Oleh : Dodik Prasetyo )*

Pemerintah membuat gebrakan baru dengan merlis portal UU Cipta Kerja. Di sana, masyarakat bisa menyalurkan aspirasi tentang UU tersebut, jadi tidak usah lelah berdemo. Dalam portal tersebut juga ada informasi mengenai seluk-beluk UU Cipta Kerja.

Omnibus law UU Cipta Kerja diresmikan oktober 2020 dan seminggu setelah peresmiannya, ada portal baru yang diluncurkan pemerintah. Portal ini berisi tentang UU Cipta Kerja dan dimaksudkan untuk memberi informasi kepada khayalak ramai. Jadi mereka tidak akan salah paham dan malah termakan oleh hoax omnibus law UU Cipta Kerja di media sosial.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa tujuan portal ini dibuat adalah untuk mendengarkan suara rakyat. Pemerintah membuka akses seluas-luasnya bagi seluruh warga negara Indonesia agar mereka bisa memberi masukan tentang penerapan UU Cipta Kerja.

Airlangga melanjutkan, dalam portal tersebut tersedia 9 rancangan peraturan pemerintah yang bisa diakses khayalak ramai. Tujuannya agar mereka bisa memberi masukan atas penerapan peraturan tersebut. Selain itu juga ada draft tentang peraturan presiden sebagai tindak lanjut dari UU Cipta Kerja, dan merupakan awal dari pelaksanannya di lapangan.

Rancangan PP dan Perpres ini sangat diperlukan karena untuk mencegah timbulnya hoax susulan. Berkaca dari peristiwa bocornya draft RUU Cipta Kerja ke publik dan ada versi palsu yang malah dipercaya, maka lebih baik saat ini pemerintah memberi akses luas kepada masyarakat. Agar mereka bisa emmbaca prepres dan PP dengan teliti dan tak termakan hoax.

Dalam portal omnibus law UU Cipta Kerja juga disediakan kolom kritik. Dalam artian, pemerintah benar-benar menegakkan demokrasi dan memperbolehkan rakyatnya untuk memberi kritik, bukan sekadar pujian. Keseimbangan antara aspirasi dan kritik membuat pemerintah bisa tahu, bagian mana dari penerapan UU ini yang masih perlu diluruskan.

Namun walau kita boleh memberi kritik, tetap gunakan bahasa yang santun. Jangan malah marah dan berujung fitnah dan mengotori kolom di portal UU Cipta Kerja. Apakah tidak malu ketika nanti dibaca oleh orang lain? Jika pakai akun anonim maka sama saja dengan pengecut yang tak berani membuka identitas asli.

Kesopanan dalam menulis kritik di portal sangat diperlukan, karena jejak digital akan susah dihapus. Bayangkan jika Anda akan wawancara kerja dan pihak HRD membaca komentar sarkas Anda di portal. Ia akan ragu lalu tak menerima lamaran Anda. Ingatlah bahwa attitude wajib dilaksanakan tak hanya di dunia nyata, tapi juga dunia maya.

Selain itu, jika Anda suka memaki di kolom kritik portal, maka bisa terkena UU ITE. Waspadalah dan jangan sampai masuk bui gara-gara kejahatan jempol dan telunjuk, yang kompak menghujat pemerintah. Saat ini berlaku jempolmu harimaumu dan harus jaga ucapan walau hanya di dunia maya.

Portal tentang UU sepertinya baru kali ini dibuat, di era Presiden Jokowi. Kita patut mengapresasi beliau karena telah bekerja keras membahagiakan rakyat dan bahkan membuat portal tentang sebuah UU. Jadi bukan hanya meresmikannya lalu bertindak otoriter, namun tetap menegakkan demokrasi di Indonesia.

Adanya portal resmi juga mengurangi pemberitaan hoax di luar sana, karena sudah pasti situs tersebut jadi rujukan masyarakat untuk mengecek serba-serbi tentang UU Cipta Kerja. Saat ini kita bingugn dengan gempuran informasi yang entah salah entah benar di media sosial dan koran online, sehingga lebih baik langsung cek di portal resmi UU Cipta Kerja.

Kita wajib mengapresiasi pemerintah yang telah meluncurkan portal resmi tentang Omnibus Law UU Cipta Kerja. Karena masyarakat bisa mengakses tentang UU tersebut di sana. Selain itu, banyak orang bisa memberi kritik terhadap peraturan pemerintah dan peraturan presiden, saat akan melaksanakan UU Cipta Kerja di lapangan.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI)

Oleh: Anwar Ibrahim (Ketua Forum Pegiat Media Sosial Independen Regional Kota Tasikmalaya)

Kehadiran media sosial seperti facebook, instagram, line, whatsaap, dqn sebagainya membuat masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi daripada melalui media cetak seperti koran dan majalah. Namun, kemudahan yang diperoleh ternyata membawa dampak yang serius. Media sosial ternyata menjadi ladang subur tumbuhnya hoaks. Beberapa hoaks yang saat ini ramai tersebar, yaitu hoaks seputar penanganan pandemi Covid-19 dan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Dari sinilah sesungguhnya peran kaum terpelajar Indonesia untuk tidak mudah tergiring oleh opini yang beredar di media sosial. Tidak mudah percaya pada informasi yang sedang diperbincangkan di te tengah masyarakat. Sebab, kaum terpelajar ini seharusnya memiliki sikap kritis dalam melihat setiap persoalan yang terjadi di sekelilingnya. Tidak boleh apatis atau menerima apa adanya tanpa menganalisis, menelaah terlebih dahulu setiap berita yang dikonsumsinya.

Sudah menjadi kewajiban besar kaum terpelajar ini membawa masyarakat menuju perubahan kearah yang lebih baik. Dalam menjaga kenyamanan masyarakat terkait maraknya hoaks tersebut ada beberapa hal yang perlu dilakukan, bukan malah sebaliknya ikut menyebarkan dan menciptakan hoaks.

Pertama, bijak dalam memanfaatkan media sosial, pergunakan secukupnya saja. Melihat bagaimana media sosial saat ini menjadi ladang subur tumbuhnya hoaks, maka untuk mencegah peluang besar kita terpengaruh sebaiknya membatasinya dengan kegiatan yang lebih positif, seperti membaca buku dan sebagainya.

Kedua, budayakan membaca yang baik dan benar. Agar mendapatkan inti sari dari sebuah berita, kita dituntut teliti memahami keseluruhan teks tersebut. Maka jangan membaca hanya sepenggal tetapi secara utuh mulai dari judul sampai kalimat akhir. Supaya tidak mudah terpedaya oleh judul-judul berita yang isinya bisa jadi merupakan provokasi.

Ketiga, jangan menyebarluaskan konten hoaks. Jangan mudah tergoda untuk membagikan tautan. Bahaya jika seseorang yang kita anggap terpelajar malah ikut-ikutan dalam menyebarluaskan sebuah hoaks. Oleh karena itu, kawan-kawan milenial Indonesia harus benar-benar menjadi filter di tengah-tengah masyarakat. Memberikan informasi yang kredibel bagi masyarakat. Menjadi tameng dalam mencegah hoaks yang mencoba merusak ketertiban masyarakat Indonesia.

Bersama lawan hoaks dan konten negatif seputar penanganan pandemi Covid-19 dan UU Cipta Kerja guna mendukung upaya pemerintah membangun kesehatan masyarakat dan pemulihan ekonomi lewat literasi dan edukasi di media sosial.

Jangan biarkan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab memecah belah persaudaraan bangsa Indonesia. Kondisi saat ini banyak menimbulkan kesulitan, semua akan terasa lebih sulit jika masyarakat terpecah belah, namun rasa persaudaraan dan saling menghargai harus terus diperkuat dari segalanya agar bangsa Indonesia mampu menghadapi berbagai persoalan negeri.

Oleh : Nikita Ramadhani )*

Saat Habib Rizieq Shihab (HRS) pulang ke tanah air, ribuan pendukungnya langsung datang untuk menyambut. Setelah itu,ia menyempatkan diri untuk datang ke acara peringatan maulid nabi dan menyelenggarakan pernikahan anaknya. Seharusnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperingatkan dengan keras, karena bisa menyebabkan kerumunan.

Kedatangan Habib Rizieq Shihab yang dihadiri oleh ribuan orang membuat masyarakat justru merasa miris, karena seolah tidak ada yang memperingatkan mereka. Walau massa pendukung HRS sudah pakai masker tapi tidak menjaga jarak dan jelas melanggar protokol kesehatan. Jika ada petugas yang menegur, mereka malah marah-marah dan playing victim.

Terlebih, seharusnya HRS yang baru datang dari luar negeri harus karantina selama minimal 14 hari, baru boleh ditemui oleh pendukungnya. Namun malah menolak dan tidak mau swab test ulang. Jika HRS bersikap seperti ini, mengapa pendukungnya masih menyemut dan mengelu-elukannya? Apa mereka tidak takut tertular corona dari OTG dalam kerumunan?

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga seharusnya tegas dalam membubarkan kerumunan pendukung HRS. Jika saat penyambutan panglima FPI itu sudah terlanjur ada ribuan massa, maka pada acara selanjutnya jangan sampai terulang. Karena saat ada acara peringatan maulid nabi tangal 13, HRS melenggang bebas dan kerumunan massa kembali terjadi.

Ketegasan Pemprov DKI Jakarta diperlukan, karena Rizieq Shihab berencana akan mengadakan walimah alias pesta pernikahan putrinya, Najwa Shihab. Dalam pesta orang biasa, maka undangannya bisa ratusan orang. Apalagi HRS yang notabene penglima FPI, diperkirakan akan ada kerumunan lagi dari anggota ormas dan simpatisannya, yang melanggar protokol kesehatan.

Setelah HRS berada di rumah, Gubernur DKI Anies Baswedan memang langsung bersilaturahmi, sambil merayu HRS agar mau tes swab di Indonesia. Namun banyak netizen yang menyayangkan mengapa Anies tidak sekalian memberi peringatan bahwa acara pesta pernikahan Najwa tidak boleh mengundang kerumunan, karena kita masih masa pandemi covid-19.

Abdul Mu’ti, Sekretaris PP Muhammadiyah menyatakan seharusnya tim satgas covid dan otoritas berwenang (dalam hal ini pemprov DKI Jakarta) berani membubarkan acara yang mengundang kerumunan massa. Ia menyayangkan dalam pesta yang diadakan HRS seharusnya sesuai dengan protokol kesehatan. Karena dikhawatirkan membentuk klaster corona baru.

Menurut standar yang diberlakukan oleh tim satgas Covid, saat pandemi boleh dilakukan akad nikah tapi maksimal mengundang 30 orang, sudah termasuk keluarga. Ketika akad diadakan di masjid maka kapasitas maksimal 50%. Jika melanggar tentu harus disemprit, sekalipun ia seorang tokoh terkenal. Karena tidak ada yang namanya kebal hukum, walau berstatus pemuka agama.

Namun sayangnya, meski akad nikah digelar secara privat, pestanya diperuntukkan untuk umum. Hal ini dikemukakan oleh Aziz Yanuar, pengacara FPI. Hampir semua orang diundang, mulai dari Gubernur, politisi, sampai simpatisan ormas. Pernyataan Aziz Yanuar sangat menohok karena ia juga mendukung pelanggaran protokol kesehatan dan sengaja melawan peraturan pemerintah.

Seharusnya Habib Rizieq Shihab sebagai tokoh publik mengerti bahwa sekarang masih masa pandemi covid-19, tapi malah seolah-olah sengaja melanggarnya. Dengan membuat pesta besar-besaran, seakan kita sudah kembali normal. Apa karena merasa sudah bersahabat dengan sang gubernur? Masyarakat jadi ikut mencurigai kedua orang tersebut.

Kita menanti sikap tegas pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk menerjunkan tim satgas covid-19 dan aparat, dalam membubarkan kerumunan massa saat acara yang dihadiri oleh HRS. Jangan mentang-mentang ia adalah tokoh publik lalu mendapat keistimewaan. Seharusnya sebagai warga negara Indonesia, ia wajib menaati protokol kesehatan, demi keselamatannya sendiri.

)* Penulis aktif dalam Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Moses Kombo )*

Papua sejak dahulu merupakan anak kandung dari Indonesia. Selain ddikuatkan oleh hasil jajak pendapat Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera), pengakuan dari negara lain juga ikut menunjukkan bahwa Papua selamanya bagian tidak terpisahkan dari Indonesia.

Menurut Direktur Eksekutif Wahid Institute Yenny Wahid, ketegangan yang terjadi di Provinsi paling timur Indonesisa tersebut terjadi karena adanya masalah pelanggaran hak asasi manusia. Permasalahan tersebut rupanya memicu kekecewaan orang Papua hingga menggelar aksi turun ke jalan.

Meski demikian, Papua bukanlah anak tiri, melainkan anak kandung dari NKRI sampai kapanpun. Hal ini terbukti dengan banyaknya kebijakan yang bertujuan untuk percepatan pembangunan baik fisik maupun kesejahteraan di tanah Papua.

Ketika mulai menjabat pada bulan Oktober Tahun 2014, Presiden RI Joko Wdodo telah menegaskan bahwa salah satu kebijakan dalam negeri adalah untuk mengembangkan dan membangun infrastruktur di seluruh Indonesia.

Hal ini tentu telah menjadi komitmen yang mendalam bahwa kita tidak akan meninggalkan siapapun, dan perlu merangkul orang-orang yang selama ini merasa telah ditinggalkan dan tidak mendapat perharitan.

Hasil dari pembangunan ini dapat terlihat dari meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana pada tahun 2014 skor IPM Papua berada di angka 57 dan meningkat ke angka 60 pada tahun 2018, sedangkan di Papua Barat skor IPM pada tahun 2014 berada di angka 61 lalu meningkat menjadi 64 pada tahun 2018.

Selain itu perhatian khusus pada kualitas kesehatan di Tanah Papua telah terbukti dengan turunnya angka stunting dan naiknya angka harapan hidup penduduk Provinsi Papua dan Papua Barat.

Penurunan angka stunting di Papua yang semula pada angka 40,1% pada tahun 2013 menurun menjadi 32,9% di tahun 2018. Sedangkan di Papua Barat yang semula berada di angka 44,6% di tahun 2013 menuruns menjadi 27,8% pada tahun 2018.

Sementara itu angka harapan hidup di Papua pada tahun 2013 berada di angka 64,74 meningkat menjadi 65,36 pada tahun 2018. Dan di Papua Barat dari 65,14 pada tahun 2013 menjadi 65,15 pada tahun 2018.

Terkait dengan kebijakan Energi, Pemerintah juga menetapkan harga BBM dari Sabang – Merauke berada pada satu angka yang sama.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo telah berkomitmen dalam menciptakan perdamaian dan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat.

Presiden Jokowi juga sempat meminta kebijakan terkait otonomi khusus (otsus) Papua dan Papua Barat agar dikonsultasikan terlebih dahulu dengan seluruh komponen masyarakat setempat.

Hal ini diperlukan guna menemukan rumusan sebuah kebijakan yang terbaik, yang nantinya akan membuat provinsi Papua dan Papua Barat menjadi Provinsi yang semakin maju dan sejahtera.

Salah satu bukti bahwa Papua adalah anak kandung dari NKRI adalah kalimat pembuka bung Karno dimana hampir di setiap Pidato Ir Soekarno yang disiarkan melalui RRI, kalimat dari Sabang sampai Merauke amat kerap dikumandangkan sebagai bukti kedaulatan NKRI.

Asvi Warman Adam selaku sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dengan atau tanpa daya pikat kekayaan alamnya, Soekarno tetap akan memperjuangkan Papua. Pasalnya, wilayah tersebut berada dalam lingkup kedaulatan nasional.

Terdapat beragam budaya yang tersimpan di Bumi Cenderawasih mulai dari tarian, makanan hingga bahasa. Artinya Papua sangatlah kaya akan warisan nenek moyang.

Beragam budaya yang ada di Papua seperti pesta Bakar Batu, tradisi potong jari, pengantaran mas kawin, tradisi injak piring (Mansorandak), sampai pada alat musik tradisional. Tentu menjadi alasan bagi pemerintah serta masyarakat untuk menjaga Papua sebagai bagian dari NKRI.

Tentu menjadi hal yang penting agar generasi muda Papua dapat mempelajari sejarah integrasi Papua ke dalam NKRI dengan baik dari sumber bacaan yang otentik, bukan dari sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan faktual.

Hal ini tentu menjadi sebuah lompatan besar dan menjadi bukti bahwa pemerintah pusat masih tetap peduli dan memberikan upaya terbaiknya untuk Papua, mulai dari revisi otsus, pembangunan infrastruktur serta pembangunan SDM. Hal ini tentu saja menjadi bukti bahwa Papua merupakan anak kandung dari NKRI.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bali

Hasil keputusan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Papua pada tahun 1969, dari segi historis dan yuridis sudah tidak ada celah lagi bagi segelintir orang atau kelompok untuk mengungkit-ungkit atau bahkan mengklaim bahwa Papua bukan merupakan bagian dari NKRI.

Tokoh muda Papua Yanto Eluay yang merupakan putra mendiang Dortheys Hiyo Eluay Tokoh Pepera 1969 mengungkapkan bahwa semestinya sudah tidak ada lagi perdebatan mengenai posisi Papua. Ia merasa berkewajiban meredam setiap upaya mencerai-beraikan masyarakat Papua. Yanto Eluay kembali menegaskan bahwa Pepera menjadi legitimasi kuat bahwa Bumi Cenderawasih adalah integral Indonesia.

“Hasil Pepera tersebut telah diserahkan kepada Sekjen PBB yang kemudian disahkan dalam sidang umum Persertikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Tidak hanya itu, Belanda yang waktu itu masih menjadi negara Kolonial juga menerima hasil Pepera, sehingga pada saat itu Belanda mengakui bahwa Papua sah menjadi bagian dari NKRI”, ujar Yanto.

Di kesempatan berbeda, Kepala Penerangan (Kapen) Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III Kolonel CZI IGN Suriastawa, saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa mengapresiasi pendapat Yanto. Bahkan mendukung langkah Yanto bersama ormas-ormas Papua untuk mendeklarasikan diri bahwa Papua merupakan bagian dari NKRI.

Ini merupakan bukti bahwa sebagian besar Masyarakat Asli Papua sadar akan sejarah yang benar tentang Papua sebagai bagian NKRI. Secara de facto dan de jure Papua sah bagian dari NKRI,” kata Kolonel Suriastawa.

Pemerintah pun melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan Negara tak akan melakukan negosiasi apa pun terkait dengan keinginan lepasnya Papua dari bagian NKRI. Mahfud juga memastikan tidak ada tawat menawar lagi berkaitan dengan posisi Papua dan Papua Barat di Indonesia, karena Papua dan Papua Barat adalah bagian dari NKRI.

“Bagi pemerintah Indonesia kebersatuan Papua, baik Provinsi Papua maupun Papua Barat, dengan NKRI sudah final. Tidak ada jalan lagi, tidak ada negosiasi apa pun untuk kemerdekaan, untuk memisahkan diri,” tegas Mahfud.

Oleh : Tomotius Gobay )*

Provinsi Papua dan Papua Barat terletak di ujung timur, namun mereka tetap bagian dari Indonesia. Kedua provinsi ini sah jadi milik NKRI sejak tahun 1969. Jika ada pihak yang memprovokasi bahwa Papua diacuhkan oleh pemerintah, maka ia salah besar. Karena Presiden Jokowi berusaha adil dalam memajukan seluruh wilayah Indonesia.

Gunung Jayawijaya terkenal sebagai titik tertinggi di Papua. Masyarakat Indonesia amat bangga memilikinya, apalagi di puncaknya bersalju, sungguh eksotis. Wilayah Papua juga terkenal dengan keindahan alamnya di Raja Ampat dan jadi tempat favorit turis untuk berlibur. Kecantikan Bumi Cendrawasih membanggakan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Meski Papua ada di timur Indonesia, namun masyarakat Indonesia tetap mencintainya. Karena mereka sadar bahwa warga asli Bumi Cendrawasih adalah saudara sebangsa setanah air. Oleh karena itu, jika ada yang mengoceh bahwa Papua dijajah oleh Indonesia dan harus memerdekakan diri, ia salah besar.

Meskipun Papua baru bergabung jadi provinsi di Indonesia tahun 1969, tapi statusnya sudah sah, baik di mata hukum nasional maupun hukum internasional. Tidak ada yang namanya Negara Papua Barat. Itu hanyalah isu yang diembuskan oleh Organisasi Papua Merdeka. Sesuai dengan namanya, mereka ingin lepas dari NKRI dan mengibarkan bendera bintang kejora.

OPM yang lahir tahun 1965 sampai saat ini tidak menyetujui hasil pepera (penentuan pendapat rakyat) tahun 1969. Padahal dalam momen penting tersebut, 100% rakyat Papua setuju bergabung dengan Indonesia, dan tidak ada manipulasi. Tuduhan OPM dianggap angin lalu, karena buktinya sampai sekarang rakyat Papua mencintai NKRI.

Menurut hukum internasional, seluruh wilayah yang jadi bekas jajahan Belanda akan jadi milik Indonesia. Sementara Papua dulu dijajah Belanda, sehingga saat merdeka tahun 1945, otomatis menjadi wilayah Indonesia. Bahkan dari penelusuran sejarah, wilayah Papua dulu adalah termasuk Kerajaan Majapahit, karena pejabatnya ada yang memakai bulu cendrawasih.

Ida Bagus Made Bimantara, Direktur Eropa I Kementrian Luar Negeri menyatakan bahwa 99,5% negara di dunia setuju bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia. Sementara sisanya hanya 1, yakni Vanuatu, yang terus menggembar-gemborkan kemerdekaan Papua. Vanuatu adalah negara kepulauan di Pasifik Selatan dan seharusnya mereka tak mencampuri urusan internal Indonesia.

Sebagai negara kecil, buat apa mereka mengangkat isu Papua di forum internasional? Bisa jadi Vanuatu hanya mencari perhatian agar disorot oleh mata dunia. Padahal rakyat di Bumi cendrawash tidak pernah ingin berpisah dari Indonesia, karena mereka merasa perhatian pemerintah Jokowi sangat besar. Mereka mengabaikan ocehan Vanuatu.

Vanuatu tak tahu bahwa di Papua ada program otonomi khusus yang sudah berjalan 20 tahun. Keistimewaan ini membuat mereka punya Gubernur dan Walikota dari warga asli Papua, serta berhak mendapat kucuran dana untuk membangun wilayahnya. Di Bumi Cendrawasih saat ini sudah maju, bahkan di Mimika situasinya bagaikan kota metropolitan.

Pemerintah juga tak pernah menganaktirikan warga Papua. Selama mereka mampu, maka akan diangkat jadi pejabat. Contohnya adalah Freddy Numberi yang pernah jadi menteri. Selain itu, ada Billy Mambrasar yang menjadi Staf Khusus Presiden Jokowi. Pemuda cerdas ini dipercaya jadi pegawai dengan jabatan khusus di Istana, di usianya yang masih 30-an.

Papua menjadi bagian dari Indonesia yang tak terpisahkan. Jangan sampai ada yang terprovokasi dengan ocehan Vanuatu atau OPM. Tidak ada negara Papua Barat, karena tidak sah di mata hukum. Buktnya, masyarakat Papua tidak mau berpisah dari Indonesia dan mencintai tanah air, serta mendukung penuh program pemerintah yang dibuat Presiden Jokowi.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua Tinggal di Semarang

Oleh : Made Raditya )*

Peresmian UU Cipta Kerja membawa angin segara, tak hanya di bidang investasi, tapi juga ekonomi digital. Saat ini tren beralih ke online dan UU ini memudahkan para pengusaha untuk menjalankan bisnisnya, agar makin mudah menembus pasar internasional. Pengusaha UMKM juga mendapat pendampingan dari pemerintah.

Dunia bisnis di tahun 2020 sedikit lesu akibat hantaman badai corona. Krisis yang terjadi tak hanya ada di Indonesia, tapi juga di dunia. Agar pengusaha mampu bertahan dan menembus pasar internasional, maka mereka wajib mengembangkan digital marketing. Akan lebih banyak orang yang mengetahui dan membeli produk mereka.

Untuk mendukung kiprah pengusaha dalam ekonomi digital, maka pemerintah melaunching UU Cipta Kerja yang mengubah beberapa peraturan tentang bisnis. Karena saat ini dunia usaha sudah berubah ke pasar online, sehingga wajib ada pasal baru sebagai payung hukum. Bisnis adalah hal yang dinamis, maka perlu ada UU baru agar mengikuti tren pasar.

Teten Masduki, Menteri Koperasi dan UKM menyatakan bahwa UU Cipta Kerja mendukung penguatan UMKM melalui ekonomi digital. Dalam pasal 97 disebutkan bahwa 40% pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan oleh UMKM. Aturannya juga berubah, tidak usah pakai tender, tapi untuk makanan dan minuman bisa via platform digital.

Pemesanan itu dengan catatan jika transaksinya di bawah 50 juta rupiah. Perubahan peraturan ini sangat menguntungkan pengusaha UMKM di bidang kuliner, karena pemerintah telah melariskan bisnis mereka. Karena saat pandemi, bisnis makanan dan minuman agak lesu. Penyebabnya adalah orang-orang lebih memilih menyetok sembako daripada jajan.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah sudah sadar akan perubahan tren bisnis, dari konvensional jadi digital. Ketika pembelanjaan melalui platform makanan, maka pengusaha kuliner akan terpacu untuk membuat warung online di aplikasi tersebut. Mereka akan sadar  keuntungannya, yakni lebih banyak pembeli. Dunia usaha akan lebih maju karena pebisnis paham teknologi.

Teten melanjutkan, pemerintah menyediakan dana sebanyak 321 triliun untuk belanja ke pengusaha UMKM. Untuk mempercepat, maka pembelanjaan bisa melalui katalog online. Hal ini menunjukkan pemerintah yang melek teknologi dan tidak gaptek. Proses belanja yang lebih cepat juga praktis dan hemat waktu. Karena tinggal membuka gawai.

Pembelanjaan via online juga memberangus praktek korupsi di kalangan oknum nakal. Mereka tidak bisa meminta nota kosong kepada warung atau toko grosir saat belanja, dan diisi sendiri lalu me-mark up harga. Namun ketika transaksi via online dan juga dibayar dengan saldo uang digital, maka nota di gawai akan susah dimanipulasi.

Pemerintah juga memberi pelatihan kepada para pengusaha UMKM agar mereka lebih paham teknologi. Jadi, media sosial bisa digunakan tak hanya untuk curhat colongan, namun berfungsi jadi tempat promosi barang jualan. Ketika pengusaha UMKM memiliki akun Instagram, potensi pasarnya makin luas dan produknya akan laris manis.

Pendampingan dari pemerintah tak hanya sekadar cara membuat toko online, tapi pengusaha UMKM juga diajari teknik dan strategi membangun bisnis digital. Misalnya, selain mengandalkan media sosial, juga ada website, channel Youtube, promosi lewat email, dan teknik digital marketing lain. Tujuannya agar makin banyak orang yang mengenal produk mereka.

UU Cipta Kerja membuka banyak peluang baru bagi para pengusaha untuk fokus ke digital marketing, karena ada sebagian dari mereka yang belum melek teknologi. Dengan pendampingan dari pemerintah, maka pebisnis UMKM akan lebih mahir dalam memasarkan produknya dan membuat online shop yang ramai diserbu pembeli di dunia maya.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh: Ryan Armaditya (Ketua Forum Pegiat Media Sosial Independen Regional Kota Depok)

Media sosial sebagai salah satu media komunikasi dapat membentuk opini publik yang menumbuhkan semangat optimisme terhadap kebijakan pemerintah kedepan. Media sosial pada hakikatnya dapat menciptakan iklim yang mendukung pembangunan nasional agar masyarakat dapat memahami, menerima, dan berpartisipasi dalam pembangunan negeri. Oleh karenanya, diperlukan sinergitas warganet demi mendukung berbagai kebijakan pemerintah demi kepentingan seluruh masyarakat.

Namun, di samping memberikan dampak posistif, masuknya era digitalisasi juga memiliki sisi buruk, yaitu membuat penyebaran hoaks kian masif tersebar. Bagaimana tidak, sekarang ini banyak sekali berita-berita bohong tumbuh subur dan terus-menerus menyebar tanpa ada batasan. Hebatnya lagi, penyebarannya bahkan sampai masuk ke dalam berbagai segi kehidupan.

Selain itu, penyebaran hoaks ini juga dinilai dapat memicu sikap radikalisme masyarakat. Ditambah tanpa adanya kultur literasi, membuat setiap orang bisa saja dengan mudah percaya dan ikut menyebarkan berita yang belum pasti kebenarannya itu. Oleh sebab itu, jika tidak ada kewaspadaan, masyarakat pun akan dengan mudah terpapar fatamorgana hoaks dan propaganda isu provokatif seperti disinformasi, seperti halnya kasus penanganan pandemi Covid-19 dan UU Cipta kerja yang dapat menggangu stabilitas nasional.

Bagaimana upaya kita? Hal paling mudah, yaitu dengan menyaring berita dan ikut berkontribusi membuat postingan positif secara masif di media sosial. Cara itu disinyalir mampu meredam penyebaran hoaks yang terjadi di Indonesia, serta mampu mendorong kemajuan Indonesia.

Membicarakan hoaks termasuk hal yang sangat pelik, pasalnya revolusi digital seperti saat ini justru hoaks lebih mudah dalam penyebarannya. Masyarakat tidak hanya lagi menjadi penikmat konten tetapi juga mampu bertindak menjadi pelaku penyebar informasi. Maka dari itu, diperlukan sinergi warganet, milenial, dan masyarakat luas untuk melawan hoaks dan informasi provokatif yang terjadi di Indonesia demi mewujudkan persatuan bangsa dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional menuju Indonesia Maju.

Selain mewujudkan Indonesia Maju, sinergi juga perlu dilakukan dalam mendukung berbagai kebijakan dan program pemerintah. Terlebih Indonesia saat ini sedang dihadapkan oleh beberapa permasalahan seperti pandemi Covid-19 dan perekonomian. Mari kita kawal kekondusifan di lini media sosial dan gotong royong membangun keberhasilan upaya pemerintah untuk memajukan bangsa dan negara.

Oleh : Abdul Razak )*

Kembalinya Habib Rizieq Shihab (HRS) ke Indonesia diwarnai kericuhan di Bandara Soekarno Hatta, karena ada ribuan massa yang ngotot untuk menjemput. Padahal sudah ada peringatan agar mereka mematuhi protokol kesehatan, tapi tetap saja dilanggar. Saat ada kawanan fans HRS, dikhawatirkan ada klaster corona baru.

Ribuan orang menyambut kedatangan Habib Rizieq saat ia datang ke Indonesia, tanggal 10 november lalu. Mereka jelas melanggar physical distancing tapi tak mempedulikan protokol tersebut. Walau sudah memakai masker, tapi tetap bahaya karena corona bisa menular lewat udara pengap, seperti keadaan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta yang dipadati oleh mereka.

Situasi ini makin runyam karena Rizieq Shihab menolak untuk melakukan tes swab ulang dan karantina 14 hari, karena sudah melakukannya di Arab. Padahal bisa saja ada penularan di dalam perjalanan. Massa pendukung HRS juga tidak takut untuk mendekat, bahkan berbondong-bondong datang dari luar Jakarta, demi bersalaman dengannya.

Setelah turun dari pesawat, HRS kembali ke rumahnya dan masih saja dikawal oleh pendukungnya. Situasi di sekitar huniannya jadi penuh sesak. Mereka seakan lupa sekarang masih pandemi, dan demi melihat idolanya walau sekilas rela melanggar protokol kesehatan. Apakah cinta membutakan keselamatan diri sendiri?

Karantina yang ditolak oleh HRS sebenarnya bertujuan untuk menyelamatkan nyawanya sendiri dan keluarganya. Namun ketika ia menolak, seharusnya massa mengingatkannya, bukannya mendukung. Jika ia positif corona dan menularkannya kepada ribuan pendukung yang menemuinya, maka jumlah pasien covid-19 akan melonjak drastis. Situasi ini sungguh mengerikan.

Gubernur DKI Jakarta melakukan audensi ke rumah HRS dan ia juga seakan tidak takut tertular, karena saat ini bisa saja semua orang berstatus OTG. Walau kabarnya Anies datang ke sana untuk merayu HRS agar mau melakukan tes swab, seharusnya ia memberi contoh dengan menunggu 14 hari. Atau menghubunginya lewat telepon atau WA.

HRS masih saja bertingkah dengan berencana mendatangi peringatan maulid nabi. Padahal kita tahu bahwa ia masih punya banyak pendukung dan ada tradisi untuk bersalaman. Di masa pandemi, kegiatan ini tentu terlarang. Baik HRS maupun orang-orang yang datang saat acara seharusnya tahu diri dan menahan agar tak membuat keramaian, untuk menghormati masa pandemi.

Setelah membuat heboh dengan kedatangannya yang disambut massa, HRS masih meminta izin untuk menyelenggarakan acara pernikahan anaknya, Najwa. Izin sudah keluar dengan syarat memenuhi protokol kesehatan, yakni maksimal 35 orang undangan. Semua juga wajib pakai masker dan hand sanitizer. Semua dilakukan demi keselamatan banyak orang.

Jika ada massa yang akan datang ke sana dengan maksud memberi kado bagi pengantin, lalu diusir oleh pihak keamanan, jangan sakit hati. Bukan bermaksud jahat, tapi acara ini seharusnya berlangsung dengan privat. HRS memang punya banyak fans tapi sebaiknya ia tahu diri dan tidak mengundang hingga ribuan orang, agar tak menimbulkan klaster corona baru.

Jangan malah sengaja melanggar protokol kesehatan karena punya alasan suubjektif dalam membenci pemerintah. Ingat bahwa jika 1 orang saja kena corona bisa menularkan ke ribuan orang lain. Bagaimana jika ada yang tertular virus covid-19 lalu tidak terselamatkan nyawanya, apakah mau bertanggungjawab?

Sebagai tokoh publik seharusnya HRS tahu diri dan melakukan acara privat. Jangan malah sengaja membuat resepsi pernikahan akbar atau menghadiri acara peringatan yang mengundang banyak orang, karena akan mengundang massa. Ingatlah selalu untuk menaati protokol kesehatan dan jaga jarak antar orang, jika ingin selamat dari virus covid-19.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Makassar