Banyak Pihak Yang Tidak Setuju Narasi Perjuangan OPM

Sejumlah pihak menilai narasi perjuangan yang dibawa OPM di Papua sangat bertolak belakang dengan semangat kebangsaan. Selain hanya membuat keonaran dan membuat masyarakat cemas, aktivitas mereka juga mengancam berbagai program pembangunan Pemerintah.

Salah satu pejuang Pepera Ramses Oheee mengatakan keberadaan OPM harus ditolak, karena dapat merusak persatuan dan kesatuan masyarakat. Perjuangan OPM tidak sesuai dengan Pancasila sebagai nilai-nilai luhur bangsa. “Kelompok tersebut telah memperdaya anak muda Papua sehingga terjadi kekerasan dan kerusuhan di Papua seperti terjadi beberapa waktu yang lalu,” ungkap Ramses.

Ramses mengakui padahal perhatian Pemerintah terhadap Papua sangat besar. Kehadiran Presiden RI di wilayah Papua sangat penting karena dapat mengangkat harkat dan martabat masyarakat Papua. “Masyarakat Papua yang tinggal paling jauh dari Ibu Kota Negara merasa tetap diperhatikan sebagai anak bangsa yang satu rasa dengan anak bangsa dari Provinsi lainnya,” tutupnya.

Mantan Wakalemdiklat Polri, Irjen. Pol. (Purn.) Anton Charliyan, mengatakan gerakan Separatis di Papua yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah masuk kategori pelanggaran yang sangat berat. Sebab Papua termasuk didalam wilayah Indonesia yang berdaulat. Bahkan aksi mereka yang membunuh, mengancam dan meneror warga termasuk kedalam tindak pidana terorisme.

“Dengan adanya pernyataan ingin mendirikan negara serta melawan dengan terang-terangan terhadap alat negara TNI/POLRI, hal ini sudah jelas-jelas merupakan tindakan makar atau pemberontakan terhadap negara yang sah,” tegas Anton.

Jika jalur diskusi tidak menemui hasil, Anton meminta langsung diadakan operasi militer dengan target sampai dengan tuntas. “Tapi menurut hemat saya hal ini harus segera dilakukan dan jangan dianggap sepele, bila tidak ingin Papua jatuh ke tangan OPM dan antek-antek asing dibelakangnya,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eropa I Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Ida Bagus Made Bimantara, mengatakan tindakan separatisme OPM dapat dikatakan menista proses demokrasi. Kehadiran mereka justru tidak berkontribusi, dan memecah belah.

“Ini sangat meremehkan demokrasi. Mereka hanya ingin meraih tujuan sempit di luar koridor demokrasi. Kita harus bersama bekerja demi kemakmuran Papua. Bekerja dengan pendekatan kesejahteraan dan pendekatan kemanusian,” tegas Ida Bagus Made Bimantara.

Tinggalkan Balasan