Berbagai Provokasi Masif Dimunculkan Jelang Peringatan HUT OPM

Jelang peringatan HUT OPM yang jatuh pada tanggal 1 Desember 2020, berbagai pernyataan buruk terus bermunculan yang mengarah kepada Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Mulai dari pelanggar hukum dan HAM, pemaksaan, pembungkaman hingga penindasan terhadap warga Papua.

Pengacara HAM, Veronica Koman, mengatakan pasukan aparat keamanan turut membuat kondisi Papua memprihatinkan. Mereka, kata Veronica Koman, tidak segan menyerang warga sipil. Dia menuding pelaku pembunuh Pendeta Yeremia Zanambani merupakan anggota TNI yang sering numpang makan dirumahnya.

“Pembunuh Pendeta Yeremia Zanambani adalah anggota TNI yang sering numpang makan di rumahnya,” ungkapnya lewat jejaring Twitter @VeronicaKoman.

Lanjutnya, pandangan segelintir orang soal orang-orang Papua seringkali salah kaprah. Sebab tidak semua warga Papua bagian dari OPM tetapi selalu dituduh terlibat sehingga tidak jarang menjadi korban serangan aparat keamanan. Aktivisis HAM itu juga mengatakan selama ini orang Papua tak jarang dicap sebagai pengkhianat bangsa, sehingga keberadaannya layak diburu oleh aparat negara.

Sebelumnya Komandan Batalyon Aibon Kogeya, mengakui bahwa kelompok bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) terlibat kontak tembak dengan TNI di wilayah Intan Jaya, Papua, yang menewaskan satu orang prajurit TNI. Pasukan TPNPB-OPM menyebut tidak akan berhenti perang sampai Papua merdeka penuh.

Berbagai provokasi ini sangat mengganggu upaya Pemerintah menciptakan keamanan di wilayah Papua. Jelang HUT OPM, para simpatisan gerakan separatisme itu akan terus melakukan berbagai provokasi ke warga lokal. Untuk itu, Pemerintah diharapkan tidak tinggal diam terhadap aksi-aksi kejam itu.

Pemerintah sendiri melalui Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan negara tidak akan tinggal diam terhadap pengganggu keamanan dan keselamatan rakyat. Terlebih itu dilakukan secara terstruktur untuk mengungkap kasus hukum di wilayah Papua. Terlebih berbagai pembentukan opini yang menuding Pemerintah melakukan berbagai pelanggaran HAM di Papua.

Mahfud mengatakan, secara jelas TPNPB OPM merupakan kelompok kriminal yang harus segera mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. “Karena begitu peristiwa terjadi mereka langsung mengumumkan mereka yang bertanggung jawab. Juru bicaranya langsung,” tegasnya.

Tinggalkan Balasan