Oleh : Zulkarnain )*

Beberapa waktu belakangan ini, masyarakat diramaikan oleh adanya kesalahan ketik dalam UU Cipta Kerja. Namun demikian, Kesalahan redaksional pada UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja rupanya tidak berpengaruh pada substansi undang-undang.

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa kesalahan ketik tidak berpengaruh pada substansi Undang-Undang.Yusril menilai, untuk memperbaiki kesalahan pengetikan tersebut, Presiden dapat diwakili oleh Menko Politik Hukum dan HAM, Menteri Sekretaris Negara atau MenkumHAM dengan menggelar rapat bersama DPR.

Naskah yang telah diperbaiki tersebut nantinya diumumkan kembali dalam lembaran negara untuk dijadikan sebagai rujukan resmi. Setelah dilakukan perbaikan penulisan, Presiden tidak perlu menandatangani ulang undang-undang tersebut. Yusril mengatakan kesalahan pengetikan undang-undang dalam naskah yang telah disahkan DPR beberapa kali terjadi. Mensesneg yang menerima naskah undang-undang yang telah disahkan di DPR harus memeriksa dengan teliti pasal demi pasal dalam undang-undang sebelum diserahkan ke Presiden untuk ditandatangani.

Jika ditemukan kesalahan, Mensesneg berkomunikasi dengan DPR untuk memperbaikinya. Hasil perbaikan tersebut kemudian diserahkan kepada Presiden dengan memo atau catatan Mensesneg mengenai perbaikan yang telah dilakukan.

Salah ketik kali ini memang berbeda, dimana kesalahan tersebut baru diketahui setelah Presiden Jokowi menandatangani naskah yang telah diundangkan dalam lembaran negara.

Opini berbeda dilontarkan oleh Ketua Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer (Noel). Menurutnya, Mensesneg Pratikno harus bertanggung jawab atas kesalahan ini.

Menurut Noel, kesalahan tersebut bisa berimbas kepada Presiden Jokowi. Padahal kesalahan tersebut disebabkan oleh kelalaian Pratikno. Terdapat 2 kesalahan penulisan yang terjadi dalam beleid setebal 1.187 halaman tersebut. Misalnya dalam Pasal 6 di halaman 6 dan Pasal 53 ayat 5 halaman 757.

Mantan aktifis 98 tersebtu mengatakan, bahwa ini bukan sekadar kesalahan penulisan. Ini memalukan untuk istana karena terjadi lagi. Sejatinya Sekretaris Negara merupakan wajah Presiden karena apapun yang dikerjakan harus hati-hati dan penuh prinsip-prinsip kehati-hatian. Jangan sampai ada kesalahan. Apalagi hal ini sangatlah memalukan.

Tidak berbeda dengan Yusril, pengamat kebijakan publik Abi Rekso menyatakan kesalahan teknis itu juga kerap terjadi dalam beberapa kebijakan undang-undang lain. Karena Omnibus law mendapatkan atensi besar oleh publik, sehinga semua mata publik dan warganet tertuju pada UU Cipta Kerja sehingga titik dan koma juga diperhatikan secara lebih saksama.

Abi Rekso menjelaskan, masyarakat Indonesia pada saat ini memiliki atensi besar terhadap undang-undang ini sehingga kekeliruan kecil-pun menjadi sorotan. Bahkan kata ‘minyak bumi’ dan ‘gas alam’ yang selama ini menjadi bunyi dalam undang-undang juga dianggap menjadi masalah besar. Seperti euforia mengoreksi teks undang-undang.

Ia menuturkan, semangat masyarakat publik mengoreksi pasal demi pasal yang tertuang dalam UU Cipta Kerja merupakan hal yang baik. Namun, semangat tersebut menjadi berlebihan ketika tidak didasari tujuan dalam memberikan solusi.

Pada kesempatan berbeda, Dosen hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) sekaligus Direktur Pusat Studi Hukum dan Teori Konstitusi UKSW Umbu Raufa menilai, bahwa masalah typo atau salah ketik tersebut haruslah diperbaiki melalui mekanisme perubahan UU. Pasalnya regulasi ini sudah ditandatangani Presiden dan tercatat dalam Lembaran Negara sehingga mengikat bagi rakyat Indonesia.

Perlu diketahui juga bahwa dalam hukum terdapat azas subtance over form, hal tersebut memastikan tidak adanya substansi yang berubah. Sehingga apabila hanya terdapat salah ketik, tentu masih bisa dilakukan perbaikan.

Pada kesempatan sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno sudah mengakui akan adanya kekeliruan pada naska UU Ciptaker. Namun kekeliruan tersebut bersifat teknis administratif sehingga tidak berpengaruh terhadap implementasi UU Cipta Kerja. Ia juga menegaskan kekeliruan teknis tersebut menjadi catatan dan masukan bagi pihaknya untuk menyempurnakan kembali kualitas UU yang hendak diundangkan.

Meski demikian, selama puluhan tahun Indonesia merdeka, rupanya belum ada program dimana dari sisi hulu yang benar-benar efektif dan berorientasi kepada rakyat. Munculnya UU Cipta Kerja diharapkan akan melahirkan program-program yang lebih banyak menyertakan masyarakat, sehingga tingkat kemiskinan dapat terus ditekan.

Substansi dari UU Cipta tidak akan berubah atau berbeda haluan, meski demikian kesalahan penulisan tersebut harus tetap menjadi perhatian dan diperbaiki secara seksama.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Tangerang

Oleh : Edi Jatmiko )*

Lapangan pekerjaan di Pedesaan tentu tidak sebanyak yang ada di perkotaan, meski demikian lumbung pangan yang dicanangkan oleh pemerintah berpotensi menciptakan lapangan kerja baru di wilayah pedesaan.
Lumbung pangan merupakan lembaga cadangan pangan di darah pedesaan yang memiliki peran dalam mengatasi kerawanan pangan di daerah perdesaan.

Tujuan utama dari pengembangan kawasan lumbung pangan nasional ini antara lain , menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan, menjaga kelestarian lingkungan (moratorium penebangan hutan) dan pelibatan masyarakat dalam merevitalisasi perekonomian lokal/desa.
Program ini rencananya akan mejadi penerapan teknologi pertanian dengan mengakomodasi kelompok tani untuk menggarap lahan seluas 100 hektar dan 1.000 – 10.000 hektar untuk gabungan kelompok tani.

Korporasi petani akan menjadi basis pengembangan kawasan lumbung pangan baru di Kalimantan Tengah, ini yang akan dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di suatu kawasan.

Progam food estate ini merupakan upaya mewujudkan ketahanan pangan dengan meningkatkan produktifitas di luar pulau jawa. Proyek ini juga akan mengoptimalkan rawa-rawa agar menjadi lahan pertanian yang produktif. Yakni dengan penerapan sentuhan teknologi pertanian modern dan menjadi lahan percontohan.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menuturkan, program yang telah masuk dalam program strategis nasional dalam APBN ini memiliki salah satu harapan agar nantinya para petani tidak lagi menjual gabah secara murah. Artinya semua harus hilirisasi dan industrinya harus dirancang dengan baik.

Program ini juga mampu meningkatkan pendapatan keluarga petani dan memastikan ketahanan pangan secara nasional. Syahrul menuturkan, pengembangan kawasan food estate di Kalteng dilakukan dengan teknologi optimalisasi lahan rawa secara intensif, untuk meningkatkan produksi dan indeks pertanaman (IP).

Semua itu dalam bentuk hilirisasi dan semua industrinya harus dirancang dengan baik. Pengembangan lahan food estate ini merupakan model percontohan, sehingga di dalamnya kita harus kembangkan korporasi dalam kelompok yang besar.

Saat ini khususnya pada masa pandemi Covid-19, sektor pertanian mampu memberikan pertumbuhan positif sebesar 16,24 persen pada kuartal II. Oleh karena itu diperlukan upaya khusus untuk tetap mempertahankan keamanan dan ketersediaan pangan, demi terciptanya kondisi masyarkat yang damai dan sejahtera.

Ia menandaskan, kita semua harus bekerja keras dan bekerja sama dilandasi dalam upaya penyediaan tambahan stok pangan nasional. Semoga wabah ini dapat segera berakhir dan aktifitas kembali normal, sehingga perekonomian masyarakat dapat kembali bangkit.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, bahwa program food estate merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan ketahanan pangan.

Untuk itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 akan difokuskan untuk pemulihan ekonomi, revitalisasi sistem pangan nasional, pengembangan food estate, serta peningkatan produktifitas di luar pulau Jawa.

Sebelumnya, untuk memastikan dimulainya proyek lumbung pangan atau food estate, Presiden Joko Widodo mengunjungi Desa Belanti Siam, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Luas kawasan food estate di Kalteng mencapai 168.000 hektare.

Sebelumnya Jokowi mengatakan, bahwa di kawasan tersebut, pemupukan bisa menggunakan drone, dan untuk membajak sawah bisa menggunakan traktor apung, dimana dalam satu hari bisa merampungkan pekerjaan sampai 2 hektare lahan.

Jokowi menuturkan, pengembangan kawasan lumbung pangan yang digarap saat ini berskala besar, sehingga mekanisasi alat-alat modern sangat diperlukan. Selain itu, di kawasan yang sama akan dibuat pengembangan berbagai komoditas yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan serta perikanan.

Lumbung pangan ini nantinya akan mengkombinasikan sawah yang ditanam padi, kemudian dipinggirnya ditanam jeruk, bawang merah, kelapa. Sehingga yang diharapkan, nantinya petani tidak hanya menghasilkan padi, tetapi ada jeruk, kelapa dan yang lainnya.

Mantan Walikota Surakarta tersebut mengatakan, kombinasi-kombinasi model bisnis ini akan diterapkan di kawasan food estate sebagai tahapan percontohan, sehingga ke depan, jika upaya ini berhasil, maka akan direplikasi ke daerah lain.

Dengan adanya program lumbung pangan ini tentu besar harapan kita semua agar program tersebtu dapat dilaksanakan secara terukur dan berdampak langsung dengan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan UUD 1945.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh: Putu Raditya )*

Penanganan corona di Indonesia sudah maksimal dan kesigapan pemerintah dalam usaha menumpas virus covid-19 dipuji oleh WHO. Organisasi kesehatan internasional ini menganggap cara-cara yang dilakukan pemerintah sudah sesuai. WHO juga menawarkan kerja sama lebih lanjut, untuk mengatasi permasalahan kesehatan saat pandemi.

Di masa pandemi, kita sudah terbiasa untuk melakukan protokol kesehatan. Masker pun jadi barang wajib yang dikenakan saat keluar rumah. ketika semua orang tertib menaati protokol kesehatan, maka mereka patut dipuji karena menuruti aturan dari pemerintah. Hal ini juga menunjukkan perhatian pemerintah agar seluruh rakyatnya selamat dari ancaman corona.

Saat pemerintah Indonesia berjibaku untuk melawan efek pandemi covid-19, ada apresiasi dari WHO (World Health Organization). Organisasi internasional di bawah PBB itu memuji tindakan Presiden yang cepat tanggap dalam menangani corona. Direktur WHO, Tedros Adhanom, menyampaikan apresiasi tersebut lewat telepon dan mengumumkannya di akun Twitter pribadinya.

Dalam tweet-nya, Tedros menyatakan bahwa pemerintah Indonesia telah mempersiapkan sistem kesehatan yang baik. Oleh karena itu, ia memuji Jokowi sebagai Presiden Indonesia yang brilian dalam menangani corona. Apresiasi WHO ini adalah angin segar di masa pandemi yang terkesan suram, karena membuktikan langkah pemerintah tak pernah salah.

Tedros juga menyatakan, WHO juga siap untuk mendukung pemerintah dalam usaha menangani penyebaran corona. Tawaran dari organisasi ini amat berharga, karena mereka terbukti perhatian kepada Indonesia. Juga membuktikan bahwa penanganan corona di Indonesia sudah bagus, meskipun masih di-bully oleh sebagian kecil oknum.

Di sisi lain, Australia memberi bantuan sebesar 6,2 juta dollar kepada WHO. Namun uang sebesar itu dikhususkan untuk membantu Indonesia agar bisa menangani penyebaran virus covid-19. Bantuan dari Australia ini mempererat persahabatan antar 2 bangsa. Dengan uang itu maka penanganan corona di Indonesia akan jadi lebih baik lagi.

Apresiasi dari WHO dan bantuan dari Australia membuktikan bahwa pemerintah sudah berusaha keras dalam menangani pandmi covid-19. Sejak diumumkan masa pandemi bulan maret 2020, maka semua wajib stay at home dan ketika fase adaptasi kebiasaan baru dimulai, maka semua orang wajib mematuhi protokol kesehatan.

Protokol kesehatan juga selalu disosialisasikan, bahkan setelah 6 bulan dari masa awal pandemi. Pengulangan pengumuman protokol ini dilakukan agar makin banyak orang yang taat aturan dan selalu ingat untuk memakai masker, mencuci tangan atau pakai hand sanitizer, dan menjaga jarak. Protokol ini disingkat jadi 3M agar mudah dihafal dan dilakukan.

Dalam mensosialisasikan gerakan 3M maka ditayangkan iklan layanan masyarakat di televisi. Program 3M dijadikan lagu berjudul ‘ingat pesan ibu’ dan dibawakan oleh grup musik Padi. Harapannya, semua kalangan mulai orang tua sampai anak-anak hafal dengan lagu tersebut dan selalu ingat untuk mematuhi protokol kesehatan.

Selain mensosialisasikan protokol kesehatan, pemerintah membuat aturan lain seperti harus rapid test sebelum naik pesawat dan kereta api merupakan pencegahan agar corona tak menyebar lebih jauh lagi. Pemerintah pusat juga memperbolehkan pemerintah daerah untuk memberi sanksi atau denda bagi orang yang tak pakai masker.

Segala upaya pemerintah ini bukan sebuah kekejaman tapi perlu diperhatikan sebagai bentuk perhatian. Karena pemerintah tak ingin seluruh rakyatnya kena corona. Masyarakat diminta untuk tertib dan patuh, karena peraturan ini dbuat demi keselamatan mereka sendiri. Jika semua orang disiplin maka corona bisa benar-benar pergi dari Indonesia.

Apresiasi WHO terhadap pemerintah Indonesia merupakan hadiah di tengah pandemi. Bahkan mereka juga menawarkan bantuan. Pujian direktur WHO membuktikan bahwa langkah pemerintah dalam menangani efek pandemi covid-19 sudah benar. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menuruti aturan pemerintah dan menjalankan protokol kesehatan.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Abner Wanggai )*

Papua adalah provinsi paling timur di Indonesia namun ia tetaplah bagian dari negeri ini. Pemerintah pusat tetap memberi perhatian pada rakyat Bumi Cendrawasih dengan keistimewaan berupa program otsus. Jangan ada yang terprovokasi jika ada yang menganggap bahwa Papua dijajah oleh Indonesia.

Indonesia terdiri dari 32 provinsi, termasuk Papua dan Papua Barat. Di Bumi Cendrawasih, letaknya memang amat jauh dari Ibu Kota, namun bukan berarti masyarakat di sana dianaktirikan. Pemerintah berusaha meratakan pembangunan di seluruh Indonesia termasuk Papua. Khusus di sana, ada program otsus untuk mempercepat kemajuan masyarakatnya.

Adanya perhatian dari pemerintah ini menunjukkan bahwa Papua adalah bagian Indonesia. Jangan sampai ada yang bilang jika Papua bukanlah bagian dari NKRI, bahkan lebih parah lagi menganggap Indonesia adalah penjajah. Karena status Papua sebagai provinsi di Indonesia sudah sah secara hukum dan diakui oleh dunia internasional.

Di tahun 1945, saat Indonesia merdeka, maka wilayah yang termasuk bagian dari NKRI adalah bekas jajahan Belanda. Papua (dulu Irian Jaya) dijajah Belanda, bukan negara lain. Jadi secara otomatis ia adalah bagian dari Indonesia dan bisa diambil alih dengan sah. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.

Purnawirawan Jenderal TNI ini menambahkan, Papua baru resmi bergabung dengan Indonesia tahun 1969 setelah pepera (penentuan pendapat rakyat). Karena saat itu ada permainan politik. Namun saat pepera, hasilnya seluruh rakyat Papua mau bergabung dengan Indonesia, tanpa paksaan.

Jika saat ini ada yang mempertanyakan keabsahan Papua sebagai bagian dari Indonesia, maka akan sangat lucu. Karena ketahuan mereka tidak membaca buku sejarah. Namun malah mengipasi permusuhan dan mendukung kaum separatis yang ingin Papua merdeka. Padahal jumlah oknum yang ingin Papua merdeka hanya segelintir orang.

Menurut catatan sejarah, para pemuda Jong Papua juga menghadiri sumpah pemuda tahun 1928. Mereka ingin bersatu dan membentuk negara yang solid. Hal ini jadi bukti bahwa sejak dahulu kala, warga Papua adalah bagian dari Indonesia dan mencintai tanah air. Mereka tidak mau membuat negara sendiri tapi bergabung dengan NKRI.

Di sisi lain, ketika ada yang menganggap pemerintah Indonesia adalah penjajah dan tidak mengakui bendera bintang kejora, maka ia salah besar. Logikanya, seorang penjajah tidak akan memberikan banyak infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, dan bandara internasional. Jika Indonesia menjajah maka tak akan ada program otonomi khusus.

Selain itu, bagaimana bisa Papua memerdekakan diri padahal Indonesia sudah merdeka sejak tahun 1945? Kalaupun ingin bebas, merdeka dari apa? Kaum separatis selalu beralasan kalau pepera penuh dengan kecurangan, namun kenyataannya itu hanya fitnah. Karena para warga asli Papua dengan senang hati bergabung dengan Indonesia.

Jika ada yang memplokamirkan sebagai gerakan Papua merdeka maka ia diangap kaum separatis. Karena tidak akan sah suatu negara di dalam negara. Kalau ada anggota OPM yang ditangkap, maka mereka tidak bisa playing victim dan meminta bantuan ke negara lain, karena terbukti melanggar hukum dengan memberontak ke pemerintah Indonesia.

Dunia internasional juga sudah tahu bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia. Maka itu, mereka tak akan ikut campur jika ada yang meminta bantuan dan ingin memerdekakan diri dari NKRI. Karena posisi Papua sebagai provinsi di Indonesia sudah ada payung hukumnya.

Keabsahan Papua sebagai wilayah Indonesia sudah valid dan tidak bisa diganggu gugat. Jangan ada lagi yang menyinggung tentang kemerdekaan Papua. Karena kita sudah bersatu sejak Indonesia merdeka. Warga Papua adalah warga negara Indonesia, dan mereka bangga jadi bagian dari NKRI.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua Tinggal di Yogyakarta

Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) terus memprovokasi pasukan gabungan TNI/Polri dengan berbagai strategi licik. Mereka menyerang dengan secara brutal dan gelap mata ditengah keramaian warga sipil. Upaya itu mereka lakukan untuk mendapat perhatian aparat keamanan untuk menyerang balik mereka dan kearah warga sipil. Ketika terdapat korban warga sipil, mereka menyebut bahwa pasukan TNI/Polri menyerang warga sipil.

Hal itu dituding Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md sebagai bentuk provokasi dan propanda jahat KKSB. Mahfud menilai pasukan kriminal bersenjata ini berusaha menciptakan kegaduhan menjelang peringatan Organisasi Papua Merdeka 1 Desember.

“Kita juga punya kalkulasi bahwa mereka melakukan provokasi menyongsong 1 Desember, dihari peringatan kelompok bersenjata separatis di Papua itu selalu terjadi keributan-keributan seperti ini. Tahun lalu juga kita lihat itu, sekarang akan terjadi seperti ini lagi,” ujar Mahfud.

Upaya itu, lanjut Mahfud, dilakukan agar dapat mendorong perhatian dunia, bahwa Papua ingin memisahkan diri dari Indonesia karena kekejaman Negara terhadap warga Papua. Dia juga menyinggung adanya pihak asing yang melakukan provokasi.

“Karena memang di sana ada kelompok yang ingin memisahkan diri, memisahkan Papua, ada kerja sama dari provokator warga negara asing maupun melakukan gerakan sendiri ke dalam dan itu kami hadapi, karena itu semua melanggar hukum,” tegas Mahfud.

Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III TNI, Kolonel Czi IGN Suriastawa, mengatakan, rangkaian kekerasan gerombolan bersenjata ini semakin brutal dan gelap mata. Tidak lagi memperhatikan siapa yang menjadi korban termasuk warga sipil.

Mereka menyerang aparat ditengah keramaian massa, dan berharap TNI/Polri membalas tembakan balik. Kemudian mereka mempublikasikan bahwa korban sipil akibat tembakan aparat. Mereka, kata dia, memerlukan bahan untuk memojokkan pemerintah Indonesia di forum internasional padahal ternyata merekalah pelakunya. Sudah beberapa kali kesempatan terbukti bahwa kelompok bersenjata dan pendukungnya selalu memutarbalikkan fakta kejadian.

“Semoga warga masyarakat dan dunia internasional bisa paham akan situasi ini dan tidak mudah percaya dengan fitnah dan berita bohong yang selalu dimainkan KKSB beserta kelompok pendukungnya di luar negeri,” kata Suriastawa. Tujuannya adalah agar masyarakat setempat tertekan dan terpaksa mendukung mereka serta mendapatkan perhatian dunia.

Oleh : Rebecca Marian  )*

Jelang ulang tahun OPM tanggal 1 Desember, masyarakat Papua diminta untuk terus waspada, karena biasanya KKSB turun gunung. Kelompok separatis ini ingin mengajak warga untuk ikut memberontak. Bagi yang menolak, maka mereka mengancam dengan senjata tajam. Pengamanan di Intan Jaya, Mimika dan wilayah lain diketatkan.

Permasalahan keamanan di Papua terjadi karena hadirnya kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) yang ngotot ingin memberontak. Mereka selama ini bersembunyi dari kejaran aparat dan memilih gunung yang masih sepi. Keberadaan KKSB meresahkan karena mereka sering memaksakan pendapat kepada warga sipil dan memamerkan senjata.

Sebentar lagi ulang tahun organisasi Papua merdeka (OPM), yakni tanggal 1 desember. Menurut tradisi, tiap tanggal tersebut KKSB akan turun gunung dan muncul di muka publik. Tujuannya agar mengajak masyarakat agar memerdekakan Papua. Mereka kukuh ingin lepas dari Indonesia dan mendirikan OPM sejak tahun 1965.

Keberadaan mereka tentu meresahkan warga. Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw menyatakan pihaknya memperketat pengamanan di seluruh wilayah Bumi Cendrawasih. Tak hanya di wilayah Mimika, namun juga tempat lain. Seperti Jayapura dan Merauke. Jumlah aparat yang ditugaskan akan ditambah, agar tidak ada lagi kekacauan tanggal 1 desember.

Pengamanan diperketat agar tidak ada pertumpahan darah. Karena KKSB makin ngawur dengan menembak aparat yang bertugas, seperti yang pernah mereka lakukan di Sugapa, Intan Jaya. Karena mereka merasa polisi adalah wakil dari pemerintah Indonesia, sehingga nekat melontarkan pelor.

KKSB adalah kelompok separatis yang berdiri karena kontra dengan hasil pepera (penentuan pendapat rakyat). Mereka tak mau bergabung dengan Indonesia. Walau sudah puluhan tahun bergerilya, tapi sekarang tetap menebarkan teror lewat media sosial. Bahkan salah satu anggota mereka memprovokasi jika KKSB tidak ‘berjuang’, ras melanesia akan dihancurkan.

Tuduhan itu tentu salah besar karena pemerintahan Presiden Jokowi tidak pernah melakukan rasisme dan memakai isu SARA. Mungkin mereka tak merasakan perbedaan antar pemerintah sekarang dengan orde baru, karena terlalu lama bermukim di gunung dan hutan. Saat ini Papua sudah maju berkat otonomi khusus, dan KKSB malah menolaknya.

Permasalahan KKSB memang pelik. Mereka licik dengan merekrut anggota baru dari anak remaja yang putus sekolah. Para ABG itu dipengaruhi agar mau masuk jadi kader baru KKSB, dengan banyak iming-iming. Sementara remaja yang masih labil merasa jadi anggota kelompok tersebut adalah hal yang keren karena jadi gagah dan bisa menenteng senjata tajam.

Dari mana KKSB mendapat senapan dan senjata tajam lain? Ternyata mereka bisa dengan mudah mendapatkannya di jaringan penjualan senjata pada black market. Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni menyebut jika di wilayahnya, KKSB bisa membeli senjata dengan mudah. Ia langsung mengecam dan meminta bantuan polisi dan tentara untuk membongkar kasus ini.

Natalis menyatakan ada kongkalingkong antara anggota KKSB dengan pengurus desa di wilayah Intan Jaya. Mereka menyalahgunakan dana desa dari pemerintah, lalu membeli senjata untuk KKSB. Walau pengurus desa mengaku hanya diancam oleh anggota separatis tersebut, namun tetap saja ia melanggar peraturan, karena melakukan korupsi.

Dana desa ditransfer melalui rekening pribadi dan uang untuk membeli senjata juga diberikan via transfer Bank. Sehingga agak susah untuk menelusurinya. Maka perlu adanya kerja sama dari pengurus desa dan pihak Bank, agar tidak ada kasus yang terulang. Jangan sampai pengurus desa kehilangan jabatannya karena dianggap memihak KKSB.

Warga Papua diminta untuk jangan terpengaruh atas provokasi KKSB. Jangan pula mau diprovokasi untuk bergabung, karena mereka kaum separatis.Aparat juga meningkatkan keamanan di Papua jelang 1 desember, agar keadaan di Bumi Cenderawasih selalu aman dan damai.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Oleh : Dodik Prasetyo )*

Jumlah pengusaha di Indonesia masih 3%. Persentase ini sangat minim, karena kita butuh lebih banyak pebisnis untuk menggerakkan roda ekonomi negeri. Untuk mendukung rakyat yang akan mendirikan usaha, maka pemerintah membuat UU Cipta Kerja dengan klaster kemudahan berusaha dan UMKM. Mereka mendapat banyak keuntungan.

Dunia bisnis sangat dinamis dan membuat pelaku usaha mendapat keuntungan maksimal. Namun sayang di Indonesia lebih banyak orang yang ingin jadi pegawai daripada pengusaha. Karena akan mendapat gaji bulanan. Akan tetapi, ada pula orang yang terpaksa jadi pegawai karena frustrasi ketika membuka usaha dan pendirian serta legalitasnya terhalang oleh birokrasi.

Halangan untuk mendrikan usaha bisa didapat dari banyak hal. Pertama, ada yang kekurangan modal untuk membuka perusahaan. Kedua, mereka punya ide jualan dan nekat membuka bisnis tapi tidak punya legalitas. Ketika akan mengekspor barang jualannya, terpaksa ditunda karena klien dari luar negeri bertanya tentang izin usaha resmi mereka.

Untuk mengatasi permasalahan ini maka pemerintah menambahkan klaster kemudahan berusaha di UU Cipta Kerja. Dalam klaster tersebut, ketika pengusaha kecil ingin mendirikan perseroan, maka syaratnya tidak seketat dulu. Mereka tak harus memberi uang 50 juta rupiah jika ingin mendirikan PT.

Perseroan terbatas bisa didirikan dengan lancar tanpa tersangkut masalah perizinan. Setiap pemuda akan bisa jadi pengusaha dengan memiliki legalitas bisnis. Sehingga mereka tidak terpaksa jadi pegawai, namun menuruti passion-nya menjadi pengusaha. Semua ini berkat UU Cipta Kerja, yang tak hanya bermanfaat untuk pekerja namun juga para pengusaha skala kecil.

Ketika PT tersebut akan berdiri, maka pengusaha sudah tenang dan fokus untuk membesarkan bisnisnya. Bukan rahasia lagi jika ada pebisnis yang masih jadi pedagang. Dalam artian mereka menjual barang tapi tidak memakai strategi, sehingga sepi transaksi. Walau sudah berpromosi melalui media sosial tapi belum terlalu laris.

Untuk mengatasi hal ini, maka akan ada pendampingan dari pemerintah. Hal ini dilontarkan oleh wakil ketua DPR RI Azis Syamsudin. Jadi pengusaha UMKM tidak dibiarkan begitu saja, namun mendapat pelatihan, mentoring, dan ilmu berbisnis dengan modern. Fungsinya agar meningkatkan daya saing usaha dan menambah modal untuk memperbesar bisnisnya.

Jika pengusaha mendapat pendampingan dari pemerintah, maka mereka senang karena akan mendapat ilmu baru. Berupa cara branding produk, digital marketing, dan lain-lain. Berpromosi di media sosial memang ada seninya, tidak bisa memajang foto jualan. Namun harus berinteraksi dengan calon klien, mem-posting status yang bermanfaat, dan lain-lain.

Ketika ada pendampingan dari pemerintah yang merupakan pengaplikasian dari UU Cipta Kerja, maka pengusaha UMKM juga digandeng untuk bekerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah. Sejak UU Cipta Kerja diberlakukan, maka pemda bisa meminta pengusaha untuk menyediakan makanan dan suvenir bagi tamu. Kerja sama ini akan menguntungkan pebisnis kecil.

UU Cipta Kerja juga memudahkan untuk mendirikan perseroan terbatas dengan cepat. Karena dulu harus menunggu pengesahan dari menteri. Namun sekarang birokrasinya dipangkas oleh pemerintah. Karena perseroan bisa mendapat izin pendirian jika sudah punya bukti pendaftaran. Baru menunggu pengesahan dari Kementrian hukum dan HAM.

Pendirian dan pengurusan legalitas perseroan terbatas juga bisa dilakukan secara online, jadi prosesnya jauh lebih cepat daripada yang lalu. Karena pengusaha tak perlu datang ke Dinas dan lembaga negara lain untuk memperoleh legalitas perseroan. Metode ini menghemat biaya juga.

UU Cipta Kerja membuat para calon pengusaha mantap memilih jalur berniaga, karena mereka bisa medirikan perseroan terbatas dengan modal minim. Waktu untuk mendapatkan izinnya juga cepat karena bisa diurus via online. Dunia usaha di Indonesia akan makin semarak berkat datangnya banyak pengusaha baru.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI)

Oleh: Dodik Presetyo )*

Sebagian besar masyarakat Indonesia menyatakan puas terhadap pemerintahan Joko Widodo pada periode kedua. Survei dari Indo Barometer terkait dengan persepsi masyarakat terhadap setahun kepemimpinan Joko Widodo menunjukkan bahwa 64% masyarakat Indonesia puas terhadap pemerintahan Jokowi.

Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari dalam seminar daringnya mengatakan, bahwa mayoritas masyarakat puas terhadap kinerja nyata, merakyat dan banyak pembangunan infrastruktur.

            Angka kepuasan tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan masa kepemimpinan Joko Widodo pada periode pertama, yakni 46%.

            Kemudian, sekitar 77% responden menyatakan puas terhadap sistem demokrasi dalam pemerintahan Joko Widodo. Sebab rakyat bebas mengeluarkan pendapat. Meski demikian ada 11% yang tidak setuju, karena menganggap pemerintahan Jokowi kurang memihak pada rakyat kecil.

            Qodari menyebutkan data tersebut berdasarkan survei yang dilakukan terhadap 1200 responden yang ada di 34 provinsi, tingkat kepuasan masyarakat terhadap satu tahun pemerintahan Jokowi periode kedua.

            Margin eror survei yang dilakukan pada 10-17 Oktober 2020 sekitar 2,83%. Tingkat kepercayaannya 95%.

            Qodari menyampaikan, ada beberapa alasan tingkat kepuasan publik terhadap satu tahun pemerintahan Jokowi periode pertama dibawah 50%. Salah satunya yakni penurunan pertumbuhan ekonomi.

            Dari survey tersebut, masalah yang paling disorot ialah krisis ekonomi akibat pandemi. Selanjutnya, aspek lapangan kerja, kestabilan harga bahan pokok, kesehatan hingga bantuan sosial.

            Apabila dibandingkan survei pada tahun 2015 lalu, kondisi saat ini tergolong mirip. Perbedaannya, pada tahun 2015 saat itu dipengaruhi oleh krisis ekonomi. Sementara pada tahun ini dilanda pandemi Covid-19.

            Dalam situasi Pandemi Covid-19, Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin berjalan dengan baik meski masih mendapatkan serangan hoax dan disinformasi. Setidaknya terdapat lima program prioritas pemerintah yang sudah berjalan maksimal dan terus ditingkatkan dalam kondisi pandemi covid-19.

Program yang sudah berjalan diantaranya, program Pembangunan Sumber Daya Manusia, Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur, Menerbitkan UU Cipta Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM, Menyederhanakan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi.

            Ketua Umum Benteng Jokowi (Bejo) Jak TW. Tumewan, SE mengatakan, kelima program prioritas tersebut sudah berjalan dalam satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Dalam program prioritas pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Jokowi sudah menciptakan para pekerja keras yang dinamis. Angkatan Muda pekerja ini akan dicetak SDM Unggul yag terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan jumlah 7 juta angkatan kerja baru.

Selain itu pemerintah juga telah berhasil dengan program UU Cipta Kerja guna memotong segala bentuk kendala regulasi. Pemerintahan Jokowi bersama DPR RI Sudah berhasil membuat UU tersebut dan telah disahkan pada tanggal 8 Oktober 2020 lalu.

            UU Cipta Kerja tersebut bertujuan untuk memotong regulasi sehingga dapat mempercepat prosedur perizinan yang ribet dan panjang.

            Sementara itu, dalam hal transformasi ekonomi, pemerintah akan beralih dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah ekonomi tinggi.

            Tentu hal ini agar lebih menguntungkan secara ekonomi, demi kemakmuran bangsa dan demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Diantaranya adalah program penguatan sumber daya alam yang sudah dilakukan adalah mengolah minyak kelapa sawit menjadi energi baru terbarukan menjadi bahan bakar dan avtur pesawat. Selain itu memproduksi nikel bukan hanya sebagai bahan mentah namun sebagai bahan jadi untuk lithium-ion baterei atau UPS. Sehingga Indonesia tidak mengekspor bahan mentah saja, tetapi juga mengirim barang jadi yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

            Perlu kita akui bahwa ada pelambatan dan pelemahan ekonomi. Namun setelah adanya Tim Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional pemerintah bekerja taktis dan strategis untuk memulihkan kondisi ekonomi nasional.

            Dalam menangani situasi pandemi, Pemerintah juga telah menyiapkan strategi-strategi yang bertujuan untuk memulihkan ekonomi. Dimulai dengan pemberian stimulus bagi UMKM dan Koperasi, keringanan pajak PPn dan PPh bagi UKM, pemberian bansos, pemberian bantuan kepada kelompok pekerja dan lainnya. Hal ini tentu menjadi bukti bahwa pemerintah tidak main-main dalam memulihkan ekonomi nasional.

            Tentu saja dalam menghadapi segala permasalahan, Jokowi tidak bisa bekerja sendiri dan memerlukan sinergitas dari seluruh elemen bangsa. Meski demikian langkah taktis Presiden Jokowi tidak bisa dipandang sebelah mata.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Alfisyah Dianasari )*

Di musim hujan, masyarakat diminta lebih waspada dan disiplin dalam menjaga imunitas tubuh. Selain Covid-19, ada berbagai penyakit lain yang bisa tersebar, seperti diare, influenza. Masyasrakat pun diminta menjaga kesehatan dan higienitas agar tidak mudah tertular.

Bulan september dan oktober adalah awal dari musim penghujan. Tahun ini tak seperti sebelumnya, karena kita memasuki musim ini saat pandemi. Jadi wajib untuk lebih mawas diri dan menjaga tubuh agar tetap bugar. Karena jika badan terasa sakit dan imunitas rendah, lalu terpapar droplet dari OTG, akan mudah tertular virus covid-19.

Profesor Ridwan Amiruddin, pakar epidemiologi Unhas Makassar menyatakan bahwa masyarakat wajib menaikkan daya tahan tubuh untuk menghadapi masa pandemi covid-19 saat musim hujan. Penyebabnya karena di musim ini ada angin dan hujan yang dingin, sehingga menyebabkan penyakit seperti diare. Jika ada nyamuk maka juga bisa kena DBD.

Di musim hujan ini, Profesor Ridwan juga menganjurkan agar sebaiknya masyarakat jangan terlalu sering keluar rumah, kecuali untuk bekerja dan melakukan aktivitas lain yang mendesak. Dalam artian, logikanya jika banyak orang keluar rumah maka berpotensi kehujanan. Walau sudah pakai mantel tapi tetap kedinginan dan sedikit kehujanan.

Saat kondisi badan drop akibat kena hujan terus-menerus, maka bisa masuk angin, diare, panas, dan kena penyakit lain. Akibatnya tubuh jadi melemah. Ketika daya tahan turun maka bisa mudah ketularan corona dari OTG, apalagi mereka yang berstatus tanpa gejala tampaknya sehat namun dalamnya sakit. Tak heran kita harus super waspada.

Untuk menaikkan imunitas maka kita bisa memperbanyak konsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna. Jangan hanya makan makanan instan, tapi ganti dengan real food. Makanlah sayur dan buah segar, atau bisa dbuat jus agar lebih praktis. Jika perlu, minumlah suplemen penambah daya tahan atau konsumsilah tablet hisap vitamin C agar tubuh makin sehat.

Untuk anak-anak dan manula yang lebih rawan kena corona, maka perlu diperhatikan lagi gizinya. Berikan susu setidaknya sehari sekali, agar tubuh makin kuat dan tak mudah tertular corona. Jika manula sedang diet untuk kesehatan, maka jangan terlalu ekstrim. Pastikan mereka berkonsultasi dengan ahli gizi sebelum berdiet, daripada tubuh mengurus tapi malah sakit.

Selain menambah gizi makanan, maka kita wajib berolahraga setidaknya seminggu sekali. Namun perhatikan tempatnya, jangan malah lari pagi di alun-alun atau kawasan CFD yang ramai. Karena jika olahraga outdoor orang cenderung melepas masker karena merasa pengap. Jadi lebih baik latihan fisik di rumah agar lebih aman dari kerumunan.

Olahraga di rumah makin dipermudah karena kita bisa memesan alatnya, misalnya dumbell dan gym ball via online shop. Banyak pula video panduan olahraga yang dipandu oleh instruktur profesional, di Youtube. Anda bisa mengikutinya dan rutin latihan, agar badan makin bugar dan tak mudah tertular corona.

Menjaga kondisi tubuh saat pandemi covid-19, apalagi di musim hujan, memang butuh usaha yag lebih. Ubahlah gaya hidup Anda dan pilihlah makanan sehat seperti buah dan sayur. Untuk protein pilih yang bebas lemak seperti dada ayam tanpa kulit. Jika takut gemuk maka pilh susu low fat. Tubuh akan lebih sehat dan imunitas terjaga karena Anda makan makanan bergizi.

Selain menjaga makan, maka kita wajib menjaga kesehatan dengan rutin berolahraga. Melatih kebugaran bisa dilakukan sendiri di rumah. Usahakan untuk jarang keluar, kecuali saat bekerja, dan untuk belanja makanan bisa dilakukan secara online. Beraktivitas di rumah lebih diutamakan, agar kita tidak mudah terpapar virus covid-19 dari para orang tanpa gejala di luar sana.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Depok