Oleh : Charles Degei )*

Papua kini menjadi daerah yag maju sejak Presiden Jokowi memimpin Indonesia. Ada berbagai infrastruktur di Bumi Cendrawasih seperti Jalur Trans Papua dan Jembatan Hamadi-Holtekam. Infrastruktur tersebut bukan hanya pajangan, namun benar-benar dibuat untuk kesejahteraan rakyat Papua.

Papua dan Papua Barat dulu identik dengan provinsi yang memiliki banyak hutan perawan dan transportasinya agak sulit, karena faktor alam, sehingga harus menggunakan pesawat terbang. Kondisi ini membuat harga barang di sana jauh lebih mahal daripada di Jawa. Bahkan harga 1 sak semen bisa mencapai 1 juta rupiah, karena biaya angkutnya yang sangat mahal.

Namun saat ini harga semen sudah bisa ditekan jadi setengahnya. Semua ini karena jalanan di Papua sudah dibangun sehingga memudahkan pengangkutan bahan baku. Salah satu jalur utama yang bisa mempercepat jalannya truk yang memuat bahan bangunan dan mempermurah biaya transportasi adalah Jalan Trans Papua.

Jalan Trans Papua dibangun sepanjang 4330 KM, dari Sorong ke Merauke. Pembangunan jalan ini bukan untuk gaya-gayaan, namun pemerintah membuatnya demi kesejahteraan rakyat di Bumi Cendrawasih. Selain untuk menekan biaya pengangkutan dan akhirnya harga barang jadi murah, jalan ini juga mempercepat waktu saat warga sipil Papua akan bepergian.

Warga di Bumi Cendrawasih sangat merasa terbantu setelah jalan Trans Papua diresmikan. Penduduk di Kampung Walarek saat ini hanya butuh waktu sehari semalam (dengan jalan kaki) saat akan menuju ke Elelim, ibukota Kabupaten Yalimo. Dulu sebelum ada jalan ini, mereka butuh waktu hingga sebulan untuk ke sana, karena harus berjalan menerobos hutan lebat.

Dengan adanya waktu tempuh yang singkat antar daerah, maka selain menurunkan harga barang, juga memakmurkan penduduk. Karena mereka tak lagi kesulitan saat akan berangkat berjualan ke kota. Mereka bisa naik mobil bak sambil membawa dagangannya tanpa takut khawatir melewati jalur yang panjang, berkat adanya Jalan Trans Papua.

Begitu juga dengan jembatan Hamadi-Holtekam. Jembatan sepanjang 1328 meter menghubungkan antara Jayapura dengan Skouw. Warna merah pada jembatan ini mempercantik tampilannya dan menjadi obek wisata yang diminati banyak turis, baik lokal maupun asing.

Dari Jayapura, para wisatawan juga bisa menuju perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini dan melihat taman yang sangat cantik. Dengan paduan alam Bumi Cendrawasih yang memukau, mereka terpesona dengan keindahan tanaman di sana. Karena wisata di perbatasan 2 negara amat unik dan lain dari yang lain.

Adanya jembatan cantik Hamadi-Holtekam dan kemudahan akses menuju perbatasan akan menguntungkan masyarakat Papua. Mereka yang bergerak di bidang hospitality akan menangguk uang yang lebih banyak, karena hotel dan motel dipenuhi oleh turis asing. Penjual makanan dan suvenir juga kecipratan rezeki karena selalu diserbu oleh wisatawan.

Selain jembatan dan jalan Trans Papua, infrastruktur lain yang dibangun pemerintah adalah Bandara internasional Sentani. Jika bandara tersebut sudah bertaraf internasional, maka wisatawan asing akan mempercayainya, dan langsung menuju ke sana tanpa transit. Jumlah turis akan meningkat dan bisa menaikkan jumlah devisa bagi pemerintah daerah Papua dan Papua Barat.

Kemampuan finansial masyarakat Papua akan naik karena diuntungkan oleh berbagai infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah. Mereka jadi merintis bisnis penginapan, kuliner, oleh-oleh, atau yang lain, dan yakin akan menunjukkan hasil yang baik. Karena sudah ada pangsa pasarnya, yakni wisatawan lokal dan asing.

Infrastruktur yang dibangun di Bumi Cendrawasih seperti Jalan trans Papua, bandara internasional Sentani, dan Jembatan Hamadi-Holketam mampu membuat masyarakat Papua jadi makmur. Karena mereka punya akses jalan yang bagus dan mempersingkat waktu tempuh. Harga barang jadi turun karena bisa diangkut lewat darat, bukan udara seperti dulu.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bali

Oleh : Dewi Anggraini )*

PSBB yang diadakan di Jakarta dikeluhkan banyak orang. Bukan karena aturannya, namun karena ada pihakyang disinyalir melanggar protokol namun tak dihalau oleh aparat. Masyarakat pun mengapresiasi sikap tegas Presiden Jokowi yang langsung menginstruksikan agar penegak hukum menindak tegas pelanggar protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 yang saat ini masih berlangsung.

Presiden Joko Widodo meminta Ketua satgas Covid-19 Doni Monardo, Panglima TNI Marsekal Hadi Tahjanto dan Kapolri Jenderal Idham Aziz untuk menindak jika ada pihak melanggar protokol kesehatan. Menurut beliau, jangan hanya imbauan, tapi harus dengan penegakan aturan dan pengawasan di lapangan.

Jokowi melanjutkan, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Tak heran beliau sangat menanti ketegasan pejabat seperti Jenderal Idham Aziz untuk menegur bawahannya, ketika kurang siaga dalam menjaga protokol kesehatan di lapangan. Dalam artian, polisi memang sahabat rakyat tapi teguran dari aparat adalah sebuah tindakan kasih sayang, karena ingin semua orang bebas corona.

Ketegasan Presiden Jokowi sangat diapresiasi oleh rakyat karena sejujurnya mereka sudah geram dengan kejadian-kejadian pada awal hingga pertengahan november ini. Ketika ada keramaian seperti acara peringatan dan pesta pernikahan yang dihadiri puluhan ribu orang, petugas seakan segan untuk membubarkannya. Malah membagikan masker gratis. Entah karena alasan apa.

Pihak penyelenggara mengaku sudah membayar denda progresif sebesar 50 juta rupiah. Namun sayangnya malah terlihat jumawa dengan memamerkan kemampuannya untuk mengeluarkan uang sebanyak itu. Terlebih, tidak ada kata maaf yang terlontar dari lisan. Padahal sudah melakukan pelanggaran fatal dengan tidak menjaga jarak antar manusia pada acara tersebut.

Buntut dari peristiwa itu, ketua RT terancam kena hukuman kurungan atau denda, karena membiarkan acara keramaian di lingkungannya. Bukan hanya pejabat lokal, pejabat tinggi sekelas Gubernur juga bisa dipidanakan karena jelas membiarkan pelanggaran physical distancing di wilayahnya. Hal ini membuktikan bahwa hukuman tidak tebang pilih, sapa yang salah wajib kena denda.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Patria juga menegaskan tentang pelanggaran protokol kesehatan, terutama saat ada keramaian. Menurutnya, sanksi berlaku progresif. Jika sang pelanggar melanggar lagi, maka nilainya akan jadi 2 kali lipat dan dia harus membayar denda 100 juta rupiah. Pihak Pemprov sudah menghimbau, meminta, dan mendatangi acara keramaian namun masih saja dilakukan.

Ketegasan Presiden Jokowi untuk menindak pelanggar protokol sangat dipuji oleh rakyat. Karena aturan harus ditegakkan. Jangan sampai ada yang berkata jika PSBB Jakarta hanya ada di atas kertas namun eksekusinya nihil. Karena ada acara keramaian yang tidak ditindak, dan hanya ada pengalihan arus di sekitar tempat tersebut.

Jangan sampai ada kesan bahwa pemerintah provinsi melindungi suatu tokoh tertentu karena ia adalah pemimpin ormas. Sedangkan orang biasa yang menyelenggarakan acara keramaian bisa langsung digeruduk oleh aparat dan tim satgas covid-19 dan harus membayar denda tertinggi, yakni 50 juta rupiah.

Pemerintah pusat yang memiliki kekuasaan lebih tinggi dari pemerintah daerah tentu boleh menindak seorang pejabat jika ia lalai dan membiarkan pelanggaran protokol kesehatan di wilayahnya. Penegasan ini jangan dilihat sebagai balas dendam politik, namun sebagai bentuk untuk menaati protokol kesehatan. Karena sebagai pejabat harus memberi contoh yang baik pada rakyatnya.

PSBB di Jakarta bukanlah sekadar aturan di mulut saja, namun wajib ditaati warga di sana. Presiden Jokowi sudah menegaskan kepada seluruh pejabat tinggi Polri, TNI, dan ketua satgas untuk langsung bertindak jika ada kerumunan. Jangan ragu untuk membubarkannya karena mereka sudah jelas melanggar protokol kesehatan.

)* Penulis aktif dalam Milenial Muslim Bersatu

Oleh: Edi Jatmiko )*

UU Cipta Kerja memberi manfaat tak hanya bagi pengusaha tapi juga pekerja. Buktinya, mereka masih berhak akan uang pesangon dan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) ketika dirumahkan oleh perusahaan. Hal ini membuktikan pemerintah masih memberi perhatian kepada pegawai yang di-PHK.

Jumlah pengangguran yang tinggi masih menjadi permasalahan di Indonesia. Ditambah lagi sejak pandemi covid-19 bulan maret 2020, sejumlah karyawan di-PHK karena pabrik tempat mereka bekerja gulung tikar. Situasi ini membuat rakyat kecil menjerit karena mereka kehilangan tempat untuk mencari nafkah dan bingung bagaimana memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pemerintah berusaha mengatasi keadaan ini dengan meresmikan Omnibus Law UU Cipta Kerja, oktober lalu. Dalam UU ini ada pasal 46 B ayat 2 yang mengatur tentang jaminan kehilangan pekerjaan (JKP). Selanjutnya akan ditegaskan melalui peraturan pemerintah (PP). Jadi, pekerja yang di-PHK tidak akan bingung karena akan mendapat JKP, selain uang pesangon.

Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Kantor Staf Presiden, Fadjar Dwi Wisnuwardhani menyatakan bahwa JKP berbentuk pelatihan dan bantuan finansial selama waktu tertentu. Bahkan ada kemungkinan ada skema untuk mempercepat pekerja untuk kembali bekerja, berupa akses informasi pasar kerja. JKP akan diurus BPJS ketenagakerjaan dan pemerintah pusat.

Jadi, jaminan kehilangan pekerjaan bukan sekadar pemberian uang kepada pengangguran Pemerintah berusaha agar para pengangguran tidak down dan diberi bantuan finansial untuk bertahan hidup. Namun JKP disertai juga dengan pelatihan untuk peningkatan skill dan informasi pekerjaan baru. Jadi mereka akan segera mendapat pekerjaan dan bebas dari status penganggurans.

Jika ada yang menuding bahwa bantuan pada JKP meniru program santunan yang diberikan pemerintah di beberapa negara Eropa, maka mereka salah. Karena jika yang diberi kepada pegangguran hanya berupa uang tunai atau semacam BLT, yang diberi adalah ikan, bukan kail. Program pelatihan dan informasi pekerjaan baru jadi pembeda yang pasti.

Dikhawatirkan pemberian uang tunai semacam ini malah membuat beberapa oknum memanfaatkannya dan jadi malas untuk mencari kerja. Namun jika disertai dengan pelatihan, maka mereka akan mendapat ilmu baru. Misalnya mereka bisa membuka bengkel las setelah dilatih cara mengelas, bisa membuka studio jahit, usaha katering dan menerima pesanan kue, dll.

Pegawai yang kehilangan pekerjaan tak lagi bingung mencari kerja namun bisa mengembangkan usahanya dengan modal keterampilan pasca mengikuti pelatihan. Mereka akan pindah kuadran dari pegawai ke pengusaha dan menikmati penghasilan yang lebih besar. Jika jadi pengusaha maka akan mandiri dan tidak lagi tergantung pada atasan.

Selain itu, seorang mantan pegawai yang beralih jadi pengusaha juga membantu pemerintah untuk mengurangi pengangguran. Karena mereka merekrut sejumlah pegawai untuk membantu bisnisnya. Ketika jumlah pengangguran berkurang drastis maka situasi akan makin kondusif dan persentase kejahatan menurun.

Pemberian informasi pada bursa kerja juga sangat baik untuk pegawai yang baru saja kehilangan pekerjaan. Mereka yang ingin tetap jadi pekerja bisa mencari kantor baru yang kiranya sesuai dengan bidangnya. Memang ada lowongan di Jobstreet atau situs lain, tapi tak ada salahnya mencoba memasukkan lamaran ke bursa kerja yang peluangnya lebih besar.

Dengan adanya jaminan kehilangan pekerjaan, maka tuduhan sejumlah pihak bahwa pemerintah hanya pro pengusaha dengan meresmikan omnibus law UU Cipta Kerja salah besar. Karena pekerja juga diuntungkan dengan pemberian pesangon dan santunan di JKP. Mereka juga dapat informasi lowongan kerja dan pelatihan untuk meningkatkan skill.

Pemerintah berusaha adil dan memakmurkan seluruh rakyatnya, termasuk para pegawai. Walau mereka terpaksa kehilangan pekerjaan, namun mendapat bantuan finansial dalam waktu tertentu, melalui program jaminan kehilangan pekerjaan. Selain itu, mereka juga mendapat keterampilan baru dan informasi pekerjaan di bursa kerja.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Putu Prawira )*

Keberadaan Internet rupanya bisa diibaratkan seperti 2 mata pisau, di sisi lain kita bisa mendapatkan informasi dengan lebih cepat dan mudah, tetapi di sisi lainnya, kita sulit membedakan mana konten fakta dan mana yang hoax.
Kepolisiian Daerah Jawa Tengah (Polda) Jawa Tengah telah mengakui bahwa selama masa pandemi, telah terjadi peningkatan berita-berita bohong atau hoax dan konten negatif seperti ujaran kebancian. Rata-rata ditemukan 30-40 berita hoax.

Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Jateng Kombes Pol Iskandar Fitriana Sutisna mengatakan, bahwa selama pandemi Covid-19, konten seperti berita hoax dan hate speech mengalami peningkatan.

Menurutnya, peredaran berita hoax ditemukan melalui media sosial ataupun di aplikasi pesan instan. Dirinya juga menuturkan bahwa tim dari Bidang Humas Polda Jateng sudah melakukan pelurusan terhadap berita hoax dengan membuat narasi-narasi yang positif. Termasuk, secara persuasif memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang berita-berita yang beredar.

Lanjutnya, Iskandar menjelaskan, beberapa temuan berita hoax yang ditindaklanjuti tim siber Polda Jateng juga telah menangkap pelaku, pengedarnya. Beberapa pengunggah berita juga telah diproses secara hukum.

Penyebaran hoaks di masyarakat dilakukan melalui 3 cara. Cara pertama yakni melalui jaringan internet yakni dengan menggunakan blog ataupun website. Cara kedua yakni melalui postingan di media sosial seperti facebook, instagram dan twitter. Cara ketiga adalah melalui grup whatsApp, hal inilah yang rupanya cukup berbahaya karena hoax di whatsapp rupanya paling mudah menyebar.

Isu hoaks yang beredar di masyarakat antara lain program pemerintah, pasien positif corona, hingga tips cara menghindari virus corona yang tidak valid bahkan belum tentu bisa dibuktikan. Konten-konten tersebutlah yang telah membuat masyarakat resah dan menghambat penanganan virus corona di Indonesia.

Perlu diketahui juga bahwa pembuat maupun penyebar hoaks bisa mendapatkan sanksi hukum dengan pidana kurungan sampai 5 tahun dan sanksi denda sebesar 1 miliar rupiah.
Di zaman serba digital seperti ini, hoax merupakan tindakan kriminal, hoax disebut hadir dari sikap mental yang mengesampingkan integritas.

Hoax juga dapat merugikan banyak pihak hingga akhirnya berdampak pada terganggunya proses pembangunan. Pada Maret 2018 lalu, sempat tersebar berita palsu terkait dengan adanya telur palsu hingga muncul video yang membuktikan akan adanya telur palsu.

Karyono Wibowo selaku Direktur Eksekutif Indonesian Public Institut (IPI) pernah mengatakan bahwa media memiliki peran yang sangat strategis. Posisinya sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam hal ini, media seakan menguasai perannya untuk menjadikan masyarakat sebagai insan yang toleran terhadap perbedaan, atau insan yang mudah terbakar dan terhasut dengan kalimat yang bernada provokatif.

Bisa diibaratkan penyebaran berita bohong atau hoax tak ubahnya seperti peredaran narkoba. Yang mana apabila dibiarkan maka akan membahayakan dan merugikan masyarakat.

Di zaman serba digital seperti ini, hoax merupakan tindakan kriminal, hoax disebut hadir dari sikap mental yang mengesampingkan integritas.

Kita memang tidak bisa memiliki imun terhadap berita hoax, tapi kita memiliki peran untuk menahan jemari untuk tidak menyebarkan berita hoax ke orang lain. Sebelum menyebarkan suatu berita, tentu saja kita harus memperhatikan judul berita yang kita terima. Kita harus hati-hati terhadap judul berita yang terkesan provokatif dan memanfaatkan isu-isu yang sedang tren.

Selain itu, kita juga harus waspada dengan pesan apapun yang berbentuk forward messages berhati-hatilah apabila di akhir pesan tersebut berisi ajakan untuk menyebarkan informasi, apalagi jika informasi tersebut berisi ancaman jika tidak menyebarkan.

Dengan demikian maka kita tentu telah turut andil menjadi seorang warganet yang bijak dalam menyikapi berita yang tersebar. Mencari berita pembanding dengan sumber yang terpercaya tentu saja menjadi hal bijak yang bisa kita lakukan untuk melawan narasi hoax yang masih tetap menguar selama pandemi covid-19.

Hoax muncul untuk menciptakan kekacauan, kekacauan inilah yang membuat hidup kita tidak baik-baik saja, sikap curiga hingga antipati terhadap sesuatu adalah hal yang masih sangat mungkin terjadi apabila berita hoax tidak segera diredam.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Percepatan pertukaran informasi seringkali menciptakan kebingungan masyarakat terhadap Informasi yang berkembang, termasuk program-program pemerintah yang akan dan telah dilaksanakan. Warganet dan milenial sebagai pengguna aktif media sosial serta Insan Media pun diajak untuk ikut menyosialisasikan serta mendukung kebijakan Pemerintah tersebut demi tercapainya sasaran membangun kesehatan masyarakat dan pemulihan perekonomian di masa pandemi ini.

Oleh karena itu, melalui live podcast Media Kata Indonesia pada (18/11) mengajak kalangan milenial dan warganet dukung upaya pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 sekaligus memulihkan perekonomian nasional melalui regulasi Cipta kerja.

Dalam live Podcast tersebut, Pemimpin Redaksi Kata Indonesia Hafyz Marshal mengatakan bahwa peran media publik melalui sinergitas dengan pemerintah perlu terus dioptimalkan guna memastikan masyarakat memperoleh informasi yang bersifat optimis dan edukatif demi mendukung berbagai kebijakan pemerintah tersebut.

“Peningkatan kolaborasi berbagai kalangan warganet dan milenial serta elemen masyarakat lainnya diperlukan guna menjaga kondusifitas di ruang media publik dengan meminimalisasi hoaks dan berita negatif di media sosial seputar berbagai kebijakan pemerintah” ujar Hafyz.

Sementara itu, Bupati Cirebon Imron Rosyadi mengatakan bahwa faktor penting keberhasilan dan kemajuan suatu negara dilihat dari kesejahteraan dan kepercayaan masyarakatnya terhadap pemerintah, oleh karena itu dirinya menyerukan untu melawan hoaks dan disinformasi terkait kebijakan pemerintah.

“Insan media bersama warganet dan Milenial bisa menyukseskan Berbagai Kebijakan Pemerintah Melalui Langkah Literasi dan Edukasi di media publik lainnya demi Kemajuan Bangsa.” kata Imron.

Sebelum pelaksanaan live Podcast, media Kata Indonesia bersama insan media lainnya dengan warganet dan Milenial juga konsisten melaksanakan penyebaran konten positif di media sosial demi mendukung upaya meningkatkan kesehatan nasional dan memulihkan perekonomian nasional lewat berbagsi kebijakan pemerintah serta melawan konten-konten hoaks demi terwujudnya kemajuan bangsa.

Setelah bincang online Podcast berlangsung, dilanjutkan dengan pembacaan deklarasi gerakan warganet bersama generasi Milenial sebagai komitmen menyebarkan konten positif demi kemajuan Bangsa. Adapun beberapa poin deklarasi tersebut sebagai berikut,

Pertama, Siap menjaga Persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Dan Undang – Undang Dasar 1945 Serta Kebhinekaan.

Kedua, Siap mengoptimalkan peran media publik dengan mendukung berbagai kebijakan pemerintah dalam rangka membangun Kesehatan masyarakat dan pemulihan ekonomi dalam masa pandemi ini.

Ketiga , Siap bergotong royong melawan hoaks dan konten negatif guna menumbuhkan optimisme melalui narasi positip lewat dukungan di Media Publik terkait kebijakan pemerintah demi kemajuan Bangsa.

Cirebon, Jawa Barat, 18 November 2020

Tertanda Pegiat Warganet dan Milenial Bersama Insan Media

Presiden Joko Widodo akan menjadikan Papua dan Papua Barat sebagai salah satu fokus utama dalam pembangunan, baik infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan komitmen menjadikan Papua, menjadi bagian penting dari Indonesia.

Deputi V Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani, mengatakan di periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi memang ingin menjadikan sektor pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas utama di Papua, selain infrastruktur.

“Pemerintah pusat memiliki komitmen tinggi untuk terus menambah tenaga pendidik di Papua. Sehingga terjadi peningkatan kualitas pendidikan yang dampaknya akan dirasakan dalam jangka panjang. Hal itu juga dilakukan di sektor pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan warga Papua,” ujar Jaleswari.

Menurutnya apa yang dilakukan pemerintah pusat, dengan terus mendorong infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia semestinya didukung oleh sejumlah pihak.

Ditempat terpisah, Anggota DPR F-PDI Perjuangan Dapil Papua Barat, Jimmy Demianus Ijie, mengatakan salah satu komitmen Presiden Joko Widodo selama menjabat sebagai presiden Indonesia adalah menggenjot pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Salah satu daerah yang menjadi prioritas pembangunan infrastruktur adalah Provinsi Papua dan Papua Barat.

“Presiden meyakini program pembangunan infrastruktur, terutama di Papua, akan dapat meningkatkan mobilitas, mengangkat ekonomi lokal, dan pada akhirnya meningkatkan taraf hidup masyarakatnya,” ujar Jimmy Demianus.

Mengutamakan pembangunan infrastruktur bagi bumi Papua itu juga mengindikasikan adanya pemahaman Presiden Joko Widodo bahwa dalam menghadapi persoalan Papua tidak harus selalu melalui pendekatan keamanan, dengan memobilisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi hanya diperlukan adanya kehadiran negara dalam bentuk konsistensi sikap dan komitmen tinggi untuk membangun infrastruktur, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara.

“Ya ini jelas menunjukkan ke semua pihak bahwa Negara memang hadir dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan warga
Papua,” tegasnya.