa pandemi. Mulai ada protokol kesehatan yang dilanggar dan masker pun dilepaskan begitu saja. Atau masker hanya digantung di dada, lalu dipakai ketika lewat di depan aparat agar tak kena razia. Sungguh miris, karena masih saja ada yang berprinsip bahwa ‘peraturan ada untuk dilanggar’.

Padahal sinergitas alias kerja sama antara pemerintah dan masyarakat sangat perlu dilakukan, agar kita bisa menang melawan corona. Menurut Dokter Wiku Adisasmito, juru bicara tim satgas covid, masyarakat perlu mendukung program pemerintah untuk melawan corona. Berupa mematuhi protokol kesehatan seperti pakai masker, rajin cuci tangan, dan jaga jarak.

Pemerintah juga memprogramkan pemberian vaksin corona, dan memprioritaskan para tenaga kesehatan karena mereka yang beresiko tinggi terpapar virus covid. Jika imunisasi diberikan pada masyarakat, maka mereka juga wajib mengikutinya. Jangan sampai ada penolakan dan beralasan sudah ada herd immunity.

Dokter Wiku menambahkan, kerja sama ini penting demi produktivitas masyarakat di bidang ekonomi dan sosial. Dalam artian jika program pemerintah berhasil, maka pandemi akan segera berakhir. Maka kita bisa beraktivitas kembali dan perekonomian negara membaik, karena ada perputaran uang yang lebih cepat di pasar dan Mall.

Kerja sama masyarakat untuk mendukung program pemerintah jangan hanya di permukaan saja. Misalnya ada yang pakai masker tapi ternyata berjenis scuba atau buff. Ia wajib rela mengganti dengan masker kain atau medis. Juga mengenakannya dengan disiplin. Jangan di perjalanan dipakai tapi di tempat kerja dilepas, karena merasa aman.

Justru di kawasan perkantoran juga bisa membentuk klaster corona baru karena para karyawan berasal dari pemukiman yang berbeda dan kita tidak tahu mana yang berstatus orang tanpa gejala. Di kantor juga ruangannya ber-AC sehingga udaranya lembab, dan jika kotor maka bisa menyebabkan virus covid-19 tersebar (menurut penelitian WHO).

Masyarakat juga wajib mencuci tangan dengan sabun kesehatan, dan lakukan dnegan teliti sampai ke sela jari. Sepintas kebiasaan ini memang terlihat sepele, tapi terbukti jika cuci tangan lebih membersihkan daripada memakai hand sanitizer. Jika ada wadah cuci tangan atau wastafel di tempat umum, lebih baik membasuh di sana daripada memakai hand sanitizer.

Kerja sama masyarakat dalam mendukung program pemerintah juga dilakukan dengan menaati aturan jaga jarak. Jangan bepergian ke tempat ramai jika tidak ada keperluan yang mendesak. Saat hari sabtu dan minggu, hindari kawasan wisata yang terlihat penuh pengunjung. Karena menurut Dokter Wiku, pandemi tidak mengenal hari libur.

Pengelola tempat wisata juga seharusnya menaati protokol kesehatan dengan membatasi jumlah pengunjung, yakni maksimal 50% saja. Jangan hanya mengejar keuntungan berlipat ganda tapi akhirnya ada kerumunan dan menimbulkan klaster corona baru. Para karyawan di sana juga wajib pakai masker, jangan hanya face shield karena tidak efektif menahan droplet.

Jika masyarakat selalu menaati aturan pemerintah dan disiplin memenuhi protokol kesehatan, maka jumlah pasien corona akan menurun drastis. Ketika semua orang sehat, maka masa pandemi bisa lekas berakhir. Indonesia berhasil melawan corona, dan ingatlah untuk selalu jaga imunitas dan higienitas.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Abner Wanggai )*

Wilayah Papua masih rawan penyakit, seperti malaria. Pemerintah daerah tak tinggal diam dan berusaha mengatasnya agar semua warga sipil sehat wal afiat. Untuk mengatasi penyebaran berbagai penyakit berbahaya, maka pemberian dana otsus dari pemerintah pusat sangat membantu. Karena bisa untuk membangun RS dan melengkapi fasilitasnya.

Otsus adalah kewenangan khusus pada provinsi Papua dan Papua Barat. Selain mendapat kucuran dana, maka masyarakat di Bumi Cendrawasih juga punya keistimewaan untuk memilih kepala daerah asli putra Papua dan mengelola wilayahnya sendiri. Program ini berlangsung selama 20 tahun dan diperpanjang.

Jelang perpanjangan otonomi khusus, pendanaan program jadi sorotan. Masyarakat menyimak pidato Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan teliti. Sri Mulyani menyatakan bahwa dana otsus dinaikkan menjadi 7,8 trilyun rupiah. Nominalnya naik, karena anggaran otsus tahun sebelumnya hanya 7,5 trilyun rupiah.

Sri Mulyani melanjutkan, pemberian dana otsus periode 2 dikhususkan untuk bidang teknologi, edukasi, dan kesehatan. Sehingga wilayah Papua makin maju dan banyak murid yang mahir menggunakan internet. Pembangunan di bidang teknologi informasi juga penting sekali, karena jadi alat komunikasi, sehingga tidak ada cerita kehilangan sinyal di pedalaman.

Presiden Jokowi juga berpesan agar pemberian dana otsus jilid 2 dilakukan dengan efektif dan efisien. Dalam artian, jika ada kucuran uang dari pemerintah pusat, jangan ada korupsi. Karena akan sangat fatal akibatnya. Jika sebuah RS dibangun tapi dananya disunat, fasilitasnya bisa kurang lengkap dan berakibat buruk bagi para pasien.

Pemberantasan penyakit masih menjadi PR di Bumi Cendrawasih. Selama ini di Papua, penyakit yang paling umum adalah malaria, karena sebagian wilayahnya adalah hutan dan rawa yang dikellingi nyamuk. Selain itu penduduk juga ada yang sakit kusta, TBC, bahkan HIV-AIDS. Pemerintah Papua tentu berusaha keras agar tidak ada penularan penyakt berbahaya tersebut.

Untuk mengatasi malaria dan penyakit lain, maka butuh dana besar dari program otsus. Nantinya uang itu dibelikan pil kina dan obat yang lain. Anggaran otsus juga digunakan untuk mendukung program vaksinasi untuk mencegah penularan penyakit di Papua. Misalnya vaksin hepatitis A dan C, meningitis, TBC, dan lain-lain.

Permasalahan dalam pemberantasan penyakit di Papua adalah wilayahnya sangat luas sementara rasio Rumah Sakit dengan jumlah penduduk kurang seimbang. Di Provinsi Papua Barat tercatat hanya ada 16 Rumah Sakit. Itupun hanya ada 1 yang memiliki alat CT Scan baru, yakni di RSUD Teluk Bintuni. Jadi takutnya ada masyarakat yang tidak tertolong tim medis.

Jika dana otsus sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat, maka bisa digunakan untuk membangun Rumah Sakit dan klinik. Tak hanya bangunan yang bagus, tapi juga punya fasilitas lengkap. Misalnya ventilator, CT Scan, alat rontgent, mesin USG, dan lain-lain. di Rumah Sakit juga punya kamar rawat inap yang bersih dan membuat pasien merasa nyaman.

Anggaran otsus juga digunakan untuk merekrut tenaga kesehatan yang representratif. Jadi di dalam RS, isinya bukan hanya 1 dokter dan beberapa perawat. Melainkan ada dokter dengan spesialisasi masing-masing, juga ada bidan untuk RS bersalin. Para tenaga medis juga lulusan dari Kampus dan Akademi Kesehatan yang bonafid, sehingga berilmu tinggi.

Jika program otsus berjalan dengan baik, maka tidak ada lagi pasien yang meninggal dalam perjalanan, karena harus berjalan berkilo-kilo menuju Rumah Sakit. Karena di daerahnya sudah ada klinik dengan fasilitas yang cukup lengkap dan dokter yang selalu stand by.

Oleh karena itu, perpanjangan program otsus sangat penting. Karena bisa untuk mengatasi masalah kesehatan di provinsi Papua dan Papua Barat. Misalnya untuk menghalau penyebaran malaria, TBC, dan AIDS. Masyarakat di Bumi Cendrawasih jadi sehat dan merasa diperhatikan oleh pemerintah.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta