Oleh : Zakaria )*

Pemerintah telah menunjukkan keterbukaannya dalam hal mendiskusikan UU Cipta Kerja. Namun, disinformasi dan kontroversi yang sudah terlanjur ramai tersebar rupanya melahirkan keresahan tersendiri. Masyarakat pun diimbau untuk mewaspadai hoax seputar UU Cipta Kerja yang dapat mendistorsi informasi dan memicu keresahan.

Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), menyayangkan terkait ramainya kabar palsu atau hoax di media sosial seputar UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak menolak akan adanya diskusi-diskusi untuk menjelaskan masalah mengenai undang-undang Cipta Kerja tersebut. Tetapi datanya harus akurat, tidak berangkat dari hoax.

Mahfud pun berharap, lembaga penyiaran dapat membantu pemerintah dalam upaya menjernihkan informasi seputar UU Cipta Kerja kepada masyarkat. Hal tersebut bisa dilakukan melalui penyebaran siaran iklan layanan masyarakat.

Sementara itu, Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Gajah Mada (UGM) Profesor Tajuddin Noer Effendi mengatakan kurangnya komunikasi ini menjadi salah satu kekurangan Pemerintah dalam menyusun Omnibus Law. Hal ini membuat banyak pihak yang menolak undang-undang ini meski tidak mengetahui isinya.

Dalam pembahasan UU Cipta Kerja ini, Tajuddin mengatakan bahwa sebenarnya pemerintah juga mengajak universitas dan serikat pekerja. Namun sayangnya dalam beberapa pembahasan hanya sedikit yang hadir.

Dirinya menegaskan, apabila masyarakat serius dala membaca UU ini, sebenarnya isi dari undang-undang tersebut bertujuan untuk menolong pekerja yang belum mendapatkan pekerjaan. Dengan menarik investasi, maka dapat menciptakan lapangan kerja dan menekan angka pengangguran.

Namun, sejak Omnibus Law disahkan oleh DPR, berbagai kabar palsu atau hoax berkembang di masyarakat. Hoax yang tersebar tersebut antara lain menyangkut permasalahan status pekerja, pengupahan hingga regulasi tentang tenaga kerja asing.

Untuk masalah pesangon misalnya, dalam pasal 156 BAB IV tentang Ketenagakerjaan disebutkan pengaturan tentang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang nantinya akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Untuk pesangon, apabila pengusaha melakukan PHK maka pengusaha wajib membayar pesangon. Secara spesifik untuk uang pesangon untuk masa kerja kurang dari satu tahun adalah satu bulan upah, hingga untuk masa kerja 8 tahun atau lebih mendapatkan 9 bulan upah.

Sementara uang penghargaan masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, maka akan mendapatkan 2 bulan upah. Kemudian jika masa kerja 24 tahun atau lebih, maka akan mendapatkan 10 bulan upah.

Sempat pula beredar bahwa setelah UU Cipta Kerja disahkan, maka para buruh akan mendapatkan upah yang dihitung per jam.

Merujuk pada pasal 88B Bab IV tentang ketenagakerjaa disebutkan bahwa upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu, dan/atau satuan hasil. Ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam PP. Dengan satuan waktu tidak ada aturan yang menyatakan upah berdasarkan jam.

Hoax yang tidak kalah meresahkan adalah hoax terkait dengan tidak adanya status karyawan tetap. Padahal status karyawan tetap akan tetap ada berdasarkan pasal 59, perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) atau biasanya dikenal dengan pekerja kontrak hanya dapat dibuat untuk pekerjaan yang akan selesai dalam waktu tertentu. PKWT tidak dapat dilakukan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Jika PKWT tidak memenuhi ketentuan, maka menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau karyawan tetap.

Selain itu salah satu disinformasi yang patut diwaspadai adalah hilangnya semua hak cuti. Namun pada kenyataannya hak cuti dan waktu istirahat tetap ada, dalam pasal 79. Cuti tahunan diberikan paling sedikit 12 hari bagi pekerja yang telah bekerja selama 12 bulan, serta diatur dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan. Perusahaan juga dapat memberikan istirahat panjang.

Kabar hoax yang beredar adalah tenaga kerja asing yang bebas masuk ke Indonesia. Tentu saja menyikapi berita tersebut kita patut merujuk pada pasal 42 yang tertulis, bahwa setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing haruslah memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing (TKA) yang disahkan pemerintah pusat. Penggunaan TKA juga ditentukan dalam jangka waktu tertentu, dan dilarang menduduki jabatan yang mengurus personalia.

Tentu saja kita harus mampu membaca substansi UU Cipta Kerja secara komprehensif, sehingga tidak mudah terprovokasi oleh penggiringan opini yang ternyata berdasar pada berita yang tidak benar.

)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor

Oleh : Ratna Mayangsari)*

Kepulangan Habib Rizieq ke Indonesia terus memicu kontroversi. Selain tidak mengindahkan aturan karantina, kegiatan Habib Rizieq selalu menimbulkan kerumunan massa dalam jumlah besar di masa pandemi Covid-19. Kegiatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap aturan PSBB, sehingga perlu mendapatkan sanksi tegas.

Habib Rizieq Shihab telah terbukti melanggar peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 79 Tahun 2020 tentang penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Virus Corona.
Adapun sanksi tersebut telah diberikan kepada sebanyak 17 orang berupa denda sebesar Rp 1,5 juta dan sanksi fisik kepada 19 orang yang melanggar protokol kesehatan pada kegiatan di Petamburan.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Doni Monardo dalam keterangan tertulisnya mengatakan, Tim Satgas DKI rupanya tidak pandang bulu terhadap mereka yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan, terutama yang tidak menggunakan masker pada aara yang diselenggarakan pada malam hari di Petamburan.

Dengan memberikan sanksi kepada 17 orang, dan juga memberikan sanksi fisik kepada 19 orang. Untuk yang 17 orang, dikenai sanksi denda, sehingga dana yang diterima oleh satpol PP DKI sebesar 1,5 juta.

Doni menjelaskan, bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengirimkan tim yang dipimpin oleh Kasat Pol PP, untuk menyampaikan surat denda administrasi sejumlah Rp 50 juta kepada panitia yang menyelenggarakan acara tersebut. Denda ini merupakan denda tertinggi dan apabila di kemudian hari masih terulang, maka denda tersebut akan dilipatgandakan menjadi Rp 100 juta.

Sebelumnya, kita sudah tahu bahwa Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mendapatkan sorotan tajam karena kegiatannya tidak mentaati protokol kesehatan. Kegiatan yang dia lalukan selalu mengundang kerumunan massa.

Marius Widjajarta selaku pengamat kesehatan, selalu mempertanyakan tidak adanya teguran yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sehingga Imam Besar FPI tersebut seenaknya saja meanggar protokol kesehatan.

Ia meminta agar jangan ada tebang pilih terhadap para pelanggar kesehatan. Jangan hanya sanksi diberikan hanya kepada masyarakat biasa namun tidak ada tindakan kepada para elite.

Sementara itu, anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu meminta kepada aparat keamanan dan satgas Covid-19 dapat secara tegas menindak pelanggaran protokol kesehatan terkait Rizieq Shihab yang melanggar protokol kesehatan saat pandemi Covid-19.

Menurut Ninik, Rizieq merupakan seseorang yang mudah ditiru warga. Jika tidak ada tindakan tegas terhadapnya, maka Indonesia akan mengalami masalah besar terkait penerapan protokol kesehatan Covid-19.

Pakar epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Pandu Riono, menyebutkan bahwa sanksi uang tidak akan membuat jera para pelanggar protokol kesehatan. Dirinya menilai seharusnya pelanggar protokol itu diberi edukasi agar paham soal protokol kesehatan.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan bahwa pihaknya tidak sekadar basa-basi dalam menjatuhkan sanksi denda Rp 50 juta kepada petinggi FPI tersebut. Denda itu diberikan lantaran Habib Rizieq telah melanggar protokol kesehatan dengan cara mengumpulkan massa di acara Maulid Nabi Muhammad SAW.

Pernyataan tersebut sekaligus merespons tudingan sejumlah pihak yang menyatakan bahwa pemberian sanksi kepada Rizieq sekadar formalitas. Menurut dia, pemberian sanksi tersebut merupakan bukti bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan keseriusannya dalam menangani pandemi Covid-19.

Anies pun secara tegas mengatakan, bahwa pihaknya juga tidak segan untuk menjatuhi sanksi denda progresif apabila Rizieq kembali mengumpulkan massa dalam jumlah besar. Pihaknya-pun mengaku bahwa pemprov bisa menjatuhi denda sebesar Rp 100 – Rp 150 juta jika Rizieq Shihab kembali mengumpulkan massa.

Anies juga memastikan bahwa penegakan hukum dan pendisiplinan warga di tengah pandemi Covid-19 haruslah terus dilakukan. Ia menekankan, Pemprov DKI akan bertindak dan menegakkan peraturan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjanjikan akan ada tindakan tegas bagi aparat yang membiarkan pelanggaran protokol kesehatan pencegahan Covid-19, termasuk kerumunan massa di tengah pandemi.

Mantan Ketua MK tersebut juga meminta kepada para tokoh agama maupun tokoh masyarakat agar dapat memberikan contoh dan teladan yang baik kepada warga di tengah situasi pandemi covid-19.

Oleh karena itu, sanksi denda kepada pentolan FPI tersebut tentu merupakan hal yang wajar, mengingat peraturan tersebut tetap berlaku selama status pandemi Covid-19 belum dicabut.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI)

Oleh: Didin Hafidhuddin (Ketua Forum Pegiat Media Sosial Independen Regional Kabupaten Tangerang)

Bonus demografi Indonesia memperlihatkan profil peningkatan jumlah penduduk usia produktif. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menunjukkan data kependudukan Semester I 2020 sebanyak 268.583.016 jiwa (per 30 Juni 2020).

Dari total jumlah yang ada, penduduk usia produktif menginjak angka paling besar, yakni sebanyak 183,36 juta jiwa (68,7%). Jumlah ini tak sekadar angka, tetapi juga soal orientasi visioner dan kualitas kesejahteraan. Maka, pertanyaan kritisnya: “Bagaimana memberdayakan penduduk usia produktif ini untuk kesejahteraan bangsa dan negara?”

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengkalkulasi bonus demografi ini. Dari data yang ada serta melirik konteks dikeluarkannya UU Cipta Lapangan Kerja, setidaknya terdapat lebih dari 7 juta orang belum mendapatkan pekerjaan (kategori pengangguran).

Angka ini menjadi ancaman serius bagi negara mengingat dalam kurun waktu setahun, Indonesia selalu mendapat bonus angkatan kerja baru sebanyak 2 juta orang. Angkatan kerja baru ini diklasifikasikan ke dalam dua jenis pekerja, yakni pekerja formal dengan total 55,3 juta pekerja (42,74%) dan pekerja informal sebanyak 74,1 juta pekerja (57,26%).

Dari angka ini, terlihat bahwa jumlah pekerja informal lebih mendominasi daripada pekerja formal. Meningkatnya jumlah pekerja informal, umumnya dilatarbelakangi oleh perkembangan sistem informasi dan teknologi. Ruang gerak usaha dan kerja pun lebih banyak memanfaatkan infrastruktur digital.

Lalu bagaimana strategi pemerintah dalam mencermati angka ini dan peluang yang mungkin bisa diambil? Pemerintah yang bijak tentu bisa membaca semua grafik performa angka jumlah penduduk dan bagaimana kemudian ia menyusun strategi agar bisa menangkap peluang.

Pemerintah yang bijak, juga tak ingin bonus demografi hanya menjadi angka yang mampu memperkuat bangsa secara kualitatif. Jika hanya bangga secara kualitatif, untuk apa?

Dalam orientasi kebijakan jangka panjang, pemerintah tentunya membuat sebuah perencanaan matang dan melihat dengan jeli, faktor-faktor apa saja yang menghambat para pekerja untuk terjun ke lapangan kerja. Langkah yang diambil sejauh ini adalah membuka investasi dan perluasan lapangan kerja. Dengan membuka kran investasi, pemerintah mampu menekan laju pertumbuhan ekonomi ke angka 7% atau lebih. Ini adalah target.

Dampaknya, jika pertumbuhan ekonomi menguat dengan menarik investasi, maka pemerintah mampu mengcover 7 juta penganggur dan 2 juta angkatan kerja baru setiap tahun.

Oleh sebab itu dengan adanya kebijakan pemerintah lewat UU Cipta kerja mampu menciptakan situasi iklim yang kondusif bagi dunia usaha dan terciptanya lapangan pekerjaan, sehingga secara otomatis menurunkan angka pengangguran sekaligus mendorong pertumbuhan perekonomian saat pandemi.

Bagaimanapun juga pemerintah tidak ingin menjerumuskan atau membiarkan rakyatnya menderita, karena setiap rumusan kebijakan pemerintah pada akhirnya ditujukan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Sudah semestinya masyarakat mengapresiasi upaya pemerintah tersebut ketimbang mengolok-olok atau nyinyir apalagi sampai percaya dengan hoaks. Maka dari itu, bersama lawan hoaks dan konten negatif seputar UU Cipta Kerja dan penanganan pandemi Covid-19 guna mendukung upaya pemerintah membangun kesehatan masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional.

Oleh : Timotius Gobay )*

Papua merupakan bagian tidak terpisahkan dari Indonesia. Pemerintah pun terus mengintensifkan pembangunan di Papua sebagai wujud hadirnya negara di masyarakat.
Pembangunan di segala sektor di Papua terus diupayakan oleh pemerintah. Wawan Hari P. Selaku Deputi Kominfo Badan Intelijen Negara (BIN) menjelaskan bahwasanya sejauh ini pembangunan di Papua masih on the track, lewat percepatan pembangunan di sektor ekonomi, pendidikan hingga infrastruktur.

Hal ini bertujuan agar Papua dan Papua Barat segera menjadi daerah yang maju dan sejajar dengan provinsi-provinsi lain.

Dalam kesempatan Webinar bertajuk Menakar Masa Depan Papua, Wawan menegaskan bahwa Papua membutuhkan percepatan, sehingga pemerintah akan mengerjakan percepatan pembangunan secara holistik menuju ke arah keadilan sosial di tanah Papua. Tentu saja pihaknya menginginkan agar pelayanan dasar di sana menjadi lebih baik dan mampu mengembangkan ekonomi lokal.

Ia juga mengakui bahwa pihanya selalu mendorong percepatan pembangunan di Papua. Ia juga sering ke Bappenas untuk memprioritaskan program pembangunan di Papua.

Wawan menilai, hal yang penting dari pembangunan di Papua adalah pembangunan sumber daya manusia orang asli papua (OAP). Dirinya menilai, kini kemampuan dan kreatifitas warga Papua dalam mengembangkan ekonomi sudah sangat maju.

Salah satu buktinya adalah keberadaan kawasan-kawasan terpadu di Sorong, Teluk Bintuni dan Raja Ampat yang telah menjadi destinasi terkenal di dunia pariwisata Internasional. Hal ini menurut Wawan dapat terwujud berkat pengembangan SDM di Papua yang terus digenjot dan menjadikan Papua bukan lagi daerah yang tertinggal.

Sementara itu, pembangunan pesat di Papua juga diakui oleh seorang senior Pamong Papua, Michael Menufandu. Pembangunan di Papua sudah dimulai sejak zaman Presiden Soeharto pada tahun 1973 melalui program Inpres dengan membangun sekolah dasar (SD) dan puskesmas dan pelayanan dasar lainnya.

Pada kesempatan berbeda, Kepala Pusat Analisis Kinerja Bappenas Velix Wainggai mengatakan, ada beberapa major project infrastruktur sangat penting tengah dibangun di Papua. Salah satunya di kawasan wisata Raja Ampat. Di tempat tersebut, pemerintah akan melakukan perluasan Bandara Waisai yang menjadi salah satu prioritas dalam 4-5 tahun kedepan.

Salah satu tokoh Papua Izak Randi Hikoyabi mengatakanm, semenjak masifnya pembangunan infrastruktur segala akses jadi mudah. Beragam sektor merasakan dampak dari pembangunan infrastruktur.

Izak berpendapat, pertumbuhan penduduk membutuhkan banyak akses penunjang. Baiknya akses penunjang bisa berdampak pada ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain. Kini, dengan tersambungnya akses jalan, jembatan, listrik dan sebagainya, masyarakat merasakan banyak kemudahan.

Pengamat Kebijakan Publik Imron Cotan melihat ada sesuatu yang luar biasa dengan masifnya pembangunan infrastruktur di Papua. Distribusi dan pemasaran barang dan hasil bumi bisa lebih cepat.

Dirinya juga menuturkan kondisi Papua di beberapa dekade lalu. Dulu harga BBM mahal, kini harga BBM di Papua sudah satu harga dengan BBM yang ada di Pulau Jawa. Medan yang awalnya hanya bisa diakses dengan jalur transportasi udara, kini bisa diakses dengan jalan yang semakin panjang.

Dia menyebut, Jalan trans-Papua Barat sejak dibangun dari tahun 2018, kini panjangnya sudah mencapai 1.071 km. Semua itu telah tersambung. Sementara Trans Papua yang sudah beraspal sepanjang 743 km. Sisanya masih agregat atau perkerasan tanah.

Jalan trans Papua Barat terbagi menjadi dua segmen, yaitu, segmen I Sorong-Maybrat-Manokwari (595 km) yang menghubungkan dua pusat ekonomi di Papua Barat yakni kota Sorong dan Manokwari yang kini dapat ditempuh dalam waktu 14 jam.

Dukungan pemerintah pusat terhadap akselerasi pembangunan Papua juga terwujud dengan adanya Instruksi Presiden yang tertuang pada Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percapatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Presiden RI Joko Widodo telah menginstruksikan pendekatan tata kelola pemerintahan didukung sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (PSBE) dan kebijakan berbasis data dan informasi. Pendekatan pembangunan Papua harus berdasarkan perspektif sosial, budaya, wilayah adat dan zona ekologis.

Inpres tersebut menyebutkan bahwa pembiayaan dibebankan kepada APBN dan APBD beserta sumber pembiayaan lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku pada tanggal 29 September 2020.

Papua adalah bagian dari NKRI yang harus dijaga, percepatan pembangunan di wilayah paling timur tersebut harus tetap diuapayakan agar Papua memiliki daya saing dengan wilayah Indonesia lainnya.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Lampung

Sejumlah pihak menilai narasi perjuangan yang dibawa OPM di Papua sangat bertolak belakang dengan semangat kebangsaan. Selain hanya membuat keonaran dan membuat masyarakat cemas, aktivitas mereka juga mengancam berbagai program pembangunan Pemerintah.

Salah satu pejuang Pepera Ramses Oheee mengatakan keberadaan OPM harus ditolak, karena dapat merusak persatuan dan kesatuan masyarakat. Perjuangan OPM tidak sesuai dengan Pancasila sebagai nilai-nilai luhur bangsa. “Kelompok tersebut telah memperdaya anak muda Papua sehingga terjadi kekerasan dan kerusuhan di Papua seperti terjadi beberapa waktu yang lalu,” ungkap Ramses.

Ramses mengakui padahal perhatian Pemerintah terhadap Papua sangat besar. Kehadiran Presiden RI di wilayah Papua sangat penting karena dapat mengangkat harkat dan martabat masyarakat Papua. “Masyarakat Papua yang tinggal paling jauh dari Ibu Kota Negara merasa tetap diperhatikan sebagai anak bangsa yang satu rasa dengan anak bangsa dari Provinsi lainnya,” tutupnya.

Mantan Wakalemdiklat Polri, Irjen. Pol. (Purn.) Anton Charliyan, mengatakan gerakan Separatis di Papua yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah masuk kategori pelanggaran yang sangat berat. Sebab Papua termasuk didalam wilayah Indonesia yang berdaulat. Bahkan aksi mereka yang membunuh, mengancam dan meneror warga termasuk kedalam tindak pidana terorisme.

“Dengan adanya pernyataan ingin mendirikan negara serta melawan dengan terang-terangan terhadap alat negara TNI/POLRI, hal ini sudah jelas-jelas merupakan tindakan makar atau pemberontakan terhadap negara yang sah,” tegas Anton.

Jika jalur diskusi tidak menemui hasil, Anton meminta langsung diadakan operasi militer dengan target sampai dengan tuntas. “Tapi menurut hemat saya hal ini harus segera dilakukan dan jangan dianggap sepele, bila tidak ingin Papua jatuh ke tangan OPM dan antek-antek asing dibelakangnya,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eropa I Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Ida Bagus Made Bimantara, mengatakan tindakan separatisme OPM dapat dikatakan menista proses demokrasi. Kehadiran mereka justru tidak berkontribusi, dan memecah belah.

“Ini sangat meremehkan demokrasi. Mereka hanya ingin meraih tujuan sempit di luar koridor demokrasi. Kita harus bersama bekerja demi kemakmuran Papua. Bekerja dengan pendekatan kesejahteraan dan pendekatan kemanusian,” tegas Ida Bagus Made Bimantara.

Selama masa pandemi Covid-19 penyebaran hoaks atau berita bohong di media sosial yang menyebabkan misinformasi di masyarakat tetap marak dan merajarela. Karena itu, komunikasi dan informasi dari pemerintah menjadi aspek penting selama masa penanganan Covid-19 tersebut.

Untuk itu, peran media sosial melalui sinergitas komunitas warganet dan kalangan milenial dengan pemerintah perlu terus dioptimalkan guna memastikan masyarakat memperoleh informasi yang bersifat optimis dan edukatif demi mendukung berbagai kebijakan pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri, Atas dasar tersebut Media Kata Indonesia menggelar live podcast dengan tema “Mengoptimalkan Peran Media Sosial, warganet dan Milenial Guna Menyukseskan Kebijakan Pemeritah” pada Selasa (17/11) siang.

Di dalam live podcast tersebut akan menghadirkan narasumber Bupati Cirebon Imron Rosadi dan dipandu oleh Pemred Kata Indonesia Hafyz Marshal.

Pemimpin redaksi Media Kata Indonesia Hafyz Marshal mengatakan bahwa tujuan diselenggarakannya live podcast ini adalah untuk meminimalisasi konten negatif yang tersebar di media sosial saat ini.

“Live podcast ini bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi dan gotong royong kalangan warganet dan milenial bersama insan media serta elemen masyarakat lainnya dalam meminimalisasi konten negative dan hoaks di sosial media”guna sukseskan berbagai kebijakan pemerintah ujar Hafyz dalam keterangan rilis di Jakarta.

Sebelum menyelenggarakan live Podcast, media Kata Indonesia bersama komunitas warganet telah melakukan aksi penyebaran konten positip dan kreatif di lini media publik termasuk medsos dalam rangka melakukan literasi edukasi masyarakat dan warganet guna mengawal dan mendukung kebijakan pemerintah khususnya dalam penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Media Kata Indonesia juga mengajak warganet dan kaum milenial berpartisipasi aktif dan saling bekerja sama demi menjaga kondusifitas di media sosial.

“Bersama tingkakan kolaborasi di kalangan warganet dan milenial juga insan media serta elemen masyarakat lainnya guna menjaga kondusifitas di ruang media publik dengan meminimalisasi hoaks dan berita negatif seputar kebijakan pemerintah di media sosial” tambah Hafyz.

Diharapkan dari hasil live podcast nantinya masyarakat berkolaborasi dan bersama-sama menyerukan agar lini media publik lhususnya medsos tidak memproduksi opini atas dasar informasi hoax dan konten negatif seputar kebijkan pemerintah demi suksesnya penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan perekonomian Bangsa.