Oleh : Rebeca Marian )*

Ulang tahun organisasi Papua merdeka tanggal 1 desember menjadi tanggal yang mendebarkan, karena mereka punya tradisi untuk menampilkan diri di depan publik. Mereka juga memprovokasi rakyat di Bumi Cendrawasih agar mendukung OPM dan tak lagi menurut pada pemerintah.
Masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan.
Papua adalah provinsi yang paling bungsu bergabung dengan Indonesia, namun tetaplah bagian dari negeri ini. Warga sipil di Bumi Cendrawasih juga mencintai NKRI. Apalagi di era Presiden Jokowi. Papua begitu diperhatikan, bahkan beliau tercatat sebagai presiden yang paling sering berkunjung ke sana. PON juga akan diselenggarakan di Papua dan kepercayaan ini membuktikan kecintaan pemerintah.

Namun sayangnya ada oknum yang tidak suka melihat kedekatan warga sipil Papua dengan pemerintah pusat. Organsasi Papua Merdeka berusaha terus untuk memprovokasi rakyat di Bumi Cendrawasih. Mereka masih kukuh ingin membentuk negara federal Papua Barat dan memisahkan diri dari Indonesia. Serta menganggap hasil pepera (penentuan pendapat rakyat) tidak sah.

Pernyataan OPM tentu menggelikan karena pepera terjadi lebih dari 30 tahun yang lalu. Bagaimana bisa mereka memprotes sesuatu yang sudah sah di mata hukum negara dan internasional? Jika ada anggota OPM yang bilang seperti itu, maka bisa jadi mereka tak meliaht perstiwa pepera tersebut dengan mata kepala sendiri.

OPM juga memprovokasi rakyat Papua untuk mengibarkan bendera mereka, yakni yang bergambar bintang kejora, di hari ulangtahunnya tanggal 1 desember. Masyarakat tentu tidak mau mengibarkannya karena mereka lebih memilih bendera merah putih. Pengbaran bendera bintang kejora adalah sebuah penghinaan terhadap kesucian sang saka merah putih.

Selain masalah bendera bintang kejora, OPM juga mempengaruhi masyarakat melalui isu SARA. Pada sebuah halaman di media sosial Facebook, anggota OPM yang bernama Nathan Maryuana memplokamirkan rencana penyerangan tanggal 1 desember. Mereka mengajak warga sipil Papua untuk ikut berperang melawan aparat, di daerah Sorong hingga Merauke.

Nathan beralasan jika tidak ada penyerangan maka dikhawatirkan ras melanesia di Papua akan dihancurkan oleh suku lain. Dalam artian ia menuduh aparat dan orang lain di Bumi Cendrawasih yang berasal dari suku Jawa, Sunda, dan sebagainya adalah penjajah. Pernyataan ini sangat ngawur dan ia sengaja mengobarkan amarah dengan mengambil isu rasisme.

Tuduhan anggota OPM ini sangat tidak beralasan, karena pemerintah tidak pernah membuat peraturan untuk memusnahkan ras melanesia. Bukankah sejak awal Indonesia berdiri, bhnneka tunggal ika? Berbeda-beda suku tapi tetap 1 jua. Jika ada tuduhan tak berdasar seperti ini bisa menjurus fitnah dan ia bisa kena UU ITE.

Anggota OPM juga dengan licik mencuci otak para remaja yang putus sekolah. Mereka diiming-imingi senapan dan janji surga bahwa bergerilya dengan kelompok kriminal bersenjata itu menyenangkan. Bagaikan jadi pahlawan yang keren dan bisa keluar masuk hutan dan pegunungan dengan gagah berani.

Para ibu dan ayah sebaiknya waspada jika ada anak dan remaja yang dirayu oleh anggota OPM, baik langsung maupun lewat media sosial. Jangan sampai mereka terjerumus dan hidupnya jadi sia-sia karena kena bujukan untuk memberontak. Serta mau menyerang aparat tanggal 1 desember.

Waspadalah terhadap provokasi OPM yang terus mempengaruhi warga sipil Papua untuk ikut memberontak. Saat mereka berulangtahun maka jangan sampai ada yang mengibarkan bendera bintang kejora. Negara federal Papua Barat tidak sah di mata hukum, karena Papua adalah provinsi Indonesia dan tetap jadi bagian negeri ini.

)* Penulis adalah mahasiswi Papua tinggal di Jakarta

Oleh : Putu Prawira )*

Perkembangan penanganan Covid-19 secara nasional berangsur-angsur membaik, hal ini ditunjukkan dengan penurunan angka penambahan kasus positif mingguan, penurunan angka kematian dan terus bertambahnya pasien sembuh setiap harinya.

Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Profesor Wiku Adisasmito memaparkan, penambahan kasus positif sebanak 2.973 kasus. Lalu, kasus aktif pada 3 November lalu sebanyak 54.732 kasua atau 13% dibandingkan rata-rata dunia sebesar 25,52%. Sedangkan kasus sembuh sampai dengan hari ini berjumlah 349.497 kasus atau 83,5%. Dimana kasus sembuh dunia adalah 71,9%. Kasus meninggal kumulatif 14.146 atau 3.4% dimana kasus meninggal dunia 2.5%.

Secara rinci, perkembangan kasus positif tingkat nasional cenderung menurun dari pekan sebelumnya. Pekan ini terjadi penurunan kasus positif sebesar 17,1%. Meski demikian, pekan ini masih ada provinsi-provinsi yang perlu mendapat perhatian dengan kenaikan kasus tertinggi, yaitu Sumatera Barat naik 142, Kepulauan Riau naik 137, DI Yogyakarta naik 76, Papua Barat naik 45 dan Papua naik 40.

Jumlah penurunan juga terdapat pada perkembangan kasus kematian secara nasional. Pekan ini angka kematian secara nasional. Pekan ini angka kematian menurun sebesar 18% dari pekan sebelumnya. Pekan ini di 5 besar provinsi yang masih perlu menekan angka kematiannya, diantaranya Kalimantan Timur naik 11, Sulawesi Selatan naik 10, Papua naik 8, Lampung naik 6 dan Kalimantan Timur naik 6.

Sementara persentase meninggal tertinggi berada di provinsi Jawa Timur 7,16%, NTB 5,53%, Jawa Tengah 5,11% dan Bengkulu 4,53%.

Meski angka kesembuhan secara nasional terus mengalami perbaikan, namun jumlah kesembuhan pekan ini mengalami perlambatan sebesar 0,8% dari pekan sebelumnya.

Wiku berharap bagi provinsi yang menunjukkan tren penurunan kesembuhan, agar benar-benar ditingkatkan kualitas pelayanan kesehatannya, dan bagi masyarakat agar memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala Covid-19 agar penanganan dapat dilakukan sejak dini dan meningkatkan kesembuhan.

Sebelumnya, di tengah pandemi dan usaha banyak pihak terutama pemerintah dalam menekan angka penularan sembari memastikan kebutuhan dan kesejahteraan publik tetap berjalan, banyak pihak yang memandang sinis bahwa pemerintah mampu mengatasi Covid-19.

Hal ini pun diakui oleh Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko dan menurutnya, anggapan tersebut salah dan bahkan ngawur. Ia juga membeberkan apa saja upaya maksimal yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.

Menurut Moeldoko, ada 3 strategi yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk menghadapi Corona. Fokus penyelesaian bukan hanya soal kesehatan tapi juga hal lainnya. Dalam soal kesehatan, pemerintah ingin agar tidak terlalu banyak masyarakat yang terpapar Corona.

Ia menyatakan, bahwa pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin agar tidak terlalu banyak korban Covid-19. Untuk itu masyarakat harus bisa hidup dengan baik.

Pemerintah juga memperhatikan kebutuhan masyarakat di tengah wabah, Covid-19. Hal ini dikarenakan banyak lapisan masyarakat yang mengalami kesulitan di masa pandemi.

Moeldoko menegaskan, bahwa masyarakat harus bisa makan, jangan sampai masyarakat menghadapi Pandemi dalam keadaan sulit mencari makan.

Kerja secara terukur dari pemerintah dalam menangani Covid-19 ini diharapkan menjadi kunci keberhasilan dalam menangani pandemi. Tak lupa kinerja ini juga harus diiringi evaluasi secara berkala.

Pemerintah juga masih terus berupaya dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat sehingga dapat memutus rantai penyebaran Covid-19.

Jika dilihat dari segi komunikasi publik, Moeldoko menilai bahwa informasi dan kebijakan yang disampaikan oleh pemerintah, memiliki tujuan agar seluruh warga menerapkan adaptasi kebiasaan baru dengan menerapkan protokol kesehatan.

Ia juga memaparkan bahwa Presiden juga mengingatkan pentingnya persiapan secara matang mengenai pembukaan berbagai sektor secara bertahap. Seperti pendidikan, pariwisata, maupun sektor usaha seperti warung makan dan restoran.

Dirinya juga memastikan, penanganan covid-19 menjadi prioritas utama pemerintah saat ini. Pemerintah menurutnya juga telah menyalurkan berbagai bantuan dan stimulus kepada masyarakat agar dapat bertahan dari pandemi ini.

Kita tentu harus tetap membangun optimisme selama status pandemi belum berakhir, sehingga program-program yang direncanakan tetap berjalan sampai nanti vaksin Covid-19 ditemukan dan dapat didistribusikan.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Raditya Rahman )*

Kementerian Kesehatan rupanya tidak mempermasalahkan kepulangan Habib Rizieq Shihab ke Tanah Air dari Arab Saudi. Meski demikian, aturan karantina di rumah selama 14 hari telah berlaku bagi HRS sama seperti WNI yang baru pulang dari luar negeri.

Dirjen P2P Kementerian Kesehatan, M Budi Hidayat mengatakan, aturan yang dimaksud tersebut adalah benar adanya. Ia mengatakan bahwa sesampainya Habib Rizieq ke Indonesia, maka ia akan diperlakukan sama seperti WNI maupun WNA dari luar negeri lainnya, seperti kewajiban melakukan test PCR dengan hasil negatif.

Budi juga menyebutkan, jika hasilnya menunjukkan hasil negatif dan tanpa gejala apapun, maka Habib Rizieq tetap diwajibkan mematuhi aturan yang berlaku, yakni wajib melakukan karantina mandiri selama 14 hari. Menurutnya aturan tersebut sudah sesuai dengan UU no 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan.

Ia juga memastikan bahwa aturan tersebut berlaku bagi siapapu yang baru datang dari luar negeri baik WNI dan WNA tanpa kecuali.

Sebagaimana diketahui, Habib Rizieq telah tiba di Indonesia pada hari Selasa 10 November 2020. Sesampainya di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, Habib Rizieq akan dijemput oleh keluarga untuk langsung menuju kediamannya di Petamburan Jakarta Pusat.

Sementara itu, Meuta Hafid selaku Ketua Komisi I DPR mengatakan, bahwa setiap warga negara harus mengikuti semua aturan yang ada di Indonesia. Tak terkecuali dengan Habib Rizieq.

Namun ada hal yang mengejutkan dari Duta Besar RI untuk Arab Saudi Agus Maftuh, dimana dubes Agus telah menyatakan bahwa Habib Rizieq saat ini berstatus overstay di Arab Saudi. Dia menyebutkan HRS sebaga WINO, sebuah akronim candaan antara sesama WNI yang artinya WNI ora duwe Paspor (WNI ditak memiliki paspor).

Dirinya juga menyarankan kepada Habib Rizieq untuk tidak merasa malu terhadap statunya sebagai overstayer. Dubes Agus juga menerangkan, bahwa Rizieq Shihab telah masuk dalam Sijil Al-Mukhalif, atau daftar catatan pelanggar undang-undang keimigrasian, dimana jelas telah diterangkan bahwa yang bersangkutan memang melebihi batas tertinggal.

Ia juga mengatakan bahwa pemerintah Indonesia tidak pernah sama sekali menghalangi kepulangan Ketua FPI ke Tanah Air.
Sebelumnya, dalam tayangan di chanel Youtube Front TV, Habib Rizieq sempat mengaku tidak bisa kembali ke Indonesia karena dicekal oleh pemerintah Arab Saudi atas permintaan Pemerintah Indonesia.

Namun, hingga saat ini tidak ada bukti bahwa Habib Rizieq Shihab dicekal oleh pemerintah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, kembali berbicara mengenai Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab yang mengaku dicekal oleh pemerintah Indonesia.

Kita semua tahu, berdasarkan pengakuan Rizieq di berbagai media, dirinya sudah dicekal selama satu setengah tahun. Tentunya hal tersebut menandakan bahwa pencekalan bukanlah dari Pemerintah Indonesia, karena batas maksimal pencekalan di Indonesia adalah 6 bulan lamanya.

Apabila pencekalan tersebut berasal dari Arab Saudi, tentu saja hal tersebut harus diselesaikan oleh pemerintahan Arab. Hal ini mendapat tanda tanya dari Mahfud juga menegaskan, apabila memang pencekalan tersebut terbukti dari pemerintah Indonesia, dirinya siap membantu menyelesaikannya.

Mahfud pun meminta agar surat pencekalan Imam Besar FPI tersebut agar dikirim ke kantornya. Mantan Ketua MK ini pun mempertanyakan kebenaran surat tersebut, karena dirinya mengaku selama menjabat sebagai Menko-Polhukam tidak pernah melihat surat pencekalan terhadap Habib Rizieq.

Kepulangan Habib Rizieq juga menjadi tanda tanya, mengapa HRS selama bertahun-tahun gagal pulang ke Indonesia sejak memutuskan pergi ke Arab Saudi pada tahun 2017. Lantas mengapa saat ini bisa?

Tercatat HRS meninggalkan Tanah Air pada tanggal 26 April 2017. Dirinya bertandang ke Arab Saudi setelah pihak Kepolisian menyelidiki kasus dugaan chat mesum dengan seorang wanita bernama Firza Husein. Meski akhirnya kasus tersebut telah ditutup.

Setelah sekian tahun Habib Rizieq tinggal di Arab Saudi, rupanya dia merasa bahwa gurun di arab tak lagi bersahabat. Tentu saja kepulangannya ke Indonesia bukan berarti tanpa konsekuensi, karena selama pandemi protokol kesehatan harus tetap dipatuhi.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Tangerang

Oleh : Alfisyah Kumalasari )*

Setelah UU Cipta Kerja diresmikan, ada sebagian masyarakat yang tak menyetujuinya. Mereka akhirnya melakukan demo dan menuntut DPR agar membatalkan UU tersebut. Namun sayangnya para pengunjuk rasa lupa jika saat ini masih pandemi. Presiden Jokowi juga sudah menghimbau agar mereka yang tak setuju bisa menggugat via MK.

Omnibus Law UU Cipta Kerja mencatat rekor sebagai Undang-Undang yang paling banyak diprotes. Tak henti-henti ada demo agar UU ini dicabut, mulai dari buruh hingga mahasiswa. Padahal mereka tak memahami maksud pemerintah dan hanya terkena hoax yang menyebutkan bahwa UMK dan pesangan dihapus. Namun terlanjur berdemo tanpa membaca isi UU dengan teliti.

Demo menentang UU Cipta Kerja memang tidak pernah mendapat izin dari pihak kepolisian, karena acara keramaian seperti itu tidak mematuhi protokol kesehatan. Aparat berjaga di titik kumpul pengunjuk rasa, seperti stasiun dan terminal, untuk menghalau para pendemo. Namun mereka malah dianggap menghalang rakyat untuk melontarkan protes.

Para pendemo lupa jika polisi adalah sahabat rakyat dan tidak bermaksud menghalangi mereka untuk menyampaikan aspirasi. Unjuk rasa saat pandemi bisa menyebabkan klaster corona baru. Oleh karena itu mereka diminta untuk menghentikan demo tersebut, demi keselamatan diri sendiri dan keluarga terdekat.

Presiden Jokowi sudah menghimbau rakyat, dalam pidatonya, untuk mengajukan gugatan melalui Mahkamah Konstitusi. Jika mereka tidak setuju dengan sebagaian atau seluruh pasal dari omnibus law UU Cipta Kerja. Jangan malah nekat berdemo dan membahayakan diri sendiri.

Gugatan judicial review melalui MK disambut oleh masyarakat. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia bersiap akan mengajukan gugatan. Juga memutuskan untuk berhenti melakukan ujuk rasa, tanggal 28 oktober 2020. Mereka akan menyiapkan tuntutan dan memprotes pasal dalam UU tersebut, seperti nominal pesangon yang dikurangi.

Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan bahwa pihaknya akan mengambil langkah secara konstitusional dengan melalui jalur hukum. Tujuannya agar omnibus law dibatalkan. Selain itu, KSPI akan melakukan kampanye agar mereka didukung oleh masyarakat. Kampanye itu akan dilakukan secara online sehingga bisa dibaca oleh orang-orang di seluruh dunia.

Pemerintah tidak gentar ketika ada KSPI dan pihak lain yang melakukan judicial review ke MK. Istana juga menyiapkan pengacara-pengacara terbaik. Agar nantinya di Mahkamah Konstitusi, hakim agung bisa menilik dan mempertimbangkan apakah UU ini benar menciderai rakyat atau para penggugat hanya termakan hoax belaka.

Memang seperti ini yang diharapkan, karena sejak awal diresmikannya UU Cipta Kerja, pemerintah memperbolehkan gugatan via MK. Ketika ada yang memprotesnya maka jalur hukum adalah yang terbaik. Bukan melalui pemaksaan kehendak dan kekerasan. Hal ini dinyatakan oleh Donny Gahral Adian, tenaga ahli utama kantor staf presiden.

Jika ada yang ingin menggugat maka sebaiknya membaca pasal demi pasal di UU Cipta Kerja. Tujuannya agar mereka tak menanggung malu karena hanya termakan oleh berita hoax di media sosial. Karena omnibus law UU Cipta Kerja dicetak dalam lebih dari 1.000 lembar kertas. Jadi harus dibaca, diteliti, dan ditelaah lebih lanjut. Jika perlu, konsultasikan ke ahli hukum.

Pastikan juga pasal mana yang mereka protes dan tunjukkan kepada hakim di MK. Namun mereka harus memegang UU Cipta Kerja yang asli, bukan yang masih berupa draft. Karena saat ini ada berbagai versi omnibus law UU Cipta Kerja yang ternyata baru berupa rancangan, namun sudah tersebar di berbagai media sosial dan situs.

Menggugat suatu Undang-Undang sepertinya baru kali ini diperbolehkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Masyarakat tak usah menyampaikan aspirasi melalui aksi demo, karena kegiatan itu berbahaya di era pandemi. Langsung saja berangkat ke MK dengan menyiapkan berkas gugatan ke meja hakim.

)* Penulis aktif dalam Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Aksi kekejaman yang dilakukan Operasi Papua Merdeka (OPM) dianggap sudah melewati batas. Selain mereka memprovokasi warga Papua untuk mendesak Pemerintah memberikan kemerdakaan kepada Papua, OPM terus melakukan penyerangan kearah aparat keamanan hingga masyarakat sipil. Terakhir, mereka menyerang pasukan keamanan di wilayah Intan Jaya, Papua. Berbagai peristiwa ini menunjukkan eksistensi OPM sudah keterlaluan, terutama jelang peringatan HUT OPM yang jatuh pada tanggal 1 Desember 2020 mendatang.

Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kapen Kogabwilhan) III, Kolonel Czi IGN Suriastawa menyatakan dua orang prajurit TNI mendapatkan serangan dari OPM saat melakukan patroli untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Keduanya yakni Pratu Firdaus dan Pratu Arbi.

“Mereka (OPM) menyerang dua petugas keamanan dari Satuan Bataliyon Infanteri (Yonif) Raider 400/BR. Kami terus melakukan pengejaran terhadap OPM yang menyerang petugas,” ujar Suriastawa.

Menghadapi kelompok OPM yang kembali berulah, pengamat militer dan intelijen, Connie Rahakundini menilai sudah waktunya TNI diberikan peran operasi dalam Undang-undang (UU). Connie menilai, tindakan kelompok OPM ini sudah melewati batas. Sehingga pemerintah melalui aparat keamanan TNI/Polri harus mengambil langkah tegas terhadap mereka.

“Segera masukan separatis, teroris radikalis dalam operasi militer perang TNI dalam UU,”kata Connie. Dia melihat, jika UU operasi militer untuk menumpas sparatis diperkuat, maka sebenarnya kapasitas dan kapabilitas latih tempur TNI yang sudah terbukti terukur dan teruji di tiga medan tersebut akan dengan mudah menumpas kelompok ini.

Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut Negara tidak akan tunduk terhadap pelaku segala bentuk tindak kriminal dan gangguan keamanan. Ia mengatakan, secara jelas TPNPB OPM merupakan kelompok kriminal yang harus segera mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. “Karena begitu peristiwa terjadi mereka langsung mengumumkan mereka yang bertanggung jawab. Juru bicaranya langsung,” tegas Mahfud Md.

Oleh : Sabby Kossay )*

Organisasi Papua merdeka (OPM) adalah kelompok separatis yang tak segan menembak warga sipil di Bumi Cenderawasih. Bahkan mereka juga berani menyerang anaggota TNI. Masyarakat pun mengutuk Kekejaman OPM karena semakin meresahkan. Aprarat keamanan diminta meningkatkan pengamanan di Papua, utamanya menjelang ulang tahun OPM 1 desember ini.

Perdamaian di Papua terusik ketika ada anggota OPM yang nekat melukai anggota TNI, di Distrik Sugapa, Intan Jaya, tanggal 6 november lalu. Mereka menembaki aparat lalu melarikan diri. Masyarakat sudah lelah karena OPM berkali-kali melakukan hal yang sama dan meneror warga.
Dalam peristiwa tersebut, Pratu Firdaus Kurniawan gugur dalam tugas, sementara 2 orang rekannya luka-luka. Hal ini diungkapkan oleh Komandan Korem 173/PVB Brigjen Iwan Setiawan. Selain 2 anggota TNI yang luka, ada juga warga sipil yang jadi korban penembakan.

Sebby Sambom menyatakan bahwa dalam penembakan tersebut, yang bertanggungjawab adalah OPM dan TPNPB. Pria yang merupakan juru bicara TPNPB (tentara pembebasan nasional Papua Barat) beralasan bahwa penembakan dilakukan karena para anggota TNI melakukan kekerasan terhadap warga sipil Papua, sehingga mereka melindunginya.

Namun pembelaan Sebby hanya alibi tak berdasar. Karena TNPB bukan bertujuan untuk melindungi, namun menyerang TNI yang sedang mencari keberadaan para separatis. Mereka tak terima jika ditangkap dan dianggap pemberontak, karena menurut TPNB dan OPM, negara yang sah adalah Papua Barat, bukan Indonesia.

TNPB memang memiliki tradisi turun gunung jelang ulang tahun OPM tanggal 1 desember. Mereka tak hanya menampakkan diri untuk mempromosikan gerakan papua merdeka, namun juga menebar teror. Tak peduli kepada pendatang maupun sesama warga asli Papua. Semua ditakut-takuti dengan senjata api yang mereka miliki.

Penjagaan di seluruh wilayah Papua memang diperketat jelang 1 desember. Diadakan sweeping di mana-mana dan jangan sampai ada yang ketahuan mengibarkan bendera bintang kejora atau membawanya di dalam tas. Karena bendera Papua Barat itu terlarang dan merupakan simbol kaum separatis.

OPM memang selama ini ngotot ingin berpisah dari Indonesia. Menurut mereka, pemerintah Indonesia selalu menganaktirikan Papua, dan hanya membangun wilayah Jawa. Padahal tuduhan mereka salah besar, karena di era Presiden Jokowi, Papua sangat diperhatikan. Dengan keistimewaan pada otonomi khusus.

Jokowi juga tercatata sebagai Presiden yang paling sering mengunjungi Bumi Cendrawasih. Bahkan beliau langsung mencoba Jalan Trans Papua dengan motor trail, ketika meresmikannya. Sejak awal menjabat presiden pada periode pertama, beliau memang ingin fokus memajukan Papua dan meratakan pembangunan di wilayah timur Indonesia.

OPM jangan menutup mata pada fakta ini. Ketika ada pembangunan di Papua berkat kucuran dana otsus, maka mereka tak boleh menuduhnya pencitraan. Karena sudah ada banyak bukti nyata seperti Bandara Internasional Sentani yang dibangun dengan sangat indah.

Oleh karena itu, seharusnya mereka paham dan menyerahkan diri kepada pihak berwajib. Jika menghentikan aksi teror dan memilih bergabung dengan NKRI, akan disambut dengan senang hati. Karena percuma saja gerilya masuk keluar hutan tapi tidak mendapat apa-apa, hanya kelaparan dan punya masa depan yang tidak jelas.

Warga Papua juga wajib waspada akan bujuk rayu OPM. Jangan sampai ada yang mau bergabung dengan alasan jika jadi anggota separatis akan terlihat macho. Pahamilah sejarah bahwa OPM adalah pemberontak yang melanggar hukum dan selalu membuat onar.

Jangan pula ada yang mengibarkan bendera bintang kejora tanggal 1 desember mendatang. Karena sama saja mereka tidak mengakui pemerintahan Indonesia dan bisa dituduh sebagai simpatisan OPM. Papua adalah bagian dari Indonesia dan tidak ada yang namanya negara federal Papua Barat.

Di Papua, kewaspadaan ditingkatkan setelah ada peristiwa penembakan terhadap anggota TNI. OPM yang mengakui tindakan tersebut hanya bilang kalau bertanggungjawab tapi tidak mau minta maaf secara jantan. Warga Papua juga diminta untuk tidak memihak OPM karena mereka hanya segelintir kaum separatis.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Oleh : Dhika Kurniawan )*

Kesejahteraan masyarakat menjadi fokus pemerintah, apalagi di masa pandemi, di mana banyak yang mengeluh karena gajinya dipangkas. Agar kemampuan finansial rakyat jadi naik, maka UU Cipta Kerja diresmikan. UU ini memberi efek domino positif, karena mampu mengubah iklim investasi jadi membaik, sehingga dunia bisnis makin semarak.

Ketika UU Cipta Kerja diresmikan 5 oktober 2020, maka ada beragam respon dari masyarakat. Meskipun ada pro kontra namun rupanya mereka yang tak menyetujuinya belum paham apa sebab pemerintah membuat UU tersebut selama berbulan-bulan. Karena Omnibus Law UU Cipta Kerja akan mengubah kehidupan masyarakat jadi lebih baik.

UU Cipta Kerja akan mewujudkan masyarakat yang adil, dan makmur. Hal ini dinyatakan oleh Pj Bupati Karawang Yerry Yanuar. Menurutnya, UU ini akan memiliki impact yang fundamental, sehingga semua orang jadi sejahtera. Karena ada pasal yang mengatur untuk memudahkan perizinan, sehingga masyarakat tak lagi takut akan birokrasi yang panjang dan lama.

Logikanya jika perizinan dipermudah, maka rakyat kecil sekalipun akan bisa membuka usaha dengan legalitas yang jelas. Dalam UU Cipta Kerja diatur bahwa sekarang setiap orang bisa membuat perseroan terbatas tanpa harus menyetor 50 juta. Perizinan juga dipermudah dengan pengurusan secara online, sehingga untuk mendapat legalitas tidak usah menunggu lama.

Jika izin usaha bisa didapatkan dengan mudah, maka pengusaha UMKM bisa memiliki legalitas sebagai bukti bisnis yang valid. Saat mereka butuh tambahan modal, akan dipercaya Bank untuk mendapat kredit. Sehingga bisa membuka cabang dan otomatis mengurangi pengangguran, karena butuh pegawai baru.

Yerry Yanuar menambahkan, ada 5 juta orang kehilangan pekerjaan akibat efek pandemi covid-19. Sehingga mereka butuh lapangan kerja baru. Dalam UU Cipta Kerja diatur bahwa pemerintah akan membuka industri padat karya yang membutuhkan banyak pegawai. Jadi para pengangguran bisa melamar kerja ke sana.

Efek terlalu banyak pengangguran bisa mengerikan, karena bisa mencetus permasalahan sosial. Di antaranya naiknya tingkat kriminalitas dan penipuan. Semua kasus itu terjadi karena mereka sudah frustasi saat kehilangan pekerjaan, lalu kena bisikan setan dan nekat melakukan tindak kejahatan. Oleh karena itu, UU Cipta Kerja bisa mencegah terjadinya hal buruk ini.

Selain itu, klaster investasi dalam UU Cipta Kerja mempermudah masuknya penanam modal asing. Sehingga dunia bisnis akan semarak, karena mereka berani berinvestasi di Indonesia, karena birokrasinya tak lagi memusingkan. Pengusaha start up akan naik kelas menjadi level unicorn, karena disuntik dana investor asing dengan nominal uang yang sangat besar.

Jika sudah ada suntikan dana maka mereka bisa mengembangkan bisnisnya menjadi berkelas internasional. Misalnya seperti perusahaan ojek online dan marketplace yang saat ini jadi pionir unicorn di Indonesia. Jika ada bisnis yang akan jadi unicorn berikutnya, dunia usaha di Indonesia akan makin dinamis karena para pelakunya berpikiran jauh ke depan.

Saat makin banyak bisnis kelas raksasa yang berdiri, maka berdampak positif pada perekonomian. Mereka merekrut banyak pegawai, sehingga saat ini semua orang punya pekerjaan tetap dan punya gaji bulanan. Mereka tak lagi bingung bagaimana cara memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan daya beli masyarakat jadi naik lagi.

Oleh karena itu kita wajib mendukung UU Cipta Kerja karena memiliki banyak dampak positif terhadap masyarakat. Mereka jadi sejahtera dan bangkit dari hantaman pandemi covid-19. Perekonomian kita bisa naik pelan-pelan.

UU Cipta Kerja akan membawa kesejahteraan bagi Indonesia karena akan memudahkan masuknya investasi, dan membuat negeri ini jadi maju. Selain itu, kemudahan mendapatkan izin usaha akan membantu para pebisnis agar memiliki legalitas, dan mereka bisa menjalankan perusahaan UMKM dengan lancar.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Semarang

Oleh : Aditya Akbar )*

Untuk mencegah penularan Corona maka pemerintah mensosialisasikan protokol kesehatan, yang disingkat dengan istilah 3M. Yakni mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak aman. Program ini terus diulang agar masyarakat mematuhinya. Ketika semua orang disiplin maka kita optimis pandemi akan segera berakhir.

Saat awal pandemi, kita semua sibuk memborong masker dan hand sanitizer hingga mereka langka dan harganya membumbung tinggi. Namun sayangnya setelah 8 bulan pasca status pandemi dirilis secara resmi, sebagian masyarakat malah lupa pakai masker. Atau mungkin mereka sudah lelah dengan segala peraturan dalam protokol kesehatan dan melanggarnya satu per satu.

Kondisi ini sebenarnya mengerikan karena bisa membentuk klaster Corona baru. Dalam survey yang diadakan oleh AC Nielsen yang bekerja sama dengan UNICEF, hanya ada 1/3 dari 2.000 orang yang mematuhi protokol kesehatan (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak aman). Sedangkan sisanya hanya patuh pada 2 bahkan 1 aturan saja.

Hasil survey ini membuat miris karena kesadaran masyarakat untuk mematuhi 3M harus ditingkatkan lagi. Padahal masih dari hasil survey yang sama, ada 2/3 dari 2.000 orang yang takut akan bahaya Corona. Namun mereka entah takut atau merasa biasa saja ketika melanggar protokol kesehatan.

Cara untuk pencegahan pelanggaran juga sudah dilakukan oleh pemerintah, dengan memberi sanksi. Jika ada orang yang ketahuan tak pakai masker, mereka harus membayar denda 150.000 rupiah, atau rela mendapat sanksi sosial. Bisa berupa hukuman menyapu jalanan atau membersihkan fasilitas umum seperti pasar induk.

Memakai masker sangat penting karena menurut penelitian WHO, suatu daerah bisa dikatakan aman jika minimal 2/3 penduduknya memakai masker. Jika hanya kita sendiri memakai masker sementara yang lain tidak, maka malah membahayakan diri sendiri. Untuk mencegahnya maka bawa saja selusin masker dan bagikan kepada mereka, agar aman bersama-sama.

Begitu pula dengan aturan cuci tangan. Ketika berada di rumah, kita ingat untuk cuci tangan, tapi sebelum dan sesudah masuk tempat umum, usahakan juga untuk bersihkan jemari di tempat yang tersedia. Karena bisa saja di sana ada OTG yang berseliweran. Selain itu, cuc tangan terbukti lebih ampuh membunuh vrus, daripada pakai hand sanitizer.

Menjaga jarak adalah protokol kesehatan yang sering dilanggar, akhir-akhir ini. terutama jika ada kalangan masyarakat yang mengadakan pesta pernikahan. Mereka ngotot melakukan resepsi besar seperti biasa, dan beralasan sudah pakai masker. Padahal lupa menjaga jarak. Menurut aturan, dalam acara pernikahan hanya boleh dihadiri 30 orang, sudh termasuk keluarga pengantin.

Untuk mensosialisasikan isi protokol kesehatan (3M), maka pemerintah membuat program ‘ingat pesan ibu’ dan menggandeng Padi. Grup band asal Surabaya itu membawakan lagu berjudul yang sama, yang liriknya berisi tentang ajakan untuk menaati protokol kesehatan. Lagu itu diputar berulang-ulang di televisi dan portal video, dalam acara iklan layanan masyarakat.

Dengan sosialisasi protokol kesehatan di TV melalui lagu, maka banyak orang yang melihatnya dan cepat hafal dengan liriknya. Jika iklan layanan masyarakat 3M diulang terus, maka akan masuk dalam alam bawah sadar masyarakat dan mereka akan melakukan protokol kesehatan dengan senang hati, dan tidak lagi terpaksa memakai masker.

Jika masyarakat terus menaati protokol kesehatan dengan menjalankan 3M, maka kita optimis pandemi akan lekas selesai. Jangan marah ketika ada orang yang tak pakai masker, namun berikan sehelai masker padanya. Ajarkan untuk memakai masker saat keluar rumah dan pastikan semua orang menaati protokol kesehatan yang lain.

)* Penulis adalah kontributor Milenial Muslim Bersatu Bandung

Oleh : Zakaria )*

Pimpinan FPI Habib Rizieq Shihab dikabarkan akan pulang ke Indonesia, pada 10 november 2020. Jelang kedatangannya, masyarakat diminta waspada akan provokasi dari FPI. Mereka disinyalir akan lakukan manuver pada banyak pihak. Mulai dari pemerintah Indonesia sampai pihak kedutaan.

Kabar kepulangan Habib Rizieq ke Indonesia menjadi berita heboh karena ia akhirnya kembali, setelah 3,5 tahun tinggal di Saudi Arabia. Namun sayangnya ada beberapa sentilan negatif dari para anggota FPI yang mendramatisir peristiwa ini. Entah apa alasan mereka untuk melakukan provokasi, yang jelas kita tidak boleh terpengaruh atas ajakannya.

Ada beberapa manuver yang dilakukan oleh para anggota FPI, tentang kedatangan Habib Rizieq. Pertama, mereka menuduh pemerintah Indonesia akan mencokok pimpinan organisasi mereka, dan langsung memasukkannya ke bui. Karena jelang kedatangannya, di Bandara Soekarno-Hatta dan sekitarnya dijaga ketat aparat.

Padahal tuduhan ini salah besar. Walau Rizieq pernah tersandung beberapa permasalahan hukum tahun 2015, namun kasusnya sudah ditutup. Penjagaan memang dimaksimalkan tapi bukan untuk penangkapan. Namun aparat diterjunkan ke sana untuk menjaga agar tidak ada kericuhan saat Rizieq sudah mendarat, dan menjaga agar simpatisannya tetap menjaga jarak dan protokol kesehatan.

Menurut pengamat politik sekaligus direktur Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah, pemerintah tidak mempermasalahkan kepulangan Rizieq. Karena ia masih berstatus warna negara Indonesia, jadi wajar jika pulang ke tanah air. Jangan ada tuduhan bahwa pemerintah kontra terhadap Rizieq. Dalam artian jika ada tuduhan tak berdasar maka jadinya fitnah.

FPI juga menyerang pihak kedutaan yang menurut mereka menjegal kepulangan Habib Rizieq, dengan cara menyabotase tiketnya. Karena ada akun palsu yang meminta maskapai untuk membatalkan tiket pesawat Rizieq. Bagamana bisa seorang duta besar difitnah seperti ini?

Manuver FPI ini salah besar, karena sebelumnya Habib Rizieq memang berencana pulang ke Indonesia tanggal 10 november. Pertama, ia akan menjadi wali nikah putrinya, Najwa. Kedua, izin tinggal di Saudi Arabia memang habis, walau visanya masih berlaku. Jadi bukan karena pemerintah Indonesia mempengaruhi Kerajaan Arab untuk memulangkannya.

Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Saudi Arabia Agus Maftuh menyatakan, Rizieq pulang ke tanah air karena ia dideportasi. Izin tinggal (exit permit) yang diajukan telah dibatalkan oleh pemerintah di sana, karena ia terbukti melakukan pelanggaran selama tinggal di Arab. Namun Agus tidak mau membeberkan apa saja masalah Rzieq saat bermukim di sana.

Agus menambahkan, Rizieq jangan malu untuk mengakui bahwa ia dideportasi. Karena izin tinggalnya hanya sampai tanggal 11 november 2020. Sehingga mau tak mau pulang tanggal 9 november dengan maskapai milik Saudi Arabia, dan diperkirakan sampai di Indonesia tanggal 10 november.

Sesuai dengan prosedur, tiap orang yang datang dari luar negeri harus dites swab dan melakukan karantina. Namun sayangnya FPI menyerang pemerintah lagi, karena dianggap menghalangi kedatangan seorang pemuka agama. Padahal peraturan ini harus dilakukan semua WNI, tidak peduli statusnya. Karena protokol kesehatan harus dilakukan demi keselamatan bersama.

FPI tidak bisa beralasan bahwa Rizieq sudah melakukan tes swab sebelum naik pesawat, karena bisa jadi ia tertular saat dalam perjalanan. Justru ketika ia diwajibkan tes dan karantina, pemerintah melindungi kesehatannya dan juga keluarganya. FPI tidak bisa asal tuduh seperti itu dan membenci setiap peraturan pemerintah.

Waspadalah akan provokasi FPI yang mengajak masyarakat untuk membenci pemerintah, karena dianggap mempersulit kepulangan Habib Rizieq Shihab. Padahal semua tuduhan mereka salah besar, karena Rizieq bebas kembali ke tanah air, walau harus tes swab dan karantina. Jangan termakan provokasi karena mereka melontarkan manuver tak berdasarkan bukti.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Jakarta