Oleh : Raavi Ramadhan )*

Keberadaan UU Cipta Kerja membawa harapan baru bagi para pengusaha UMKM, karena ada aturan yang menguntungkan mereka. Perizinan akan dipermudah dan tiap instansi pemerintah wajib menyediakan 40% dari anggaran untuk membeli produk UMKM. Pebisnis kelas kecil dan menengah akan bisa mengembangkan usahanya.

Peresmian Omnibus Law UU Cipta Kerja masih menjadi buah bibir di masyarakat, karena baru kali ini ada Undang-Undang yang mengatur belasan klaster sekaligus. Selain klaster investasi, ada klaster kemudahan berusaha dan klaster UMKM. Tujuannya mendongkrak dunia bisnis, agar tak lagi lesu karena hantaman badai corona.

UMKM diprioritaskan oleh pemerintah karena merekalah tulang punggung perekonomian d Indonesia. Sebanyak 90% usaha di negeri kita dijalankan oleh UMKM. Tak heran mereka diistimewakan, agar dapat memperlancar bisnisnya dan menaikkan daya beli masyarakat. Semoga setelah usaha meningkat, kondisi finansial Indonesia akan membaik.

Menurut Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, prioritas bagi UMKM dalam UU Cipta Kerja adalah instansi pemerintahan diwajibkan membeli produk mereka. Nanti pengaturannya, jika ada lembaga negara yang butuh suatu produk, 40% suplainya dari pengusaha UMKM. Jadi pengusaha akan mendapat pangsa pasar baru dan pasti dibayar oleh pemerintah.

Selain itu, UMKM akan dikelompokkan menurut wilayah. Jadi nanti akan direncanakan sebuah kolaborasi antar pengusaha kecil dan menengah. Jika mereka bekerja sama, misalnya membuat toko online yang berisi berbagai barang jualan, tentu akan jadi baik. Karena sama-sama ingin maju dan memperluas pasar.

Kerja sama antar pengusaha UMKM dalam 1 wilayah juga bisa dengan sesi sharing, misalnya urun informasi di mana saja supplier yang harganya murah tapi menjual barang berkualitas. Selain itu, mereka bisa berkolaborasi. Misalnya ada UMKM yang membuat bunga imitasi, bisa menyuplai ke pengusaha UMKM lain yang berbisnis dekorasi pesta perkawinan.

Pemerintah juga akan mendampingi UMKM, terutama dalam digital marketing. Mereka akan diajari cara membuat online shop dan pengelolaannya. Promosi di dunia nyata beda dengan dunia maya. Jadi dengan adanya pendampingan, pengusaha UMKM tak lagi gagap teknologi, tapi mampu menemukan pembeli baru, karena pangsa pasarnya lebih luas.

Setelah pengusaha UMKM mampu berpromosi, baik di dunia nyata maupun dunia maya, maka pendampingan selanjutnya bisa dengan membentuk branding. Produsen tak hanya diajarkan cara membuat barang berkualitas baik tapi image-nya bagus. Misalnya dengan membuat kemasan yang bentuknya menarik, sehingga pantas dijadikan oleh-oleh dari daerahnya.

Dalam UU Cipta Kerja juga ada pasal untuk memudahkan pengusaha UMKM agar mereka mendapat legalitas usaha. Untuk memiliki izin, maka bisa didaftarkan secara online. Sehingga hemat waktu dan biaya. Perizinan juga akan cepat keluar, sehingga ketika mereka akan meminjam uang di Bank, akan mendapat kredit dengan mudah. Karena sudah dianggap legal.

Selain itu, pengusaha UMKM yang sudah punya izin usaha bisa mengekspor produknya. Karena salah satu persyaratannya adalah bisnis itu harus legal. Seperti yang kita tahu, klien dari luar negeri lebih strict, sehingga pengusaha UMKM harus punya izin resmi dan memenuhi standar mereka. Namun tentu saja ekspor produk akan menguntungkan, karena dibayar dollar.

Selain mendapat keuntungan yang lebih banyak, pengusaha UMKM yang sudah berhasil mengekspor produknya juga bisa naik kelas, karena membuktikan bahwa jualannya diminati oleh masyarakat internasional. Diharapkan mereka akan mendapat keuntungan yang lebih berlipat ganda dan akan butuh banyak karyawan. Sehingga mengurangi jumlah pengangguran.

Adanya UU Cipta Kerja membuat pengusaha UMKM diberi angin segar, karena ada kemudahan dalam masalah perizinan. Mereka juga diberi pendampingan oleh pemerintah. Instansi juga wajib membeli produk UMKM. Sehingga mereka mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dan mampu mempertahankan usahanya di tengah pandemi.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini )*

Oleh : Rebecca Marian )*

1 Desember merupakan hari jadi Organisasi Papua Merdeka (OPM), peringatan tersebut menjadi alarm bagi masyarakat Papua untuk meningkatkan kewaspadaan dikarenakan kelompok tersebut kerap melakukan aksi brutal demi menunjukkan eksistensinya.

Organisasi Papua Merdeka (OPM) merupakan kelompok separatis yang tidak pernah sedikitpun mendapat simpati masyarakat. Mereka pernah menyandera 1.300 warga dan mengakibatkan seorang anggota Brimob tewas.

Terakhir mereka melakukan agresi kepada pasukan keamanan di wilayah Intan Jaya, Papua. Berbagai peristiwa ini menunjukkan bahwa eksistensi OPM sudah keterlaluan, terutama jelang peringatan HUT OPM pada 1 Desember mendatang.

Kolonel Czl IGN Suriastawa selaku Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kapen Kobabwilhan) III menyatakan dua orang prajurit TNI mendapatkan serangan dari OPM saat melakukan patroli untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Keduanya yakni Pratu Firdaus dan Pratu Arbi.

Dalam peristiwa tersebut, Pratu Firdaus Kurniawan gugur dalam tugas, sementara 2 orang rekan lainnya luka-luka. Hal ini diungkapkan oleh Komandan Korem 173/PVB Brigjen Iwan Setiawan. Selain 2 anggota TNI yang luka, ada juga warga sipil yang menjadi korban penembakan.

Sebby Sambom menyatakan bahwa dalam penembakan tersebut, yang bertanggungjawab dalam OPM dan TPNPB. Pria yang merupakan juru bicara TPNPB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat) mengungkapkan alasannya bahwa penembakan dilakukan karena para anggota TNI melakukan kekerasan terhadap warga sipil Papua, sehingga mereka melindunginya.

Namun pembelaan Sebby rupanya hanya alibi yang tidak berdasar. Karena TPNPB tidak bertujuan untuk melindungi, namun menyerang TNI yang tengah mencari keberadaan kelompok separatis. Mereka tidak terima apabila kelompoknya ditangkap dan dianggap pemberontak, karena menurut TPNB dan OPM, negara yang sah adalah Papua Barat, bukan Indonesia.

TPNB rupanya memiliki tradisi turun gunung jelang ulang tahun OPM tanggal 1 Desember. Mereka tidak hanya menampakkan diri untuk mempromosikan Gerakan Papua Merdeka, namun juga menebar teror. Tak peduli kepada pendatang maupun sesama warga asli Papua. Semua ditakut-takuti dengan senjata api yang mereka miliki.

Penjagaan di seluruh wilayah Papua memang diperketat jelang 1 Desember. Sweeping tersebut dilakukan di banyak tempat dan jangan sampai ada yang ketahuan mengibarkan bendera bintang kejora atau membawanya di dalam tas. Karena bendera Papua Barat tersebut merupakan bendera terlarang dan merupakan simbol dari kaum separatis.

Warga Papua tentu wajib bersikap waspada akan bujuk rayu OPM. Jangan sampai ada yang mau bergabung dengan alasan jika menjadi anggota separatis akan terlihat macho. Pahamilah sejarah bahwa OPM merupakan pemberontak yang melanggar hukum dan selalu membuat onar.

Selama ini OPM memang dikenal sebagai kelompok yang menginginkan agar Papua berpisah dari Indonesia karena menganggap bahwa pemerintah Indonesia selalu menganaktirikan Papua dan hanya membangun Pulau Jawa.

Namun tuduhan tersebut tentu tidak berdasar, hal ini terbukti dimana pada era Presiden Joko Widodo, Bumi Cenderawasih tersebut sangat diperhatikan dengan keistimewaannya. Apalagi Presiden Jokowi telah berhasil menerapkan kebijakan BBM satu harga dari sabang sampai merauke.

Kita juga jangan menutup mata akan adanya kucuran dana otonomi khusus (otsus) Papua yang mampu menunjang pembangunan di Papua, salah satunya pembangunan Bandara Internasional Sentani.

Menghadapi kelompok OPM yang kembali berulah, pengamat militer dan intelijen, Connie Rahakundini menilai sudah waktunya TNI diberikan peran operasi dalam Undang-undang (UU). Connie menilai, tindakan kelompok OPM ini sudah melewati batas. Sehingga pemerintah melalui aparat keamanan TNI/Polri harus mengambil langkah tegas terhadap mereka.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut bahwa negara tidak akan tunduk terhadap pelaku segala bentuk tindak kriminal dan gangguan keamanan. Ia mengatakan, secara jelas TPNPB OPM merupakan kelompok kriminal yang harus segera mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

Tindakan kriminal yang dilakukan oleh kelompok separatis tersebut tentu saja menciptakan keresahan dan ketakutan di masyarakat lokal. Hal tersebut juga turut mengganggu pembangunan yang sedang dikerjakan oleh Pemerintah.

Masyarakat tentu jangan mudah terprovokasi oleh kelompok yang ingin berpisah dari Indonesia. Karena permasalahan di Papua haruslah dibenahi secara bersama-sama, bukan dengan sikap skeptis yang berujung pada keinginan yang mengutamakan kepentingan kelompok semata.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Oleh : Alfisyah Dianasari )*

Percepatan pertukaran informasi seringkali menciptakan kebingungan masyarakat terhadap Informasi yang berkembang, termasuk program-program pembangunan yang akan dilaksanakan. Warganet dan milenial sebagai pengguna aktif media sosial pun diajak untuk ikut menyosialisasikan serta mendukung kebijakan Pemerintah tersebut demi tercapainya sasaran pembangunan.

Kebijakan Pemerintah atau yang lazim disebut kebijakan publik bisa diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak.
Kebijakan ini diharapkan akan mempengaruhi setiap orang di suatu negara atau negara bagian atau kebijakan secara umum.

Tujuan pemerintah dalam merumuskan kebijakan tak lain adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

Selain itu kebijakan pemerintah ini diperlukan guna diperolehnya nilai-nilai publik baik yang bertalian dengan barang publik maupun jasa publik. Nilai-nilai tersebut tentu sangat dibutuhkan oleh publik untuk meningkatkan kualitas hidup baik fisik maupun non-fisik.

Kebijakan pemerintah dibuat melalui tahap-tahap yang sistematis sehingga semua variabel pokok dari semua permasalahan yang akan dipecahkan tercakup.

Salah satu kebijakan pemerintah yang pernah diterapkan adalah kebijakan terkait BBM 1 harga, dimana kebijakan tersebut bertujuan demi mewujudkan keadilan energi di seluruh wilayah Indonesia.

Kebijakan tersebut dilatarbelakangi oleh mahalnya harga BBM di beberapa daerah terutama di Indonesia Bagian Timur. Untuk mendukung kebijakan tersebut, kementerian ESDM telah menetapkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 36 Tahun 2016 tentang percepatan pemberlakuan Satu Harga

Selain kebijakan tentang BBM 1 Harga, kebijakan pemerintan terkait penanganan pandemi virus corona juga bisa kita jadikan contoh, seperti misalnya kebijakan pemerintah yang telah mendorong pembuatan alat pelindung diri (APD) produks dalam negeri. Pembuatan APD dalam negeri ini telah disesuaikan dengan standar internasional.

APD yang ditujukan seperti cover all atau gown buatan Indonesia dengan bahan baku 100% dari Indonesia yang memenuhi standar internasional AATCC42 dan ISO serta ASDM.

Selain produksi APD, pemerintah juga menggalakkan produksi masker kain dengan filtrasi setara dengan masker bedah. Hal ini bertujuan sebagai jawaban atas kelangkaan masker saat awal pandemi Covid-19 di Indonesia.

Kebijakan tersebut juga terintegrasi dengan salah satu protokol kesehatan, yakni memakai masker ketika berada di luar rumah.

Tak berhenti sampai disitu, kebijakan pemerintah dalam melawan pandemi Virus Corona juga berlangsung pada pengembangan vaksin produksi dalam negeri, yakni vaksin merah putih. Hingga kini pengembangan vaksin tersebut masih dalam tahap uji klinis.

Untuk menyukseskan kebijakan tersebut, tentu diperlukan peran dari masyarakat khususnya para warganet dan kaum milenial untuk menggaungkannya kepada khalayak secara lebih luas.

Generasi Milenial merupakan istilah yang cukup akrab di telinga kita. Istilah tersebut berasal dari kata Millennials yang diciptakan oleh dua pakar sejarah dan penulis Amerika, Willuam Strauss dan Nell Howe dalam beberapa bukunya.

Bonus demografi yang beriringan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia tentunya akan memberikan kemajuan terhadap bangsa Indonesia dalam merealisasikan Indonesia Emas 2045. Pemuda saat ini akan menjadi garda terdepan dalam merealisasikan Indonesia Emas 2045,

Di tengah digitalisasi Industru yang ada, kelompok milenial dinilai paling mampu beradaptasi dengan segala perkembangan yang ada. Saat ini lebih dari separuh generasi milenial tinggal di perkotaan. Mereka memiliki akses yang luas terhadap lingkungan pendidikan, kesehatan, teknologi informasi dan internet.

Selain itu peran warganet juga menjadi vital karena internet mampu memberikan keajaiban. Apalagi celotehan warganet memiliki pengaruh besar dalam berbagai kebijakan negara.

Sukses atau tidaknya kebijakan pemerintah tentu saja tidak lepas dari peranan warganet yang bertugas mengabarkan atau membuat konten tertentu yang bertujuan untuk mengabarkan berbagai kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah.

Satu hal yang mungkin bisa dilakukan bagi kaum milenilal maupun warganet, tentu saja adalah mengkampanyekan 3 M (mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker).

Kampanye ini tentu bisa dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari membuat tulisan, poster ataupun video edukasi yang menunjukkan tentang kepatuhan dalam menerapkan prinsip 3M. Penyebaran video ini juga terbilang sangat mudah, karena teknologi saat ini memungkinkan bagi siapapun untuk meneruskan konten yang telah diterimanya.

Warganet dan Milenial memiliki banyak kekuatan untuk menyebarluaskan informasi kepada khalayak. Kelompok tersebut tentu saja memiliki wawasan dan kemampuan untuk berkolaborasi dengan baik.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Depok

Oleh : Dodik Prasetyo )*

Baru saja datang di Indonesia, Habib Rizieq Shihab (HRS) sudah berulah dengan membuat kerumunan di masa pandemi. Masyarakat pun geram dan mengecam aksi tersebut karena jelas melanggar masa PSBB di DKI Jakarta dan tidak mematuhi physical distancing. Seharusnya sebagai salah satu tokoh, ia memberi contoh baik dengan tertib protokol kesehatan.

Bandara Soekarno-Hatta, khususnya di Terminal 3, gempar saat Rizieq Shihab datang dari Arab, tanggal 10 november lalu. Massa mengelu-elukannya dan rela berhimpitan, hanya karena ingin memotret atau melihat parasnya dari dekat. HRS hanya cengar-cengir melihat sambutan gegap-gempita itu dan auto amnesia, bahwa saat ini masih pandemi covid-19 dan PSBB.

Belum puas dengan penyambutan di bandara, massa juga menyerbu rumah HRS di kawasan Petamburan. Setelah beristirahat, beberapa hari setelahnya Rizieq Shihab datang untuk menghadiri acara maulid nabi, bahkan pergi ke daerah Puncak karena diundang dalam kegiatan peresmian. Tentu saja dalam momen ini terjadi lagi kerumunan orang yang ingin beraudensi dengannya.

Pakar epidemiologi dari UI, Pandu Riono, mengkhawatirkan kerumunan yang terjadi saat ada HRS. Karena bisa jadi ada klaster corona baru. Ia sangat prihatin karena kerumunan ini bisa meningkatkan potensi penularan covid-19. Dalam artian, saat ini massa bisa saja merasa sehat tapi kena efeknya 14 hari kemudian. Jika mereka kena corona, siapa yang harus disalahkan?

Massa sudah cinta buta dan tak peduli corona ada di depan mata. Namun mereka nekat ingin melepas rindu dengan HRS setelah 3 tahun tak bersua. Saat ada kerumunan ini, masyarakat menyayangkan tindakan petugas yang kurang tegas dalam menghalau massa dan menertibkan mereka. Bahkan seolah sungkan untuk mendenda atau menghukum massa.

Padahal HRS sudah jelas melanggar PSBB di DKI Jakarta dan menolak untuk karantina 14 hari, serta tak mau tes swab atau rapid. Potensi untuk kena corona dalam perjalanan menuju Indonesia sangat besar. Namun massa seolah tak peduli dan terus mendekatinya. Masyarakat jadi pusing karena mereka melanggar protokol kesehatan dengan terang-terangan.

Pelanggaran protokol kesehatan juga terjadi lagi saat HRS mengadakan acara pernikahan putrinya, Syarifah Najwa Shihab, tanggal 14 november. Walau akad nikah dilakukan secara privat, namun resepsinya mengundang 10.000 orang! Undangan ini termasuk keluarga besar, anggota dan pengurus FPI, pengurus partai, serta gubernur DKI Jakarta.

Memang HRS adalah tokoh publik tapi apakah dia kebal hukum sehingga diperbolehkan melanggar physical distancing? Atau petugas merasa sungkan dan bagaikan macan ompong, karena Rzieq Shihab jadi orang dekat Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan? Masyarakat sudah lelah karena HRS baru datang tapi langsung bikin berita heboh.

Faktanya, petugas membiarkan acara itu dan tidak ada niatan untuk membubarkannya. Mereka hanya berusaha meminimalisir resiko penularan corona dengan membagikan masker gratis kepada para tamu undangan. Juga memperbanyak tempat cuci tangan. Rekayasa lalu lintas juga dilakukan di sekitar lokasi resepsi pernikahan.

Janganlah ada pengkultusan dan pengistimewaan seperti itu. Memang Rizieq Shihab punya banyak pendukung, tapi ia seolah selalu dilindungi dan lolos saja ketika melanggar berbagai protokol kesehatan. Masyarakat bisa antipati terhadap pria yang dikenal keras dalam berceramah, karena gagal memberi contoh baik kepada ribuan pendukungnya.

Kerumunan massa dalam acara yang dihadiri dan diselenggarakan oleh Rizieq Shihab membuat epidemiologi khawatir akan penularan corona. Masyarakat juga tidak memberi simpati kepada HRS karena nekat mengadakan pesta besar-besaran di tengah pandemi. Padahal seharusnya kita masih masa prihatin. Resepsi seperti itu juga berpotensi membuat klaster corona baru.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI)

Berbagai upaya aktivis kemerdekaan West Papua seperti United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang dipimpin Benny Wenda maupun Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang dipimpin Agus Kossay yang terus mempergunakan isu kolonialisme di tanah Papua nampaknya tidak akan berpengaruh signifikan. Dunia internasional jelas mengakui bahwa Papua merupakan bagian dari kedaulatan Indonesia.

Hal itu ditegaskan oleh Direktur Eropa I Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Ida Bagus Made Bimantara. Ia mengungkapkan bahwa hampir seluruh negara di dunia mengakui bahwa Papua bagian integral dari Indonesia. “Hampir 99,5 pemerintah di dunia mengakui dan menghormati keutuhan Indonesia, menegaskan bahwa Papua bagian Indonesia. Hanya satu negara masih mempertanyakan yaitu Vanuatu,” ujar Ida Bagus Made Bimantara.

Sade, sapaan akrab Ida Bagus Made Bimantara, mengatakan bahwa pemerintah bekerja keras menyelesaikan persoalan yang masih ada. Bahkan bertindak tegas kepada tersangka ujaran kebencian terhadap Papua. Bahwa masih ada kendala, tidak bisa dipungkiri. Namun, saat ini kondisi Papua terus semakin baik.

Ketegasan pemerintah Indonesia ini juga disampaikan di Sidang PBB. Diplomat Muda Indonesia, Silvany Austin Pasaribu, mengatakan bahwa rovinsi Papua dan Papua Barat merupakan bagian dari kedaulatan Indonesia yang tidak dapat diganggu gugat sejak 1945 dan secara resmi didukung oleh PBB serta komunitas internasional. Jadi sudah semestinya tidak ada lagi kelompok-kelompok yang berusaha memprovokasi kemerdekaan semu kepada warga Papua.

“Provinsi Papua dan Papua Barat adalah bagian dari Indonesia yang tidak dapat diganggugugat sejak 1945 dan secara resmi didukung oleh PBB dan komunitas internasional sejak beberapa dekade. “(Status) ini adalah final, tidak dapat diubah dan permanen,” kata Silvany.

Pernyataan Silvany ini ditunjukkan kepada negara Vanuatu yang terus berupaya menciptakan kegaduhan di hadapan dunia, perihal kemerdekaan Papua. Ia pun menegaskan bahwa Vanuatu tidak memiliki hak apa pun untuk berbicara atas nama rakyat Papua.

“Anda (Vanuatu) bukan perwakilan dari rakyat Papua dan berhenti mengkhayal menjadi perwakilan mereka,” ucapnya.